Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan AcehMerdeka merupakan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai,menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Pada dasarnya kebijakanreintegrasi adalah sebagai suatu instrumen kebijakan sosial dalam membangunperdamaian di Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi kebijakanreintegrasi pascakonflik di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaanya,implementasi kebijakan reintegrasi didukung oleh beberapa faktor seperti: adanyalisensi, komunikasi, disposisi, dan sumberdaya. Namun demikian, beberapa haljuga menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan, yaitu: sumberdayayang tidak memadai, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya kompetensi.

---

ABSTRACTMemorandum of Understanding between the Government of The Republic ofIndonesia and The Free Aceh Movement is a commitment to a peaceful,comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity forall. Basically, reintegration policy is an instrument of social policy for peacebuilding in Aceh based on MoU Helsinki. With qualitative approaches, this thesisexplains the implementation of reintegration policy of post conflict in North Acehregency. There are some factors supported the implementation of those policieslike license, communication, disposition, and recourses. But, in another side, thereare some barrier factors for the implementation of policy like unequal resources,incomplete of information, and lacks of competence."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

---

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."

"Aceh during the 2004 tsunami was a war-zone, with Indonesia's military engaged in a major operation to crush a separatist rebellion that had been simmering since 1976. Even though the funds had been donated for tsunami relief, any real reconstruction of Aceh had to consider the impact of the conflict on the well-being of the population, as well as governance and administrative capacities."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kerangka hukum pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kaitan dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu juga menjelaskan tentang proses, mekanisme, dan bentuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam kerangka otonomi khusus sebagaimana diamndatkan UU No. 18 Tahun 2001. Tesis ini juga dibahas tentang apa saja persoalan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akibat penerapan otonomi khusus sesuai UU No. 18 Tahun 2001.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the legal framework of the election for head and vice head of region in Nanggroe Aceh Darussalam Province in the relation with the implementation of Law No. 18 Year 2001 on Special Autonomy for Aceh Special Region Province as Nanggroe Aceh Darussalam Province. Beside that this thesis also explaining the process, mechanism, and form of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001. This thesis also analyzes the legal problems that arise as impact of the implementation of direct election for head and vice head of region in the framework of special autonomy in Aceh as mandated in Law No. 18 Year 2001."