Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Indonesia-Australia pada periode 1959-1968 memi_liki corak hubungan yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudah_nya. Kekhasan periode ini terletak pada adanya pertentangan ideo_logis antara Pemerintah Demokrasi Terpimpin Indonesia (1959-1965) yang pro-komunis dengan Pemerintah Liberal Konservatif Australia (1949-1971) yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis yang antiko_munis. Perbedaan ideologi itu menyebabkan dalam politik luar negeri, kedua negara pada era Perang Dingin menempuh jalan yang berlainan; Australia bergabung dengan Blok Barat dengan Contain_ment Policy-nya, sementara Indonesia menerapkan Politic, Non-Blok dengan kecenderungan beraliansi dengan MC. Hal ini menyebabkan mendinginnya hubungan Indonesia-Australia' sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini menandai titik terburuk dalam hubungan bilateral kedua negara sepaniang sejarahnya. Pertentangan ideologi antara kedua negara yang bertetangga secara geografis ini dapat terlihat dari adanya dua kasus yang mewarnai corak hubungan kedua negara yaitu masalah Irian Barat (1959-1962) dan msalah Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Pemerintah Australia memandang bahwa wilayah Irian Barat memiliki anti penting bagi pertahanan Australia karena wilayah tersebut berbatasan dengan Irian Timur (Papua dan New Guinea) yang diperintah oleh Australia. Di mata Australia, pengambil alihan Irian Barat ke tangan Indonesia merupakan suatu bahaya mengingat perkembangan kekuatan komunis di Indonesia dan meningkatnya kekua_tan militer Indonesia atas bantuan militer negara-negara Blok Timur. Dikhawatirkan Indonesia yang komunis, khususnya Irian Barat akan menjadi basis agresi gerakan komunis internasional terhadap wilayah Australia. Namun dalam permasalahan Irian Barat Pemerin_tah Australia cenderung untuk tidak bersikap konfrontatif dengan Indonesia meskipun dibalik layar ternyata mempersiapkan diri dari segi militer untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Indonesia. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam masalah Konfrontasi Malaysia lebih tegas karena peranan PKI yang makin menguat di Indonesia dan kecenderungan kesejajaran politik luar negeri Indonesia dengan RRC yang berpuncak dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Austra_lia bersikap lebih tegas secara militer dan terlibat dalam unde_clared war dengan Indonesia. Peristiwa G-30 SIPKI beserta reaksi-reaksi terhadapnya memba_wa perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia. Lahirnya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi ideologis antikomunis menimbulkan kesejajaran dengan ideologi pemerintah Liberal Konser_vatif Austalia, sehingga dengan demikian dimulailah lembaran baru dalam membina hubungan baik di antara kedua negara."

"Malaysia yang merupakan salah satu negara jajahan Inggris mendapat pengaruh yang sangat besar dari Inggris dalam berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, dan pertahanan. Kondisi sebagai sebuah negara yang belum sepenuhnya mandiri setelah merdeka membuat Malaysia sangat bergantung kepada Inggris dan menjadikan Inggris sebagai arah kebijakan politik luar negerinya. Hal ini ditambah dengan kepemimpinan perdana menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman yang sangat menghormati dan mengagumi Inggris. Namun karena berbagai faktor, di antaranya kemunduran yang dialami negara-negara Barat, termasuk Inggris, serta perlakuan-perlakuan Inggris terhadap Malaysia yang merendahkan negara tersebut seperti menaikkan biaya pendidikan di Inggris untuk pelajar Malaysia yang menuntut ilmu disana, membuat Malaysia di bawah kepemimpinan perdana menteri keempatnya, Mahathir Mohamad, mengubah arah kebijakan politik luar negerinya yang dikenal dengan Look East Policy pada 9 Februari 1982 atau _kebijakan melihat ke Timur_ yang dapat diartikan Malaysia menyontoh negara-negara Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Mahathir menganggap Malaysia dapat mencontoh nilai-nilai positif dari kedua negara tersebut, seperti etos kerjanya yang tinggi. Salah satu bentuk kerja sama dari Look East Policy ini adalah mobil nasional Malaysia, Proton (Perusahaan Otomobil Nasional) yang dibuat untuk bersaing dengan mobil-mobil buatan Eropa yang ada di Malaysia.

---

Malaysia which was one of the British colonies has a great influence on many aspects of the England, like politics, economics, and defense. Condition as a country that is not entirely independent of independence after a British, Malaysia relies heavily on England as the direction and make its foreign policy. This added the first leadership of Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman, which is respected and admired England. However, due to various factors, such setbacks experienced by Western countries, including England, as well as the degrading treatment of England to Malaysia as the country raised the cost of education in England for Malaysian students, created under the leadership of Malaysia's fourth prime minister, Mahathir Mohamad, to change the direction of his foreign policy known as the Look East Policy at the date of February 9, 1982 or who 'see' policy which can be interpreted Malaysia East emulate the East Asian countries, like Japan and South Korea. Malaysia's Mahathir assume Malaysia can follow the positive values of these countries, such as a high work ethic. One form of cooperation from the Look East Policy is the Malaysian national car, the Proton (National Automotive Company) that created to compete the European-made cars in Malaysia."

