Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam usaha memajukan industri serta fasilitas hiburan di Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dalam bentuk Djakarta Fair. Pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan suatu gambaran mengenai Djakarta Fair. Pemahaman akan kegiatan Djakarta Fair pada masa Gubernur Ali Sadikin ini diharapkan akan menimbulkan rasa kepedulian untuk terus menyelenggarakan festival ini. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Djakarta Fair dibentuk dengan perencanaan yang baik dan memperhatikan segala aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial budaya serta hubungan internasional, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam tiga bidang tersebut.

---

This research tries to explain about the efforts of Jakarta’s Government in increasing industry and entertainment sectors in Jakarta and Indonesia in general, in the form of Djakarta Fair. The method that had been used by the writer for this research is The Historical Method which consists of Heuristic, Critics, Interpretation, and, Historiography.

The purpose of this research is to give a view of Djakarta Fair in the past, from the background, the process, and how it is finally held in Jakarta. The writer hopes that readers will have enough information about Djakarta Fair, so they will always support this event.

The result of this research is that Djakarta Fair, which still continues until today, was well-planned and considering many aspects, from economic, cultural social, and the International relationship and also giving positive impacts in that three aspects above. "

"Penelitian ini membahas tentang tinjauan kembali harmonisasi rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Riau berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, studi pustaka, dan diiringi dengan wawancara oleh narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan dari ke tiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seperti perbedaan peraturan teknis, belum ditegakkan syarat administratif berupa Naskah akademis atau keterangan/penjelasan, dan terdapat perbedaan sistem pelaksanaan di mana terdapat kantor wilayah yang sudah menjalankan harmonisasi melalui sistem berbasis elektronik dan di sisi lain terdapat pelaksanaan harmonisasi masih melalui surat elektronik. Dari ketiga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdapat hambatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah seperti terbatasnya anggaran, terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya database peraturan perundang-undangan, dan pengajuan harmonisasi sangat dekat dengan jadwal pembahasan. Dengan demikian, tinjauan kembali yang ditawarkan oleh penulis adalah perubahan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penegakkan syarat administratif, dan integrasi sistem aplikasi berbasis elektronik.

---

This research discusses reviewing the harmonization of draft regional regulations in the Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights in DKI Jakarta, South Sulawesi and Riau Provinces based on the provisions of Article 58 of Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of The Laws and Regulations followed up by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 22 of 2018 concerning Harmonization of Draft Legislation Formed in the Regions by Drafters of Legislation. This research is normative legal research with an approach to statutory regulations, literature study, and is accompanied by interviews with relevant informants. The results of this study based on interviews conducted by the author are that there are several differences in the implementation of the harmonization of draft regulations from the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights such as differences in technical regulations, administrative requirements in the form of academic papers or statements/explanations have not been enforced, and there are differences in the implementation system in where there are regional offices that have carried out harmonization through electronic-based systems and on the other hand there are still harmonization implementations via electronic mail. From the three Regional Offices of the Ministry of Law and Human Rights there are obstacles to the harmonization of draft regional regulations such as limited budgets, limited human resources, limited database of laws and regulations, and submissions for harmonization are very close to the discussion schedule. Thus, the review offered by the author is an amendment to Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, enforcement of administrative requirements, and integration of electronic-based application system."

"Skripsi ini bertujuan menggambarkan eksistensi Kramat Tunggak selama periode Gubernur Ali Sadikin dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuannya dengan gaya penulisan naratif deskriptif. Kramat Tunggak adalah lokalisasi prostitusi di Jakarta yang diresmikan pada 1971. Sebagai referensi penulisan, penelitian ini memperolehnya dari buku, dokumen, dan wawancara. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Kramat Tunggak bukan hanya sebuah lokalisasi prostitusi tetapi juga berperan sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Kemudian, keberadaan Kramat Tunggak tidak serta merta menghapus praktek prostitusi di tempat lain. Keberadaan Kramat Tunggak juga mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang setuju dan ada pula yang menentangnya.

