Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kotamadya Bandung termasuk dalam kategon kota besar di Indonesia yang mempunyai fungsi utama sebagai kota pemerintahan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota pariwisata dan kebudayaan serta sebagal kota penndustrian. Demikian besar potensi yang dimiliki Kotamadya Bandung sehingga beban etas prasarana den sarana kota relatif tinggi dan banyak menimbulkan masalah sehubungan dengan pertumbuhan kola yang belum seimbang. Masalah yang menonjol entara lain, tingginya arus urbanisasi, kepadatan penduduk yang tinggi, kurangnya kesempatan kerja dan terbatasnya fasilitas dan utilitas perkotaan sehingga dapat menyebabkan tindak kejahatan atau kriminalitas di masyarakat. Dapat dipahami apabila di Kotamadya Bandung banyak terjadi masalah kriminalitas, namun bagaimana pole kriminalitasnya, untuk itulah penelitian mi dilakukan. Berdasarkan uraian di etas, masalah yang timbul datam penelitian mi adalah Bagaimanakah pola kriminalitas di Kotamadya Bandung? Kasus kriminalitas yang diteliti merupakan jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Kotamadya Bandung sesuai dengan Laporan Situasi Gangguan Kamtibmas tahun 1993, Polwiltabes Bandung. Kasus kriminalitas yang diteliti adalah curanmor (pencunan kendaraan bermotor) yang terdiri dad pencunan motor dan pencurian mobil; pencunan yang terdiri dan pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (cures) dan pencurian nngan (curing); penganiayaan yang terdiri den aniaya beret dan eniaya ringan. Pole kriminalitas di Kotamadya Bandung menunjukkan kecenderungan, jumlah kriminalitas akan semakin meningkat jika menuju ke pusat kota, sebaliknya akan semakin berkurang jika menjauhi pusat kota. Dengan kate lain, bagian timur memiliki jumlah kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan bagian barat. Kasus kriminalitas yang paling banyak terjadi adalah curanmor sedangkan yang paling sedikit adalah penganiayaan. Distribusi curanmor, pencurien dan penganiayaan mempunyal kecenderungan bertambah jumlah kasusnyajika ke arah pusat kota. Menurut tempat kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi di pemukiman dan paling sedikit terjadi di jalan umum. Curanmor, pencurian dan penganiayaan paling banyak teijadi di pemukiman sedangkan curanmor paling sedikit terjadi di jalan umum, untuk penganiayaan paling sedikit terjadi di tempat ramai. Menurut waktu kejadiannya, kriminalitas paling banyak terjadi peda jam 18.01 - 24.00 (malam hail) sedangkan yang paling sedikit terjadi pada jam 06.01 - 12.00 (pagi had). Curanmor dan penganiayaan paling banyak terjadi pada jam 18.01 - 24.00 (malam had) sedangkan pencurian paling banyak teijadi pada jam 24.01 - 06.00 (dini han). Bagian sebelah timur Kotamadya Bandung mempunyai proporsi kepadatan penduduk yang Iebih rendah dibandingkan dengan bagian sebelah barat, mi berarti bagian barat mempunyai penduduk yang Iebih padat dailpada bagian timur. Demikian halnya dengan krimmnalitasnya, bagman timur mempunyai persentase kriminalitas yang Iebih rendah jika dibandingkan dengan bagian barat. Kejadian kriminalitas dengan penggunaan tanah memperhhatkan kecenderungan, semakin tinggi persentase luas penggunaan tanah untuk pemukiman, industri dan perusahaan serta jasa, maka persentase jumlah kriminalitasnya juga semakin tinggi. Pada daerah yang persentase luas pemukimannya tinggi, persentase curanmor, pencurian dan penganiayaannya tinggi. Untuk kecamatan yang persentase luas industri dan perusahaannya tinggi, persentase pencuriannya tinggi; sedangkan pada kecamatan yang mempunyai persentase luas jasanya tinggi, persentase curanmor dan penganiayaannya juga tinggi."

