Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas efisiensi hukum paten dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai teori pembahasannya. Analisis ekonomi terhadap hukum sebagai bagian dari filsafat hukum dapat menguji secara ilmiah nilai efisiensi dari hukum paten yang berlaku. Dengan menggunakan asumsi, analisis ekonomi terhadap hukum dapat berlaku dan sejalan dengan perkembangan jaman. Teori analisis ekonomi terhadap hukum memberi dimensi baru dalam dunia filsafat. Ini sesuai dengan tujuan penulisan ini yang ingin memberikan pemahaman mengenai aplikasi teori analisis ekonomi terhadap hukum. Selain itu, penulisan ini ingin membuktikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi pelaksanaan hukum paten.

---

This thesis discusses the efficiency of patent law by using economic analysis of law as a theoretical discussion. Economic analysis of law as part of the philosophy of law can scientifically test the efficiency value of the applicable patent law. By using the assumptions, economic analysis of law can be valid and in line with the changing times. The theory of economic analysis of law provides a new dimension in the world of philosophy. This is consistent with the objectives of this thesis is to provide an understanding of the application of economic analysis of law. In addition, this study wanted to prove that the economic analysis of law can be used to calculate the efficiency of the implementation of patent law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh modal intelektual terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2016. Pengukuran modal intelektual menggunakan model VAIC yang telah dikembangkan oleh Pulic. Selain itu, peneliti juga menguji pengaruh biaya riset & pengembangan, dan biaya pemasaran. Nilai pasar perusahaan disini diukur dengan Market to Book Value, sedangkan, kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return on Equity, Return on Assets, Growth in Revenue, dan Employee Performance. Hasilnya adalah terdapat pengaruh signifikan modal intelektual terhadap MBV, ROE, ROA, dan EP. Sedangkan Growth in Revenue kurang baik untuk dijielaskan oleh modal intelektual, maupun biaya riset & pengembangan, dan biaya pemasaran karena memiliki koefisien determinasi yang selalu rendah.

---

This study aims to analyzing the impact of intellectual capital on financial performance of Indonesian public companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2006 to2016. The measurement for intellectual capital uses the VAIC model developed by Pulic. This study also employs the cost of research & development, and marketing costs together with VAIC model in relations to company’s financial performance. The market value of the firm is measured by Market to Book Value (MBV), whereas the company's financial performance is measured by Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), Growth in Revenue, and Employee Performance (EP). The result shows intellectual capital significantly influence MBV, ROE, ROA, and EP. However, intellectual capital is not influenced by Growth in Revenue, cost of research & development, and marketing costs shown by the weak coefficient determination."

"Mendiskusikan hak-hak sipil lesbian tentu saja tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pemahaman akan hak manusia pada umumnya. Sehingga deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 masih sangat relevan digunakan sebagai dasar dan acuannya

---

"

"Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 memberikan dukungan terhadap skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual khususnya bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, yang menyumbang sekitar 7% perekonomian domestik Indonesia. Namun dalam praktiknya, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Indonesia belum berhasil diterapkan, sebagaimana tercermin pada beberapa bank milik negara terbesar di Indonesia seperti Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang belum menerapkan penggunaan hak kekayaan intelektual. kekayaan intelektual sebagai fidusia dalam pinjaman. Alasan kegagalan implementasi terkait dengan daya jual dan eksekusi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia di mana tidak ada pasar sekunder. Saat ini juga belum ada lembaga penilai yang bekerja sama dengan beberapa bank tersebut. Risk Appetite masing-masing bank mungkin berbeda satu sama lain. Untuk menciptakan ekosistem yang lebih ideal bagi skema ini, penulis menawarkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk memberikan insentif pada pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain Loan at Risk Coverage oleh pemerintah terhadap pinjaman berbasis kekayaan intelektual dan Lembaga Pendanaan Penjaminan Kredit. Rekomendasi ini juga terinspirasi dari kebijakan yang telah diterapkan di negara lain seperti Tiongkok, Jamaika, Turki, dan Singapura.

---

Government Regulation number 24 year 2022 provides support for the intellectual property-based financing scheme particularly for Creative Economy Actors, which makes up of roughly 7% of Indonesia’s domestic economy. However, in practice, the intellectual property-based financing scheme in Indonesia hasn’t been implemented successfully, as reflected in some if Indonesia’s biggest state-owned banks such as Mandiri Bank and Bank Negara Indonesia (BNI) which has not implemented the use of intellectual property as fiduciary in loans. Reasons of the unsuccessful implementations relate to the marketability and executability of intellectual property rights as a fiduciary where there are no secondary markets. There are also no appraising institutions that works together with some of these banks right now. The Risk Appetite of each banks may differ from one another. In order to create a more ideal ecosystem for this scheme, the author offers policy recommendations that could be implemented by the government to incentivize the intellectual property-based financing. Some of these recommendations includes Loan at Risk Coverage by the government towards intellectual property-based loans and Credit Guarantee Funding Institutions. These Recommendations are also inspired by policies that has been implemented in other states such as China, Jamaica, Turkey and Singapore."