Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagai bentuk reaksi sosial atas viktimisasi struktural dari sistem peradilan dengan menggunakan teori Viktimologi Kritis dari Mawby dan Walklate. Data yang diambil merupakan data-data sekunder dari LBH di Indonesia, wawancara singkat dengan narasumber, serta dokumen-dokumen dari institusi lain. Masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin ketika berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana adalah ketidakadilan yang muncul selama menjalani proses peradilan yang kemudian muncul reaksi sosial berupa adanya pemberian bantuan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan bantuan hukum dapat secara signifikan membantu masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pemberian bantuan hukum pada saat yang sama dapat menyebabkan bantuan hukum menjadi bagian dari viktimisasi struktural bagi masyarakat miskin.

---

This research discusses the implementation of legal aid for the poor in Indonesia as a form of social reaction to the structural victimization of the judicial system using Critical Victimology Theories from Mawby and Walklate. The data taken are secondary data from LBH in Indonesia, short interviews with resource persons, and documents from other institutions. Problems faced by the poor when dealing with the Criminal Justice System is the injustice that arises during the judicial process which then emerged a social reaction in the form of providing legal assistance. The result of this research is that the implementation of legal aid can significantly assist the poor in obtaining justice. The constraints that occur during the process of providing legal aid at the same time can lead to legal aid being part of the structural victimization for the poor. "

"Studi ini berfokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran sosial bantuan hukum di Indonesia. Variabel-variabel dalam studi ini antara lain adalah variabel dalam theory of planned behaviour sikap, norma-norma subyektif, persepsi kontrol perilaku dan beberapa variabel tambahan yang dapat mempengaruhi sikap dan intensi persepsi biaya, persepsi kebutuhan, persepsi resiko, persepsi keuntungan. Responden pada studi ini meliputi warga negara Indonesia yang saat ini memiliki dan tidak memiliki akses terhadap program bantuan hukum. Metode survey digunakan sebagai metode pengumpulan data utama. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa sikap tidak mempengaruhi intensi untuk menggunakan bantuan hukum. Untuk responden tanpa akses pada program bantuan hukum, norma-norma subyektif terbukti sebagai prediktor terkeuat dari intensi menggunakan bantuan hukum dibandingkan dua variabel dari theory of planned behaviour lainnya. Temuan studi ini diharapkan memberikan masukan dalam praktek pemasran social terutama yang terkait dengan bantuan hukum khususnya dan layanan masyarakat pada umumnya.

---

This study focuses on the different factors influencing social marketing programme implementation of legal assistance in Indonesia. The variables being examined are variables in theory of planned behaviour attitude, subjective norms, perceived behavioural control and additional variables influencing attitude and intention perceived costs, perceived needs, perceived risks, perceived benefits. The respondents of this study consist of Indonesian citizens with and without current and existing access to legal aid programme. Survey method was utilized as the main data collection method.

The findings suggest that attitude does not have any direct influence on intention to use legal aid. For the respondents without existing access to legal aid programme, subjective norms were found to be the strongest predictor of intention to use the legal aid service among the three original components of theory of planned behaviour. The findings are expected to shed some lights on the social marketing practices of legal aid in particular and government services in general."

"This article will examine the right of early access to criminal legal aid in Indonesia, both in theory and in practice. In theory, the right of early access to criminal legal aid (the Right) is clear and firmly established in Indonesian law and International law which applies to Indonesia: individuals under arrest or in detention are entitled to receive legal aid at all stages of the criminal justice process. Therefore, law enforcement may not deny or delay a suspect's access to a lawyer during the initial procedural stages of arrest, investigation and detention. This article will argue that the Right meets certain criteria of a clear legal rule, as distinguished from a vaguer legal standard, and we would therefore expect a high degree of compliance with the Right. However, in practice, we find frequent violations of the Right in Indonesia. After reviewing evidence of the violations, the article will conclude by briefly addressing several explanations while maintaining that the Right is a clear legal rule."

"Bantuan Luar Negeri Untuk Pembangunan, atau lebih dikenal dengan nama ODA (Overseas Development Assistance), merupakan salah satu tiang penyangga terpenting dari kebijakan luar negeri Jepang. Melalui bantuan yang diberikannya, Jepang tidak saja mendapat keuntungan secara politik, ekonomi, militer dan budaya, tapi juga mampu mempertahankan laju dan kestabilan ekonominya. Oleh karena itu, maka kebijakan untuk terus menyalurkan bantuan luar negerinya ke negara-negara dunia ketiga akan tetap dipertahankan Jepang.

---

This Paper examines at a general level the utility of Japanese Official Development Assistance (ODA) program, where it is dispatched to, and its consequences to the recipient countries. In this paper special attention is given to Japanese ODA to Indonesia. In this paper I argue that the Japanese government has pursued, and still does pursue, aid relations with its neighbour seeking foremost political and economic benefit for Japan. Benefits for other are a secondary concern."