Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143545 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Noviar Andayani
"ABSTRAK
Di antara usaha yang dapat dilakukan antuk menjaga kelestarian suatu jenis hewan adalah melindungi hewan itu dari perburuan dan gangguan yang mungkin terjadi selama masa biaknya. Masa biak pada burung selain dapat diketahui melalui pengamatan langsung di alam, dapat pula ditentukan dengan meneliti pola pergantian bulu sayap primer pada spesimen yang ada. Dalam penelitian ini telah dilakukan pemeriksaan bulu sayap primer pada Collocalia linchi Horsfield & Moore. Setiap stadium pertumbuhan bulu diberi nilai secara numerik berdasarkan metode yang dilakukan Newton. Hasil pemeriksaan pada seluruh spesimen menunjukkan bahwa spesimen yang dikoleksi pada bulan September, Oktober, November, dan Januari cenderung mempunyai nilai pergantian bulu yang tinggi. Dengan demikian dapat diperkirakan masa biak C. linchi terjadi pada bulan-bulan tersebut dengan periode puncak terjasi pada bulan November dan Januari. Dari hasil uji regresi untuk mengetahui hubungan antara nilai pergantian bulu dan curah hujan, diperoleh kesimpulan bahwa curah hujan mempengaruhi pergantian bulu (derajat bebas = 0,05). Karena tahap akhir pergantian bulu berkaitan dengan masa biak, dapat pula disimpulkan bahwa masa biak C. linchi dipengaruhi oleh curah hujan."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lian Tohar
"Dengan meningkatnya persaingan bisnis di dunia industri plastic injection, roaka dalam industri plastic injection ditunlut Wltuk melakukan efisiensi disegala bidang agar dapat bersaing pada era pasar global karena dengan efisiensi yang dilakukan dapat menurunken biaya produksi sebingga barga jnal dari prnduk yang dibasilkan mampu bersaing dengan barga pasar global. PT. Astra Otoparts Thk Divisi Adiwira Plastik (PT. AWP) yang didirikan pada tanggal 20 September 1991 dan mulai beroperasi pada tabnn 1992, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang plastic injection dan mold mah!!r. Oleh karena itu perusahaan tersehut sangat konsisten dalam merdagkatkan efisiensi disegala bagian yang mempeogaruhi proses produksi. Salah satu yang menjadi sasaran adalah pada bagian plastic injection karena bagian ini memegang peranan cukop dominan pada pembuatan komponen-komponen di PT. A WP Karena hal tersebut roaka salah satu efisiensi yang dilakuksn adalah pada proses produksi rerutama pada proses pergantian produk. Pada proses produksi dalam industri plostik injection, produk dihasilkan dari proses semprot tuang (injection) yaitu material mentah dilelebkan, kemudian disemprotkan kedalam cetakan (Mold) yang berongga sesnal dangan bantuk produk yang dihasilkan. Mesin injection dipakai nntak membuat beberapa tipe produk dengan meroakai beberapa cetakan sesnal deogan jumlah tipe produk yang dihasilkan sehingga pada proses pergantian produk:, otornatis terjadi pergsntian cetakan. Dalam hal ioi efisiensi yang dilakuksn adalah mempersingkat pergantian cetakan Berdasarkan pengamatan lama, pergantian produk memakan waktu yang cukop lama yaitu 108,44 min s/d 156,77 min sedangkan waktu pargantian cetakan seadiri memakan wakrn yang sama lni dikarenakan pergantian cetakan menggnnakan alat peogangkat yang meggWlakan tali dan pengaturan gerak manual, alat peudukuog yang tidak standar dan janisnya beragam, banyak peralatan yang sudah russk, serta letak peralatan yang sembarang. Reocana yang dilakuksn adalah menstandarisasi peralatan yang dipakai,membuat sistem cooling chanel yang terpusat dan rnenyatu dengan cetakan supaya cepat dalam pernasangan seiang, membuat stopper bawah yang ditempelkan pada blok mesin injeclion dan pembuatan dan penggantian locating ring sehingga mempercepat proses centering saat pernasang:an cetakan,. penggantian sistern clamping yang tidak menggW>akan ganjal. Dengan memperbaild masalah yang ada yaitu: pemasangan seiang cooling dengan diikat kawat menjadi hiiang diganti sistem terminal cooling, proses centering yang banya mengandalkan pengalaman dengen dibantu adanya slopper bawah menjadi lebih cepat, pemasangan sistem clamping yang menggnnakan ganjal diganti dengan sistem tanpa ganja~ kegiatan pengembalian dan pengambiian cetakan dalam proses pergantian dihilangkan dengan menyiapkan cetakan telebih dahulu, pemasangan hoi runner diganti dengan sistem plug dan soch!!t.maka didapatkan basil yang cukop baik Dengan berjaiannya rencana tersehut roaka didapatkan basil yang eukup bagus yaitu singkatnya waktu pergantian cetakan antara 27,83 min s/d 39,65 min sehingga mempercepat pergantian antara 33 min s/d 39,65 min."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
S37298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yanuar
