Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan dalam perlindungan hak pekerja/buruh outsourcing merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dan memenuhi hak-haknya. Praktek Outsourcing mulai marak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tak terkecuali oleh BUMN. Dari berbagai sumber referensi yang didapatkan oleh peneliti, PT PLN adalah salah satu BUMN yang menerapkan praktek outsourcing dengan jumlah pekerja outsourcing terbanyak dibandingkan dengan BUMN lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak pekerja outsourcing yang di implementasikan oleh PT PLN. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam perlindungan hak pekerja outsourcing di PLN belum mencerminkan adanya implementasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan PLN masih melakukan praktik outsourcing dengan bentukbentuk pekerjaan pokok (core business). Hasil penelitian menyarankan agar PLN menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok dari perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012.

---

Policy in the protection of outsourcing worker/labor’s rights commits the government to provide protection to workers and fulfill their rights. The practice of outsourcing begin to bloom applied by companies that exist in Indonesia is no exception by BUMN. Refrences from various sources obtained by researcher, PT PLN is one of BUMN could implement the practice of outsourcing with the highest number of outsourcing workers compared with other BUMN. Based on that, the researcher aimed to determine how the application outsourcing labor rights protection that is implemented by PT PLN. This study uses the theory of policy implementation with post positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descrtive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the protection of rights of outsourcing workers in PLN not reflect any policy implementation in accordance with the applicable. This is because outsourcing in PLN stillpractice the basic forms of work. The results of the study suggest that the nature and type of inventory PLN principal activities of the company accordance with Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."