Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe representation of womens interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This study reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks."

"The representation of womens interest through women Members of Parliament (MPs) is achieved if there is a connection between constituents and parliamentarians. In order to be able to establish cooperation, it requires a deep understanding of their behavior. This study reveals the variety of relationships and political economic affiliations that surround women MPs. The relationship has been built since the nomination period to become a member of parliament, which in turn raises various interests and pressures that women parliamentarians must respond to. By understanding the various interests and pressures faced by women MPs, civil society can design action plans that trigger positive responses so as to minimize the potential risks. "

"Maraknya program acara anak di televisi swasta yang tidak aman untuk anak-anak usia 5-14 tahun menjadi kekhawatiran orang tua, pakar pendidikan. Kekhawatiran ini siapa yang harus bertanggung jawab, televisi, pemerintah, atau kembali lagi kepada orang tua, keluarga dan lingkungan?Anak-anak suka sekali menonton televisi, dalam tiap harinya anak-anak dapat menghabiskan waktu untuk menonton televisi selama 3-7 jam dalam sehari. Anak-anak menonton televisi selama 3-7 jam bukan acara khusus untuk anak-anak, karena khusus untuk mereka sangat kurang terutama untuk program acara anak lokal.Dalam seharinya televisi swasta dapat memberikan program acara anak lebih dari dua jam, dimana anak-anak menjadi penonton setia dan anak-anak tidak mengetahui apa yang anak-anak tonton aman untuk anak-anak atau tontonan untuk orang dewasa. Setelah anak-anak menonton apa yang mereka tonton seharian, sikap anak akan seperti apa yang baru saja mereka lihat, jika mereka melihat tontonan kekerasan, anak-anak akan melakukan tindakan kekerasan dan jika anak-anak melihat yang bukan program acara untuk anak-anak, maka anak-anak akan bersikap j auh dari usia mereka.Dengan adanya sebuah kebijakan pada kebijakan siaran khusus kebijakan siaran untuk televisi diharapkan para pengelola televise dapat melihat dan mengikuti aturan yang berlaku. Pada Undang-Undang No 32 tahun 2002 pasal 36 ayat 3 mengatakan Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan atau menyebutkan klasifkasi khalayak sesuai dengan isi siaran.Di dalam teori ekonomi politik mengatakan bahwa ekonomi-politik merupakan studi mengenai relasi-relasi sosial terutama relasi kekuasaan yang secara bersama-sama mendasari produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Pada ekonomi politik liberal mengatakan bahwa, liberal political economy mengartikan ekonomi-politik dalam perubahan seosial dan transformasi sejarah tadi, sebagai suatu doktrin dan seperangkat prinsip untuk mengorganisir dan menangani ekonomi pasar, guna tercapainya suatu efisiensi yang maximum, pertumbuhan ekonomi dan kesehjateraan individuEkonomi politik media yang dijalankan televisi swasta untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Televisi menayangkan program yang menjadi kebutuhan pasar tanpa memperhatikan aturan siaran dan etika pertelevisian. Program yang banyak ditonton oleh banyak orang, maka rating dan sharenya altar tinggi, rating dan share tinggi mengakibatkan pengiklan, memasang iklan-iklan pada acara tersebut, iklan yang banyak menghasilkan keuntungan yang menjadi keinginan dan tujuan dari televisi bisnis untuk dapat hidup.Penelitian ini menggunakan paradigma postivistik yang berpendapat bahwa asumsi adalah suatu realitas sosial yang objektif. Karena itu suatu peneliti juga harus objektif, yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu objek atau realitas sosial sebagaimana adanya. Untuk itu seorang peneliti harus menjaga jarak dengan objek yang diteliti, mencegah agar tidak terjadi interaksi antara subjektivitas dirinya dengan objek yang diteliti dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sebenarnya menunjuk dan menekankan pada proses dimana realitas yang diteliti dipahami dengan pendekatan meyeluruh, melakukan pengamatan menyeluruh dan mendalam dari sebuah keadaan nyata.Yang menjadi penelitian pada tesis ini adalah tiga stasiun televis swasta yaitu pada RCTI, Trans TV dan TV7. Alasan dari pemilihan ketiga stasiun swasta tersebut dikarenakan, RCTI merupakan televisi swasta pertama dengan sembilan program acara, Trans TV dengan dua program acara lokal dan TV7 dua belas program acara anak yang terdiri dari program acara lokal dan dari luar. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari peneliti maka RCTI menjadi peringkat satu, Trans TV peringkat dua dan TV7 menjadi peringkat tiga."

"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."