Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) menangani sejumlah besar koleksi yang merupakan seluruh terbitan yang berhubungan di Indonesia baik dari dalam maupun luar Indonesia. Salah satu tanggungjawab PNRI terhadap koleksinya adalah melestarikan koleksi PNRI. Mengingat banyaknya koleksi yang harus ditangani PNRI dengan segala peralatan dan jumlah SDM yang kurang memadai, dikhawatirkan dapat menghambat kerja pelestarian terhadap seluruh koleksi. Koleksi buku-buku langka milik PNRI merupakan salah satu koleksi yang patut diberi perhatian lebih mengingat predikat 'langka' yang disandangnya. Perhatian yang dimaksud di sini dapat berupa prioritas dalam pelaksanaan program pelestarian, baik dalam hal perbaikan maupun dalam hal perawatan. Pelaksanaan program pelestarian yang dilaksanakan oleh pihak PNRI pun masih terbilang kurang memenuhi standar yang ada. Hingga saat ini PNRI belum memiliki sebuah kebijakan yang mengatur pelestarian secara khusus. untuk koleksi tertentu, dengan demikian jelas bahwa kebijakan pelestarian sangat diperlukan. Saya mencoba menawarkan sebuah usulan yang kiranya dapat digunakan sebagai kebijakan. Di dalam kebijakan ini terfokus tiga hal, yaitu Pemeliharaan koleksi buku-buku langka, Penanganan koleksi buku-buku langka dan Pemakaian kolesi buku-buku langka. Dengan keberadaan kebijakan pelestarian khusus untuk koleksi buku-buku langka diharapkan mampu memperpanjang usia buku-buku langka tersebut yang berarti dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pemakai atau peneliti demi kemajuan bangsa Indonesia."

"ABSTRACTThis article attempts to situate the Office on Missing Persons (OMP) in Sri Lanka in relation to varying approaches to mechanisms for searching for the missing. In particular, the article examines the possible tensions between a humanitarian and an accountability-based mandate and supports the position of the International Committee of the Red Cross that these two approaches can in fact be complementary in nature. It goes on to contend that the OMPs mandate is primarily humanitarian rather than exclusively humanitarian, and analyzes how this distinction may impact possible criminal prosecutions. It emphasizes the importance of preserving the humanitarian character of the OMP with the objective of ensuring that the victimsrights are at the centre of transitional justice processes."