Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 mengenai RT/RW DKI Jakarta, pada Pasal 10 ditetapkan wilayah Selatan Jakarta Selatan sebagai daerah resapan air. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan daerah tersebut sebagai resapan air, maka pengembangan wilayah dibatasi dengan ketentuan KDB rendah, serta intensitas pengembangan sangat rendah. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan maka dilakukan penelitian terhadap penerapan peraturan KDB rendah dan menjadikan Kecamatan Jagakarsa sebagai studi kasus. Dilihat bagaimana penerapan KDB rendah pada wilayah perumahan. Dipilihnya wilayah perumahan karena berdasarkan tata guna lahan di wilayah ini, ternyata penggunaan utamanya adalah untuk perumahan (64%). Dalam ketentuan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jagakarsa, pada bagian Rencana Intensitas Bangunan ditetapkan KDB maksimal 20% untuk wisma (perumahan).Untuk mengetahui apakah penerapan peraturan KDB pada wilayah perumahan sesuai dengan ketentuan atau justru sudah terjadi pelanggaran, dapat dilihat dari hasil nilai KDB. Sedangkan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut, maka dilakukan observasi lapangan, wawancara dengan menggunakan kueisioner dan wawancara berpedoman. Sumber informasinya adalah dari pihak pejabat pemerintah setempat, pihak pengembang perumahan, tokoh rnasyarakat dan warga di lingkungan tersebut.Hasil analisis menunjukkan rata rata nilai KDB pada wilayah perumahan pada tahun 2003 sudah berada pada klasifikasi KDB tinggi, dengan demikian penerapannya sudah tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Selain itu, diketahui hampir sebagian besar warga tidak mengetahui peraturan yang ada, hal ini disebabkan penyampaian informasi mengenai peraturan kurang optimal. Pihak pemerintah daerah setempat ternyata tidak konsekwen dalam menerapkan peraturan ini, dimana dalam pelaksanaannya mereka memberikan izin kepada warga unutk membangun rumah dengan nilai KDB yang lebih tinggi dari peraturan yang telah direncanakan (KDB maksimal 20%). Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan KDB (nilai KDB) yaitu pemahaman terhadap peraturan KDB rendah, kesediaan dalam penerapan peraturan, tingkat pendidikan, pekerjaan, serta alasan bermukim. Dengan demikian, beberapa faktor tersebut, perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian KDB rendah. Disarankan sosialisasi peraturan KDB perlu dtingkatkan melalui brosur dan pengumuman langsung ke warga, atau melalui media cetak dan elektronik yang mudah diakses oleh mereka. Kepastian izin penerapan KDB harus jelas sehingga antara penerapan dan peraturan dapat konsekwen. Lahan yang diperuntukkan sebagai RTH sebaiknya menjadi milik negara (dibebaskan). Karena kondisi penerapan KDB pada wilayah perumahan sudah tidak memungkinkan (tidak sesuai dengan ketentuan), rnaka untuk pengendalian lebih lanjut dapat dilakukan pada tingkat kawasan."

"Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah mengenai penetapan Nilai Jual Obyek Pajak, umumnya dirasakan masyarakat terdapat ketidakadilan vertikal. Nilai Jual Obyek Pajak adalah mewakili nilai pasar, sedangkan nilai pasar yang wajar merupakan refleksi dari harga jual yang terjadi dalam pasar yang berlangsung secara kompetitif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan dalam menetapkan Nilai Jual Obyek Pajak melalui uji ketidakadilan vertikal dan uji perbedaan koefisien keadilan yang menggunakan model IAAO (The International Association and Assessing Officers). Penelitian menggunakan metode deskriptif dan pengumpulkan data dengan teknik Purposive Random Sampling, yaitu bukan acak (non probability), dimana data transaksi jual beli perumahan dari Pialang Properti yang dipilih sebanyak 295 sampel dari populasi yang ada, berdasarkan alamat dan karakteristik yang lengkap setelah dicocokkan dengan basis data pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Hasil penelitian, berupa regresi menggunakan model IAAO menunjukkan secara rata-rata penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat menunjukkan adil. Sebaliknya penetapan Nilai Jual Obyek Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Selatan terdapat indikasi ketidakadilan vertikal secara regresif. Di antara kedua kantor tersebut tidak terjadi perbedaan koefisien keadilan. Dari hasil penelitian disarankan supaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan selalu mengevaluasi kinerja dalam penentuan Nilai Jual Obyek Pajak melalui analisis ketidakadilan vertikal serta meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam mencari data yang lengkap dan akurat, teliti dalam menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata dan Zona Nilai Tanah, penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan yang up-to-date. Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak yang adil dapat mendukung kebijakan Nilai Jual Kena Pajak yang efektif dalam mengeliminir ketidakadilan vertikal."

