Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang saham-saham yang tidak dapat diidentifikasi lagi oleh emiten terkait dengan aksi korporasi emiten yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen. Aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen hanya ada 2 (dua), yaitu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan aksi korporasi merubah status dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup (go private). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis penyebab, hambatan serta dampak yang ditimbulkan oleh saham tidak teridentifikasi. Data yang digunakan adalah data aksi korporasi go private PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yang mendapat hambatan dari pemegang saham tidak teridentifikasi dimana RUPSLB dilakukan berulang-ulang begitu pula dengan penawaran tender yang dilakukan berulang-ulang dan sampai Emiten melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencari pemegang saham tidak teridentifikasi. Dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa saham tidak teridentifikasi mengakibatkan kesulitan pengelolaan data administrasi oleh Emitenerta dapat juga menghambat aksi korporasi tertentu emiten yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Penyelesaiannya adalah dengan sistem pengelolaan harta oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memberikan perlindungan terhadap Emiten, Pemegang saham tidak teridentifikasi dan juga kepada Negara melalui, sedangkan untuk tindakan preventif kedepannya adalah dengan diberlakukannya Single Investor Identity (SID) yang mewajibkan setiap investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal wajib membuka rekening efek. Meskipun belum ada peraturan yang khusus mengatur masalah saham tidak teridentifikasi sampai saat ini, namun Bapepam-LK hanya memberikan perlindungan bardasarkan kasus per kasus. Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan adanya amandemen terhadap UUPT dan UUPM, sedangkan pelaksanaanya dapat diatur dengan Keputusan dari Ketua Bapepam-LK.

---

This thesis discussed about the stocks that were unidentified by the issuers concerned with corporate action that needed approval from the independent shareholders. Corporate action that needed approval from independent shareholders have only 2 (two), first is transaction containing the conflict of interest, referred to Regulation number IX.E.1 about Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu and second is corporate action to change corporate status from public company to private company (going private). Research done by analyzing the causes, constraints and the impact caused of unidentified stocks. The data used is PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. action for go private, which got resistance from unidentified shareholders when RUPSLB done repeatedly as well as the tender offer is made repeatedly and the issuer have to do direct investigation to find unidentified shareholders. From the analysis results obtained by the fact that the stocks was not identified, it has caused difficulties for the data management administration by the issuer, and may also inhibit the action of certain corporate issuer who require these independent approval. The Solution for completion is through property management system by Balai Harta Peninggalan (BHP) which provides protection to Issuer, unidentified shareholder and to the State through. Whereas for preventive measures for the future with implementation of Single Investor Identity (SID) which requires each investor who would do transaction in capital market required to open securities account. Although there are no regulations that specifically regulate the unidentified stocks problem recently, but Bapepam-LK only provide protection case by case basis. However, to provide law certainty, it is necessary to amendment UUPT and UUPM, while the implementation can be regulated by own rules of Chairman of Bapepam-LK."

"Dalam Tesis ini penulis menilai harga wajar saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk pada saat melakukan go private dengan menggunakan data proyeksi tahun 2005-2010 dan data keuangan Actual tahun 2005-2007, yang ternyata hanya dapat direalisasi berkisar antara 38% - 50 % saja. Penilaian harga wajar saham dilakukan dengan menggunakan 3 metode pendekatan yakni pendekatan income yang dalam hal ini menggunakan Dis- counted Cash Flow (DCF) dan Dividend Discount Model (DDM), dan sebagai pembanding, juga menggunakan pendekatan asset yakni Net Asset Value (NAV) dan pendekatan pasar dengan menggunakan Price Earnings Ratio (PER) untuk industri makanan dan minuman. Dengan menggunakan ketiga metode pendekat- an tersebut diharapkan lebih mendekati harga wajar saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk yang pada saat proses go private menawarkan harga pembelian kembali (buyback) sebesar Rp 100.000 per lembar. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut diperoleh penilaian harga wajar saham: (1) dengan Discounted Cash Flow (DCF) sebesar Rp 139.350 per lembar. Namun karena proyeksi dinilai terlalu agresif, yang hanya dapat dicapai berkisar antara 38% - 50% untuk tahun 2005 – 2007, maka harga wajar saham di prorata menjadi Rp 69.675 per lembar. (2) dengan Dividend Discount Model (DDM) menghasilkan harga wajar sebesar Rp 18.859 per lembar. Penilaian dengan metode ini sangat tergantung pada kebijakan dalam membayar dividen, bukan berdasarkan profitabilitas. (3) dengan Net Asset Value (NAV), yang menghasil- kan harga wajar sebesar Rp 32.969 per lembar, dan (4) dengan Price Earnings Ratio (PER) untuk industri makanan dan minuman menghasilkan harga wajar sebesar Rp 70.739 per lembar. Dengan menggunakan keempat metode tersebut, metode Discounted Cash Flow dan Price Earnings Ratio dianggap paling mendekati harga wajar saham. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa harga penawaran pembelian kembali (buyback) oleh Perseroan sebesar Rp 100.000 per lembar sudah diatas harga wajar.

