Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Topik utama dalam skripsi ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap penggantian kerugian akibat tidak dilaksanakannya janji untuk menikahi ditinjau dari hukum perkawinan Indonesia. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi pihak yang dibatalkan secara sepihak. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perbuatan ingkar janji untuk menikah sebagai perbuatan melawan hukum, serta membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum akibat ingkar janji untuk menikah pada putusan pengadilan nomor 897/Pdt.G/2017/PN.Tng dimana kedua permasalahan tersebut akan di analisis menggunakan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis data kualitatif, serta skripsi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ingkar janji untuk menikahi yang menimbulkan kerugian dapat dituntut menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa menurut hukum perdata Indonesia, seseorang yang merasa dirugikan karena janji kawin dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, namun tidak semua perbuatan ingkar janji untuk menikah secara langsung dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus dilakukan tinjauan lebih lanjut dengan melihat fakta hukum yang ada.

 

 

---

The main topic of this thesis is about the application of law on claiming for compensation due to false promises of marriage according to Indonesian Marriage Law. Writer's background of thought in choosing this topic is because the increasing of false marriages promises cases that results both material and immaterial loss. There are two problems that will be discussed in this thesis. First, is about how Indonesian Marriage Law regulate the act of false promises upon marriage as an act of tort, and second, about the law consideration used by the judge on court decision number 897/Pdt.G/2017/PN.Tng. All of the problems will be analyzed using Indonesian Marriage Law. Juridical-normative approach will be used for analyzing qualitative data taken. The purpose of this research is to give useful information that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation according to Indonesian Marriage Law because it might be considered as an act of Tort. The conclusion of this thesis, according to tort theory in Indonesian Law, is that someone who is disadvantaged by false promise of marriage can claim for compensation, but at the end its all in the hand of judges so the judge needs to see what happened infact.

 

"

"Semakin majemuknya masyarakat Indonesia, terutama menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadinya suatu perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan seorang warganegara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman ataupun penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan oleh setiap pasangan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, dimungkinkan dengan alasan-alasan yang disebut secara limitatif oleh Undang-undang, diantaranya karena perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk terjadinya perceraian pada perkawinan campuran pada pasangan yang berbeda warganegara terjadi suatu masalah mengenai hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya, hukum Indonesia ataukah hukum asing. Perceraian pada perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 20-36 dan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Akibat perceraian pada perkawinan campuran ini, selain menyangkut masalah nafkah isteri, perwalian dan pemeliharaan atas anak, serta harta bersama, juga mempengaruhi status personil yang berhubungan dengan hal kewarganegaraan yang penyelesaiannya diatur oleh Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor. 62 tahun 1958."