"Pertambahan jumlah penduduk di Kecamatan Sawangan mengakibatkan pertumbuhan perumahan semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi nilai perubahan Koefisien Dasar Bangunan di Kecamatan Sawangan faktanya berdasarkan RTRW 2010-2030 daerah tersebut diarahkan memiliki nilai Koefisien Dasar Bangunan maksimal 45%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perubahan Koefisien Dasar Bangunan perumahan teratur di Kecamatan Sawangan. Nilai perubahan Koefisien Dasar Bangunan diperoleh dari hasil pengambilan sampel sebanyak 81 rumah dengan menggunakan metode proportional random sampling. Untuk mengetahui hubungan antara perubahan Koefisien Dasar Bangunan dengan variabel-variabel penelitian digunakan metode uji korelasi Pearson Product Moment dan One Way ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan perubahan Koefisien Dasar Bangunan antar tipe rumah menengah pada perumahan teratur digunakan metode komparasi keruangan. Hasil penelitian ini adalah perubahan Koefisien Dasar Bangunan dominasi dipengaruhi oleh faktor lama tinggal penghuni rumah. Lama tinggal penghuni rumah dengan kelas perubahan Koefisien Dasar Bangunan <15% adalah 4,135 tahun, lama tinggal penghuni dengan kelas perubahan Koefisien Dasar Bangunan 15% - 30% adalah 5,975 tahun, dan lama tinggal dengan kelas perubahan Koefisien Dasar Bangunan >30% adalah 7,667 tahun.

---

The increasing population in Sawangan sub-district nowadays has involved the growth of housing increase rapidly. It will affect the value changes of Building Coverage Ratio (BCR) in Sawangan sub-district. In fact, Sawangan sub-district must have 45 % for the maximum according to RTRW 2010-2030.

This research aims to look the Building Coverage Ratio value changes of regular housing in Sawangan sub-district. The value changes were obtained from the sample by using the Proportional Random Sampling method. This research uses Pearson Product Moment and One-way ANOVA to see the correlation between the Building Coverage Ratio value changes and the variables. Moreover, this research uses spatial comparative methods to know the differences among the housing samples.

The results show that the KDB value changes were affect dominantly by dwelling time factor. Dwelling time in Building Coverage Ratio class <15% is 4,135 years, dwelling time in Building Coverage Ratio class 15% - 30% is 5,975 years and dwelling time in Building Coverage Ratio class > 30% is 7,667 years."

"Setiap industri konstruksi pasti menghasilkan limbah. Umumnya limbah tersebut hams dibuang karena tidak dipakai lagi walaupun ada sebagian yang masih bisa digunakan kembali. Limbah konstruksi membawa beberapa dampak. Dari segi ekonomi limbah rnerupakan biaya yang terbuang yang berarti pemborosan biaya, sedangkan bagi lingkungan berpengaruh pada menurunnya kelestarian lingkungan Upaya pengelolaan limbah perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah di atas.Pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi limbah yang teljadi yang berarti akan menghemat biaya, dan kelestarian lingkungan akan lebih terjaga. Untuk mendapatkan metode pengelolaan limbah yang baik diperlukan langkah awal yaitu pengidentifikasian limbah konstruksi tersebut. Apa saja sumber-sumber limbah konstruksi dan apa penyebab terjadinya limbah tersebut.Data untuk penelitian ini diperoleh dengan survey lapangan, baik dengan pengamatan langsung maupun dengan kuisioner disertai wawancara. Pengamatan dilakukan pada proyek pekerjaan rumah di daerah selatan Jakarta.Proses pemotongan material merupakan kegiatan yang paling sering rnenimbulktn limbah berupa potongan-potongan material. Jika dilihat dari sisi penyebab terjadinya limbah, perubahan-perubahan desain merupakan faktor yang paling sering menyebabkan terjadinya limbah. Sedangkan jika dilihat dari pengaruh faktor penyebab terjadinya limbah terhadap kegiatan konstruksi, maka faktor manusia merupakan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya limbah.

---

Each construction industry surely yield the waste. Generally the waste have to be thrown because unused although there are some which still can be re-used. Construction waste bring some impact. From economic side waste represent the expense which castaway meaning expense extravagance, while for environment have an effect decreasing environmental continuity. Strive the waste management require to be done to solve the problem above.

