Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) merupakan gugatan yang diadopsi dari negara Common Law dan masih belum diatur secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Akan tetapi, keberadaan Citizen Lawsuit kini bukanlah barang baru di Indonesia, sudah ada beberapa putusan yang mendasarkan gugatannya dengan mekanisme Citizen Lawsuit sudah diterima dan diputus oleh Pengadilan. Kasus Ujian Nasional merupakan salah satunya. Kasus ini telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada Mahkamah Agung, dan merupakan kasus Citizen Lawsuit pertama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak sedikit gugatan yang tidak dapat diterima karena tidak adanya pengaturan yang spesifik mengenai Citizen Lawsuit serta apa saja unsur-unsurnya, yang mengakibatkan ketidaktahuan banyak pihak. Peran Hakim dalam mengangani perkara ini menjadi sangat penting, terutama dalam hal penemuan hukum.

---

Citizen Lawsuit is a lawsuit adopted from Common Law countries and is still not specifically regulated in Indonesia's laws and regulations. However, the existence of Citizen Lawsuit is now not a new stuff in Indonesia's legal system, there have been several decisions base upon Citizen Lawsuit mechanism which has been accepted and decided by the Court. The case of National Exam is one of them. This case has been accepted and decided by the Central Jakarta District Court until Supreme Court, and is the first case of Citizen Lawsuit that have permanent legal force. The problem is, not a few lawsuits can not be accepted due to lack of specific regulation concerning Citizen Lawsuit and its elements, which resulted in ignorance of many parties. The role of Judges in handling this case becomes very important, especially in legal finding."

"ABSTRAKBelum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara.,perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasarperbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim PengadilanNegeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olahp8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektifKarena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah,di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ga.,Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas sena -rusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasukanggota yang dihadapi.Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untukmenganalisis suatu kasus gugatan atas dasar perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, apakahdalam menangani kasus tersebut hakim dapat bertindaksecara obyektif.

---

"

"Skripsi ini membahas mengenai Aspek Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan Hj. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda). Berita yang disampaikan oleh pers kadangkala tidak memperhatikan norma dan etika di masyarakat. Berita yang tidak sesuai dengan norma dan etika ini dapat melahirkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan antara seseorang atau institusi tertentu dengan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pers agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan beritanya dan untuk penegak hukum agar menerapkan hukum dan perundang-undangan secara bijak dan objektif.

---

The focus to this study is about The Law of Tort Aspects Base of Defamation (Case Analysis of Legal Accusation Between Hj. Iwah Setiawaty vs. Garda News Magazine). Press sometimes ignoring ethic and norm when they deliver their news to the community. News that is not suitable with ethic and norm in the society can raise a legal accusation between one person or institution with the press. The research is qualitatively normative. The researcher suggests that Press should be more carefull in delivering the news, and for the law enforcement to be more wise and objective in implementing law and regulations."

"Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara memiliki arti Citizen Lawsuit atau Actio Popularis, gugatan warga Negara kepada penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku. yakni umum yang memuat pengertian, gagasan pokok, karakteristik serta unsur-unsur. Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dari aspek yang dilannggap, dan hubungannya dengan penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar. Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum (rechtsvinding). Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada melalui pendapat para ahli hukum yang dalam hal ini adalah hakim sehingga diangkat sebagai sumber hukum formiil, mengingat peraturan tertulis belum ada. Dalam doktrin Citizen Lawsuit belum diatur secara khusus dan eksplisit konsep ini dimulai dengan adanya gugatan mengenai Imigran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia ke Kalimantan Timur Indonesia.Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengeketa adanya perbuatan melawan hukum oleh PT. PLN (Persero) sebagai tergugat serta David. M.L. Tobing dan Agus Soetopo sebagai Penggugat dalam menggugat haknya sebagai warga negara yang telah dilanggar oleh negara dengan adanya tindakan pemadaman listrik bergilir secara sepihak. Hal lainnya ialah mencermati kemungkinan-kemungkinan dari penerapan konsep Citizen Lawsuit ini dalam praktek peradilan di Indonesia yang pengaturannya melihat pada peraturan-peraturan perundang-undang yang ada dengan mengsinergiskan terhadap konsep dan doktrin Citizen Lawsuit.

---

Citizen Citizen Lawsuit or Class Action Lawsuit has a meaning or actio popularis Citizen, a citizen suit to the organizers state that does not run its legal obligation to hold the State in accordance with applicable law. namely general load sense, central idea, the characteristics and elements. Citizen Lawsuit have some attachment to the field of civil law in particular engagements which tort (PMH), and its relationship with the authorities have little legal ties to the administration of this unlawful act by the authorities. The existence of the doctrine of Citizen Lawsuit in Indonesia started from legal discovery (rechtsvinding). Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of legal experts in this case is the judge so appointed as a source of formal law, given that there are no written rules. In Citizen Lawsuit doctrine has not been specifically and explicitly set this concept began with a lawsuit regarding the Indonesian imigrants who were deported by the Government of Malaysia to East Kalimantan, Indonesia.This thesis is lifting cases between citizens and government about the dispute over the existence of an unlawful act by PT. PLN (Persero) as a defendant and David. M.L. Tobing and Agus Soetopo as plaintiffs in suing their rights as citizens who have been violated by the state by the act of rotating power cuts unilaterally. The other thing is to examine the possibilities of applying the concept of Citizen Lawsuit in practice the judiciary in Indonesia which settings look at the rules and regulations of existing laws to synergize to the concepts and doctrine Citizen Lawsuit."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus antara PT. Pandu Dana Utama Berjangka dengan Bank Century, dimana terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Pandu Dana Utama Berjangka dalam perjanjian kredit diantara kedua belah pihak. Hal tersebut ditinjau dari keberlakuan Pasal 1365 KUHPerdata dan teori-teori umum mengenai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT. Pandu Dana Utama Berjangka telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang yang berasal dari perjanjian kredit modal kerja, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Bank Century.