---

In this thesis I make a valuation of PT Aqua Golden Mississippi Tbk ‘s share fair value exactly as at the company took corporate action for going private, using the company’s projection data for 2005-2010 and the actual financial data for 2005-2007 which can only be realized about 38% to 50% during the period.

The valuation of the share fair value uses three approaches: income approach which uses Discounted Cash Flow (DCF) and Dividend Discount Model (DDM), while other approaches are used for a comparation purpose: assets approch, uses Net Asset Value (NAV) and market approach, uses Price Earnings Ratio (PER) of food and beverages industry. The three appoaches are expected can give an appropriate result of PT Aqua Golden Mississippi Tbk’s share market fair value, in which the company offered buyback share price for IDR 100.000,- as at the going private action was taken.

Based on the three approaches, result of the share fair value can be described as follow: (1) Discounted Cash Flow (DCF) for IDR 139.350 per share, but, since the projection is consider as too agresive, on which the realization figure during 2005-2007 were only 38% to 50% , therefor the fair value should be about IDR 69.675 per share. (2) Dividend Discount Model (DDM) for IDR 18.859 per share. This valuation method depands on the company’s policy to determine the dividend amount per share, and not depands on the profitabilities. (3) Net Asset Value (NAV), for IDR 32.969 per share, and (4) Price Earnings Ratio (PER) for foods and beverages industry, for IDR 70.739 per share.

Among the four method, the Discounted Cash Flow and the Price Earnings Ratio are treated as better methods then others and therefor the rusult can reflect the market fair value. Finally I can make a conclusion that the buyback price offered by the company for IDR Rp 100.000,- was above the fair value."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"Menegakkan diagnosis merupakan salah satu kompetensi dokter yang utama. Tantangan dalam mendiagnosis tersebut bisa datang dari sisi pasien dan sisi layanan kesehatan. Dari sisi pasien, faktor sosiodemografis pasien telak memiliki hubungan dengan perilaku pencarian pengobatan. Perilaku ini sendiri berkaitan dengan penalaran klinis seorang dokter. Maka itu, faktor sosiodemografis memiliki hubungan tidak langsung dengan diagnosis.Ketika seorang dokter sulit mengidentifikasi penyakit, maka diagnosisnya adalah Penyakit Tidak Teridentifikasi (R69). Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional, pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Indonesia, melalui analisis data sekunder rekam medik pasien poliklinik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2010. Sampel yang digunakan berjumlah 904 (Pria: 466, Wanita: 438) dengan kriteria inklusi 18-65 tahun, dipilih dengan proportional random sampling sesuai banyaknya pasien per departemen. Didapatkan prevalensi R69 sebesar 5,6% dengan 84,3% dari jumlah tersebut terdapat pada Poliklinik Ilmu Penyakit Dalam RSCM. Dilakukan uji chi-square, dan didapat hasil yang menunjukkan tidak ada satu pun faktor sosiodemografis yang memiliki hubungan bermakna (p<0,05) dengan penyakit tidak teridentifikasi (Usia p=0,570 dengan RRc=0,78; Jenis Kelamin p=0,285 dengan RRc=0,73; Pekerjaan p=0,972 dengan RRc=1,02; Asuransi Pembiayaan p=0,886 dengan RRc=0,92; Tingkat Pendidikan p=0,933 dengan RRc=0,93). Pada kepustakaan, terdapat faktor lain yang mungkin mempengaruhi proporsi Penyakit Tidak Teridentifikasi (R69) seperti fasilitas diagnostik dan kompetensi dokter.

