"Masyarakat miskin di sekitar hutan tidak berdaya terhadap kekuatan dari luar (kebijakan pemerintah, sistem produksi dan sistem pasar), serta keterbatasan dalam dirinya (SDM yang rendah), sehingga mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penjarahan kayu di hutan merupakan alternatif terakhir mereka, walaupun disadari tindakan itu melanggar hukum, merugikan dirinya sendiri dan juga orang banyak, serta pemerintah. Alternatif solusi untuk menangani masalah ini, yaitu menghilangkan faktor dari luar yang menghambat dan meningkatkan faktor dari dalam yang terbatas dengan melibatkan mereka (mengajak masyarakat untuk berpartisipasi) secara penuh di dalam kegiatan pemberdayaan.
Tema penelitian tentang partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan, dimaksudkan untuk mengkaji strategi dan teknik dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada kegiatan pemberdayaan oleh para institusi pemberdaya. Dimana model penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik penggalian informasi dengan studi pustaka, wawancara mendalam, observasi partisipasi dan PRA.
Secara umum hasil penelitian menunjukkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi mereka bergerak ke arah positif, meskipun dalam waktu cukup lama. Pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program perhutanan sosial telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa di sekitar hutan, sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menjarah kayu di hutan, serta semakin meningkatnya partisipasi mereka dalam program tersebut karena tuntutan kebutuhan hidupnya. Konsep kelembagaan sosial, permodalan, pendidikan dan pelatihan, pemanfaatan sumberdaya lokal, serta pendampingan juga telah tercover dalam aplikasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar hutan.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan para institusi pemberdaya di tingkat aplikatif, dimana mereka melakukan peranannya sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Setrategi yang dilakukan sebagai upaya mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat adalah memberikan akses lahan hutan melalui sistem kerjasama, penyuluhan kehutanan dan pertanian, bantuan modal usaha, membentuk jaringan kerja informal yang merespon kepentingan dan kebutuhan dari berbagai macam kelompok sosial (seperti keluarga, lingkungan RT, organisasi setempat), mensingkronkan berbagai gagasan, pikiran, harapan dan kebutuhan masyarakat, menegakkan aturan agar tercapai keterpaduan kelompok. Dimana strategi ini dilakukan melalui pendekatan konsultatif; delegasi dan pengendalian, serta pendekatan partisipatif. Sedang penumbuhan kesadaran masyarakat adalah dengan proses imitasi dan belajar dari pengalaman (refleksi), mengajak dan memberi contoh yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.
Berbagai upaya tersebut akan berhasilguna dan berdayaguna apabila dari institusi-institusi pemberdaya dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kegiatan pemberdayaan. Dengan demikian akan menciptakan sistem jaringan kerjasama dan finansial yang bisa menjadi bagian dan fungsi dari suatu strategi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Kedekatan masyarakat sendiri dengan para institusi pemberdaya juga telah menciptakan suatu hubungan khusus yang informal tanpa menghilangkan substansinya, sehingga akan sangat memungkinkan bagi terciptanya dinamika masyarakat yang semakin cepat.
Namun beberapa kelemahan yang terdapat di dalam program perhutanan sosial, yaitu seperti adanya penyimpangan praktek di lapangan, masalah jaminan kesinambungan mengelola lahan hutan, luas lahan dan mekanisme pembagian lahan, kebebasan dalam menentukan jenis tanaman pangan, serta pembagian hasil hutan kayu yang masih belum jelas dan belum menguntungkan masyarakat, telah berpengaruh terhadap menurunnya partisipasi masyarakat desa di sekitar hutan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu kebijakan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaplikasikan melalui program perhutanan sosial perlu dikaji kembali."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