---

This Bachelor Thesis discusses the case of PT. Pandu Dana Utama Berjangkaagainst Bank Century, where there is a tort committed by PT. Pandu Dana Utama Berjangka in the loan agreement between both parties. It is considered the enforceability of Article 1365 KUHPerdata and general theories of tort. This research is a Normative Juridical research, which some of the data are based data on the related literature.

The results of this research indicate that PT. Pandu Dana Utama Berjangka has committed a tort against the Article 1365 KUHPerdata by not fulfill its obligations to pay off the debt that comes from loan agreement, that cost some losses for the Bank Century. "

"Cedera tentunya menjadi salah satu hal menakutkan dan sangat merugikan bagi seorang atlet, bukan hanya menjadi penghalang untuk mengejar gelar namun juga bisa memaksa seorang atlet mengakhiri karirnya. Oleh karena itu cedera atlet harus segera diobati dengan benar. Pada kenyataannya, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat perihal siapa dan bagaimana pertanggungjawaban atas pengobatan atlet yang cedera tersebut. Kasus yang digunakan dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa tidak ada regulasi yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet amatir. Walaupun demikian, Majelis Hakim demi keadilan mempertimbangkan bahwa harus adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, dan Pemerintah Daerah Banyuwangi dengan atlet yang telah bertanding mewakili kepentingannya, sehingga mereka dihukum untuk melakukan pemulihan kondisi kesehatan atlet tersebut hingga sembuh. Ada beberapa hal dalam putusan ini yang menurut penulis kurang tepat. Pemerintah seharusnya segera membuat peraturan yang jelas perihal pertanggungjawaban terhadap cedera atlet, khususnya bagi atlet amatir yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas seperti atlet profesional.

---

An injury becomes one of the horrifying and harmful thing for an athlete, not only becomes a barrier to pursue a title but also can force an athlete to end his her career. Therefore, an injured athlete has to be treated immediately. In fact, there are disagreements about who and how the responsibility takes on the injured athlete treatment. On the case used by this thesis shows that there is no clear regulation about the responsibility. Besides that, the tribunal consider that there should be a reciprocal obligation between PERBASI the Indonesian Basketball Organization Banyuwangi, KONI the Indonesian Olympic National Committee Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi with the athlete who has competed representing its hometown, and so the judge convict PERBASI Banyuwangi, KONI Banyuwangi, and the local government of Banyuwangi to treat the athlete until normally fit. In the author rsquo s opinion, there are things in the judgment that are not correct. The local government should regulate about the responsibility on an injured athlete treatment immediately specially on amateur athlete that has no contract unlike a professional athlete."

"Skripsi ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Pemerintah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional pada tahun 2006 dan digugat oleh warga negara melalui gugatan Citizen Lawsuit. Terdapat perbedaan antara konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dengan konsep pada Citizen Lawsuit. Perbedaan tersebut terletak pada unsur kerugian, yang mana dalam gugatan citizen lawsuit Penggugat tidak diharuskan memiliki kerugian yang nyata. Selain itu, dalam gugatan citizen lawsuit, para penggugat tidak diperkenankan untuk meminta ganti kerugian kepada Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah diterimanya Gugatan Citizen Lawsuit oleh Pengadilan dan Majelis Hakim menerima gugatan meskipun tidak menuntut ganti kerugian kepada Pemerintah.

---

This thesis explains about Government tort in national exam implementation in 2006 which is sued by citizens through Citizen Lawsuit. There are differences in a concept of unlawful act in civil law and in the citizen lawsuit. One of the differences lie in element of damages, in which in citizen lawsuit, the plaintiffs are not obliged to have real damages. Besides that, in citizen lawsuit, the plaintiffs are not allowed to demand remedy from Government. This research is a qualitative research in the form of yuridis-normatif research. The result of this thesis is the acceptance of citizen lawsuit by the court and the council of judges accepts the suit even though there is no remedy demanded from the Government."

"Dalam keyataannya bencana alam kini tidak melulu disebabkan oleh faktor alam saja tetapi dapat juga kemunculannya dipengaruhi oleh faktor manusia dan semua kelalaian yang dilakukan olehnya. Pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap terjaga kelestariannya, apabila pemerintah dianggap telah lalai dalam menjaga lingkungannya dan akibat kelalaian itu timbul kerugian maka pemerintah dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Atas kerugian yang dideritanya akibat banjir, warga DKI Jakarta yang diwakili oleh beberapa kelompok berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya mengajukan gugatan secara class action kepada pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas buruknya penanganan bencana banjir yang terjadi tahun 2007 ini. Pihak Tergugat terdiri dari beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan jenis kerugian yang dideritanya, masing-masing kelompok itu diwakili oleh oleh wakil kelompoknya.Dalam beracara di Pengadilan Para Penggugat tidak diwakili oleh kuasa hukumnya melainkan beracara sendiri sebagai Penggugat langsung. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:Perbuatan tersebut harus melawan hukum, perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan, perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab akibat.Hal yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya membuktikan suatu bencana alam disebabkan karena adanya unsur kesalahan dari Pemda DKI Jakarta bukan semata-mata karena faktor alam, sehingga kerugian materiil maupun imateriil yang dialami oleh warga disebabkan oleh karena adanya perbuatan melawan hukum Pemda DKI Jakarta baik dalam ketentuan hukum acara perdata maupun dalam kenyataannya dilakukan oleh para pihak dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen."