Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

---

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.

The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.

For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel."

"Dalam proses arbitrase investasi internasional antara suatu investor asing dan pihak negara, terdapat perjanjian investasi internasional yang mengatur persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi sebelum proses arbitrase dapat dimulai. Persyaratan-persyaratan ini tidak sama untuk setiap perjanjian investasi internasional. Namun, setiap perjanjian investasi internasional pasti mengandung persyaratan ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, dan ratione voluntatis. Persyaratan-persyaratan ini menunjukkan apa saja yang perlu dipenuhi investor asing sebelum dapat mengajukan sengketanya kepada proses arbitrase. Ratione voluntatis sendiri merupakan persyaratan mengenai persetujuan negara yang dibagi menjadi Cooling-off period dan Exhaustion of Local Remedies. Cooling-off period merupakan persyaratan yang mengatur bahwa suatu investor asing perlu melakukan negosiasi untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan terlebih dahulu selama jangka waktu yang ditentukan sebelum investor asing tersebut dapat mengajukan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Exhaustion of Local Remedies merupakan persyaratan yang mengatur bahwa suatu investor asing perlu mengajukan gugatannya terlebih dahulu kepada pengadilan negeri negara tersebut selama waktu yang ditentukan sebelum investor asing tersebut dapat mengajukan sengketanya untuk diselesaikan melalui arbitrase. Dalam tujuh kasus arbitrase investasi internasional yang telah dilewati Indonesia, semua perjanjian investasi internasional yang berlaku mengandung klausul Cooling-off period sebagai bentuk ratione voluntatis yang ditentukan dalam perjanjian investasi internasional tersebut. Namun, pada tujuh kasus tersebut tidak ada satupun pembahasan mengenai Cooling-off period dikarenakan isu tersebut tidak diajukan oleh Indonesia sebagai keberatan terhadap yurisdiksi majelis arbiter. Dalam tujuh kasus tersebut, hanya satu yang memberikan fakta bahwa investor asing yang mengajukan gugatan telah mencoba melakukan negosiasi dengan pihak negara. Tidak adanya fakta bahwa investor asing mencoba menyelesaikan sengketa melalui negosiasi berarti bahwa persyaratan Cooling-off period tidak dipenuhi oleh investor asing sebelum mengajukan sengketa yang sedang dialami pada arbitrase. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang merinci mengenai klausul Cooling-off period beserta penerapan dan dampak dari klausul tersebut pada yurisdiksi majelis arbiter pada arbitrase investasi internasional. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan skripsi ini adalah dengan metode doktrinal, yakni yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

---

In international investment arbitration proceedings between a foreign investor and a state party, there is an international investment agreement that sets out the requirements that must be met before arbitration proceedings can commence. These requirements are not the same for every international investment agreement. However, every international investment agreement must contain the requirement of ratione materiae, ratione personae, ratione temporis, and ratione voluntatis. These requirements indicate what a foreign investor needs to fulfil before it can submit its dispute to arbitration proceedings. Ratione voluntatis is a requirement regarding state consent which is divided into the requirement of a Cooling-off period and an Exhaustion of Local Remedies. Cooling-off period is a requirement in which a foreign investor needs to negotiate for amicable resolutions for a specified period of time before it can submit its dispute for resolution through arbitration. Exhaustion of Local Remedies is a requirement in which a foreign investor needs to first file its claim with the country's domestic courts for a specified amount of time before the foreign investor can submit its dispute for resolution through arbitration. In the seven international investment arbitration cases that Indonesia has experienced, all the applicable international investment agreements contain Cooling-off period clauses as a form of ratione voluntatis that is adopted. However, in none of the seven cases was the Cooling-off period discussed as the issue was not raised by Indonesia as a challenge to the jurisdiction of the arbitral tribunal. In the seven cases, only one provided the fact that the foreign investor who filed the arbitration proceedings had tried to negotiate with the state party. The absence of the fact that the foreign investor tried to resolve the dispute through negotiation means that the Cooling-off period requirement was not met by the foreign investor before submitting the dispute to arbitration. The author hopes that this thesis can provide a detailed understanding of the Cooling-off period clause and the application and impact of the clause on the jurisdiction of the arbitral tribunal in international investment arbitration. The research method that will be used in writing this thesis is the doctrinal method, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law."

"ABSTRAKSave the Children UK menerbitkan sebuah sequel dari kampanye sukses mereka: A Second a Day. Kampanye tersebut adalah cara kreatif mereka untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang kondisi kehidupan anak-anak penduduk Syria di pertengahan perang. Karya ini merupakan analisa perbandingan antara kedua video kampanye yang akan menggunakan teori Five Principles of Successful Campaign Kruckegberg et al, 2004 dan beberapa faktor eksternal yang menyumbang kepada perbedaan dalam kesuksesan dari kedua video.Hasil karya ini telah memastikan bahwa kedua video setara dalam kesuksesan, meskipun video pertama mempunyai keunggulan dalam penghargaan dan views ndash; dengan cara mereka mengikuti semua lima asas Kruckegberg. Karya ini juga menegaskan bahwa viralitas video tidak layak untuk dijadikan tolok ukur kesuksesan, dan faktor asing berkontribusi sedikit atau tidak ada dalam viralitas video

---

ABSTRACTlsquo Save the Children UK rsquo has produced a sequel to their famed campaign A Second a Day. The campaign was their creative outlet to raise awareness of the unhealthy conditions Syrian children are living in midst war. This paper is a comparative analysis on both the prequel and sequel, and will be considering both the Five Principles of Successful Campaign Kruckegberg et al, 2004 and the external environment that may have contributed to the potential differences in success from both videos.The results of this paper have confirmed that despite the first video rsquo s greater advantage in views and awards, both videos are equal in success in a sense that they rsquo ve complied to all Kruckegberg rsquo s Five Principles. The paper also highlights that the number of virality should not be a benchmark to success, and that the external environment has minimal to no effect on the video rsquo s virality. "

"Sistem Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance) atau sering disingkat dengan MLA merupakan sistem kerjasama internasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan khususnya terhadap kejahatan lintas negara (transnasional crime). Sistem ini lahir dari kaidah-kaidah hubungan antarnegara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan perjanjian maupun tidak. Pada awal tahun 2006, Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Batik dalam Masalah Pidana, yang menjadikan payung hukum dalam penerapan sistem ini di Indonesia. Terkait kasus penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pemerintah Indonesia sangat serius dalam menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah dalam mencari, mengejar, dan menyita, serta mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia, Berkenaan dengan penyusunan tesis ini, penulis mencoba melihat pelaksanaan sistem bantuan timbal balik antarnegara di Indonesia dari 4 (empat) aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang mendukung proses penegakan hukum; Kedua, sistem bantuan timbal balik sebagai sistem yang lahir dari hubungan antarnegara yang lebih menekankan kepada prinsip kerjasama; Ketiga, Hubungan antar kewenangan penegakan hukum harus lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem bantuan timbal balik sebagai upaya pemberantasan kejahatan yang luar biasa (extraordindry crime); dan Keempat, adalah bentuk sistem bantuan timbal batik yang menekankan pelaksanaannya pada perjanjian dan resiprositas sebagai perwujudan Good Governance. Pelaksanaan sistem bantuan timbal balik mendapat prediksi masalah yang akan muncul, mengingat sistem ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum Acara Pidana di Indonesia maka diperlukan kajian tentang bagaimana pelaksanaan sistem ini dapat menyesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan dalam pelaksanaan sistem ini."