Good waste management can lessen the waste that happened that will cost effective, and environmental continuity will be more be preserved. To get the good waste management method needed early step V that is the construction waste identifying. What are source of construction waste and what cause the happening ofthe waste.

Data for the research is obtained by field survey , wheter by the direct perception and also by lruisioner with the interview. Observation is committed at house work project in southem Jakarta.

Process the material cut represent the most activity often generate the waste in the form of materials cutting. From cause side the happening of waste, changes of desain represent the most factor often cause the happening of waste. While from influence of cause factor of the happening of waste to construction activity, hence factor of human being represent the most influencing factor the happening of waste."

"Upaya pelestarian bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta banyak mengalami tantangan serta rumit ditangani. Hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan dengan bangunan cagar budaya itu sendiri. Penetapan bangunan cagar budaya di wilayah DKI Jakarta yang pemah dilakukan masih banyak mengundang permasalahan. Dalam penetapan bangunan cagar budaya dirasakan adanya kendala pada lemahnya sistem penilaian yang diterapkan. Penetapan yang dilakukan tidak didasarkan penelitian, masih bersifat sektoral sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu tertentu. Kriteria penilaian dibuat oleh pembuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat pemilik bangunan cagar budaya.Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibuat suatu sistem penilaian bangunan cagar budaya yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan penilaian dari berbagai kepentingan. Sistem Penilaian yang diusutkan terdiri dari penilaian secara akademis, yaitu penilaian secara ilmiah didasarkan kepada keseimbangan penilaian diantara disiplin ilmu Arkeologi, Sejarah dan Arsitektur serta mempertimbangkan aspek hukum. Penilaian akademis terdiri dari delapan kriteria, yakni kriteria sejarah didasarkan pada empat tolok ukur, kriteria keaslian didasarkan pada empat tolok ukur, kriteria umur didasarkan pada dua tolok ukur, kriteria manfaat didasarkan pada enam tolok ukur, kriteria estetika didasarkan pada dua tolok ukur, kriteria gaya didasarkan pada lima tolok ukur, kriteria kelangkaan didasarkan dua tolok ukur, kriteria kondisi bangunan didasarkan tiga tolok ukur. Pada pelaksanaan penilaian, dilakukan pembobotan pada masing-masing kriteria untuk mengetahui seberapa penting kriteria tersebut relatif satu dengan lainnya. Pembobotan mempertimbangkan kepentingan pemilik bangunan cagar budaya. Untuk mengetahui kepentingan pemilik bangunan diajukan sistem penilaian dengan menggunakan kuisioner. Hasil kuisioner diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan pelestarian bangunan cagar budaya dari sisi pemilik bangunan. Sehingga kebijakan penilaian mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak (win-win solution). Selain itu dilakukan pula penilaian secara non akademis, yaitu permasalahan yang terjadi di lapangan akibat dari diterapkannya kriteria penilaian yang pernah dibuat. Permasalahan yang ada terdiri dari enam permasalahan, yakni birokrasi pelestarian, ketatakotaan, fisik bangunan, kurangnya partisipasi pemilik bangunan, anti kolonialisme dan etnis tertentu, ekonomi."

"Tesis ini menyelidiki dampak instrumen perencanaan tata ruang, khususnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), terhadap harga properti di Jakarta. Dengan menggunakan model regresi logaritmik, studi ini mengevaluasi bagaimana kebijakan regulasi tersebut mempengaruhi nilai properti di berbagai wilayah dan jenis properti, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan dengan fasilitas umum dan infrastruktur. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya heterogenitas yang signifikan dalam efek KLB dan KDB terhadap harga properti, yang menekankan pentingnya konteks lokal dan aksesibilitas. Studi ini menekankan perlunya kebijakan perencanaan kota yang berbasis data dan spesifik konteks untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan dan pengembangan urban di Jakarta.

---

This thesis investigates the impact of spatial planning instruments, specifically Floor Area Ratio (FAR) and Building Coverage Ratio (BCR), on property prices in Jakarta. Using a logarithmic regression model, the study evaluates how these regulatory measures influence property values across different regions and property types, considering factors such as proximity to public amenities and infrastructure. The findings reveal significant heterogeneity in the effects of FAR and BCR on property prices, highlighting the importance of local context and accessibility. The study emphasizes the need for data-driven and context-specific urban planning policies to enhance housing affordability and urban development in Jakarta."