Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah udara yang berada di atas sebuah negara merupakan hak negara tersebut secara penuh dan eksklusif. Namun, ketentuan itu tidak selalu dapat diikuti. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaturan wilayah penerbangan di atas negara - negara di dunia, Flight Information Region (FIR), yang tidak selalu mengikuti garis batas negara. Kondisi tersebut dialami oleh Indonesia. Sebagian wilayah udara di kawasan Kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan kepada Singapura karena ketidakmampuan Indonesia konon dalam mengelola navigasi penerbangan. Melalui pendelegasian wilayah udara tersebut, terdapat berbagai kerugian yang diderita oleh Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia tetap meneruskan kerja sama pengelolaan wilayah udara tersebut walaupun perjanjian pendelegasian, yang dibuat pada tahun 1995, telah berakhir masa berlakunya, dan kondisi Indonesia telah memungkinkan untuk mengambil kembali kewenangannya. Hal inilah yang menjadi anomali dari sikap negara berdaulat. Oleh sebab itu, tesis ini menggunakan teori politik birokratik (bureaucratic politics theory) dalam pembedahan isu untuk melihat proses pemutusan kebijakan politik luar negeri di antara birokrasi - birokrasi di dalam negeri. Pembedahan tesis dibagi sesuai dengan variabel dalam teori ini, yaitu aktor/birokrasi yang terlibat, faktor yang menentukan masing - masing aktor, dan sikap aktor dalam menyatukan pertimbangan untuk menghasilkan keputusan dan tindakan pemerintah. Setelah mendapatkan ketiga variabel penelitian, langkah selanjutnya adalah memetakan politik birokratik Indonesia terkait isu tersebut. Pada akhirnya, ditemukan adanya masalah politik birokratik intranasional yang menyebabkan limitasi pilihan bagi pemerintah dalam proses pemutusan kebijakan politik luar negeri menanggapi isu pendelegasian wilayah udara nasional kepada Singapura. Masalah ini juga merefleksikan persaingan antara Indonesia dan Singapura di beberapa aspek.

---

Air territory, located above a country, is exclusively and fully considered a right owned by the subjacent state. However, this provision does not always succeed to follow. This is indicated by the Flight Information Region (FIR) which most unlikely follow the country demarcation line. That condition is experienced by Indonesia with most of the air territories in Riau Islands and Natuna are delegated to Singapore due to the country's inability in managing air navigation. By delegating the air territory, Indonesia suffers various losses. However, Indonesian government still continues the air territory management cooperation although the delegation agreement in 1995 has expired, and the condition of Indonesia has made it possible to take back the authority. This is considered an anomaly of the sovereign state's attitude. Therefore, this thesis applies the bureaucratic politics theory in dissecting issues to look at the foreign policy decision making process among bureaucracies in the country. Thesis dissection is divided according to the variables in this theory, the actor/bureaucracy involved, the factors that determine each actor, and the attitude of each actor in aggregating to yield governmental decisions and actions. After obtaining three variables of the study, Indonesian bureaucratic politic, related to the issue, is mapped. In the end, the identified problems of intra-national bureaucratic politics cause choices of limitation in the governmental foreign policy decision making process in response to the issue of national air territory delegation to Singapore. Furthermore, this issue also reflects the competition between Indonesia and Singapore in several aspects."

