Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 112968 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Niniek Suparni
Jakarta: Rineka Cipta, 1992
347.078 NIN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Niniek Suparni
Jakarta: Rineka Cipta, 1990
346.078 NIN k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Niniek Suparni
Jakarta: Rineka Cipta, 1992
346.078 NIN k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Niniek Suparni
Jakarta: Rineka Cipta, 1997
346.078 NIN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1975
346.07 WET t (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alfais Diasicha Vira Mukti
"ABSTRAK
Perkembangan perekonomian dan perdagangan di Indonesia mengakibatkan makin
banyak persoalan yang timbul di masyarakat, karena setiap orang memerlukan uang untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya, begitupun dengan badan usaha memerlukan uang untuk
membiayai kegiatan usahanya, namun adakalanya mereka tidak mempunyai cukup uang
untuk membiayai kegiatan usahanya.
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak
keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan
barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.
Di Indonesia ada beberapa bentuk organisasi bisnis yang sudah dikenal sejak zaman
Hindia Belanda, seperti Firma, CV (commanditaire vennootschap) dan perseroan, dimana
dalam praktik bisnis dewasa ini kerap dipakai istilah perusahaan saja. Persekutuan
Komanditer atau sering kali disebut dengan Commanditaire Vennootschap adalah suatu
perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung,
bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih
sebagai pelepas uang (Geldschieter). Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya
menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak
turut campur dalam dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan.Sekutu
komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya
persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya
Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan
keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini
pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta
debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuatu dengan peraturan perundangundangan.
Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap debitor adalah: “Debitor yang mempunyai
dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh
tempo, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau
lebih kreditornya”

ABSTRACT
Economic development and trade in Indonesia resulted in more and more problems that
arise in the community, because everyone needs money to their needs, as well as with
enterprises need money to finance their business activities, but sometimes they do not
have enough money to finance its operations.
The company is the overall action performed continously, acting out to make money, by
way of trade or deliver goods, or entered into trade agreements.
In Indonesia there are several forms of business organization that has been known since
the time of the Dutch East Indies, as firm, CV(Commanditaire Vennootschap) andthe
company, whichintoday'sbusiness practicesare oftenusedtermcompany alone. Commandit
gesellschaftoroftenreferred to asCommanditaireVennootschapisacompany founded
byoneorseveral personsbearresponsibility, responsibleinwhole orinsolidarity, withone or
more personsasmoneylenders(Geldschieter). Allyallylimited partnershipisjusthand over
the money, goods, orpowerasincomeincommunion, andnotinterferein the
managementorcontrol ofthepartnership. Complementaryalliesare
alliesadministratorsresponsiblefor the operations ofunion, even accountable to the
personal property Bankruptcyisa process by whichadebtorwhohavefinancial
difficultiestopay its debtsdeclared bankruptby the court, in this casethe commercial court,
because thedebtoris unable topay its debts. Treasuredebtormaybe distributed to the
creditors something with legislation.
The requirementstofile for bankruptcyagainst thedebtoris: "Debtors
whohavetwoormorecreditorsanddid notpay in fullat leastonedebt that hasmatured,
declared bankruptbya court decision, eitherat the request ofoneormorecreditors""
2015
S58507
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Widjaja
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
332.6 GUN t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Nadia Aulia Anindhita
"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Yani
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
346.078 GUN k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Yani
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002
346.078 AHM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>