---

Diagnosing is the main competency of medical doctor. The challenge to diagnose could be from patient or health care provider. It is known that sociodemographical factor has association with health seeking behaviour. This behaviour is related to physician?s clinical reasoning. Therefore, sociodemographical factors had an indirect association with diagnosis, regardless the other factors contributing in clinical reasoning. In case of disease could not be identified in clinical reasoning, diagnosis would be Unidentified Disease (R69).

This research used cross-sectional method, in Cipto Mangunkusumo Hospital, Indonesia, through secondary data analysis from medical record of polyclinic patient in Cipto Mangunkusumo Hospital in 2010. Sample was 904 (Male:466, Female: 438) with inclusion criteria 18-65 year old, chosen by propotional random sampling method as amount of patient in each department. The prevalence of R69 is 5.6% and 84.3% of R69 contained in medical record of Polyclinic of Internal Medicine.

Analyzed by chi-square, and the result was no one of those factors have a significant association (p<0,05) with unidentified disease (Age p=0,570 with RRc=0,78; Gender p=0,285 with RRc=0,73; Job p=0,972 with RRc=1,02; Insurance p=0,886 with RRc=0,92; Education p=0,933 with RRc=0,93). In literature, there are another factor that may contribute to Unidentified Disease (R69) such as diagnostic facility and doctor?s competency."

"Sebuah penantian panjang bagi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. untuk sampai pada akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas untuk go private. Pemegang saham dalam perusahaan terbuka merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan aksi korporasi perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aksi korporasi tersebut sesuai dengan porsinya sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam aksi korporasi go private, tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Persyaratan tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.Dalam tindakan go private, pemegang saham mayoritas hanya diberikan wewenang untuk memberikan usulan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal. Peraturan mengenai go private secara spesifik belum ditetapkan oleh Bapepam-LK, namun bertindak sebagai pengawas dan regulator di bidang pasar modal, Bapepam-LK dapat mengeluarkan kebijakan berupa Surat Bapepam-LK perihal Rencana Go Private. Selain surat tersebut, proses go private dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Transaksi Kepentingan Tertentu, Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

---

It is a long wait for PT Aqua Golden Mississippi Tbk. to finally managed to get the approval of minority shareholders to go private. Shareholders in public companies is a party that has an important position in the company's corporate decision-making action. The shareholders have the rights and obligations that must be met in carrying out corporate action in accordance with it's portion as a majority shareholder and minority shareholders. In a corporate action, go private can only be done with the approval of minority shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders. These requirements are given to protect the interests of minority shareholders. In this go private action, the majority shareholders of a company only authorized to propose and carry out duties in accordance with the provisions of capital market law. Specific regulations for Go Private have not been determined by Bapepam-LK yet, but act as supervisors and regulators in the capital market, Bapepam-LK may issue a policy letter concerning to the plan of going private of a company. In addition to the letter, go private process conducted in accordance with Bapepam Rule Number IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions and Bapepam Rule No. IX.F.1 about the Tender Offer."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja saham-saham yang tidak konsisten di Jakarta Islamic Index JII dan saham-saham yang konsisten di Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI periode 2014-2016. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sharpe Index, Treynor Index, Alpha Jensen Index, Appraisal Ratio, M2 measure, dan T2 measure. Emiten kelompok saham yang tidak konsisten di JII berjumlah 15 emiten, sedangkan emiten kelompok saham yang konsisten di ISSI berjumlah 221 emiten. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat pengembalian imbal hasil return saham-saham yang konsisten di ISSI lebih baik dari saham-saham yang tidak konsisten di JII namun rata-rata risiko fluktuasi yang tercermin dalam standar deviasi lebih tinggi, sedangkan risiko sistematis yang tercermin dalam Beta lebih rendah. Berdasarkan perhitungan kinerja, dari 6 enam alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, saham-saham yang tidak konsisten di JII lebih baik dibandingkan saham-saham yang konsisten di ISSI menggunakan perhitungan kinerja Sharpe Index, Alpha Jensen Index dan M2 measure. Sedangkan saham-saham yang konsisten di ISSI menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saham-saham yang tidak konsisten di JII menggunakan perhitungan Treynor Index, Appraisal Ratio dan T2 measure.

