Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk menciptakan suatu terobosan terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem terbuka yang dimiliki Hukum Perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah memberikan kebebasan sedemikian rupa sehingga setiap orang berhak dan bebas untuk membuat atau mengadakan perjanjian yang segala sesuatunya sesuai dengan kehendak para pihak yang membuat. Buyback guarantee yang diberikan developer kepada bank merupakan salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang lahir berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut. Pemberian buyback guarantee oleh developer sebagai jaminan terhadap pembelian unit apartemen yang masih dalam tahap pembangunan adalah muncul sebagai kebutuhan dalam praktik untuk menjembatani kepentingan tiga pihak, yaitu pertama pihak bank sebagai pemberi kredit kepemilikan apartemen, buyback guarantee berguna untuk membantu kedudukan bank yang sangat berisiko karena tidak/belum dapat mengikat jaminan Hak Tanggungan atas obyek unit apartemen yang dibiayainya. Kedua bagi pihak developer, dana pencairan kredit kepemilikan apartemen akan diterima langsung oleh developer, dimana dana tersebut sangat diperlukan developer baik untuk membiayai pembangunan apartemen maupun untuk mencicil kembali kredit konstruksi yang diberikan oleh bank pemberi kredit konstruksi. Ketiga, dari pihak konsumen apartemen dapat mewujudkan impian memiliki apartemen dengan keleluasaan dana dan jangka waktu pembayaran apartemen karena pembiayaan dari bank. Aspek-aspek hukum buyback guarantee tersebut menarik untuk dibahas mengingat buyback guarantee merupakan hasil kreativitas pelaku usaha di dalam praktik. Melalui penulisan tesis ini dapat diketahui mengenai mengapa diperlukan buyback guarantee, apa dasar pertimbangan developer memberikan buyback guarantee dan sejauh mana buyback guarantee dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

---

The ever increasingly fast development of the business world demands the creativity of the business perpetrators to create a breakthrough towards matters not regulated in the Indonesian Civil Code.The open system of the contract law as reflected ini Article 1338 paragraph 1 of the Indonesian Civil Code is granting the right and the freedom to any person to draw up or conclude agreement all in accordance with the wishes of the concluding parties. Buyback guarantee granted by the developer to the bank constitute of a guarantee agreement from which is born based on the above freedom of contracts. The granting of a buyback guarantee by the developer as collateral for the purchase of an apartment unit which is still in the development stafe has arisen as practical need. The granting of a buyback guarantee is for bridging the interest of three parties, that is the bank as first party providing the apartment ownership credit, in which case the buyback guarantee serves in assisting the vital risky position of the bank due to its inability/temporary inability to bind Hak Tanggungan on the apartement unit it has financed. Secondly, for the developer, the ownership credit of the apartment unit will be paid to and received direct by the developer, who is in urgent need of the said fund either for financing the construction of the apartment as well as to settle the credit installment it owes for the construction to the credit provider bank. Third, the apartment consumer will be able to realize its dream of owning an apartment based on adequate funds and payment period due to bank financing. The legal aspect of the said buyback guarantee is interesting for further analyzes, considering that the buyback guarantee is result of creativity of the business perpetrators in practical. This thesis has uncovered the reason for the necessity of this institute, what the basic consideration of developer to give buyback guarantee and in how far buyback guarantee can provide legal security to the involved parties."