"Skripsi ini terssun ke dalam dua babak. Babak pertama adalah periode 1945-1966 yang rnerupakan masa kekuasaan Sukarno. Kekuasaan Sukarno mencapai puncaknya pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), dalam mana ia tampil sebagai pembuat keputusan utama kebijaksanaan negara, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri. Sukarno menggunakan masalah-masalah kebijaksanaan luar negeri untuk menyokong pola kekuasaan yang di dalamnya dia sendiri sebagai aktor penting yang mengambil manfaat terbesar. Dalam hal ini, Ia giat menggelorakan konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Salah satu alasan yang tersembunyi dalam politik konfrontasi Sukarno dengan Malaysia ini adalah untuk menjaga perimbangan kekuatan dalam negeri yang saling bertentangan yaitu antara Angkatan Darat (AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ironisnya, konfrontasi dengan Malaysia malah menyebabkan semakin buruknya perekonomian Indonesia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menyebabkan macetnya usaha-usaha pembangunan yang seharusnya digiatkan lagi oleh Soekarno setelah berakhirnya konflik Irian Barat. Konfrontasi dengan Malaysia juga membuat renggangnya hubungan Indonesia dengan masyarakat dunia. Pertentangan Indonesia dengan negara-negara Asia-Afrika semakin tajam, hubungannya dengan Inggris dan sekutu-sekutunya praktis terganggu akibat konfrontasinya dengan Malaysia, dan Uni Soviet menolak memberikan dukungan kepada kampanve Indonesia untuk mengganyang Malaysia. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi dan menghimbau Jepang untuk melakukan hal yang sama. Saat itu, mitra diplomatik yang paling dekat hubungannya dengan Indonesia yang memberikan dukungan penuh kepada politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia adalah Cina. Hubungan kedua negara semakin mesra dengan dibentuknya Poros Jakarta-Peking. Seimbang dengan akrabnya hubungan Indonesia dan Cina, di dalam negeri Sukarno semakin mendekatkan dirinya dengan PKI. Kedekatan ini Pula yang menyebabkan timbulnya kecurigaan akan keterlibatan Sukarno dalam kudeta yang dilancarkan PKI pada tanggal 30 September 1965. Kudeta PKI berhasil digagalkan oleh Angkatan Darat yang kemudian memonopoli pentas politik nasional. PKI dibubarkan, Sukarno berhenti dari jabatannya sebagai Presiden. Soeharto, yang namanya semakin dikenal karena kepemimpinannya dalam menumpas pemberontakan PKI, menggantikannya pada awalnya sebagai pejabat Presiden dan kemudian dikukuhkan sebagai Presiden. Berhentinya Sukarno dan tampilnya Soeharto di atas mimbar kekuasaan ini menandai berdirinya Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Soeharto, politik luar negeri Indonesia diarahkan untuk menunjang pencapaian tujuan nasional, yaitu stabilisasi politik dan ekonorni. Di dalam memaksimalkan strategi politik luar negerinya, Soeharto memanfaatkan jalur-jalur yang berasal dari kalangan Angkatan Darat, Departemen Pertahanan dan Keamanan serta Departemen Luar Negeri. Jalur jalur ini pulalah yang memegang peranan penting dalam proses mengakhiri konfrontasi, normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia, dan pembentukan ASEAN. Dukungan dan peran aktif Indonesia bagi ASEAN pada awalnya ditujukan untuk memulihkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota komunitas dunia yang damai dan bertanggung jawab, terutania di mata negara-negara tetangganya dan negara-negara industri Barat yang kaya, Keikutsertaan Indonesia. dalam ASEAN merupakan pengukuhan atas komitmennya pada politik bertetangga baik dan merupakan isyarat yang penting dalam usahanya menarik bantuan negara-negara Barat. Sementara itu, di dalam tubuh AD telah terdapat pernikiran bahwa pembentukan ASEAN merupakan antisipasi untuk mencegah penyebaran komunisme di Asia Tenggara seiring dengan semakin buruknya situasi di Vietnam. Pada masa itu Vietnam Utara merupakan suatu sumber kekhawatiran negara-negara nonkomunis di kawasan ini, meskipun bukan alasan yang sangat mendesak bagi pendirian ASEAN. Pada akhirnya, Perang Vietnam mempengaruhi pendirian ASEAN -- perang tersebut telah membangkitkan kesadaran negara-negara pendirinya tentang pentingnya menyelesaikan perbedaan-perbedaan politik di antara mereka di dalam suatu wadah proses regional. Periode 1967-1969 merupakan tahap orientasi dalam perkembangan ASEAN, suatu periode dimana para anggotanya berusaha untuk saling mengenal dan mengatasi sikap saling mencurigai sebagai akibat masa sebelurnnya, terutama dalam masa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Dalam periode awal ini kemajuan ASEAN tidak menonjol dalam bentuk proyek-proyek raksasa, hasil-hasil yang telah dicapainya dalam kerjasama ekonomi dan kebudayaan sangatlah minim. Meskipun' demikian, kontak-kontak personal yang terns berlanjut, konsultasi-konsultasi bersama dan pertukaran pandangan di antara para pemimpin, para ahli dan teknokrat telah memperkuat rasa solidaritas dan good will di antara negara-negara ASEAN."