Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia's e-commerce business is getting popular among public society and interest transactions using its services is increasing therefore the researchers analyzed the society interest in using e-commerce services of Lazada and Tokopedia. E-commerce is a business deal of sale and purchase goods which are conducted online, whereas the system of sale and purchase is done online via internet connection. The purpose of this research is to determine society interest in using e-commerce services of Lazada and Tokopedia. This research uses descriptive qualitative research methods to analyze the society interest in using the service of Lazada and Tokopedia. The results of reseacrh by using the Seoquake plugin is Tokopedia have a better rating than Lazada in Indonesian Country. The analysis is based on the views and the service which Tokopedia and Lazada provide, such as visually appealing website design, precise information that is presented, accurate product specifications, product design, user friendly, good services, secure and protected transaction systems, adequte product, a favorable and fast response, and on-time delivery. The conclusion of this research is society’s interest in using Lazada and Tokopedia e-commerce services is determined from their features quality, services, and convenience found on search engines."

"Penelitian ini mengkaji implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha, dengan fokus pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 mengenai perkara minyak goreng. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa persaingan usaha yang sehat di Indonesia harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi serta penegakan kepentingan umum yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan Majelis Komisi mencerminkan asas-asas tersebut serta dampak hukum yang timbul dari keputusan ini. Dalam putusan ini Para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 5 tentang penetapan harga, dan mereka dinyatakan melanggar Pasal 19 terkait penguasaan pasar. Namun atas putusan tersebut terdapat suatu dissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Komisi yang menjadi perhatian utama dalam proses analisis terkait dengan Pasal 5 tentang penetapan harga, mengingat pentingnya pendapat tersebut dalam konteks penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan terkait dampak kenaikan harga minyak goreng termasuk hingga terjadinya inflasi tidak sepenuhnya disebabkan oleh praktik anti persaingan, tetapi lebih dipengaruhi oleh lonjakan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama minyak goreng. Temuan ini membawa implikasi signifikan terhadap bagaimana implementasi asas demokrasi ekonomi dan penegakan kepentingan umum dalam hukum persaingan usaha di Indonesia telah sepenuhnya terealisasi dalam pertimbangan hukum dan metode pembuktian yang digunakan oleh Majelis Komisi.

---

This research examines the implementation of the principles of economic democracy and the enforcement of public interest in competition law, focusing on the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) Decision Number 15/KPPU-I/2022 regarding cooking oil issues. Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regulates that healthy competition in Indonesia must adhere to the principles of economic democracy and the enforcement of public interest as stated in Article 33 of the 1945 Constitution. This study aims to analyze how the decision-making process of the Commission reflects these principles and the legal implications arising from this decision. In this ruling, the Respondents were not proven to have violated Article 5 concerning price fixing, but they were found to have violated Article 19 regarding market dominance. However, there was a dissenting opinion from one of the Commission members that became a focal point in the analysis related to Article 5 on price fixing, given its importance in the context of law enforcement. The research findings indicate that the Commission's considerations in the ruling regarding the impact of rising cooking oil prices, including the occurrence of inflation, were not entirely caused by anti-competitive practices, but were more influenced by the spike in the price of Crude Palm Oil (CPO) as the main raw material for cooking oil. This finding has significant implications for how the principles of economic democracy and enforcement of public interest in competition law in Indonesia have been fully implemented in the legal considerations and evidentiary methods used by the Commission."

"Skripsi ini menganalisis kepentingan ASEAN dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Analisis ini penting untuk dilakukan melihat masih terdapat pertanyaan besar akan keuntungan RCEP bagi negara anggota ASEAN. Selain itu, RCEP juga didirikan ketika integrasi ekonomi internal ASEAN dalam ASEAN Economic Community (AEC) masih belum selesai yang mempersulit ASEAN untuk mengkonsolidasikan suara dalam negosiasi RCEP. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara dengan konsep competitive regionalism oleh Solis dan Katada sebagai alat analisis. Konsep ini melihat bahwa difusi FTA terjadi karena faktor eksternal kompetisi ekonomi, politik-keamanan, dan legal. Dalam pembahasannya penelitian ini akan dibagi menjadi dua periode utama yaitu inisiasi RCEP 2011-2017 dan AS keluar dari TPP 2017-2019. Berdasarkan data yang telah didapatkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa terdapat dinamika kepentingan ASEAN dalam RCEP pada dua periode ini. Pada periode awal, kepentingan ASEAN paling dominan pada sektor politik keamanan dan juga legal. ASEAN berusaha mempertahankan perannya yang sentral di kawasan melawan tekanan dari AS di TPP melalui pendirian RCEP. Selain itu, RCEP merupakan wadah bagi ASEAN untuk mewujudkan standar perdagangan yang ramah bagi negara berkembang. Pada periode kedua, kepentingan ASEAN dalam menyelesaikan negosiasi RCEP menonjol pada semua dimensi kompetisi ekonomi, legal, dan politik keamanan. Terutama karena gelombang proteksionisme dagang AS dan juga perang dagang AS Cina mengancam akses pasar dan juga investasi asing bagi negara berkembang. Di sisi lain, ASEAN memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menekankan sentralitasnya dan membentuk standar perdagangan baru di kawasan.

---

This thesis analyses the interests of ASEAN in Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). This analysis is very important to be conducted because there are many doubts about the advantages of RCEP for ASEAN member states. Moreover, RCEP was also founded when ASEAN economic integration through ASEAN Economic Community (AEC) is incomplete which makes it more difficult for ASEAN to consolidate their position in RCEP negotiations. This research is using qualitative methodology by gathering data, analysing documents, and conducting deep interview. This research is using competitive regionalism concept by Solis and Katada. This concept argues that FTA diffusion happens because of economic, political-security, and legal competition between countries or trade blocs. There will be two main periods in this research which are RCEP initiation period 2011-2017 and US withdrawal from TPP period 2017-2019. Based on the data gathered in this research, there is a shift in ASEANs interest in RCEP between the two period. In the initiation period, ASEANs interest is most dominant in political security and legal sector. ASEAN is holding on their centrality position by founding RCEP to counter the pressure from US participation in the TPP. RCEP is also a platform for ASEAN to realize a friendlier trade regime for developing nations. In the second period, ASEANs interest in finishing RCEP negotiations is present in all economic, legal, and political security dimension. Especially with the US protectionism wave and the US China trade war threatens market access and foreign investment for developing countries. On the other hand, ASEAN has a bigger chance in iterating their centrality and new trade standards in the region."