Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, didelegasikan untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui sebagai kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, selama akta yang dibuat memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan kewenangan tersebut, Institusi Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah agar ketika menjalankan kewenangannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Undangundang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas selain mengawasi juga memeriksa dan membina Notaris. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?, 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?, dan 3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Notaris?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normative dan hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini berada pada Majelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam praktek, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mengangkibatkan akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari sempurna menjadi hanya berkekuatan pembuktian bawah tangan, bahkan sebuah akta Notaris dapat batal demi hukum.

---

Notary as a independent government employees, delegated to run the government in terms of making authentic deed recognized as a formal evidentiary strengt and power of execution, as long as the deed made eligible authenticity specified in Article 1868 Civil Code. With such authority, Public Notary Institutions need to be supervised by the Government so that when executing authority relating to the implementation of the duties of Public Notary Law and Notary Public Code of Ethics. Oversight mechanism is done by the Minister of Justice and Human Rights by establishing a Council of Trustees who served in addition to overseeing Notary, examine and develop. The issue in this paper are: 1.What are the forms and mechanisms of oversight by the Supervisory Council of Public Notary according to Public Notary law?, 2. How is the form of legal violations that occur in practice Notary?, And 3. How does the role of the Supervisory Council Public Notary gave its approval in related examinations conducted by the police against ? This study is a research library that normative law and descriptive research will be analytical evaluative. Milestone of monitoring, inspection, and coaching are at the Regional Supervisory Council (MPD), because in actual MPW as the successor or follow-up of what has been done by the MPD who findings of violations commited by the Notary in practice. Violations commited by the Notary had been made authentic deed degrades the strength of evidence from perfect to just below the hand strength of evidence, even a notary deed can be null and void."

"Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan kewajibannya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini menjadi penting karena Notaris merupakan perpanjangan tangan pemerintah terutama dalam membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Namun, dalam Majelis Pengawas Notaris yang bertingkat-tingkat mungkin kadangkala dapat juga terjadi perbedaan interpretasi mengenai tindakan Notaris yang dapat dianggap sebagai pelanggaran. Hal tersebut harus dilihat dan dipahami dengan baik dengan mempelajari lebih lanjut mengenai ketentuanketentuan yang mengaturnya.

---

Notaries in Indonesia gather under the auspice of an organization of notary known as Indonesian Notary Association (Ikatan Notaris Indonesia or INI). In performing its duty, Notary is bound by Law and provisions regulating the profession of Notary and ethic code. Supervision on Notary is performed in various levels corresponding to its specific authorities. Such supervision aims to ensure that each Notary does his/her obligation by complying with the precautionary principle. This principle is crucial since Notary is the extension of Government’s authority in particular to make an authentic deed that can be used as strong evidence. However, in the hierarchical Notary Supervisory Council, we may sometimes find difference between interpretations on Notary’s acts that can amount to violation. Such matter must be seen and understood correctly by further learning on the provisions regulating it."

"Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia berperan penting dalam penegakan pelaksanaan Kode Etik Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris selalu berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris karena keduanya merupakan suatu kesatuan yang dijadikan pedoman bagi para Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satu pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya. Pelanggaran seperti itu dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris "R.S.B", di Kota Depok, yang mana atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut Notaris "R.S.B". dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 03 Juni 2009 Nomor 06/B/Mj.PPN/2009. Akan tetapi penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi yang di berikan Majelis Pengawas Pusat tidaklah sebanding dengan kerugian yang diderita oleh pihak pelapor, seharusnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi yang lebih tegas yakni pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris kepada Notaris "R.S.B", sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar membuat Notaris lain menjadi jera dan tidak melakukan pelanggaran yang serupa.

