Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan di daerahkannya PBB-P2, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak NJOP nya, Pada tahun 2015 pemerintah Depok melakukan peningkatan NJOP. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP di Kota Depok dan mengetahui dampak dari kebijakan peningkatan NJOP di Kota Depok terhadap Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Faktor yang dipertimbangkan dalam peningkatan NJOP adalah peningkatan harga pasar, kebutuhan untuk penerimaan PBB, permintaan masyarakat untuk penilaian kembali, penilaian kembali berdasarkan lokasi Objek Pajak dan pendekatan kondisi lingkungan. Dampak peningkatan NJOP bagi Pemerintah Daerah adalah pemberian stimulus pengurang pembayaran PBB, peningkatan PAD dan pemutakhiran data. Kata kunci:PBB-P2; Nilai Jual Objek Pajak NJOP ; Pemerintah Daerah.

---

ABSTRACT With the submission of Property Tax, local goverment now have authority to manage determining their tax object sales value NJOP , in 2015 local goverment makes increase of tax objects of value. The purpose of this research is to factors are considered in increasing NJOP in depok city and to know the impact of policy improvement of NJOP in Depok city to Local Government. This study used a qualitative approach with data collection techniques through literature studies and in depth interviews. Factors to be considered in increasing the NJOP are an increase in market prices, the need for UN revenues, public demand for reassessment, revaluation based on the location of the Tax Object and the environmental conditions approach. The impact of the increase of NJOP for the Local Government is the provision of UN reducing payment stimulus, increasing PAD and updating the data. Key words Tax Property, tax object sales value NJOP , Local Goverment."

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."

"Jalan tol merupakan objek PBB – P2 dimana memiliki peranan dalam pemenuhan penerimaan pemerintah daerah melalui PBB – P2 dan juga penyumbang bagi penerimaan pemerintah pusat baik melalui konsesi pengelolaan jalan tol maupun laba atas penugasan BUMN dalam mengelola jalan tol. Selain itu juga jalan tol memiliki peranan yang besar sebagai penghubung antar pusat ekonomi daerah. Sehingga perlu penilaian NJOP PBB – P2 yang tepat dan sesuai sehingga nilai yang dihasilkan dapat diterima oleh kedua belah pihak, baik dari pihak fiskus maupun pengelola jalan tol sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif pengelolaan penilaian PBB – P2 atas jalan tol yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun alternatif kebijakan dalam penetapan PBB – P2 atas objek jalan tol yang dapat diterima oleh kedua belah pihak melalui penyeragaman nilai jual objek pajak atas jalan tol dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung oleh kebijakan kepala daerah, sarana dan prasarana yang memadai, penetapan jabatan fungsional penilai serta pelatihan – pelatihan yang memadai. Sedangkan untuk mekanisme penilaian yang digunakan sebagai alternatif kebijakan penetapan PBB – P2 atas jalan tol menggunakan pendekatan harga pasar dengan metode weighted average dan menjadikan kemampuan perusahaan sebagai faktor koreksi dalam penetapan NJOP PBB – P2 tahun berikutnya.

---

Toll roads are the object of PBB - P2 which have a role in fulfilling local government revenues through PBB - P2 and are also a contributor to central government revenues both through toll road management concessions and profits from the assignment of BUMN in managing toll roads. In addition, toll roads have a big role as a liaison between regional economic centers. So it is necessary to assess the NJOP PBB - P2 that is appropriate and appropriate so that the resulting value can be accepted by both parties, both from the tax authorities and toll road managers as taxpayers. This study aims to analyze the alternative management of PBB – P2 assessment of toll roads conducted by the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda). This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach method. As for alternative policies in determining PBB - P2 on toll road objects that can be accepted by both parties through uniform sales value of tax objects on toll roads where in the implementation of these policies need to be supported by regional head policies, adequate facilities and infrastructure, determination of functional appraisers and adequate training. As for the assessment mechanism used as an alternative to the policy for setting PBB – P2 on toll roads, it uses a market price approach with the weighted average method and makes the company's ability as a correction factor in determining the NJOP PBB – P2."

""

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menganalisis tujuan, implikasi, kendala yang muncul dalam penetapan lapisan tarif dan penyesuaian NJOP serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan PBB-P2 atas rumah susun dan apartemen strata title dan dalam hal Pemda ingin mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 maka dapat dilakukan dengan menaikkan NJOP secara bertahap dan menghindari pengenaan tarif tinggi.

---

The focus of this thesis are policy implementation of levelling tariffs and issuing property values (NJOP) as the tax base of property tax in Province Special Capital District of Jakarta. This thesis analysed the reason, impact, and problems in policy implementation and the efforts of local government to optimize the income from ruralurban property tax. This research was the qualitative research with the descriptive design.

The research suggested local government to accelerate the determination of Governors Regulation on the Procedure for calculation of the rural-urban property tax over flats and apartments strata title. If the local government wants to optimize the income from rural-urban property tax can be done by raising property values and avoid the imposition of high tariffs."