Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Revitalisasi kebijakan otonomi daerah pada fokus pengembangan demokrasi dan ekonomi lokal menjadi hal yang sangat penting pada pembangunan daerah ke depan. Melalui penelitian ini, hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan konstribusi berharga bagi pengembangan kebijakan tersebut. Penelitian yang menggunakan data panel pada 165 data observasi di 33 Provinsi di Indonesia, periode 2009-2013, melalui analisis OLS Etimator dan fixed effect model, memberikan gambaran berharga bagi hubungan pengembangan demokrasi dan peningkatan ekonomi lokal di Indonesia. Dari kedua analisis statistik tersebut diperoleh hasil hanya aspek kebebasan sipil pada IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita hubungan aspek kebebasan sipil dari IDI dan pengeluaran pemerintah daerah pada bantuan sosial ternyata masih bersifat negatif terhadap pembangunan ekonomi lokal. Sedangkan dari aspek desentralisasi fiskal dan demografi, ternyata variabel daa perimbangan, PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan populasi memeiliki konstribusi yang positip terhadap pembangunan ekonomi lokal secara signifikan."

"democratic quality, captured by a plethora of concepts such as democratic backsliding, democratic decline, and democratic regression. This deterioration compels scholars to conclude that Indonesia, in its current state, is an illiberal democracy, effectively displacing earlier optimism that Indonesian democracy will eventually be consolidated. This article engages the emerging literature on democratic decline and the rise of illiberal democracy in Indonesia by identifying a key source of its illiberal features. It makes the case linking democracy with the involvement of the state in enforcing religion, as seen in the number of existing religious legislations. State enforcement of religion necessarily entails the curtailment of religious freedom, specifically freedom from religion, as the religiosity of Indonesian citizens is forced to shiftfrom voluntary to compulsory. A liberal democracy, by definition, should not curtail individual liberty in general nor religious freedom in particular. This article then takes a comparative persepctive onIndonesia by comparing the number of religious legislations in Indonesia with those of other democratic states, globally utilizing data from Religion and State (RAS) 3 and V-Dem dataset. The examination yields the observation that Indonesia has a far higher number of religious legislations than the average democracy globally. It indicates a significant level of involvement of the Indonesian state in enforcing religion. In that respect, Indonesia is unusually illiberal for a democracy. The article also emphasizes how religious legislations are mostly found in certain regions, and provides ethnographic evidence of how fasting as a religious norm is enforced during the month of Ramadan in South Kalimantan. This article concludes by reflecting on the uneven democratic quality at the subnational level. Decentralization and the uneven distribution of rights to subnational governments underlie the concentration of religious bylaws in only specific regions of the archipelago."

"Ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas pendidikan, antara lain hasil nilai tes dan tingkat kehadiran siswa, rasio murid dan guru, serta pencapaian sekolah. Tesis ini mencoba melihat pengaruh pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia dengan membandingkan periode pengeluaran pemerintah daerah sebelum dan setelah desentralisasi, khususnya untuk melihat apakah ada perbedaan dalam penerimaan dan pengeluaran di kedua masa tersebut. Dengan menggunakan estimasi OLS dan Fixed Effect, terdapat perbedaan hasil estimasi. Menggunakan estimasi OLS, ditemukan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah daerah di bidang pendidikan terhadap tingkat partisipasi sekolah. Namun, dengan estimasi Fixed Effect, pengaruh negatif ini hilang dan menunjukkan hubungan positif. Ini berarti terdapat pengaruh karakteristik dan lingkungan masing-masing pemerintah daerah yang menghasilkan variasi dalam strategi anggaran pendidikan antara satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya sebagai dampak dari desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas dalam menyusun anggaran di bidang pendidikan."