---

This study aims to analyze the performance of stocks that are not consistent in Jakarta Islamic Index JII and stocks that are consistent in Indonesia Sharia Stock Index ISSI in the periode 2014 2016. The analytical tools used in this research are Sharpe Index, Treynor Index, Alpha Jensen Index, Appraisal Ratio, M2 measure, and T2 measure. The portfolio of stocks that are not consistent in the JII are 15 issuers, while the portfolio of stocks that consistent in ISSI are 221 issuers. The results showed that the average yield rate of return on the portfolio of ISSI consistent stocks is better than the portfolio of JII Inconsistent stocks, but the average of fluctuation risk that appears in standard deviation is higher, while the systematic risk that appears in Beta is lower. Based on the the performance calculation of 6 six measuring instruments are used in this study, the portfolio of JII Inconsistent stocks is better than the portfolio of ISSI consistent stocks calculated by Sharpe Index, Alpha Jensen Index and M2 measure. Meanwhile, the portfolio of ISSI consistent stocks is better than the portfolio of JII Inconsistent stocks calculated by Treynor Index, Appraisal Ratio and T2 measure."

"Prinsip GCG merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal terutama ketika Perusahaan Terbuka melakukan aksi penghapusan pencatatan sahamnya dari Bursa secara sukarela (voluntary delisting). Menurut KNKG dalam Pedoman Umum GCG Tahun 2006, prinsip GCG yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.  Dalam rangka penyusunan tesis ini, Penulis telah melakukan metode Penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang menjadi urgensi implementasi prinsip TARIF dalam aksi korporasi voluntary delisting saham. Dalam kasus voluntary delisting saham PT. Danayasa Arthtama Tbk telah mematuhi kelima prinsip TARIF dan implementasi prinsip tersebut tercermin dalam kerangka tata kelola perseroan (struktur-proses-hasil tata kelola) yang menunjukkan adanya praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan aksi voluntary delisting saham, baik dari tahap pra-delisting hingga paska delisting. Berlandaskan hasil penelitian, Penulis menyarankan adanya harmonisasi konsep delisting saham dan pengaturan kelima prinsip TARIF dalam peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang fair dan senantiasa mengedepankan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik.

---

GCG Principles are fundamental elements in capital market activities especially when Public Company decided to voluntary delist its public shares from stock exchange. According to KNKG’s General Guidelines for GCG (2006), GCG’s Principles are known as TARIF, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. For this thesis, the author has conducted normative legal research and used secondary data in the form of primary and secondary legal materials which were obtained through literature studies and content analysis. Furtehermore, based on research results, several aspects were found as the urgency of implementing GCG Principles in voluntary delisting activity and the implementation of the TARIF principles reflected in Indonesia’s capital market law. In the case of voluntary delisting PT Danayasa Arthatama Tbk’s shares, the company has complied with and implemented TARIF principles, in which the implementation reflected in their governance framework (governance structure-process-outcome), which indicates the existentence of GCG in its shares’s voluntary delisting procedural, from the pre-delisting stages to post-delisting stages. Therefore, the author suggests the harmonization of stock delisting concept and the overal regulation of TARIF Principles in Indonesia’s Capital Market Law through the renewal of the Indonesia Capital Market Law to create a fair capital market activity and always prioritize legal protection for the company’s public shareholders.  "