Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini adalah kajian Sejarah Politik Nasional kontemporer dengan mengambil peransentral Prawoto Mangkusasmito terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam kurunwaktu 1955 – 1970. Kebebasan berpartai adalah salah satu tanda terlaksananya demokrasi.Justru karena adanya kebebasan berpartai, setiap orang dapat melontarkan pendapatmenurut pandangannya masing-masing. Perbedaan pendapat dapat memunculkan konfliktapi tetap harus diusahakan persatuan agar tidak melemahkan bangsa Indonesia.Prawoto Mangkusasmito mengambil sikap yang berbeda dengan Soekarno dalammemandang pelaksanaan demokrasi. Prawoto berpendapat, bahwa demokrasi harus dilaksanakanmelalui wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga hukum yang adaadalah hasil dari persetujuan rakyat.Strategi yang dipakainya dalam mengusahakan terlaksananya demokrasi di Indonesiamemang memberatkan dirinya. Dia harus menghadapi pembubaran partai yang dipimpinnya,penangkapan atas dirinya dan penolakan pendirian kembali partainya setelah terjadipergantian kepemimpinan. Terlihat dari cara yang yang diambil tersebut dia tetap mampuberbeda pendapat tanpa menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga persatuan yang adatidak sampai hancur karena perbedaan pendapat."

"Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum pun tidak luput dari permasalahan ini. Pada dasarnya, pengawasan terhadap jaksa dan kejaksaan sudah dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Namun, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan selama ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pengawasan secara internal yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Pengawasan secara eksternal pun tidak dapat berpengaruh banyak. Perubahan sistem yang menyeluruh serta perubahan sikap budaya kerja Kejaksaan menjadi suatu keharusan. Pembaharuan pengawasan harus bertujuan agar pelaksaanaan tugas dan wewenang kejaksaan berjalan efektif, efisien sehingga mampu meningkatkan citra kejakssaan di mata publik. Dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan tidak saja melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kejaksaan. Begitu besar dan beratnya tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan harus diimbangi dengan kualitas dan integritas anggotanya serta adanya kejelasan dalam tata cara mekanisme pengawasan. Sebagai lembaga baru, Komisi Kejaksaan memberikan harapan adanya perbaikan dan perubahan pada kejaksaan. Oleh karenanya, Komisi Kejaksaan harus segera melakukan langkah nyata dalam melakukan pembaharuan pengawasan terhadap kejaksaan serta kehadirannya dapat meningkatkan optimisme publik terhadap pembaharuan Kejaksaan secara keseluruhan."