Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa dan mengkritisi konsep pemikiran bunuh diri yang diungkapkan Emile Durkheim dengan menggunakan teori definisi sosial Max Weber dan juga kebebasan eksistensialisme. Durkheim yang memiliki paradigma fakta sosial ini menekankan segala tindakan manusia yang disebabkan karena faktor eksternal di luar dirinya, dan bukan karena dirinya sendiri, termasuk pada kasus bunuh diri. Durkheim melupakan eksistensi diri individu manusia yang bebas dan berhak atas dirinya sendiri disertai tanggung jawab. Bunuh diri adalah suatu pilihan rasional diri individu manusia secara sadar sebagai wujud kebebasan dan bukan karena faktor masyarakat.

---

This thesis is to analyze and criticize the concept of suicidal thoughts Emile Durkhem by using the theory of social definition Max Weber and also freedom of existentialism. Durkheim's social facts paradigm which has emphasized that human actions are caused due to external factors outside, and not based on himself, including suicide. Durkheim forget about existensialism in every human which born to be free and has a right of the body and himselfs with responsibility. Suicide is a rational choice of self-conscious human individual as an expression of freedom and not because of the community."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekerasan simbolik yang dilakukan orang tua lewat keputusanatau tindakan orang tua melibatkan anak-anaknya sejak dini dalam lembagapendidikan formal maupun informal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan paradigma kritis. Pemilihan narasumber dilakukan secara sengaja(purposive sampling) dengan metode pengumpulan data indepth interview. Fokuspenelitian ini untuk mengetahui mengapa orang tua melakukan kekerasansimbolik terhadap anak-anaknya melalu pendidikan anak usia dini. Hasilpenelitian menunjukkan kekerasan simbolik yang terjadi disebabkan karenaadanya dorongan yang besar dari ambisi dan kekecewaan orang tua dariserangkaian peristiwa dan situasi yang pernah dialaminya, juga karena adanyaideologi kapitalis yang mewarnai arena dan struktur sehingga mempengaruhipersepsi orang tua dalam bertindak dan membuat keputusan (habitus) dalam‘pertarungan’ dalam arena.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the symbolic violence committed parents through parentaldecisions or actions involving their children early in formal and informaleducational institutions. This study is a qualitative research with a criticalparadigm. The selection is done deliberately speakers (purposive sampling) withthe in-depth interview method of data collection. The focus of this study todetermine why parents do symbolic violence against children through earlychildhood education. The results showed that symbolic violence occurs due to thegreat encouragement of ambition and disappointment of the parents of a series ofevents and situations that ever happened, as well as the existence of the capitalistideology that characterizes the arena and structures that affect the perception ofthe parents in the act and make decisions (habitus) in the competition in the arena."

"Tesis ini mengkaji mengenai pengujian formil undang-undang di Indonesia yang merupakan kompetensi kewenangan dari Mahkamah konstitusi dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan terhadap pengujian formil. Adapun beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini meliputi: (i) desain dan praktik pengujian formil undang-undang di Indonesia; (ii) permasalahan pengujian formil undang-undang di Indonesia; dan (iii) desain gagasan ideal penataan pengujian formil undang-undang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Untuk menunjang penelitian ini, metode pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual,  dan pendekatan perbandingan. Pengujian formil undang-undang memiliki kaitan erat dengan pengejawantahan dari berbagai teori tentang pembentukan undang-undang yang pada intinya menekankan bahwa pembentukan undang-undang harus memenuhi asas dan prosedur formil baik secara teoritis maupun normatif, dikarenakan tanpa pemenuhan unsur tersebut sebuah undang-undang dapat dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pengujian formil merupakan kerangka untuk menguji dan menilai pemenuhan persyaratan formil dalam pembentukan undang-undang. Pada praktiknya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian formil dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tetap menggunakan perspektif konstitusionalitas dalam melakukan pengujian. Pada perkembangannya tren putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan Mahkamah Konstitusi cenderung membatasi diri untuk mengabulkan pengujian formil undang-undang kendati terbukti undang-undang tersebut bertentangan dengan proses formil. Tercatat, Mahkamah Konstitusi baru sekali memutuskan dengan amar putusan mengabulkan pengujian formil yakni pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Maka dari itu, terdapat urgensi bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk membuat sebuah batasan dan standar yang bersifat relatif dan bersifat mutlak. Standar yang bersifat relatif ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran relatif yang tidak berimplikasi pada pembatalan sebuah undang-undang. Di sisi lain standar mutlak ini berkaitan dengan standar yang harus dipenuhi yang mana pelanggaran terhadap standar ini akan berdampak pada sebuah norma dinyatakan inkonstitusional.

---

This thesis examines the formal review of laws in Indonesia which is the competence of the constitutional court by conducting an analysis of decisions on formal review. Some of the issues discussed in this thesis research include: (i) the design and practice of formal review of laws in Indonesia; (ii) the problem of formal review of laws in Indonesia; and (iii) the design of ideal ideas for the arrangement of formal review of laws in Indonesia. This research is normative legal research with an explanatory research typology. To support this research, the approach taken includes a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The formal examination of laws has a close relationship with the embodiment of various theories regarding the formation of laws which in essence emphasize that the formation of laws must comply with the principles and formal procedures both theoretically and normatively, because without fulfilling these elements a law can be declared not applicable. So that formal testing is a framework for testing and assessing the fulfillment of formal requirements in the formation of laws. In practice, the Constitutional Court carries out a formal review by referring to the laws and regulations that regulate the procedures for forming statutory regulations while still using the perspective of constitutionality in carrying out trials. In its development, the trend of Constitutional Court decisions shows that the Constitutional Court tends to limit itself to granting a formal review of a law even though it is proven that the law is contrary to the formal process. It is recorded that the Constitutional Court has only decided once with a ruling to grant a formal review, namely in the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. Therefore, there is an urgency for the Indonesian Constitutional Court to make a limitation and standard that is both relative and absolute. This relative standard relates to relative violations that do not have implications for the cancellation of a law. On the other hand, this absolute standard relates to standards that must be met where violations of these standards will have an impact on a norm being declared unconstitutional."