"ABSTRAK Kriminalitas atau criminal yang di sebut juga kejahatan merupakan kejadian yang hamper setiap hari ada di masyarakat dan hal ini meresahkan anggota masyarakat. Kejahatan sendiri adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatan atau paluang yang ada. Selain itu kejahatan atau kriminalitas di sebabkan oleh banyak faktor utama adalah lingkungan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik kriminalitas di Kotamadya Bandar Lampung, kapan dan dimana pelaksanaan kejahatan di Kotamadya Bandar Lampung. Dari hasil penelitian di ketahui jenis kriminalitas yang mempunyai jumlah kasus tinggi adalah jenis Curas, Curat, Curanmor dan lain lain kejahatan. Jenis Curas dan Curat merupakan jenis kriminalitas adalah perumahan, jalan, pusat-pusat keramaian dan waktu kejadian yaitu jam kejadian dan bulan kejadian Berdasarkan tempat kejadian, perumahan mempunyai kasus tinggi dan berdasarkan waktu kejadian yang mempunyai jumlah kasus tinggi yaitu jam jam 24.01-06.00 wib (malam hari) dan pada kuartal I (januari, Februari, Maret, April)"

"Diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor I didapati di 6 ruas jalan, Tingkat Kelancaran ALLKB II didapati di 17 ruas jalan dan Tingkat Kelancaran ALLKB III didapati di 7 ruas jalan. Pengelolaan arus lalu lintas kendaraan bermotor di Kotamadya Bandung dipandang dari segi peletakkan lampu lalu lintas mencakup 6 lokasi kemacetan pada jam normal dan 18 lokasi pada jam sibuk. Penugasan aparat petugas lapang tampak mencakup 9 lokasi kemacetan yang ada pada jam normal dan 23 lokasi pada jam sibuk. Untuk lokasi parkir didapati 6 lokasi parkir yang berada pada lokasi kemacetan. Hubungan yang tampak antara tingkat kelancaran dengan pusat kegiatari adalah semakin menurunnya nilai kelancaran didapati pada region yang pusat-pusat kegiatannya semakin padat. Disarnping itu rasio kepadatan pusat'pusat kegiatan A terhadap B cenderung meningkat pada region yang tingkat kelancarannya menurun."

"Penduduk yang padat di Jakarta menyebabkan adanya persaingan yang keras untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di samping penduduknya padat, penduduk Jakarta juga sangat heterogen. Hal ini memungkinkan terjadinya kriminalitas sangat besar. Menurut statistik, Jakarta masih menempati urutan tertinggi untuk seluruh peristiwa kejahatan dalam hal angka laju kejahatan. Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya kriminalitas, di mana terjadinya kriminalitas adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatari atau peluang yang ada. Peluang untuk timbulnya kriminalitas antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda , yang tentunya akan berakibat pada pola kriminalitas. Dari data statistik tahun 1988 diperoleh bahwa Jakarta Barat mempunyai jumlah kriminalitas yang tertinggi di DKI Jakarta. Di mana sebanyak 27 persen dari jumlah kriminalitas di DKI Jakarta terjadi di Jakarta Barat. Sehubungan dengan itu, masalah yang dibahas adalah: - Di mana terdapat jumlah kriminalitas tertinggi dan terendah dan bagaimana karakteristik kriminalitas di Jakarta Barat?- Bagaimana pola kriminalitas di Jakarta Barat sehubungan dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian? Batasan: Yang dimaksud dengan kriminalitas adalah segala tindakan atau tingkah laku manusia yang diancam pidana oleh hukum. Karakteristik kriminalitas dalam tulisan ini adalah ciri-ciri kriminalitas yang dilihat dari kejadian kriminalitas dan pelaku kriminalitas, di mana kejadian kriminalitas meliputi tempat dan waktu kejadian yang terdiri dari bulan kejadian, tanggal kejadian, dan jam kejadian; sedang pelaku kriminalitas meliputi umur, pendidikan, pekerjaan, dan daerah asal pelaku kriminalitas. Tulisan ini menekankan pada faktor keseinpatan atau peluang tenhadap timbulnya kriminalitas yang meliputi variabel kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, kualitas rumah, kenapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian. Data kriminalitas yang digunakan adalah data tahun 1990. Daerah penelitian adalah Jakarta Barat, dengan satuan analisis yang digunakan adalah wilayah hukum Kepolisian Sektor (Polsek). Untuk menjawab masalah tersebut di atas digunakan metode dan juga dengan korelasi peta. Hasil yang diperoleh dapat diringkas sebagai berikut: - Daerah dengan jumlah kriininalitas tertinggi adalah wilayah hukuin Folsek Tamansari, Tambora, Tanjung Duren dan terendah adalah wilayah hukuin Folsek Kalideres. Kriminalitas kelompok pencurian dan penipuan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tatnansari, Tambora, Tanjung Duren; penganiayaan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tamansari dan Tambora. Untuk kriminalitas perbuatan tak inenyenangkan mendominasi di wilayah hukum Polsek Tainansari, Tambora, Tanjung Duren, Kebon Jeruk; sedangkan keloinpok peinbunuhan, perkosaan, narkotika inendoininasi di wilayah hukum Polsek Tanjung Duren dan Cengkreng. Kriminalitas di Jakarta Barat banyak terjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20, Selain hari dan banyak terjadi di daerah pemukiman; sedang pelakunya paling banyak berumur di bawah 25 tahun, berpendidikan SD, pengangguran, dan berasal dan, DKI Jakarta. Sedangkan jenis kniminalitas yang paling banyak terjadi adalah kelompok pencurian dan yang terkecil adalah kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika. - Kriminalitas di Jakarta Barat memperlihatkan pola sebagai berikut: Jumlah kniminalitas tinggi terdapat di daerah dengan kepadatan penduduk, kepadatan pendatang, pensentase rumah permanen, kerapatan jalan, dan pusat-pusat keramaian yang tinggi, dan sebaliknya. Demikian pula untuk semua kelompok jenis kriminalitas, kecuali kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika tidak ada dominasi khusus terhadap kepadatan penduduk dan kepadatan pendatang. Tetapi dari segi waktu dan tempat kejadian terdapat perbedaan untuk setiap kelompok jenis kriminalitas yaitu: Kriminalitas kelompok peneunian, penganiayaan, perbuatan tak menyenangkan banyak tenjadi di kuartal ketiga (untuk tahunan), pada tanggal 11 - 20; kelompok penipuan di kuartal ke-dua (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10 dan untuk kelompok pembunuhan, perkosaan, narkotika di kuartal pertama (untuk tahunan), pada tanggal 1 - 10. Kriininalitas yang banyak tenjadi di pagi hari adalah kelompok penipuan, perbuatan tak menyenangkan dan pembunuhan, perkosaan, narkotika; sedangkan pericunian dan penganiayaan banyak terjadi pada malainkan. Di samping itu semua kelompok jenis kriminalitas banyak terjadi di daerah pemukiman, kecuali kelompok penganiayaan yang banyak terjadi di jalan-jalan umum."

"ABSTRAKHasil SKRT 1986 menunjukkan kematian maternal di Indonesia masih tinggi yaitu 4,5 per seribu bayi lahir hidup. Berdasarkan kenyataan ini pemerintah pada Pelita V memprioritaskan kegiatan upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, dan menurunkan angka kematian ibu hamil dengan memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Pedoman pelaksanaan layanan antenatal petugas telah dibuat oleh Depkes, agar petugas dapat memberikan layanan antenatal yang berkualitas. Kualitas layanan petugas dipengaruhi oleh 2 hal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Tujuan umum penelitian ini untuk melihat gambaran kualitas layanan antenatal dan faktor yang mempengaruhinya di Kotamadya Dati II Bandung. Secara khusus melihat kualitas layanan antenatal bidan dan perawat bidan, melihat hubungan faktor internal dengan kualitas layanan antenatal dan pengaruh faktor eksternal terhadap hubungan tersebut. Pengamatan dilaksanakan di 31 Puskesmas dengan mengamati 71 petugas yang berinteraksi dengan 355 orang ibu hamil. Pengumpulan data dilaksanakan dengan form pengamatan dan pertanyaan, melalui pengamatan langsung dan wawancara yang dilaksanakan setelah pengamatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari setengah petugas menganalisa, memeriksa dan memberikan tablet besi dan imunisasi TT dengan baik, dan kurang dari setengah petugas yang melaksanakan penyuluhan secara baik. Secara keseluruhan kurang dari setengah petugas yang memberi layanan dengan kualitas balk. Petugas bidan cenderung memberikan layanan antenatal lebih baik bila dibandingkan perawat bidan. Tidak terbukti ada hubungan yang bermakna (pada ps 0,05) antara faktor internal petugas dengan kualitas layanan. Dari stratifikasi dan uji Cramer's disimpulkan bahwa faktor kualifikasi petugas bukan faktor utama yang berhubungan dengan kualitas layanan, bila ada pertemuan rutin, uraian tugas, dan sarana memadai. Disarankan untuk lebih meningkatkan kualitas pertemuan dengan persiapan yang lebih matang, mengadakan pelatihan yang rutin dan berkesinambungan dengan prioritas utama perawat bidan dalam penyuluhan manfaat pemberian tablet besi dan imunisasi TT bagi ibu hamil. Pendidikan perawat bidan sebaiknya lebih banyak memberikan pelatihan menangani ibu hamil dibandingkan pembahasan teorinya. Perlunya batasan kualitas layanan antenatal yang dikategorikan baik berdasarkan pedoman Depkes yang berlaku nasional."

"ABSTRAKDalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, disamping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa juga didorong oleh keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Keinginan luhur tersebut ingin dicapai dengan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar. Dengan demikian keinginan luhur untuk berkehidupan kebangsaan itu, bukan hanya sekedar cita-cita untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas tetapi "berkehidupan yang bebas dalam keteraturan" atau kehidupan yang bebas dalam suasana tertib hukum. Hal tersebut di atas dapat berarti bahwa kemerdekaan seperti yang terungkap dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha-usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Amanat untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum itu akan lebih konkrit bila kita menelaah ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain membebankan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan jajahan (Hindia Belanda dan Bala Tentara Jepang), yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi hukum. 1) Garis kebijaksanaan umum pembaharuan hukum tersebut secara operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan M.P.R. RI. Nomor II/MPR/1988), khususnya mengenai Wawasan Nusantara (Bab II huruf E) dalam Pola Pembangunan Nasional dan Pola Umum Pelita Kelima, khususnya mengenai arah dan kebijaksanaan Pembangunan Umum (Bab IV huruf D) pada butir bidang hukum. 2) Di Dalam Pola Pembangunan Nasional, khususnya mengenai Wawasan Nusantara ditegaskan antara lain bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dalam Pola Umum Pelita Kelima, khususnya mengenai arah Kebijaksanaan Pembangunan Bidang Hukum, ditegaskan : a. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. b. Pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, serta menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat. Disamping itu, hukum benar-benar harus menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman dan tertib, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. c. Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. d. Dalam rangka meningkatkan penegakkan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan Para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil. e. ????? dan seterusnya. Garis kebijaksanaan umum yang kemudian secara lebih operasional dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara itulah yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan kebijaksanaan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Perlu disadari bahwa pembangunan hukum pidana, pada dasarnya tidak hanya terbatas pada pembangunan yang bersifat struktural yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, akan tetapi mencakup pula pembangunan substansial yang berupa produk-produk hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan keputusan-keputusan pengadilan, dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai baik di kalangan aparat penegak hukum maupun di masyarakat yang dikehendaki oleh suatu sistem hukum pidana. 1) Mengingat judul yang penulis ungkapkan dalam tesis ini adalah "Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Masa Datang? maka yang menjadi permasalahan di sini yakni bagaimana?"

"Penetapan 26 dari sekitar 300 Daerah Tingkat II sebagai Percontohan Otonomi Daerah merupakan tahapan awal dari serangkaian tahapan dalam melaksanakan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II di Indonesia. Namun, karena pertimbangan tertentu, tidak semua Daerah Tingkat II dapat melaksanakannya. Dengan demikian, Daerah-daerah Tingkat II di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu: yang sudah dan yang belum melaksanakan oonomi daerah.Perbedaan Daerah Tingkat II dalam melaksanakan oonomi daerah tersebut akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas Camat sebagai bawahan langsung dari Bupati kepala Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, bobot tugas Camat akan berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan bobot tugas Camat secara empires pada Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah, dalam hal ini Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.Penelitian dilakukan tidak hanya melalui studi kepustakaan, tetapi juga melalui studi lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami perbedaan bobot tugas Camat yang sesungguhnya terjadi di Daerah Tingkat II yang belum dan sudah melaksanakan otonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bobot tugas Camat di kedua Daerah Tingkat II signifikan, khususnya dalam hal pelaksanaan asas desentralisasi. Bobot tugas desentralisasi Camat di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung lebih banyak dibandingkan dengan bobot tugas Camat di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Berkenaan dengan pelaksanakan asas dekonsentrasi, bobot tugas Camat relatif sama, sekalipun volume dan jenis kegiatannya agak berbeda. Namun, pertambahan urusan di tingkat kecamatan tidak diimbangi oleh perubahan kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan yang diperlukan.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang telah melaksanakan otonomi daerah lebih besar daripada bobot tugas Camat di Daerah Tingkat II yang belum melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi pertambahan bobot tugas tersebut, perlu perubahan dalam kelembagaan, personil, perlengkapan, dan pembiayaan di tingkat Kecamatan."

"Di seluruh dunia penyakit kardiovaskuler merupakan pembunuh paling besar dengan kematian hampir 12 juta diikuti oleh penyakit diare 5 juta, kanker 4.8 juta dan tuberkolosis 3 juta kematian setiap tahunnya.Di Indonesia, berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga tahun 1996 proporsi penyakit utama sebagai sebab kematian, penyakit sirkulasi menduduki peringkat pertama sebesar 24.5%.Profit lipida darah merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Prevalensi hiperkolesterolmia cenderung meningkat dalam beberapa tahun. Hal ini terbukti dari hasil studi MONICA I pada tahun 1988 yang kemudian dilanjutkan dengan MONICA II pada tahun 1993 menunjukkan bahwa prevalensi dyslipidemia meningkat 3% selama 5 tahun (1988-1993).Dari sejumlah teori telah diketahui bahwa konsumsi makan sangat menentukan profil lipida darah. Informasi yang belum banyak diungkap adalah pengaruh jenis makanan dan frekuensinya terhadap lipida darah.Penelitian ini merupakan analisis data sekunder dan penelitian "Survei Gizi dan Kesehatan pada Orang Dewasa di 12 Kota besar di Indonesia" yang merupakan kerjasama antara Direktorat Bina Gizi Masyarakat dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia tahun 1996. Rancangan penelitian adalah cross sectional yang dilakukan terhadap 309 responden di Kotamadya Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% adalah perempuan dan selebihnya (42%) berjenis kelamin laki-1aki. Bila diidentifikasi berdasarkan umur, sebanyak 26.6 % sampel berusia antara 18-24 tahun. Gambaran lipida darah sampel adalah rata-rata kolesterol total 183.5 mg% (95% CI: 177.1-189.7), kolesterol LDL 124.7 mg% (95% CI: 119.8-130.3), kolesterol HDL 36.7 mg% (95% CI: 34.9-38,3) dan trigliserida 109.5 mg % (95% Cl: 99.1-119.9), Indeks Massa Tubuh yang dikategorikan berdasarkan batasan WHO dan Departemen Kesehatan RI menunjukkan persentase yang hampir sama (61.2%) dalam kategori normal. Indeks aktifitas fisik sebagian besar dalam kategori ringan sebanyak 72.9% dan hanya sebagian kecil (0.3%) mempunyai aktifitas berat. Sebagian besar sampel (75.7%) mempunyai kebiasaan tidak merokok.Gambaran konsumsi jenis makanan yang diidentifikasi menurut skor variasi konsumsi bahan makanan (food variety score) memperlihatkan bahwa sebagian besar (98%) dalam kategori