Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai notulen rapat yang dijadikan dasar dalam pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Notulen rapat tersebut seolah-olah dianggap sebagai addendum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia dan tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian sepihak tersebut. Bentuk penelitian yag digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pemutusan perjanjian merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang karena salahnya merugikan orang lain serta bertentangan dengan undang-undang. Namun, apabila pemutusan perjanjian tersebut didasarkan pada suatu perjanjian maka perlu dilihat dulu keabsahan dan kekuatan hukum dari perjajian tersebut. Jika perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum maka tindakan pemutusan perjanjian tersebut bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang ditimbulkan.

---

This thesis discusses the notilen is used as a basis for termination agreement between PT. Haseda Remindo with PT. Caltex Pacific Indonesia. Notilen as if it is considered as the addendum agreement giving shore transportation services. The problems in this thesis are the force of law notilen in Indonesian Law and the exact of judge decided in the termination agreement by one party case. Form of research used in conducting this research is the juridical-normative. Termination of the agreement is a tort for actions that harm others and contrary to law. However, if the termination is based on an agreement it is necessary to be seen after the validity and legal force of the agreement. If the agreement is valid and enforceable severance agreement then this action is not an unlawful act which can not be responsible for losses incurred."

"Untuk mengimbangi la.ncarnya roda perekonomian dan teknologi dibutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, karena itu peranan perhubungan adalah sangat penting khususnya angkutan udara, maka diadakanlah pengangkutan udara oleh PT. Garuda Indonesian Airways. Dimana didalamnya terdapat perjanjian pengangkutan udara. Yang menjadi obyek dari perjanjian pengangkutan udara ini adalah fasilitas angkutan udara dengan pesawat udara oleh penumpang dan biaya angkutan yang di tetapkan oleh Garuda. Melihat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian angkutan udara tersebut, terlihat bahwa kedudukan penumpang lebih lemah dibandingkan kedudukan Perusahaan Garuda (pengangkut). Keadaan demikian diciptakan demi terselenggaranya kepentingan umum. Dari hubungan ini terdapat kemungkinan timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum maupun karena wanprestasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran, maka dalam penuntutan ganti rugi harus jelas dasar penuntutan ganti rugi tersebut. Demikian pula perlu dipikirkan tentang perlindungan terhadap konsumen, agar para pemakai jasa angkutan udara mengetahui hak-haknya."

"Peran pedagang perantara khususnya distributor sangat penting dalam dunia usaha perdagangan. Untuk melaksanakan proses distribusi tersebut, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Hingga kini meskipun telah banyak didirikan perusahaan distributor, undangundang nasional belum mengaturnya secara khusus, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai perjanjian penunjukkan distributor.Menurut Permendag tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa No. 11/MDag/ PER/3/2006, prinsipal yang memutuskan perjanjian distribusi secara sepihak sebelum masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran berakhir lalu diikuti dengan penunjukkan distributor baru harus mencapai clean break terlebih dahulu. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan clean break sebagai syarat pemutusan perjanjian sepihak yang masih berlaku diikuti dengan penunjukkan pihak baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan khusus proses clean break sebagai syarat penunjukkan distributor baru dalam perjanjian distribusi sesuai dengan Permendag No. 11/MDag/ PER/3/2006, serta penerapan proses clean break dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian atas kasus yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa ketentuan proses clean break perjanjian distribusi tidak dapat diterapkan karena tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Para Tergugat memang telah terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permasalahan dalil penerapan proses clean break dalam kasus ini.The role of middlemen is very important in the trading world, especially a distributor. A distributor must have a relationship with a principal under an agreement to implement a process of distribution. Although there are many distributor companies that have been established until now, there is still no specific national regulation that controls them, which consequentially made a lot of problems especially on the implementation of distribution agreement.

According to Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Good and/or Services, the principal, who makes a unilateral termination of distribution agreement on the appointment of a new distributor, must in advance fulfill a clean break process. Therefore, this thesis mainly focuses on three problems. First, it explains the regulation in Indonesia of a clean break process as a requirement of uniteral termination of agreement which is still valid on the appoinment of a new party. Second, it explains the spesific regulation of a clean break process as a requirement for a new distributor under the distribution agreement. And third, it analyzes whether the process of clean break in the case of PT Smak Snack v. PT Effem Foods Inc. and PT Effem Indonesia had implemented the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 properly. This research is a normative juridical research.

The result of this research for the case that has already bound by the Supreme Court decision, concludes that the process of clean break cannot applied in this case because there is no valid letter of registration according to the term that stipulated in the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Although the defendants was proven guilty on tort action in this case, the panel of judges in the district court didn?t make any consideration on the clean break process."

"Saluran Rumbai - Jakarta, PT Caltex Pacific Indonesia, saat ini menggunakan dua buah leased-line masing-masing berkapasitas 384 kbps dan 256 kbps. Sementara itu saluran Jakarta - Houston juga menggunakan leased-line 256 kbps. Masing-masing saluran tersebut digunakan untuk data dan suara. Volume lalu-lintas cukup tinggi, terutama bila digunakan untuk video-confrence. Sementara itu baik data maupun suara sulit untuk berbagi saluran karena sifat keduanya yang berbeda. Hal ini menyebabkan pemakaian saluran tidak optimum sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan efisiensi saluran.Kecenderungan berkembangnya teknologi komunikasi, baik data maupun suara, berbasis paket membuka peluang bagi digunakannya teknologi WAN altematif, misalnya Frame Relay, yang memungkinkan pengiriman data dan suara dalam satu saluran. Teknologi ini umumnya diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan telekomunikasi dimana pelanggan melakukan kesepakatan dengan penyedia jasa layanan telekomunikasi berdasarkan parameter parameter tertentu yang dituangkan dalam Service Level Agreement (SLA). Salah satu parameter utama di dalam SLA adalah Commited Information Rate (CIR).Besar-kecilnya OR menentukan besarnya biaya berlangganan.Pada tugas akhir ini penulis rnemposisikan diri sebagai talon pelanggan France Relay yang akan menghitung kebutuhan laju hit saluran transmisi dan menetapkan besar CIR, Bc, dan Be sebagai dasar ncgosiasi SLA pada perencanaan jaringan Fame Relay di PT Caltex Pacific Indonesia.Hasil analisa menunjukkan bahwa saluran CIR Jakarta-Rumbai perlu ditingkatkan dari nilai lebarpita saat ini, sementara itu saluran Jakarta-Houston tetap bisa menggunakan CIR setara dengan lebar-pita saat ini. Apabila diperlukan CIR tersebut bisa ditingkatkan sesuai kebutuhan, karena Frame Relay memungkinkan dilakukan penambahan CIR secara administratif dan cepat."