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"Penelitian ini berfokus pada tnggapan pemohon (penerima pelayanan) terhadap tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaris pada Sub Direktorat Notarial, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Periode Tahun 2004 - 2006 di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Penelitian ini termasuk peneiitian deskriptif dengan menggunakan survey.Model operasional penelitian menggunakan SERVQUAL yang bersumber dari Zethaml, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. Model ini mcncakup perhitungan perbedaan antara harapan dan persepsi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 74 notaris yang ada di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang telab diangkat menjadi notaris pada tahun 2004 .-2006. Variabel yang diukur adalah variabel kualitas pelayanan pengangkatan notaris. Indikator untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkatan notaris adalah reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible. Teknik pengolahan data menggunakan program SPSS for windows versi 13. Metode analisis data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap tabulasi dan tahap penerapan data.Dari analisis terhadap hasil penelitian, disirnpulkan bahwa tingkat harapan pemohon (penerima pelayanan) lebih tinggi daripada tingkat persepsi mereka, artinya tingkat kualitas pelayanan pengangkatan notaries masih tergolong buruk. Tanggapan mayoritas pemohon (penerima pelayanan) menaruh harapan yang tinggi terhadap dimensi responsiveness dan assurance. Mayoritas pemohon memilih 3 masalah utama dalam pelayanan pengangkatan notaris, yaitu waktu pengurusan yang terlalu lama, prosedur yang berbelit-belit dan informasi yang kurang jelas. Mayoritas pemohon juga menentukan bahwa dasar penentuan formasi jabatan notaris yang ideal adalah faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendalaman materi mengenai tugas pelayanan yang prima kepada petugas perlu dilakukan; prosedur operasional standar (pos) harus dibenahi; forum koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu dibentuk; dan faktor pertumbuhan ekonomi per wilayah harus menjadi dasar utama pembentukan formasi jabatan notaris yang ideal.

---

This research focuses on applicants responds (customers) to level of service quality at Sub Directorate of Notary, Directorate of Civil Administrative Affairs, Directorate General Legal Administrative Affairs (Case Study: Notary Service Period 2004 - 2006 In DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi). This research is descriptive using data survey.The model of research operational uses SERVQUAL from Zethanrl, Valarie A. Leonard L. Berry. And A. Parasuraman. April 1996, The Behavioral Conseaueces of service Quality. Journal of Marketing. This Model consists of a calculation of the gap between expectation and perception. The Respondents in this research are 74 notaries in DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi who have been inaugurated as notaries in 2004 ? 2006. The Variable measured is variable of notary service quality_ The indicators to measure notary service quality are reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. Technique of data processing uses program SPSS for windows version 13. Method of data analysis are done through validity and reliability tests. Data analysis consists of three steps which are preparation, tabulation and data application.From data analysis, there are some conclusions that the level of applicants expectation (customer expectation) is higher than the level of their perception, which means that the level of notary service quality is in poor category. The majority applicants respond (customers) show high expectations to responsiveness and assurance dimensions. Majority of applicants point out that 3 main problems in notary service, which are service time is longer than expected, the complicated procedures and unclear information. Majority of applicants also identify that the ideal notary formation should be based on economic growth per area factor. The results suggest that material deepening on excellent service for officials needs to be applied; standard operational procedures (sop) should be improved; the coordination forum with Indonesian Notary Association (INA) should be formed; and factor of economic growth per area should be main consideration in formulating ideal notary formation."

"The research was aimed to measure the impact of pricing and promotion on sales of XP lubricating oil at PT Pertamina. This study was conducted by using data sample taken from population of selling price, promotion expenses, and sales revenue during the recent 5 yeras..."

"ABSTRAKDaerah pinggiran Kota Jakarta merupakan perluasan Kota Jakarta yang berkembang pesat dan selalu sibuk dengan macam aktivitas, terutama aktivitas yang berada di kota itu sendiri dan Kota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran lokasi apartemen di daerah pinggiran DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis cluster. Sebaran lokasi apartemen mengelompok dengan pusat kota, jarak pintu tol, dan jarak stasiun kereta api. Apartemen yang tersebar di daerah pinggiran kota memiliki karakteristik apartemen dan karakteristik lokasi tertentu, sehingga membentuk suatu pola sebaran terhadap orientasi apartemen.

---

ABSTRAKThe outskirts of Jakarta is the expansion of the city itself which is rapidly growing and always busy with many activities, activities in that city or in Jakarta. The purpose of this research is to knowing the location of the apartment on the outskirts of DKI Jakarta. The method that used in this research is the method of analysis descriptive and analysis of the cluster. The location of the apartments clustered with the city center, within the toll entrance, and the train station. The apartments are scattered on the outskirts of cities have characteristics of the apartment and the characteristics of certain locations, so as to form a distribution pattern to the orientation of the apartments."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."