Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan alih fungsi lahan semakin meningkat. Terutama alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, keberadaan luas lahan pertanian di Provinsi Banten setiap tahun mengalami penurunan akibat pembangunan dan usaha alih fungsi. Khususnya luas lahan pertanian di Kecamatan Maja yang berkurang sebesar 378 Ha dan dan 127 Ha di Kecamatan Rangkasbitung pada tahun 2009 hingga 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terhadap ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung. Jenis lahan pertanian yang diteliti adalah lahan pertanian tanaman pangan dengan menggunakan variabel jenis tanah, lereng, jarak dari sungai, jumlah penduduk, jarak dari jalan, jarak dari ibukota kabupaten, dan luas lahan pertanian tanaman pangan. Variabel diolah dan dianalisis mengunakan analisis spasial dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian mulai terjadi pada periode 2008-2014 dan total luas lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi pada tahun 2003-2018 adalah 1.249,675 Ha. Alih fungsi lahan terjadi di berbagai jenis tanah, kelas lereng, kategori jumlah penduduk, jarak ibukota kabupaten, jarak dari jalan, dan jarak dari sungai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel tertentu yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan. Hanya jarak dari ibukota kabupaten yang mempengaruhi alih fungsi lahan pada periode 2014-2018. Adanya alih fungsi lahan pertanian pun tidak menyebabkan defisit ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung.

---

Increasing of the population and land demand for infrastructure development have resulted in increased conversion of land, especially the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Based on Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, the existence of agricultural land in Banten Province has decreased due to development and business activities every year. Especially in Maja and Rangkasbitung Sub-districts, from 2009 to 2016 the area of agricultural land in Maja Sub-district was reduced by 378 Ha and 127 Ha in Rangkasbitung Sub-district. This study aims to analyze how conversion of agricultural land, especially food crops, that occur, factors influence, and impact of conversion land on food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-district. Type of agricultural land studied is food crop commodity, using variables such as soil type, slope, distance from the river, population, distance from the road, distance from the capital district, and the agricultural land area of food crops. Variables are processed and analyzed using spatial analysis and statistics. The results show that conversion of agricultural land began to occur in period 2008-2014 and the total area of agricultural crops that changed in 2003-2018 was 1,249.675 Ha. Conversion of agricultural land occurs in various soil types, slope, categories of population, the distance of capital districts, distance from the road, and distance from the river. There are no certain variables that affect the conversion of agricultural land, only the distance from the district capital affects conversion land, especially in 2014-2018. Conversion of agricultural land also does not cause a deficit in food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-districts."

"ABSTRAKProgram pengentasan desa-desa miskin atau lebih dikenal dengan istiiah Ingres Desa Tertinggal (IDT), memiliki tujuan untuk memberi bantuan agar desa tertinggal tersebut dapat mengelola sumberdaya yang dimiliki, diantaranya sumber daya alam. Dengan demikian diharapkan dapat mengejar ketertinggalannya dari desadesa lain.Melihat gambaran di atas, maka pengetahuan tentang kondisi kemampuan sumber daya alam mutlak di kuasai, terutama dalam mengidentifikasi daerah miskin. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti keberadaan desa-desa tersebut dengan meninjau dari sudut pandang keterbatasan kemampuan fisik wilayah.Dengan mengetahui kondisi sumber daya yang dimiliki. maka diharapkan dapat dikaitkan dengan upaya meningkatkan penghasilan penduduk desa yang umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian.Dengan demikian tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui keterkaitan penyebaran desa tertinggal dengan keterbatasan kondisi fisik wilayahnya serta pengaruhnya terhadap tingkat penghasilan penduduk di Kabupaten BantuI, Daerah Istimewa Yogyakarta.Dari gambaran di atas terlihat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian mi adalah : Bagaimana kaitan letak desa tertinggal yang terbatas tingkat penghasilan penduduknya dengan kondisi fisik wilayah di Kabupaten BantuI, Daerah Istimewa Yogyakarta ?Desa tertinggal di Dati II BantuI yang dianalisis dalam penelitian ini, merupakan gambaran ketertinggalan suatu wilayah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Biro Pusat Statistik, dalam Penentuan Desa Tertinggal 1993, mencapai 23 desa atau 30,67 % dari total 75 desa.Pola penyebarannya secara umum memanjang di bagian Timur, kemudian menyebar secara acak di bagian Selatan, selain itu juga terdapat di bagian Tengah wilayah penelitian dalam jumlah yang sedikit. Tingkat penghasilan penduduk di Kabupaten BnatuI (satuan analisis desa) ditentukan dengan cara mengalokasikan produksi sektor pertanian tingkat Kabupaten BantuI. Pada analisis perhitungan Tingkat Penghasilan Penduduk di Kabupaten BantuI, pengklasifikasiannya disederhanakan menurut kategori batas pengeluaran, sebagai berikut: 1. Desa tidak miskin, penyebarannya di BantuI mencapai 46 dari 75 desa (berkisar 61,33%) 2. Desa miskin, penyebaran desa dengan tingkat penghasilan miskin di Kabupaten BantuI, jumlahnya mencapai 29 dari 75 desa yang ada di wilayah penelitian (38,67%). Hasil analisis korelasi desa tertinggal dengan tingkat penghasilan penduduk, menunjukkan klasifikasi desa tertinggal yang miskin dan desa tertinggal yang tidak miskin. Selanjutnya hasil korelasi tersebut ditampalkan dengan peta wilayah tanah usaha sehingga menghasilkan gambaran kondisi fisik desa tertinggal berkaitan dengan gambaran tingkat penghgasilan penduduk di daerah bersangkutan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut; 1. Terdapat 10 dari 12 desa tertinggal yang miskin, menyebar di desa yang memiliki wilayah tanah usaha terbatas, sedangkan sisanya sebanyak 2 desa terdapat pada desa yang tidak memiliki luas wilayah tanah usaha terbatas. 2. Terdapat 11 desa tertinggal yang tidak miskin, seluruhnya menyebar di desa yang tidak memiiiki wilayah tanah usaha terbatas."

"Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak."

"Sistem Informasi Kependudukan diharapkan dapat meningkatkan produkiivitas para pegawai dalam memberikan pelayanan kepadc masyarakat.seperti telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan adanya sistem ini diharapkan akan terlihat mengenai keadaan keper.dudukan yang sebenarnya dan diharapkan pula dengan adanya data kependudukan dapat membantu program pemerintah lainnya guna mclanjutkan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik khususnya diKecamatan Susukan Lebak.Sistem mencakup informasi tentang pembuatan dokumen kependudukan, tentang pencarian data penduduk, dan laporan-laporan data kependudukan maupun statistik perkembangan penduduk di Kecamatan Susukan Lebak.Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dar. pengembangan perangkat lunak.Pada tahap Analisa dan Perancangan sistem, digambarkan dengan Flowmap, Diagram Konteks, DFD, Diagram Hubungan antar Entitas. Tahap perancangan mencakup perancangan form aplikasi SlK, perancangan database. Aplikasi ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan Mysql Server."

"Indonesia memiliki banyak pertambangan tradisional atau sering disebut Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK). PESK di Indonesia menggunakan merkuri sebagai bahan penangkap emas. Merkuri (Hg) bersifat racun yang kumulatif, dalam arti sejumlah kecil merkuri yang terserap dalam tubuh dalam jangka waktu lama akan menimbulkan bahaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontaminasi Hg menyebar ke lingkungan Desa Lebak Situ dan bagaimana tingkat risiko pajanan merkuri dari distribusi konsumi air minum dan makan terpilih di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, dengan jumlah sampel 72 orang dewasa dan 40 orang anak usia sekolah serta sampel pangan lokal berdasarkan hasil food frequency quetient penduduk Desa Lebak Situ. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa konsentrasi Hg sampel pada beras, ikan dan air minum masing-masing sebesar <0,005 mg/kg, <0,005 mg/kg, dan 0,0004 mg/L. Nilai CDI Hg pada kelompok dewasa dan anak masing-masing 0,000025 mg/kg/hari dan 0,000037 mg/kg/hari. Sedangkan nilai RQ pada semua kelompok umur adalah <1, yang artinya konsumsi air minum dan makanan terpilih masih aman dari risiko kesehatan Hg khususnya risiko non-karsinogenik.

---

Indonesia have so many traditional mining or often called as an Artisanal Gold Mining. Artisanal Gold Mining (ASGM) in Indonesia used mercury as a gold catcher. Mercury (Hg) is a toxin that is cumulative, even the small amount of mercury absorbed in the body for a long time would have danger. This study attempts to know whether contamination of Hg is spread into environment in Lebak Situ Village and what is the level of risk exposure of mercury for drinking water and elected food consumption in Lebak Situ Village. This research used a risk analysis of environmental health, with total sample 72 adults and 40 children. Drinking water and food elected based on the results of food frequency. The results of laboratory shows that mercury (Hg) concentration for rice, fish, and drinking water are <0,005 mg/kg, <0,005 mg/kg, and 0,0004 mg/l. And Chronic Daily Intake (CDI) of Mercury (Hg) for adults is 0,000025 mg/kg/day and for child is 0,000037 mg/kg/day. While the risk quotient (RQ) point is below 1 (for all ages), which means that drinking water and food selected consumption are still safe for health risk of mercury (Hg) especially for non-carcinogen risk."