---

Code of Ethic Notary is all method of moral becoming guidance in running Notary occupation. Scope Code of Ethic Notary apply for all member bevy of Ikatan Notaris Indonesia organization (INI). Ikatan Notaris Indonesia play important role in straightening of execution of Code of Ethic Notary, passing Honorary Council which have duty do observation of execution of Code of Ethic Notary. Code of Ethic Notary always relate to Law Occupation Notary because both is an unity taken as guidance to all Notaries in running his occupation. Notary conducting collision to Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary will be sanctioned pursuant to which have been specified. One of the conducted by collision is Notary in running the occupation of is collision in the case of making of act, among others is to make act loading spurious description in it. Collision like that can be seen in case collision of Code of Ethic and Law Occupation Notary conducted by Notary "R.S.B", in Town of Depok, which of collision which the was conducting of Notary "R.S.B" sanctioned as according to provisions in Code of Ethic Notary and Law Occupation Notary as in the reality in Decision Ceremony Supervisor Center Notary of 03 June 2009 Number 06/B/Mj.PPN/2009. However writer have a notion that applying of sanction which in giving Ceremony Supervisor Center proportional is not with loss suffered by rapporteur side, ceremony Supervisor of Center Ought to drop more coherent sanction namely cessation disrespectfully from Notary occupation to Notary "R.S.B" as according to provisions in Law Occupation Notary."

"ABSTRAKProfesi notaris Notaris ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya Notaris diberikan wewenangan oleh negara. Pengawasan dan pembinaan diperlukan agar notaris tidak menyalah gunakan wewenangnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas dibagi 3 tiga yaitu : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Menteri sebagai pejabat Tata Usaha Negara mengakibatnya Majelis Pengawas sebagai perpanjangan tangan Menteri. Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Selain mengawasi, Majelis Pengawasi Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan. Jika Majelis Pengawas Notaris dalam mengambil keputusan tidak tepat atau memberatkan notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan pemeriksaan yang transparan makan dimungkinkan dilakukan upaya hukum. Namun dalam .tingkat putusan Majelis Pengawas Wilayah terdapat sanksi berupa teguran baik tertulis maupun lisan yang bersifat final, padahal masih terdapat Majelis Pengawas Pusat diatas Majelis Pengawas Wilayah. Dalam penulisan ini penulis mengggunakan tipe penelitian yang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

---

ABSTRACTNotary is a profession which is exist to assist society in Indonesia, in which given special right and authority by law and country. In order to prevent abuse of power by notary, it is believed that proper supervision is necessary. With Act Number 30 2004 about notary function, supervision is conducted by Ministry of law and Human Rights which then form Majelis Pengawas Notaris, spread across the country in each district Majelis Pengawas Daerah , province Majelis Pengawas Wilayah , and federal Majelis Pengawas Pusat . Minister of Law and Human Right is classified into state administrative official Pejabat TUN , which then make Majelis Pengawas direct chain from the Minister. In performing their duty, Notary is obligated to be honest, independent, sharp and not taking any sides while keeping each and every party rsquo s interest protected. Moreover, Majelis Pengawas Notaris also has authority to conduct a hearing in where the objection is to investigate the allegation of code violation and thus make decision based on presented facts and discretion. Should Majelis Pengawas Notaris incorrectly judge or should the investigation is not conducted with transparency and accountability principle, it is possible for notary to appeal the above mentioned decision. However, in state of decision of Majelis Pengawas Wilayah, the sanction produced, either written or oral warning is final. This is deemed contradict with chain of command which stated that Majelis Pengawas Pusat is the highest command to make this decision. This research is conducted by normative method which is done by literature and library research, as known as secondary data research."