"ABSTRAKSejak implementasinya pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendorong peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingginya utilisasi ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN. Di sisi lain, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan peserta PBPU yang dianggap overutilisasi. Dengan metode analisa cross section, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik utilisasi pelayanan kesehatan dari peserta JKN pada kelompok pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di FKRTL khususnya rumah sakit. Teknik Principal Component Analysis (PCA) dipilih untuk mereduksi variabel-variabel durasi perawatan, biaya rumah sakit dan tingkat keparahan menjadi variabel baru berbentuk indeks utilisasi rumah sakit. Kemudianmenggunakan model estimasi Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisa tingkat utilisasi rumah sakit. Kami menemukan bahwa terdapat dua jenis utilisasi rumah sakit dengan hasil yang berbeda, pada utilisasi frekuensi, PBPU memiliki tingkat utilisasi lebih banyak dari PBI, namun pada utilisasi status kesehatan saat berobat, peserta PBI lebih buruk dibandingkan dengan peserta PBPU dengan signifikansi pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika peserta PBI berobat di rumah sakit akan memiliki kecenderungan dirawat lebih lama, dengan biaya lebih besar dan dengan status kesehatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan peserta PBPU. Hasil penelitian ini jugamenunjukkan bahwa kelompok peserta PBI dengan frekuensi berobat yang lebih sedikit dibandingkan PBPU memiliki status kesehatan yang lebih buruk.

---

ABSTRACTSince its implementation in 2014, the National Health Insurance (JKN) program has encouraged increased utilization of health services both at the First Level Health Facility (FKTP) and at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). This high utilization has an impact on the high cost of health services borne by the Health BPJS as JKN`s Operator. On the other hand, the main target of the JKN program is that PBI are still considered to be not optimal in the utilization of health services, in contrast to PBPU who are considered to be overutilized. With the crosssection analysis method, this study looks at how the characteristics of health service utilization of JKN participants in the contribution group of Contribution Beneficiaries (PBI) and the group of Non-RecipientWorkers (PBPU) in FKRTL especially hospitals. Principal Component Analysis (PCA) technique was chosen to reduce variables of the duration of treatment, hospital costs and severity to new variable in the form of hospital utilization index. Then we use the Ordinary Least Square (OLS) estimation model to analyze the level of hospital utilization. We foundthat there are two types of hospital utilization with different results, in frequency utilization, PBPU has more utilization rates than PBI, but in health status utilization during treatment, PBI are worse than PBPU with significance at 1% level. These findings indicate that when PBI participants seek treatment at a hospital will have a tendency to be treated longer, at a higher cost and with a more severe health status when compared to PBPU participants. The results of this study also showed that the PBI participant group with less frequency of treatment compared to PBPU had worse health status."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"Tesis ini berupaya menjelaskan bagaimana strategi pertahanan di wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Tekanan penelitian ini pada bagaimana kondisi wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga dilihat dan aspek-aspek ketahanan nasional. Temuan penting penelitian ini adalah menonjolnya pendekatan militer dalam menjalankan strategi pertahanan di wilayah perbatasan.Profil wilayah perbatasan dengan negara tetangga menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab permasalahan di wilayah perbatasan demikian banyak meliputi semua aspek ketahanan nasional. Permasalahan seragam dan dominan di semua wilayah perbatasan darat adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap aspek sosial budaya dan ekonomi yang menunjukkan bahwa penduduk di wilayah perbatasan dengan negara tetangga umumnya dalam keadaan miskin.Untuk mendukung penelitian ini digunakan metode Armlitical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan priotitas pendekatan yang tepat berdasarkan kriteria-kriteria dari aspek-aspek ketahanan nasional. Responden untuk mengisi kuisioner AHP terdiri dari kalangan militer, pejabat pemerintah dan kalangan masyarakat sipil. Hasil yang diperoleh adalah: pendekatan yang tepat untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Analisis SWOT digunakan untuk menentukan strategi pertahanan. apa yang seharusnya disusun di wilayah perbatasan.Penelitian ini meinberi rekomendasi agat penyusunan strategi pertahanan di wilayah perbatasan sebaiknya memperhatikan peningkatan kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan. Strategi pertahanan yang sebaiknya digelar adalah mix strategies, di mana strategi yang digelar tidak hanya menggunakan pendekatan militer saja melainkan harus memperhatikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan diplomasi yang digunakan secara bersama.-sama dengan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi wilayah perbatasan masing-masing. Untuk menciptakan stabilitas di wilayah perbatasan, kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat harus dioptimalkan melalui koordinasi yang baik antar lembaga."