Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan suatu mendeskripsikan keberadaan bisnis dengan sistem franchise yang berkembang di Indonesia, khususya yang berkaitan dengan aspek hukum perjajian dan hukum hak milik. intelektual di Indonesia. Aspek hukum perjanjian dan hak milik intelektual merupakan unsur pokok keberhasilan suatu bisnis franchise, karena bagi seorang franchisor yang akan memfranchise usahanya terlebih dahulu harus mampu menunjukkan keberhasilan dan keunggulan sistem bisnis yang dimilikinya, dan telah memikili merek dagang yang cukup terkenal (Brand Image). Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, dalam praktik bisnis franchise ditemukan bahwa kontrak franchise selalu dibuat dalam bentuk standar, dan ada kecenderungan dominasi franchisor terhadap franchisee. Kedua, dalam kontrak franchise terdapat banyak lisensi yang diberikan oleh franchisor kepada franchisee tertutama lisensi yang berkaitan dengan hak menggunakan merek, cipta, paten, trade secret dan know-how, sistem menejemen, teknik pemasaran, pola operasional bisnis milik franchisor. Namun, dari semua lisensi tersebut hanya lisensi yang menyangkut hak penggunaan merek, hak cipta dan hak paten yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Milik Intelektual Indonesia, dan aspek lisensi lainnya hanya dilindungi berdasarkan kontraktual. Ketiga, dalam menjalankan bisnisnya ternyata franchisee tidak dapat menggunakan sepenuhnya seluruh lisensi yang diperolehnya dari kontrak franchise, karena franchisee selalu mendapatkan pengawasan ketat dari franchisor. Keempat, tanggung jawab hukum franchisor maupun franchisee terhadap pihak konsumen dapat dilihat dari klasifikasi franchisor ataupun franchisee sebagai produsen yang memiliki tanggung jawab produk (product liability) terhadap produk yang dihasilkannya, yang secara hukum tanggung jawab produk ini akan timbul bila pada produk tersebut terdapat cacat atau membahayakan orang lain, dalam hal ini franchisee ataupun franchisor harus bertanggung jawab secara hukum pidana atau perdata. Dari hasil penelitian ini disarankan tiga hal: Pertama, karena bisnis franchise ada kecenderungan memiliki sifat monopoli penguasaan pasar, maka bisnis franchise ini perlu diatur secara khusus dalam bentuk peraturan tersendiri. Kedua, perlu ada ketentuan yang melarang penggunaan klausul kontrak yang bersifat berat sebelah (secara hukum dapat memberatkan franchisee). Ketiga, perlu ada kriteria yang jelas dari Pemerintah untuk menilai atau menentukan layak tidaknya suatu kontrak franchise dapat dilaksanakan."

"General Agreement on Trade in Services (GATS), meletakkan aturan-aturan dasar bagi perdagangan internasioanl di bidang jasa. GATS berisikan dua kumpulan kewajiban utama yaitu kumpulan tentang konsep, prinsip dan aturan yang menetapkan kewajiban yang berlaku bagi seluruh "measures" yang mempengaruhi perdagangan jasa dan kumpulan kewajiban khusus hasil negosiasi yang merupakan komitmen yang berlaku untuk sekotr jasa dan sub sektor jasa yang terdaftar pada "Schedule of Commitment". Karangan ini mrncoba menelaah perjanjian perdagangan jasa yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay."