Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kriminalitas/tindak kejahatan pada umumnya dapat terjadi dimana saja, baik itu di tempat-tempat ramai maupun di tempat sepi, baik di daerah pedesaan, peralihan ataupun di perkotaan. Terjadinya kejahatan adalah bertemunya faktor niat berbuat jahat dari calon pelaku dengan kesempatan yang meluang dari masyarkat. Kejahatan merupakan kulminasi ancaman faktual, sedang kondisi awal yang mendahului ancaman faktual disebut faktor korelatjf kriminogenPeneljtjan ini tidak membahas faktor korelatif kriminogen, tetapj membahas kesempatan yang meluang dan masyarakat. Sedangkan tindak kejahataan itu sendiri dapat dilihat dari segi jumlah (kuantitatif) dan dari segi kualitasnya (kualitatjf)."

"ABSTRAKManusia hidup dalam sebuah lingkungan buatan yang diciptakan dengan media arsitektur. Salah satu fungsi dari penciptaan lingkungan buatan ini ialah sebagai tempat berlindung dari segala sesuatu yang dapat mengganggu kenyamanan hidup manusia yang ada di daiamnya, baik dari gangguan alam maupun dari gangguan manusia Iainnya. Kriminalitas merupakan salah satu bentuk gangguan yang dapat ditimbulkan oleh manusia kepada manusia lainnya. Gangguan ini akan semakin mendatangkan keresahan apabila terjadi di lingkungan perumahan yang merupakan lingkungan buatan tempat bagi manusia untuk berteduh, berlindung dan menetap. Karena sifalnya yang merupakan perlu dilakukan suatu upaya penoegahan terjadinya kriminalitas pada daerah perumahan. Dengan pengkajian teori mengenai upaya pencegahan kriminafitas dari sudut pandang ilmu kriminologi dan arsitektur serta dari pengamatan lapangan, dapatiah diketahui bahwa arsitektur sebagai media pembentuk lingkungan buatan punya peran dalam melakukan upaya tersebut.

---

"

"Disertasi ini bertujuan untuk menggambarkan pembangunan sosial sektor informal perkotaan terutama pedagang kaki lima di Pasar Minggu DKI Jakarta Serta menjelaskan konsep pembangunan sosial berdasarkan struktur kultur dan proses dalam mewujudkan masyarakat PKL yang inklusif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penataan dan relokasi PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta berdasarkan konsep pembangunan sosial belum mencapai tahapan ideal masih dalam tahapan proses menuju pembangunan yang inklusif Pembangunan struktur yang meliputi struktural setting dan struktural instrument dalam pembangunan PKL belum dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan kongkrit untuk peningkatan kualitas hidup PKL Pembangunan kultur sosial menunjukan hasil yang cukup baik dengan mengacu pada misi Jakarta sebagai ldquo Masyarakat yang berkebudayaan rdquo yaitu dengan adanya perubahan prilaku satpol PP dan aparat pemerintahan yang lebih sopan dan persuasif Pembangunan proses sosial melalui interaksi komunikasi yang dibangun antara pemerintah DKI Jakarta UPB Pasar Minggu dan PKL belum terjalin secara maksimal Dengan adanya proses sosial yang maksimal akan melahirkan internalisasi budaya dan institusionalisasi kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan menuju kualitas hidup PKL yang lebih baik Konsep pembangunan sosial idealnya dilakukan dalam bentuk kualitatif namun pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk memberikan model baru dalam penggunaan metodologi Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif penelitian ini berusaha untuk memudahkan membuat tingkatan pembangunan sosial PKL di Pasar Minggu DKI Jakarta serta dapat memahami makna dalam realitas PKL

---

This dissertation aims to describe the social development of urban informal sector particularly street vendors PKL at the Pasar Minggu Jakarta and to explain the concept of social development based on the structure culture and the process in creating an inclusive street vendor society The finding of this research shows that the maintenance and relocation of the street svendors in the Pasar Minggu Jakarta based on the concept of social development has not achieved an ideal stage It is still in the process towards an inclusive development Structural development that consists of the structural setting and the structural instrument in developing the street vendors cannot be implemented yet in a concrete policy that is able to improve the life quality of the street vendors The development of social culture shows a quite good result which refers to the Jakarta mission as ldquo civilized society rdquo which is indicated by changing attitude of satpol PP and other government apparatus that are more polite and persuasive The development of social process through interaction and communication which is established between the government of the DKI Jakarta the UPB Pasar Minggu and the street vendors has not been built significantly A significant social process will generate an internalisation of culture and an institutionalisation of policy that helps in creating an inclusive development and a better life quality of the street vendors The concept of social development is ideally conducted in a qualitative form However this research uses quantitative method in order to contribute a new model in the application of methodology Through both qualitative and quantitative methods this research attempts to simplify in making the stages of social development of the vendors in the Pasar Minggu Jakarta and to understand meanings in real life of the street vendors "

"ABSTRAKKota Administratif Bekasi merupakan salah satu kota yangterkena dampak dari dinamika kota metropolitan Jakarta,dimana di dalam Inpres No. 13/1976, Kotif Bekasi, berfungsisebagai daerah penyangga Jakarta. Di dalam KebijaksanaanTata Ruang Daerah Kabupaten Dati II Bekasi, Kotif Bekasidiperuntukan bagi perumahan, industri, pusat pemerintahan,pendidikan dan pusat perdagangan, sehingga telah mendesakantara lain perubahan penggunaan tanah yang bersifat pedesaanke bentuk penggunaan tanah yang bersifat perkotaan.Masalah yang dibahas yaitu Dimana wilayah perkotaan, peralihan dan pinggiran tahun 1983 dan 1992 dan bagaimana perubahannya.Metode penelitian yang digunakan metode deskriptifdengan pertarapalan peta variabel penduduk, penggunaan tanah,jaringan jalan aspal, fasilitas kota dan pusat keramaian.tfilayah perkotaan tahun 1983 terletak di bagian tengah,wilayah peralihannya terletak di sisi barat dan timur wilayahperkotaan. Sedangkan wilayah pinggirannya mengelilingiwilayah peralihan. Wilayah perkotaan tahun 1992 terletakmemanjang di bagian tengah, membelah Kotif Bekasi dari baratsampai timur, sehingga wilayah perkotaannya sejajar denganjalan tol Jakarta-Cikampek, wilayah peralihannya di sisiutara, tenggara dan barat wilayah perkotaan. Sedangkanwilayah pinggirannya berada di pinggir batas wilayah Kotifbagian utara dan selatan.Bertambah luasnya wilayah perkotaan karena perubahanwilayah dari pinggiran dan peralihan menjadi perkotaan. Arahpertambahan tersebut adalah mulai dari bagian tengah ke arahbarat dan timur Kotif Bekasi sesuai dengan lokasi pintugerbang tol Jakarta-Cikampek.Wilayah peralihan juga mengalami pertambahan luas, arahpertambahan tersebut adalah ke arah utara, tenggara danbarat dari wilayah Kotif Bekasi, yang berbatasan langsungdengan wilayah kota Jakarta dan dekat gerbang tol Jakarta-Cikampek."

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"Di Indonesia berlaku hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Istilah hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "adat rack", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya "De A jehers ". Istilah ini, kemudian dipakai pula oleh van Vollenhoven yang menulis buku tentang hukum adat dalam 3 (tiga) jilid, yaitu "HetAdat Recht van Nederlandsch India" (Hukum adat Hindia Belanda). Menurut van Vollenhoven, hukum Adat ialah keseluruhan aturan lingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam4 dan di Indonesia sebelum tahun 1800 maupun sesudahnya diakui oleh ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda berlaku bagi orang bumiputera yang beragama Islam. Oleh karena itu politik hukum pemerintahan Belanda tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya (pemerintahan Vereenigde Oast Indische Compagnie)."