---

This Thesis tries to explain about the existence of Kramat Tunggak during Ali Sadikin’s era by using the historical method with narrative approach. Kramat Tunggak was a localized area of prostitution which legalized government of Ali Sadikin in 1971. As the references, this thesis used some literature: books, documents, and interviews. The result of this thesis proved that Kramat Tunggak was not only the localization area but also the rehabilitation center. However, Kramat Tunggak did not clearly annihilate a prostitute in another place. In another hand, Kramat Tunggak had earned various opnions: some people agreed with Kramat Tunggak whereas some people not."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tindakan-tindakan Gubernur Ali Sadikin dalam merealisasikan arah kebijakan Pembangunan Jakarta untuk membangun Jakarta menjadi kota yang representatif sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selain itu peneliti ingin mengetahui adakah pengaruh pemikiran-pemikiran Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto terhadap kebijakan Ali Sadikin dalam membangun Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturis oleh Christopher Lloyd, dan teori collective action dari Charles Tilly, serta teori kepemimpinan kharismatik oleh Weber. Penelitian ini menggunakan metode historis memakai langkah-langkah Marc Bloch. Selain itu vnelitian ini tergolong ke dalam penelitian sejarah kontemporer yang mengadakan wawancara (oral history). Adapun teinuan basil penelitian ini membuktikan bahwa Jakarta telah inenjadi PelabuhanTransito dan Pusat Perdagangan pada abad ke-17 dan 18, kemudian menjadi Pusat Administrasi Pemerintahan, dan Perusahaan Hindia Belanda pada abad ke - 19 dan awal abad ke - 20. Jakarta juga menjadi kota tempat diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia. Di awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin Jakarta dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu Ali Sadikin ingin membangun Jakarta menjadi kota yang representatif sebagai lbu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam membangun Jakarta Ali Sadikin menggunakan Rencana Induk Jakarta (1965 - 1985) untuk menjadikan Jakarta sebagai kota Pusat Perdagangan, Pusat Pemerintahan, Pusat Industri, dan Pusat Kebudayaan. Konsep pembangunan Jakarta telah ada sejak Jakarta dipimpin oleh Walikota Soediro, kemudian direalisasikan pelaksanaannya oleh Gubernur Ali Sadikin. Untuk memobilisasi dana Ali sadikin membuat kebijakan legalisasi perjudian agar dapat menarik pajak judi untuk membangun Jakarta dengan Surat Keputusan Gubernur."

"Permasalahan pelayanan perizinan pemakaman di DKI Jakarta yang carut marut dikarenakan keterbatasan lahan pemakaman,  sarat akan praktik pungli,  percaloan dan  petak makam fiktif membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman mengimplementasikan e-government dengan membangun sistem pelayanan perizinan pemakaman online. Menggunakan pendekatan postpositivism dan metode kulaitatif, penelitian ini menjawab bagaimana implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis berbagai faktor yang dapat menghambat implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam pelayanan perizinan pemakaman online di DKI Jakarta belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif dan efisien dalam hal pemberian layanan publik dan prosesnya masih melalui beberapa pintu karena pemberian rekomendasi teknis dari TPU masih dilayanani secara manual meskipun data pemakaman sudah online dan terintegrasi. Selain itu, implementasi pelayanan perizinan pemakaman online menghadapi beberapa tantangan dari aspek teknis, sosial, dan pembiayaan, karena  ketersediaan komputer dan jaringan di TPU dengan luas lahan yang kecil belum memadai, kurangnya akses informasi mengenai pelayanan perizinan pemakaman online masih terdapat kendala baik dalam pengadaan hardware, pengembangan sistem dan juga anggaran untuk pendidikan dan pelatihan.

---

The problem of funeral licensing services in DKI Jakarta is chaotic due to the limitation of burial land, full of extortion practices, brokering and fictitious tomb plots that make the DKI Jakarta Provincial Government through the Parks and Funeral Service implement e-government by developing an online funeral licensing service system. Using the postpositivism approach and the qualitative method, this study answers how the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta Province and analyzed various factors that could hinder the implementation. The results show that the implementation of e-government in online funeral licensing services in DKI Jakarta cannot be said to be effective and efficient in terms of providing public services and the process is still through a number of doors because the technical recommendations from TPU are still manually serviced despite burial data already online and integrated. In addition, the implementation of online funeral licensing services faces several challenges from the technical, social, and financing aspects, because the availability of computers and networks in TPU with small land area is inadequate, lack of access to information regarding online funeral licensing services is still a problem in the procurement of hardware, system development and also the budget for education and training."