Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika masih menjadi seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) di sebuah Universitas swasta di Jakarta, saya pernah mengajukan untuk menggunakan metodologi feminis guna penelitian tentang konstruksi perempuan pada "Koran kuning"....."

"Daerah diberikan wewenang untuk mengelola keuangan daerahnya dituangkan dalam APBD. APBD diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunanan. Namun, integrasi gender dalam prosesnya menimbulan kesenjangan gender di berbagai sektor. Pemerintah pun mencoba untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam APBD dengan strategi Anggaran Responsif Gender. Pemerintah pun mengeluarkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di daerah, DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan PPRG di DKI Jakarta, serta POKJA yang akan melaksanakannya. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan telaah data dan dokumen RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, dan wawancara dengan stakeholder terkait.Hasil Penelitian menunjukan bahwa DKI Jakarta sepanjang 2018-2022 telah menerapkan PPRG, tetapi dalam prosesnya masih terdapat banyak masalah yang disebabkan oleh berbagai faktor.

---

Local governments are given the authority to manage their regional finances as stated in the APBD (Anggaran Belanja Pendapatan Daerah). The APBD is expected to accommodate the needs of the society in the area to increase local development. However, gender integration in the process creates gender gaps in various sectors. The government is also trying to integrate gender issues into the regional budget with the Gender Responsive Budget strategy. The government also issued Permendagri No. 15 of 2008 concerning Gender Responsive Planning and Budgeting in the regions, DKI Jakarta issued a Governor's Regulation on the Implementation of PPRG in DKI Jakarta, and the Working Group (POKJA) that will implement it. The data was obtained out by revieweing data and documents of the RPJMD, RKPD, KUA PPAS, APBD, and interviews with relevant stakeholders. The results showed that DKI Jakarta throughout 2018-2022 has implemented PPRG, but in the process there are still many problems caused by various factors. Key words: APBD, Planning And Budgeting on Gender, Gender Gap, DKI Jakarta."

"AbstrakSejak usai mengikuti konfereni perempuan internasional I yang diselenggarakan PBB di exico city pada 1975, dapat dikatakan bahwa pemerintahan indonesia mempunyai komitmen untuk mengupayakan terwujudnya keadilan dan kesaamaan gender. "

"Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kesenjangan gender dalam pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilihat dari empat hal, yaitu: 1) sasaran umum pendidikan bagi perempuan, 2) akses pendidikan bagi perempuan 3) kontrol pendidikan bagi perempuan dan 4 ) manfaat pendidikan bagi perempuan....."

"[Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebijakan perusahan Kurabo Group di Jepang, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kesetaraan gender dalam perusahaan dan perubahan pandangan karyawan dan karyawati perusahaan Kurabo Group terhadap perubahan pembagian tugas secara gender di Jepang. Dengan metodologi wawancara, angket dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan di Jepang tidak memiliki pengaruhyang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan. Karena itu, perusahaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah masyarakat. Para pekerja pun beradaptasi sedemikian rupa dengan perubahan yang ada sehingga pandangan mereka terhadap pembagian tugas berdasarkan gender yang lebih egaliter pun terlihat posit if meskipun sebagian besar masih tidak bisa lepas dari konsep-konsep pembagian tugas berdasarkan gender yang mengikat.;This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's labor force and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward the changes of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws and regulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence, companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand, workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positive attitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Although most of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division., This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's laborforce and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward thechanges of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws andregulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence,companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand,workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positiveattitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Althoughmost of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division.]"