Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Negara Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia dilakukan sejak Tahun 1990, sedangkan di Malaysia dilakukan sejak tahun 1986. Pada umumnya Undang-Undang Deposit kedua negara hampir sama, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain: a) Jumlah koleksi yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional, di Indonesia 2 (dua) eksemplar terbitan cetak dan 1 (satu) eksemplar terbitan non cetak, sedangkan di Malaysia 5 (lima) eksemplar terbitan cetak dan 2 (dua) eksemplar terbitan non cetak. b) Penyimpanan, di Indonesia disimpan di Perpustakaan Nasional RI Jakarta, sedangkan di Malaysia disimpan di empat tempat yaitu di Perpustakaan Negara Malaysia, di Daerah Sungai Besi Kuala Lumpur, di Sabah, dan di Pulau Pinang. c) Imbalan harga, di Indonesia koleksi diserahkan secara gratis sedangkan di Malaysia harga buku yang dianggap mahal mendapat penggantian sebesar 30% dari harga penerbitan. d) Sanksi, pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Deposit di Indonesia denda 5 juta rupiah atau pidana kurungan 6 bulan, sedangkan di Malaysia hanya denda 3 ribu ringgit. Kedua negara belum maksimal melaksanakan Undang Undang Deposit dan masih terfokus pada terbitan komersial. "

"Penelitian ini mengambil naskah Undang-Undang Minangkabau (UUM) sebagai objek penelitian, dengan alasan, bahwa naskah UUM terdapat dalam jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar ± 83 naskah. Naskah UUM dalam jumlah yang banyak tersebut mengandung variasi teks (bacaan yang berbeda), yang menggambarkan tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu serta memperlihatkan adanya pengaruh tasawuf dan dinamika hukum adat di bawah pengaruh hukum Islam (syarak).Penelitian terhadap naskah UUM ini bertujuan untuk menghasilkan dan menghadirkan satu suntingan teks dan disertai dengan analisis isi. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian filologi dan dibantu oleh kodikologi dan ilmu sastra, khususnya sosiologi sastra, sebagai titik tolak.Metode landasan yang digunakan dalam kritik teks untuk menghasilkan suntingan teks UUM ini menghasilkan kesimpulan, bahwa naskah ML 428 (H) Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, merupakan naskah yang memiiiki keunggulan daripada tiga belas naskah yang lainnya, baik dari segi isi, maupun dari segi bahasa. Selain itu, naskah H mengandung teks yang tertua daripada naskah yang Iainnya. Dengan demikian, teks H ini dipilih sebagai dasar suntingan teks dan analisis isi.Dari analisis isi diperoieh kesimpulan, bahwa tasawuf dan hukum Islam (syarak) merupakan `jiwa' dari teks UUM. Teks UUM ini diperkirakan lahir dari situasi sosial budaya yang agak kacau, dalam arti, prilaku adat banyak yang bertentangan dengan hukum Islam (syarak), yakni sekitar akhir Abad ke-18 dan awal Abad ke-19 (1784 - 1833). Selain itu, teks UUM dapat dilihat sebagai suatu usaha ulama dalam menjadikan hukum Islam sebagai hukum adat. Dalam perjalanan hukum adat tersebut dapat dilihat adanya dua golongan, yaitu kaum ulama dan kaum adat."

"Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untukmenyelenggarakan otonomi daerah seluas-seluasnya. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang.Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, memberikan kewenangan daerah dalam hal ini masyarakat hukum adat telah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.Indonesia yang terdiri dari beribu pulau dan suku, yang didalamnya terdapat sistem kemasyarakatan yang berbeda-beda dan sistem pemerintahan asli atau adat yang berbeda pula. Sehingga di era otonomi daerah ini kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah hidup kembali dengan berdasarkan UUD 1945 hasil Amandemen, yang mana telah diakui kedudukan dan peranan masyarakat hukum adat di Indonesia."