Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanamanmodal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulaipada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigmahukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baruyang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yangmemiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesisini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrakkarya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinandengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukumpertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistemhukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifikditekankan dalam hal dalam hal kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuanUndang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubarayaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metodepenelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridisnormatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwamengganti konrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukumdalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukumpertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belumdapat dicapai.

---

ABSTRACTIndonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining whichwas contract of work system, starting on year 1967 to 2008. On the year 2009,there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law inregulating mineral and coal mining business. The law is Law of the Republic ofIndonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with alicensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study ofIndonesian mining law on the changing of contract of work system with newmining law paradigm with licensing system, starting on the study of the basic ofmineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legalsystem, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed onthe principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose ofgiving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis isjuridical normative with qualitative research. This study conclude that replacingcontract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law onmineral and coai mining, therefore maximum prosperity of the people targeted bythis law will not be achieved yet."

"Skripsi ini membahas partisipasi masyarakat Desa Gedepangrango dalam kegiatan pengembangan kawasan ekowisata Situgunung. Tulisan ini berfokus pada bagaimana hubungan antara stakeholder terkait dengan masyarakat sekitar mempengaruhi respon dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan wisata. Permasalahan yang terjadi adalah adanya perbedaan antara klaim dan realita yang terjadi dalam kegiatan pengembangan kawasan ekowisata Situgunung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat Desa Gedepangrango dalam kegiatan pengembangan kawasan ekowisata Situgunung masih sebatas partisipasi di bidang ekonomi karena mereka bergantung pada kawasan ekowisata Situgunung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja atau berdagang di kawasan ini. Masyarakat Desa Gedepangrango masih berada pada proses pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa serta tokoh masyarakat yang diharapkan dapat bersinergi dengan kawasan ekowisata Situgunung.

---

This thesis discusses the participation of Gedepangrango Community on the development activity of Situgunung ecotourism area. This thesis focuses on how the relationship between stakeholders and the Gedepangrango community influences their response and participation in tourism development activities. The problem that occurs is that there is a difference between claims and reality in the development activities of Situgunung ecotourism area. This research is a qualitative research using participatory observation methods, in-depth interviews, and literature study. The results of this study are that the participation of the people of Gedepangrango Community in the development of Situgunung ecotourism area is still limited to participation in the economic sector because they depend on the Situgunung ecotourism area to make ends meet by working or selling goods in this area. Gedepangrango Community are still in the empowerment process through the development of a tourist village carried out by the village government and community leaders that expected to sinergize with Situgunung ecotourism area."

"ABSTRAKKegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalammemberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional danpembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan danpengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasapertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber dayaalam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha sehingga tidak merugikan kepentingannegara dan masyarakat luas. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaturanPemerintah dalam membatasi kerjasama dalam pelaksanaan usaha jasa pertambangan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridisnormatif yang menginventarisasi, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangandan data sekunder lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Sifat Penelitian tesisini, bersifat deskriptif analitis. Analisis data yang digunakan adalah dengan metodeanalisis kualitatif. Pengaturan pemerintah dalam pembatasan kerjasama kegiatan usahajasa pertambangan khususnya dalam pengaturan pelaksanaan kegiatan penambangandan keikutsertaan anak perusahaan dan/atau afiliasinya sangat penting dilakukan untukmenghindari adanya transfer of profit, akan tetapi pemerintah sebaiknya perlumemperhatikan adanya perbedaan penjabaran ketentuan dalam UU Minerba danperaturan pelaksananya, serta peningkatan pengawasan di lapangan, sehingga dapattercapai kemandirian dan efektifitas pengusahaan di bidang pertambangan, sertamemberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran sertakesejahteraan rakyat

---

ABSTRACTBusiness activities of mineral and coal mining significantly has an important role inproviding value-added to national economic growth and development in a sustainabledistrict. Given this, government regulation and supervision is indispensable especiallyfor mining services business partnership arrangements that exist in the organization andundertaking limitation of natural resources in Indonesia by business actor effort to notharm the national interest and the wider community. The purpose of this research is tosee how the arrangement limits the government in the implementation of jointcooperation in mining services business. Research methods used in this study isnormative juridical research, study and analyze the legislation and other secondary datarelated to study materials. The nature of this thesis research is descriptive analytics. Themethod used to analize data in this research is qualitative analysis. Limitation ofgovernment regulation in mining services business activities of cooperation in particularin the implementation of regulation of mining activities and participation subsidiariesand/or affiliates is very important to avoid any such transfer of profit, but thegovernment should have notice a discrepancy explanation of the provisions in the ActMinerba and its implementing regulations, and increased supervision on the field, so asto achieve independence and effectiveness of the undertaking in the field of mining, aswell as added value to national economy and achieve prosperity and welfare of thepeople"

"Indonesia memiliki suatu sistem hukum pertambangan dalam mengatur penanaman modal asing dalam bidang pertambangan yaitu sistem kontrak karya yang dimulai pada tahun 1967 hingga tahun 2008. Pada tahun 2009, terjadi perubahan paradigma hukum pertambangan setelah Indonesia mengeluarkan suatu undang-undang baru yang mengatur pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang- Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memiliki suatu sistem perijinan untuk menggantikan sistem kontrak karya. Tesis ini meneliti hukum pertambangan Indonesia dengan digantinya sistem kontrak karya dengan suatu paradigma hukum baru yang mengacu pada prinsip perijinan dengan Izin Usaha Pertambangan, dimulai dari penelitian dasar-dasar hukum pertambangan mineral, latar belakang hukum pertambangan Indonesia dan sistem hukum pertambangan mineral dengan sistem hukum perizinan. Fokus spesifik ditekankan dalam hal dalam hai kepastian hukum dan kesesuaian dengan tujuan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu dapat memberikan hasil untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mengganti kontrak karya dengan izin belum dapat menjamin kepastian hukum dalam bidang pertambangan mineral dan batubara sehingga tujuan hukum pertambangan untuk digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat belum dapat dicapai.

---

Indonesia had a mining law system to regulate foreign investment on mining which was contract of work system, starting on year 1967 to 2008, On the year 2009, there is a change on mining law paradigm after Indonesia released new law in regulating mineral and coal mining Business. The law is Law of the Republic of Indonesia Number 4 Of 2009 Concerning Mineral and Coal mining with a licensing system to replace contract of work. This thesis deals with the study of Indonesian mining law on the changing of contract of work system with new mining law paradigm with licensing system, starting on the study of the Basic of mineral law, backgrounds of Indonesian mining law, and the mineral mining legai system, certainty of law and prosperity of the People. Specific focus is stressed on the principal of certainty of law and the compliance of new law to its purpose of giving maximum prosperity to the people. Research method used on this thesis is juridical normative with qualitative research. This study conclude that replacing contract of work with licensing sistem has not resulted on certainty of law on mineral and coal mining, therefore maximum prosperity of the people targeted by this law will not be achieved yet."