Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini dibuat untuk keperluan menjalankan urusan barang tidak bergerak, yaitu tanah. Mulai dari urusan jual beli tanah, pendaftaran dan balik nama, cara penghitungannya, dan contoh-contohnya."

"Tesis ini membahas mengenai jual beli hak atas tanah berdasarkan hukum adat yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah dengan menganalisa suatu putusan pengadilan Negeri Cibinong. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kedudukan jual beli tanah yang dilakukan berdasarkan hukum adat dalam pandangan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum serta penyelesaian hukum terhadap pemegang hak terakhir yang mengalami kesukaran untuk melakukan pendaftaran tanah akibat jual beli berdasarkan pada hukum adat, dari hasil penelitian disarankan bahwa jual beli hak atas tanah hendaknya dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang, dan Kantor Pertanahan berikut PPAT sebagai mitra Kantor Pertanahan selalu memberikan informasi serta melakukan penyuluhan tentang Hukum Tanah Nasional kepada masyarakat setempat agar terciptanya kepastian hukum dan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah.

---

This thesis discusses the sale and purchase of land rights based on customary law wich is made the basis for land registration by analyzing a decision of the Court Cibinong. Research using this method of research with a qualitative approach normative, so that this research can provide a snapshot of the sale and purchase is based on customary law in the positive law in Indonesia and how the protection and legal settlement of the last holder of the rights that are difficult to perform the registration of land in onder maintenance data. Based on the results of research suggested that the sale and purchase rights to the land should be done before the authorized PPAT and PPAT office land below as a patner of the Land Office land below as a patner of the Land Office should always be to provide information and conduct espionage on national land law to the local community in order to to create legal certainty and the protection of the law rights over land."

"Masyarakat terbentuk atas dasar interaksi antara individu dalam waktu tertentu, lalu menuju ke globalisasi. Dasar undang-undang harus terdiri tegas untuk interpretasi tidakmuncul jamak (multi tafsir). Dalam mempersiapkan undang-undang, harus kesatuan isi dan norma. Dari sudut penelitian non-hukum, dalam studi ekenomi hak pakai tanah negara terdaftar memenuhi syarat publisitas dan individualitas, (ada pemegang hak). Oleh karena itu, hak ini bisa membuat obyek hak tanggungan. Dari pendekatan sistem hukum (subsistem hukum tanah), undang-undang nomor 4 tahun 1996 merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 5 / 1960."

"Pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan 2 cara, secara sistematik yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa pemerintah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan dan secara sporadic yaitu pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan pemilik hak atas tanah. Dengan pendaftaran tanah pemegang hak atas tanah akan mendapatkan tanda bukti berupa sertipikat tanah yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik pasca gempa bumi dan tsunami, hambatan-hambatannya serta bagaimana penyelesaiannya oleh panitia ajudikasi di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dan bersifat deskriptif analitis, melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuanketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sistematik. Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu persiapan, identifikasi batas bidang, kegiatan pengumpulan data yuridis, kegiatan pengumpulan data fisik, sidang panitia, pengumuman, pembukuan hak, penerbitan dan penyerahan sertipikat. Pada kenyataannya pendaftaran tanah oleh panitia ajudikasi pasca gempa bumi dan tsunami di Kampung Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh banyak mengalami kendala seperti sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pengukuran masih kurang sehingga menghambat kelancaran pekerjaan yang dilakukan oleh panitia ajudikasi dan ada beberapa pemilik tanah yang tidak mendampingi sewaktu penetapan tanda batas karena masih berada di tempat pengungsian selain itu pelaksanaan ajudikasi oleh panitia ajudikasi belum memenuhi tujuan dari pendaftaran tanah karena masa tugas tim ajudikasi telah habis dan panitia ajudikasi tidak menerbitkan setipikat sehingga pemilik tanah tidak mendapatkan sertipikat.

---

Land registration is organized in the framework of providing the assurance of legal certainty as stated in Article 19 of Law No. 5 of the Year 1960. The first land registration can be carried out with 2 methods, systematically which is land registration carried out based on the initiative of the government in the territory of a village or a sub-district, and sporadically which is land registration carried out upon the request of the owner of right over land. With land registration, the holder of right over land will receive evidence in the form of land certificate which will be valid as strong evidence. This research has the objective of identifying the process for the implementation of post earthquake and tsunami systematic land registration, its obstacles as well as its settlements by the adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City.The method being used in this research is empirical normative and with descriptive analytic characteristic, through this research can be obtained a thorough and systematic overview regarding the principles of law, legal norms and provisions of the legislations related to land registration in a systematic manner. This implementation of land registration is started by several stages which are preparation, identification over the borders of the parcel of land, juridical data collection activity, physical data collection activity, committee meeting, publication, record entry of the right, issuance and delivery of certificate. I reality, post earthquake and tsunami land registration by adjudication committee in Kampung Kota Baru, Kuta Alam District, Banda Aceh City, faced many obstacles, such as, the facilities and infrastructures being used in the measurement process were still insufficient, therefore, they hampered the efficiency of work being carried out by the adjudication committee and there were several landowners who did not accompany the adjudication committee during the stipulation of marks of borders because they were still in the refuge, in addition, the implementation of adjudication by the adjudication committee did not yet fulfill the objective of land registration since the term of office of the adjudication team has already expired, and the adjudication committee did not issue certificates, therefore, landowners do not receive any certificates."

"Notaris merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti yang kuat. Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban, salah satunya membuat akta yang dikehendaki para pihak. Meskipun ketentuan mengenai notaris sudah diatur sedemikian rupa dalam standar profesi, dalam prakteknya masih ditemukan kasus pelanggaran atas kewajiban notaris. Terdapat suatu fenomena di mana seorang notaris menyerahkan sertipikat kepemilikan hak kepada pihak ketiga yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik hak. Permalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan jual beli atas objek tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 00029 serta akibat hukum atas peristiwa jual beli objek tanah dan bangunan tersebut. Notaris bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian yang dilakukan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisis yang digunakan dalam tesis ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah silogisme dengan metode deduktif. Tindakan notaris berupa menyerahkan dokumen pertanahan tanpa seizin pemilik hak merupakan suatu bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik hak. Notaris dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

---

The notary is the answer to the society for strong evidence. Notaries as public officials have obligations, one of which is making the deeds that the parties want. Even though the clauses regarding notary have been regulated in such a way in professional standards, in practice there are still cases of violations of notary obligations. There is a phenomenon where a notary submits a certificate of ownership of rights to a third party which is done without the knowledge of the rights owner. The problem in this thesis is regarding the legality of the sale and purchase of land and building objects Certificate of Ownership Number 00029 and the legal consequences of the sale and purchase of land and building objects. Notary is legally responsible for carelessness committed. These responsibilities can be in the form of civil, criminal and administrative responsibilities. The research method used in this study is normative juridical. The type of data used is secondary data. Data collection tools in this study are in the form of study documents or library materials. The analytical method used in this thesis is a qualitative method. The results of this study are the syllogism with the deductive method. The notary action in the form of submitting land documents without the permission of the right owner is a form of negligence that can cause harm to the right owner. Notaries can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions and criminal sanctions."

"Lembaga Konsinyasi merupakan Lembaga hukum yang disediakan undang-undang sebagai salah satu cara hapusnya perikatan melalui tindakan penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Yang menjadi dasar hukum adanya Lembaga ini adalah Pasal 1381 dan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Lembaga Konsinyasi juga diterapkan dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012). Dalam Lembaga Konsinyasi, terdapat dua aspek yang menjadi syarat sah keabsahannya, yakni penawaran pembayaran dan penitipan atau penyimpanan di pengadilan. Pada kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Lembaga Konsinyasi tidak hanya digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian. Ketentuan-ketentuan inilah yang digunakan sebagai dasar permohonan penitipan ganti kerugian oleh Pemohon dalam Penetapan Nomor 01/Pdt.P/2012/PN.Tjg dan Penetepan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN.Kag.Consignment Institution is a legal institution provided by law as a way to terminate an agreement through an act of offering cash payment followed by safekeeping. The legal basis of this institution is regulated on Article 1381 and Article 1404 until Article 1412 of the Civil Code. Consignment institution is also applicable on land acquisition matters based on public interest according to the Law Number 2 of 2012 regarding Land Procurement for Development in the Public Interest (Law No. 2 of 2012). In the Consignment Institute, there are two aspects that become legal requirements, which consist of the offer of payment and safekeeping in court. On the matters of land procurement in the public interest, the Consignment Institutions does not only applicable on providing compensation itself. These provisions are used as a basis for the application on safekeeping of the damages by the Applicant on Court Decision No. 01/Pdt.P/2012 PN.Tjg and Court Decision No. 19/Pdt.P/2016/PN.Kag."

"ABSTRAKDaluwarsa atau lewat waktu ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa diatur dalam KUHPerdata, namun dengan dikeluarkannya UUPA, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan membahas mengenai keberlakuan konsep daluwarsa setelah adanya UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun UUPA tidak mengenal istilah daluwarsa, namun pada putusan-putusan pengadilan membuktikan bahwa Majelis Hakim menggunakan istilah rechtsverwerking yang berarti pelepasan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997. Jika dikaitkan dengan konsep daluwarsa, maka pengaturan dalam pasal tersebut kurang lebih sama dengan daluwarsa membebaskan yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdata, karena keduanya sama-sama mengatur mengenai hilangnya hak untuk menuntut dikarenakan adanya batas waktu tertentu. Penelitian ini menyarankan supaya para pemilik tanah untuk selalu memanfaatkan dan mengusahakan tanah yang dimilikinya agar tanah tersebut tidak dikuasai ataupun digunakan oleh orang lain secara tidak sah, selain itu demi kepastian hukum pemiliknya juga, sebaiknya para pemilik tanah harus memiliki tanda bukti kepemilikan tanah yang sah.

---

ABSTRACTExpiration or overdue is an effort to gain something or absolve from any alliance with a certain overdue and requirements by the Constitution. Expiry arranges in Civil Code but when UUPA has been issued, there are some articles on Civil Code that become unvalid. Therefore, this research will talk about the enforceability of expiration concept after UUPA has been issued and the regulation has been implemented. This research is a normative juridicial Law research with a descriptive characteristics. The result of this research shows that even though UUPA doesn rsquo t acquainted about expiry, but Court Judgement prove that Court Council use rechtsverwerking which means right extrication as written on article No. 32 subsection 2 PP No. 24 year 1997. If it relates to expire concept, that the regulation on the article more and less similar with expiry absolve which is arranged on Civil Code article 1967 because both of them arrange demanded right loss due to the time limit. This research suggest the land owner to always utilize and manage the land that they owned, so that the land doesn rsquo t illegally used by other. In addition to get law certainity, the land owner should have legal land ownership."