"Kewenangan pokok Notaris ialah membuat akta autentik yaitu akta yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata, memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian mutlak. Disamping menjalankan kewenangan pokoknya untuk membuat akta autentik dan kewenangan-kewenangan lainnya, dewasa ini Notaris banyak memberikan jasa hukum di luar kewenangannya yang ditentukan dalam UUJN-P. Salah satu contoh kasusnya terdapat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 001/Pts/Mj.PWN ProvSumateraSelatan/I/2016. Kasus ini bermula dari adanya permohonan dari pelapor kepada terlapor Notaris untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Dalam melakukan pengurusan tersebut, terlapor memposisikan dirinya sebagai seorang pribadi terlepas dari jabatannya sebagai Notaris. Tindakan terlapor tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal demikian diperbolehkan dan apakah dilakukan dalam kedudukannya sebagai Notaris ataukah sebagai pribadi ? Bagaimanakah prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut? Hal ini berkaitan dengan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban jika yang bersangkutan melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan alat pengumpulan data berupa studi pustaka dan analisis data kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa prinsip perlekatan status jabatan Notaris dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah oleh Notaris berdasarkan kuasa lisan adalah status jabatan Notaris tetap melekat pada diri Notaris yang bersangkutan dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah meskipun bukan merupakan kewenangannya sebagai Notaris. Tidak ada pemisahan antara status jabatan Notaris dan dirinya pribadi dalam hal perilaku sekalipun di luar pelaksanaan jabatannya. Sanksi yang diberikan terhadap Notaris sebagai tanggung jawab dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah berdasarkan kuasa lisan terbagi menjadi tiga yaitu sanksi administrasi berdasarkan UUJN-P, sanksi berdasarkan Perubahan Kode Etik Notaris, sanksi berdasarkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga INI, dan sanksi dalam bidang perdata.

---

The main authority of Notary is to make an authentic deed that is a deed that pursuant to Article 1870 of the Civil Code, provide to the parties who made an absolute proof. Beside running the main authority to create an authentic deed and other powers, these days many Notaries provide legal services outside its authority specified in UUJN P. One example of this are in the Regional Supervisory of South Sumatera Province Verdict Number 001 Pts Mj PWN ProvSumateraSelatan I 2016 . This case starts from a request from the complainant to the reported Notary to carry out the land titling maintenance. In doing that maintenance, the reported position himself as a person regardless of his position as a Notary. The reported action raises the question whether such a case is allowed and what is done in his capacity as a Notary or himself How do the Notary office status bonding principle in land titling maintenance This relates to sanctions as a form of accountability if the relevant shirking its obligation to do the maintenance of land titling. The methods used in this research is the juridical normative,with data collection tools in the form of a study of the literature and analysis of qualitative data.Based on the research concluded that the the Notary office status bonding principle in land titling maintenance based on the spoken power of attorney is Notary official status remains inherent in the Notary personally along doing Land titling maintenance although not an authority as a Notary. There is no separation between the status of the Notary office and him personally in terms of behavior even outside of his authority. The sanction of the Notary as a responsibility in land titling maintenance based on spoken power of attorney are divided into three that are administrative sanctions based on UUJN P, sanctions based on Notary Code Amendment, sanctions based on INI Bylaw Amendment, and sanctions in the field of civil law."

"Notaris adalah suatu profesi yang mulia, karena peran dan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Fungsi dan peran notaris ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada aturan dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. Karena Notaris merupakan suatu jabatan maka ditentukan masa jabatan Notaris yang terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, seorang Werda Notaris tetap bertanggung jawab terhadap semua akta yang pernah dibuat pada saat menjabat. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan yang di tunjuk oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dalam pengawasan terhadap Notaris. Pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah terhadap Notaris yang masih aktif menjabat sebagai Notaris. Maka terdapat batasan dalam penindakan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang masa jabatannya telah berakhir yakni dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Werda Notaris pada saat menjabat karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Notaris.

---

Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary. Notary is a noble profession, because of the role and duties as a public official authorized to make an authentic deed. The function and role of the notary in providing services to the public in the form of legal counseling as well as safeguarding the interests of stakeholders. Notary implementation should be based on the rules in the Code of Civil law, Law Notary and also uphold the Notary Code. Notary is specified term of office of the Notary contained in article 8 of Law Notary. After the expiration of the job, a Notary Werdha remains responsible for all the deeds ever made upon taking office. Notary Supervisory Assembly is the body that forms by the Minister of Law and Human Rights as a institution appointed by the Law Notary in the supervision of the Notary. Basically supervision by the Supervisory Council of the Notary Public Notary is still actively serving as a Notary. So there is a limit in the enforcement of the Notary Public Notary Supervisory Council whose term has ended that in imposing sanctions for violations of the Code. This thesis using normative juridical research method with qualitative data analysis. From the analysis it can be concluded that the Supervisory Council of Notaries can not provide penalties for violations committed by Werda Notary in office because it is no longer served as a Notary."

"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.

---

This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.

