Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" Pertambahan penduduk di Kota Bekasi memacu meningkatnya kebutuhan barang dan jasa. Hal ini menimbulkan munculnya unit-unit pelayanan ekonomi, yaitu pasar. Pasar yang dibahas dalam penelitian ini adalah pasar tradisional yang terdaftar di Dinas Pengelolaan Pasar dan pasar modern yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi. Lokasi berdirinya pasar modern yang terdapat di Kota Bekasi sejak awal tahun 2000-an telah mempengaruhi adanya pasar tradisional yang sebelumnya sudah melayani penduduk Kota Bekasi. Lokasi berdirinya suatu pasar dipengaruhi oleh aksesibilitas yang terdiri dari jaringan jalan dan trayek angkutan umum. Selain itu terdapat jenis permukiman, jenis mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder dari instansi pemerintah Kota Bekasi, pengolahan data dengan menggunakan data sekunder dan peta, serta analisa hasil pengolahan data secara spasial dan deskriptif. Sebagian besar lokasi pasar modern dan pasar tradisional yang terdapat di Kota Bekasi terletak di jalan arteri Kota Bekasi dengan aksesibilitas didominasi oleh trayek angkutan umum lebih dari 8 trayek dan tergolong sangat tinggi pada pasar modern, sedangkan pada pasar tradisional didominasi oleh jumlah trayek angkutan umum kurang dari 3 kendaraan dan termasuk kategori rendah serta trayek angkutan umum antara 3-5 kendaraan dan termasuk kategori sedang. Untuk jenis permukiman, pada radius 500 m dari setiap lokasi kedua jenis pasar didominasi jenis permukiman tidak teratur. Jenis mata pencaharian penduduk pada radius 500 m dari setiap lokasi kedua jenis pasar didominasi jenis mata pencaharian sebagai pegawai swasta atau buruh. Begitu pula untuk tingkat pendidikan penduduk pada sekitar lokasi kedua jenis pasar didominasi oleh pendidikan penduduk pada tingkat smu/sederajat. Kata kunci : karakteristik lokasi, pasar tradisional, pasar modern xiii + 84 Halaman.; 13 Gambar.; 16 Tabel.; 5 Lampiran.; 16 Foto.; 9 Peta. Bibliografi : 33 (1965 ? 2007)"

"ABSTRAKKota Administratif Bekasi merupakan salah satu kota yangterkena dampak dari dinamika kota metropolitan Jakarta,dimana di dalam Inpres No. 13/1976, Kotif Bekasi, berfungsisebagai daerah penyangga Jakarta. Di dalam KebijaksanaanTata Ruang Daerah Kabupaten Dati II Bekasi, Kotif Bekasidiperuntukan bagi perumahan, industri, pusat pemerintahan,pendidikan dan pusat perdagangan, sehingga telah mendesakantara lain perubahan penggunaan tanah yang bersifat pedesaanke bentuk penggunaan tanah yang bersifat perkotaan.Masalah yang dibahas yaitu Dimana wilayah perkotaan, peralihan dan pinggiran tahun 1983 dan 1992 dan bagaimana perubahannya.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptifdengan pertarapalan peta variabel penduduk, penggunaan tanah,jaringan jalan aspal, fasilitas kota dan pusat keramaian.tfilayah perkotaan tahun 1983 terletak di bagian tengah,wilayah peralihannya terletak di sisi barat dan timur wilayahperkotaan. Sedangkan wilayah pinggirannya mengelilingiwilayah peralihan. Wilayah perkotaan tahun 1992 terletakmemanjang di bagian tengah, membelah Kotif Bekasi dari baratsampai timur, sehingga wilayah perkotaannya sejajar denganjalan tol Jakarta-Cikampek, wilayah peralihannya di sisiutara, tenggara dan barat wilayah perkotaan. Sedangkanwilayah pinggirannya berada di pinggir batas wilayah Kotifbagian utara dan selatan.Bertambah luasnya wilayah perkotaan karena perubahanwilayah dari pinggiran dan peralihan menjadi perkotaan. Arahpertambahan tersebut adalah mulai dari bagian tengah ke arahbarat dan timur Kotif Bekasi sesuai dengan lokasi pintugerbang tol Jakarta-Cikampek.Wilayah peralihan juga mengalami pertambahan luas, arahpertambahan tersebut adalah ke arah utara, tenggara danbarat dari wilayah Kotif Bekasi, yang berbatasan langsungdengan wilayah kota Jakarta dan dekat gerbang tol Jakarta-Cikampek."

"ABSTRAKKeanekaragaman kegiatan yang dilakukan penduduk Jakarta memerlukan sarana dan prasarana penunjang. Salah satu sarana untuk meningkatkan hasil usaha dalam kaitannya dengan perdagangan dan bisnis adalah Pasar Bunga. Walaupun Pasar Bunga ini bukan sarana dasar, tetapi Pasar Bunga sebagai sarana tambahan memiliki fungsi yang besar pula dalam menunjang berbagai kegiatan. Adapun fungsi Pasar Bunga adalah sebagai tempat untuk membeli bunga yang khusus telah dirangkai sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap suatu perusahaan ataupun ucapan selamat lainnya. Pasar Bunga ini juga menjual bunga dalam bentuk tangkai atau rangkaian kecil (dalam pot) yang biasanya disediakan untuk pembeli peribadi."

"Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

---

This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen?s Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster. This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants."

"Skripsi ini membahas mengenai proses administrasi retribusi pasar yang terdiri dari identifikasi, penetapan/ penilaian, dan pemungutan. Identifikasi subjek dan objek retribusi pasar dilakukan melalui terjun lapangan. Penetapan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005. Observasi dilakukan ke Pasar Kranji Baru dan Pasar Bintara untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pasar. Dalam melakukan proses administrasi tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan. Permasalahan tersebut berasal dari internal Dinas Perekonomian Rakyat dan eksternal seperti pelanggaran oleh pedagang serta bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori administrasi pendapatan daerah oleh James Mcmaster dan Nick Devas. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu dalam melakukan proses administrasi retribusi pasar masih tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah penelitian selesai dilakukan, menghasilkan rekomendasi kepada pengelola pasar untuk dapat menegakkan hukum bagi para pelanggar baik itu dari petugas maupun kepada para pedagang.

---

This thesis discusses about the market charges administrative process which consists of the identification, assessment, and collection. The administrators have identified subject and object of market charges through field research. The assesment of market charges is based on local regulation number 08, 2005. Observations carried out to Kranji Baru market and Bintara market to know how the collection of market charges. In conducting the administrative process was found several problems that hinder the achievement of goals. The problems come from an internal of Department of Citizen's Economy and an external such as violations by the merchants as well as natural disaster.

This study is a positivist research by using descriptive research type. The theory used is the theory of local revenue administration by James McMaster and Nick Devas. The result from this research is in the process of administration is still not in accordance with the regulations. After research is completed, resulting in a recommendation to the market administrator to be able to enforce the law for offenders both of officers and to the merchants."

"Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time."

"

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu metode yang dituangkan melalui pendekatan kualitatif dan membahas tentang dampak atas diterbitkannya peraturan tersebut. penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta didukung dengan data primer berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait. Secara garis besar penelitian ini disimpulkan bahwa apabila terdapat wajib pajak tidak mampu melakukan pembayaran pajak PBB maka terdapat suatu bentuk perlindungan hukum akan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan melalui proses permohonan banding administratif yang diajukan ke Kepala Daerah serta penelitian ini juga membahas tentang akibat hukum terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yang mana akan menimbulkan pemikiran bahwa lahirnya kebijakan ini untuk memberikan semacam insentif bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang nantinya akan menimbulkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran perpajakannya dikemudian hari.

---

Land and building tax of Rural and Urban Areas is one of the biggest tax incomes for infrastructure development in Bekasi City. This thesis discusses about The Analysis on The Major of Bekasi Regulation Number 103 of 2019 Concerning Removal of Land and Building Tax. The discussion is mainly focused on the implemented issue by using qualitative method. This normative legal research was done by using secondary data, such as books, legislation and supported by interview result with the related parties. Based on the research, It concludes that if taxpayer could not do their responsibility for the paid land and building tax, the tax payer could get the legal protection contained in regulation number 28 of 2019 regarding local taxes and retributions, regulation number 30 of 2014 concerning government administration, regulation number 14 of 2002 concerning tax court, and regulation that concerning general tax certainty, through the application letter for remission from land and building tax and administrative appeal to The Mayor of Region and the research also discusses about the impact of the implementation from this regulation which tax payer can be provided by the regulation to give incentive for taxpayer from the negligent of doing their responsibility. So it might cause the non-compliance of the tax payer for doing the regulation at the another time

"

"Dewasa ini masalah persampahan telah sampai pada suatu titik yang tidak lagi dapat dikatakan sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya. Timbunan sampah yang meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kegiatan yang semakin beraneka-ragam, mulai terasa sulit dalam penanganannya. Hal tersebut lebih tidak seimbang dengan peningkatan kemampuan pemerintah kota/kabupaten, baik dari sisi pendanaannya berupa biaya operasional maupun kebutuhan tanahnya yang semakin sulit didapat serta penanganan pencemaran hasil dari pengolahan sampahnya tersebut.Tulisan ini menyajikan hasil pendapat beberapa ahli yang merupakan kesimpulan dari penilaian terhadap 4 cara pengolahan sampah telah dikenal. Selanjutnya dengan menggunakan metode Analisa Hirarki Proses secara analisa biaya-manfaat dihitung metode mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Hasil pcnilaian tertinggi yang didapat ternyata adalah cara pengolahan sampah dengan metode Sanitary Landfill.Selanjutnya diharapkan kesimpulan dan saran dari tulisan ini terbaca oleh pengambil keputusan yang ada di pemerintah kota/kabupaten, sehingga orientasi dalam pengelolaan sampah terutama pada pengolahan akhir selama ini lebih bersungguh-sungguh mengingat diantaranya akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan apabila pola pengolahan sampah selama ini yaitu secara open dumping tidak dirubah. Adapun kendala pendanaan sudah harus difikirkan jalan keluarnya yang paling baik bagi lingkungan. Perlu disosialisasikan secara luas bahwa pengolahan sampah yang benar adalah yang membawa manfaat paling besar untuk lingkungan dan masyarakat luas dalam jangka pendek maupun jangka panjang."