kurang dan hanya 2% baik. Sedangkan frekuensi konsumsi jenis makanan per minggu menunjukkan bahwa ayarn goreng merupakan yang jarang dikonsumsi, sedangkan gula yang paling sering dikonsumsi.Hasil analisis bivariate dari sejumlah variabel independen terhadap kolesterol total menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin, umur, IMT dan frekuensi konsumsi telur per minggu mempunyai hubungan yang signifikan (p<0.05). Analisis lanjut menggunakan regresi liner ganda, variabel independen yang bertahan dalam model adalah jenis kelamin, umur, IMT, frekuensi konsumsi tempe goreng dan frekuensi konsumsi telur dengan koefisien determinan sebesar 20.4%. Sedangkan variabel yang bertahan dalam model terhadap kolesterol LDL adalah jenis kelamin, umur dan IMT dengan nilai R2 sebesar 13.4%.Analisis regresi linier ganda dengan variabel dependen kolesterol HDL, variabel yang bertahan dalam model adalah jenis kelamin, IMT, aktifitas fisik, frekuensi konsumsi sayuran hijau dan interaksi antara aktifitas fisik dan IMT dengan nilai R2 sebesar 13.1%. Koefisien determinan dari persamaan regresi liner ganda dengan variabel dependen trigliserida sebesar 14.3 % dengan variabel yang bertahan dalam model adalah umur, IMT dan frekuensi konsumsi gula pasir.Variabel yang dominan berhubungan dengan lipida darah berdasarkan perhitungan beta standardized lebih ditentukan variabel biologis sedangkan frekuensi konsumsi bahan makanan peranannya tidak terlalu besar.Daftar bacaan: 49 (1981-1998).

---

Relationship Between Food Consumption and Lipid Profile for Adult in Bandung Municipality.Cardiovascular diseases is the major causes of fatality rate in the world with 12 million cases/ year, followed with diarrhea 5 million cases/ year, cancer 4.8 million and tuberculosis 3 million cases/year. In Indonesia, based on Household Survey 1996, the major causes of fatality is cardiovascular disease in the first rank (24.5%).Lipid profiles one of the risk factor of cardiovascular diseases. The prevalence of hypercholesterolemia tend to increased by years. The result of MONICA 1st studied in 1988 and continued with MONICA II in 1993 showed that the prevalence of dislipidemia increased 3% in five years (1988-1993).Based on the theories, it's proved that food consumption has significant caused of lipid profile, but the association of food items frequencies has not been proved yet.This research was part of secondary data analysis from "Nutrition and Health Survey for Adult at 12 cities in Indonesia" as a project of Ministry of Health, and School of Public Health University of Indonesia in 1996. The method of the study was cross sectional and carried out of 309 respondents in Bandung municipalities.The result showed that 58% female and 42% male. Respondent's age mostly (26.6%) in the age of 18-24 year. Mean of choresterol 183.5 mg %(95%CI:177.1-189.7), mean of LDL cholesterol 1243 mg % (95% CI:119.8-130.0), HDL cholesterol 36.7% (95% CI: 34.9-38.3) and Triglycerides 109.5 mg % (95% CI: 99.1-119.9). Body Mass Index (BMI) based WHO and Ministry of Health standard showed 61.2% respondents has normal category. Most of respondents (72.9%) has mild physical activity index and 0.3% has severe physical activity index. Most of the respondents (753%) are non smoking and 24.3% are smoker.Based of food variety score showed that 98% respondents are in tow category and only 2% has good category. Food frequency per week showed that chicken was rarely consumed but frequency of sugar consumed was mostly.The result of bivariate analysis between independent variables showed that sex, age, BMI and eggs consumption per week has significantly associated with cholesterol total (p<0,05). Further analysis with multiple linear regression showed that sex, age, BMI, frequency of tempe and eggs had determinant coefficient 20A%. The variable that fit to the model of LDL cholesterol where sex, age, BMI with R2= 13.4%.Multiple linear regression analysis with dependent HDL cholesterol showed the variable that fit to the model were sex, BM, physical activity, green vegetables and interaction of physical activity and BMI with R2 13.1%. Coefficient of determinant of multiple linear regression with triglycerides variable was 14.3% with variable that fit to the model were sex, BMI, sugar consumption.The variables associated with lipid profiles based on 13 standardized related to biological variables and the role of food item frequency has less associated.References: 49 (1981-1998)"