The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, selain juga berkewajiban untuk berperilaku jujur dan amanah ketika melaksanakan jabatannya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris kerap mendapatkan titipan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari kliennya. Namun dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 05/B/MPPN/IX2023, terdapat pelanggaran kewajiban dari notaris dengan tidak disetorkannya BPHTB yang dititipkan kepada notaris tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dan pelaksanaan prosedur pemberhentian dengan tidak hormat tersebut berdasarkan kewenangan Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber yang relevan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Dapat dijelaskan dari hasil analisis tersebut adalah: (1) Terkait prosedur pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melanggar kewajiban, terdapat perbedaan makna unsur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) dalam hal pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan UUJN menjelaskan bahwa sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dijatuhkan apabila terdapat unsur pelanggaran berat berupa pelanggaran kewajiban dan larangan notaris. Sedangkan dalam Permenkumham, penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah didasarkan pada pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan; (2) Terkait pelaksanaan prosedur pemberhentian dengan tidak hormat dalam kasus pada Putusan a quo, Notaris MI yang tidak membayarkan BPHTB kliennya dinyatakan oleh Majelis Pengawas Pusat telah melakukan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan sehingga selanjutnya Menkumham memberikan persetujuan tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris MI dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham) Nomor AHU.57.AH.02.04 Tahun 2023.

---

The Notary as a public official has the authority to create authentic deeds and is also obligated to act honestly and responsibly while performing their duties. In their role, notaries often receive entrusted funds for the Bea Perolehaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) from their clients. However, as observed in the decision of the Putusan Majelis Pengawas Pusat No. 05/B/MPPN/IX/2023, there was a violation of this obligation when a notary failed to remit the entrusted BPHTB. This study aims to analyze the procedure for dishonorable dismissal of notaries and the implementation of such dismissal procedures based on the authority of the Majelis Pengaawas Notaris (MPN) and Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). This doctrinal research collects secondary data through literature studies, supported by interviews with relevant sources. The data is then analyzed qualitatively. The analysis reveals the following: (1) Regarding the procedure for dishonorable dismissal of notaries who violate their obligations, there is a difference in the interpretation of the elements between the Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) concerning the imposition of dishonorable dismissal sanctions. The UUJN stipulates that such sanctions are imposed if there are serious violations of obligations and prohibitions applicable to notaries. Meanwhile, the Permenkumham states that dishonorable dismissal sanctions are based on behavioral violations and the execution of duties; (2) Regarding the implementation of dishonorable dismissal procedures in the case under the aforementioned decision, Notary MI, who failed to remit their client’s BPHTB, was deemed by the Majelis Pengawas Pusat to have committed violations in behavior and execution of duties. Consequently, Menkumham approved the dishonorable dismissal of Notary MI by issuing the Ministerial Decree No. AHU.57.AH.02.04 of 2023."

"Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pelaksanaan jabatan yang diberikan kepadanya. Dalam realitas yang berkembang belakangan ini, keselarasan kewajiban tersebut dengan praktek pelaksanaan di lapangan belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya Notaris yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan kode Notaris. Dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jabatan dan kode etik Notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris, maka Notaris dapat bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun Kode Etik Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris tersebut harus dilakukan dalam putusan sidang Majelis dengan keputusan yang seadil-adilnya agar memberikan efek jera bagi Notaris sebagai bentuk tanggung jawab terhadap Notaris yang melanggar kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatannya.

---

A notary should firmly hold to Notary Professional Law and Notary Ethical Code to comply responsibility to professional execution that provided to him during performing his position. In the lately growing reality, a duty synchronization with the application on field has not entirely yet completed. But it can be proved by the fact that there are still Notary avoid his responsibility to professional obligation and Notary ethics. In the professional violation and Notary ethical code that conducted by Notary, therefore Notary shall responsible either to common law, criminal law, the Notary Professional Law, or Notary Ethical Code against the truth of deed material that they composed. Sanction is given by Notary House of Supervisor to Notary which had been committed a professional break off and Notary Ethical Code shall be done on House trial`s verdict with a fairly decisions in order to give a learn effect to Notary as responsibility against Notary that break off an authorization and obligation during performing their duty professional."