Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.

---

ABSTRAKThis study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis."

"Kajian ini menganalisis kegagalan sunshine policy sebagai upaya confidence-building measures keamanan antara Korea Selatan dan Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun. Dengan menggunakan confidence-building measures sebagai kerangka analisis, tulisan ini akan menjelaskan variable-variabel dalam confidence-building measures yang menyebabkan sunshine policy gagal menghasilkan dalam menerapkan upaya confidence-building measures. Argumen utama tulisan ini adalah terdapat 3 faktor yang menyebabkan sunshine policy gagal sebagai upaya confidence-building measures dalam hubungan inter-Korea di Semenanjung Korea. Pertama, inkonsistensi Korea Selatan dalam menerapkan sunshine policy sebagai upaya confidence-building measures dalam bidang keamanan terhadap Korea Utara. Kedua, pengaruh Amerika terhadap hubungan inter-Korea melalui pernyataan dan kebijakan terhadap Korea Utara. Ketiga, Korea Utara yang tidak memiliki political will untuk merespon baik terhadap penerapan sunshine policy Korea Selatan sebagai upaya confidence-building measures. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode Causal Process Tracing (CPT) untuk melihat mekanisme kausal yang menyebabkan sunshine policy gagal sebagai upaya confidence-building measures.

---

This study analyses the failure of the sunshine policy as an effort of confidence-building measures in the security sector between South Korea and North Korea during the reigns of Kim Dae Jung and Roh Moo Hyun. Using confidence- building measures as an analytical framework, this paper will explain the variables in confidence-building measures that cause sunshine policy to fail to produce confidence-building measures. The main argument of this paper is that there are 3 factors that cause the sunshine policy to fail as an effort to build confidence in inter-Korean relations on the Korean Peninsula. First, South Korea's inconsistency in applying the sunshine policy as an effort to confidence- building measures in the security sector towards North Korea. Second, America's influence on inter-Korean relations through statements and policies towards North Korea. Third, North Korea does not have the political will to respond well to the implementation of South Korea's sunshine policy as an effort to build confidence. This research will be conducted using the Causal Process Tracing (CPT) method to see the causal mechanism that causes the sunshine policy to fail as an effort to build confidence."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi militer Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang diljelaskan melalui analisis geopolitik dan geostrategi dengan studi kasus insiden Laut Barat pada tahun 1999. Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer Korea Selatan dalam studi kasus yang diambil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Korea Selatan dipengaruhi oleh geopolitik dan geostragi yang memperhitungkan pentingnya wilayah perbatasan (Laut Barat) dan penentuan garis batas (Northern Limit Line/NLL). Dalam hal ini meskipun Korea Selatan di masa pemerintahan Kim Dae Jung sedang dalam usaha berdamai dengan Korea Utara, namun pelanggaran perbatasan oleh Korea Utara akan tetap mendapatkan perlawanan dari militer Korea Selatan.

---

This study discusses the strategy of the South Korean military in the government of President Kim Dae Jung described through geopolitical and geostrategic analysis with case studies of the West Sea incident in 1999. This study used qualitative research methods in order to describe South Korea's military strategy in the case studies which taken. Results of this study showed that the South Korean military strategy was influenced by geopolitical and geostrategic which takes into account the importance of the border region (West Sea) and the determination of the boundary line (Northern Limit Line/NLL). In this case even though South Korea in the Kim Dae Jung government was attempting peace with North Korea, but the border violations by North Korea would still get resistance from the South Korean military."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Korea dalam mendorong pembangunan industri budaya seperti film, drama dan musik di Korea. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa tentang peran pemerintah Kim Young-sam 1993-1998 dan Kim Dae-jung 1998-2003 . Untuk menganalisa, penulis menggunakan teori governed interdependence dari Linda Weiss. Temuan penulis menunjukan bahwa kedua pemerintah berperan menyesuaikan hubungan koordinatif dengan sektor swasta bisnis dan praktisi budaya untuk mendorong pembangunan industri budaya termasuk film, drama dan musik. Berdasarkan bentuk-bentuk dalam teori governed interdependence, hubungan koordinatif pemerintah-swasta terjadi secara berkelanjutan dari periode pemerintah Kim Young-sam ke pemerintah Kim Dae-jung.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis discusses the roles of two Republic of Korean presidential administrations in developing national cultural industries such as film, drama and music. This research employs a qualitative method which analyzes the roles of the Kim Young sam 1993 1998 and Kim Dae jung 1998 2003 administrations, applying Linda Weiss rsquo governed interdependence theory. The findings of this research show that both administrations adjusted coordinative relations with the private sector consisting of business and cultural practitioners in order to foster cultural industries development. Based on the forms of governed interdependence, public private coordinative relations were consistently implemented during the Kim Young sam and Kim Dae jung administrations."