"Lembaga Pengangkatan Anak (adopsi) dalam suatu masyarakat merupakan kebutuhan tersendiri, dengan adanya lembaga pengangkatan anak bagi suatu keluarga atau seseorang yang tidak mempunyai anak atau ingin menambah anaknya dapat melakukan pengangkatan anak sebagai salah satu jalan keluarnya. Peraturan mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia antara lain: Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA). Keputusan Menteri Sosial, dan peraturan di yayasan sosial yang diizinkan menjalankan kegiatan pengangkatan anak oleh Menteri Sosial. SEMA No. 4 Tahun 1989 hanya memuat beberapa penyempurnaan terhadap SEMA No . 6 Tahun 1983. Dalam SEMA No. 4 Tahun 1989 hanya memuat tentang teknis pengiriman salinan putusan terhadap permohonan pengangkatan anak antar negara dan antar WNI kepada Mahkamah Agung dan instansi-instansi yang terkait. Penyempurnaan lainnya adalah adalah tentang laporan sosial yang sebelumnya dibuat oleh pekerja sosial dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat WNA, maka dengan keluarnya SEMA ini laporan sosial dibuat oleh petugas/pejabat sosiai setempat dengan catatan harus didaftarkan dan disetujui kebenaran isinya oleh perwakilan negara calon orang tua angkat WNA di Indonesia melalui Departemen Luar Negeri RI. Salah satu yayasan sosial yang melaksanakan kegiatan pengangkatan anak adalah Yayasan Sayap Ibu. Dalam pelaksanaan Pengangkatan Anak tli Yayasan Sayap Ibu rnengacu kepada peraturan mengenai Pengangkatan Anak yang berlaku. Tetapi, dengan pertimbangan kemanusiaan maka pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Yayasan Sayap Ibu menyimpang dari peraturan mengenai Pengangkatan Anak yang ada. Hal ini dimungkinkan karena peraturan yang ada masih memberikan keleluasaan bagi praktisi hukum untuk tidak mematuhinya. Maka, penulis berusaha untuk menjelaskan proses pengangkatan anak di Yayasan Sayap Ibu serta menganalisa perkara-perkara pengangkatan anak yang terjadi di Yayasan Sayap Ibu dan telah memperoleh putusan pengadilan."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S20729
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iwiek Handayani
"Skripsi ini membahas novel The Rainbow yang mengungkapkan berbagai..."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1993
S14094
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Triana Anas
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aura Akhman
"Dalam dunia bisnis, waktu 90 (sembilan puluh) hari, yang terdapat pada pengaturan Masa Stay dalam kepailitan bukanlah waktu yang pendek. Dalam praktik, biasanya yang mempunyai atau yang memegang hak tanggungan sangat membutuhkan percepatan perputaran modal. Percepatan perputaran modal ini akan berakibat pada keuntungan dan kerugian yang akan dialami oleh pihak bersangkutan. Semakin lama kredit yang seharusnya kembali tetapi tidak terbayar kepada kreditor separatis pemegang hak tanggungan, akan berdampak semakin besar pula kerugian Kreditur Separatis atas keuntungan yang harus diterimanya. Olehkarena itu penting bagi kita memahami Peranan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan serta kedudukan Kreditur Separatis sebagai pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Penulisan ini bersifat deskriptif - analitis. Deskriptif maksudnya bahwa diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analitis dimaksudkan bahwa berdasarkan gambaran-gambaran, fakta-fakta dan uraian yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat mengenai Peran asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan serta kedudukan kreditor separatis pemegang hak tanggungan dalam kepailitan. Sehingga akan diperoleh pemahaman bagi para akademisi dan praktisi hukum bahwa Asas Lex Specialis Derogat Lex Generali , dalam mengatasi perbenturan norma hukum antara Undang-Undang Kepailitan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) mengenai Hak Tanggungan memiliki peran untuk melengkapi (aanvullend) bukan untuk menyimpangi ( uitzondering)

In the business world, a period of 90 (ninety) days, which is found on the Stay Period regulation in bankruptcy is not a short time. The acceleration of capital turnover will result in gains and losses that will be Experienced by the parties concerned. The longer the loan is supposed to return but not paid to the creditor separatist mortgage holders, will impact the greater the loss of benefits Separatist Creditors should receive. Therefore it is important for us to understand the role of Lex Specialist derogat Legi generalist legal principle in overcoming legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage Act (UUHT) regarding the position of Mortgage Lenders and mortgage holders in bankruptcy. This study is a descriptive - analytical. Descriptive means that is expected to obtain a comprehensive and systematic overview of the facts related to the problem. Analytical meant that by the images, facts and descriptions obtained will be analyzed carefully about The role of the legal principle of Lex Specialist derogat Legi generalist in overcoming legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage act (UUHT) regarding Mortgage and the position of creditor who act as mortgage holders in bankcruptcy. So that for academics and legal practitioners will have a better understanding about the principle of Lex Specialist derogat Generali, in dealing with the legal norms clash between the Bankruptcy Act by Mortgage act (UUHT) regarding Mortgage has a role for complement (aanvullend) not to deviate (uitzondering)"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendrik Herman J. Krisifu
"ABSTRAK
Tesis dengan judul di atas penulis ingin membahas tentang peran lembaga penyelesaian sengketa pada orang Biak. Orang Biak sudah mengenal lembaga kainkain karkara Biak ini secara turun temurun, sebagai lembaga yang memiliki beberapa fungsi dalam beberapa aspek, yaitu: aspek ekonomi, hukum, keamanan dan politik serta aspek keagamaan. Pada kajian ini lebih terfokus kepada kainkain karkara Biak sebagai lembaga hukum yang berfungsi dan bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa pada orang Biak.
Dalam perkembangan lebih lanjut lembaga kainkain karkara Biak ini banyak mengalami perubahan yaitu pada masa pemerintahan Belanda dan pada masa pemerintahan Indonesia.
Pada masa pemerintahan Indonesia di Biak (Irian) sejak tanggal 1 Mei 1963. Pemerintah Indonesia dengan alasan unifikasi hukum di bidang peradilan maka terhadap kainkain karkara Biak juga dikenakan Undang-undang Darurat nomor 1 tahun 1951, tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara peradilan-peradilan sipil. Dan untuk daerah Irian Barat penghapusan lembaga peradilan adat - swapraja dilakukan dengan surat keputusan bersama antara Gubernur Kepala Daerah Tingat I Irian Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Irian Barat. Dengan demikian lembaga kainkain karkara Biak secara resmi tidak berlaku lagi sebagai lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa pada orang Biak.
Namun dalam kenyataannya, lembaga ini cenderung masih dipakai oleh orang Biak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dalam masyarakat. Dari kecenderungan ini maka kami merumuskan masalah dalam tesis ini, sebagai berikut yaitu: mengapa orang Biak masih menggunakan kainkain karkara Biak untuk menyelesaiakn sengketa-sengketa yang mereka hadapi. Dan untuk menjawab permasalahan pada tesis ini maka, kami menggunakan beberapa konsep dan teori yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjelaskan permasalahan tersebut. Salah satu konsep yang digunakan adalah konsep semi-autonomous social field yang dikemukakan oleh Sally Falk Moore. Dan teori yang digunakan adalah teori hukum seperti yang dikemukankan oleh Hoebel bahwa untuk mengkaji hukum terlebih dahulu harus ditelaah unsur-unsur kekuatan (privileged force), kewenangan yang resmi (official authority), dan keteraturan (regularity). Metode studi kasus dan pengamatan terlibat digunakan untuk menjaring data yang diperlukan bagi penulisan tesis ini.
Akhir dari tesis ini, kami simpulkan bahwa dengan masih berlakunva kainkain karkara Biak, membuktikan bahwa aturan-aturan masyarakat lokal belum tentu dapat diterobos oleh aturan pemerintah yang bersifat nasional. Karena banyak masyarakat yang masih terisolasi baik phisik dan isolasi sosial, sehingga mereka belum sepenuhnya mengenal hukum negara."
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Veni Friyanti
"Pemberian jaminan fidusia dalam transaksi perbankan pada umumnya menggunakan akta notaris dan telah diatur dengan jelas hal-hal yang kaitannya dengannya, namun bagaimanakah dalam Bank Syariah. Permasalahan dalam tesis ini mengenai peran notaris dalam Bank Syariah dan dasar hukum penggunaan jaminan fidusia serta pengaturan penggunaan akta notaris dalam hal tersebut, juga mengkaji bentuk akta pembiayaan murabahah dan akta jaminan fidusia.
Penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan, dengan mengkaji data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier, juga mewawancarai informan mengenai pokok permasalahan, dan menganalisanya dengan cara kwalitatif sehingga ditarik kesimpulan secara induktif.
Notaris sebagai pejabat pembuat akta dari akad yang dibuat dalam Bank Syariah termasuk akta jaminan fidusia. Penggunaan jaminan fidusia dengan akta notaris telah ditentukan secara umum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat;282,283 Jo. Undang-Uundang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bentuk akta pembiayaan murabahah sebagai akad pokok dan akta jaminan fidusia sebagai akad tambahan, terdiri dari kepala, badan dan akhir akta. Pada kepala akta akad terdapat lafal basmallah dan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1. Dalam akta disebutkan jumlah pokok, margin, jumlah seluruh pembiayaannya serta nilai tanggungan pada akta jaminan secara transparan.
Disarankan bahwa seorang notaris sebaiknya memiliki pengetahuan mengenai ketentuan syariah dalam kaitannya dengan Bank Syariah dan sebaiknya terdapat peraturan yang lebih kuat dari sekedar kebijakan Bank Indonesia dan Fatwa dewan Syariah Nasional mengenai Perbankan Syariah dan hal-hal yang berkaitan dengannya."
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14566
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S7338
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risely Augustina
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T37786
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>