Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedermawanan merupakan aktivitas yang bersifat sukarela dan altruistik (bertujuan untuk membahagiakan pihak lain). Dalam konteks perusahaan, kedermawanan sosial merupakan bagian dari implementasi tanggungjawab sosial dan etis perusahaan. Di lingkungan BUMN, aktivitas serupa pun dilakukan kendati bersifat imperatif (affirmative action) karena terdapat instrumen "pemaksa" berupa Kepmen BUMN Nomon Kep-236/MBUl2003. Praktik kedermawanan yang bersifat imperatif, tentu bertolakbelakang dengan filosofi kedermawanan itu sendiri yang bersifat sukarela. Oleh sebab itu, sangat mungkin terdapat kompleksitas masalah baik dalam penggalangan, pengelolaan, maupun penyaluran dana/program sosial yang ditujukan ke masyarakat. Selain itu, motivasi berderma dan keberlanjutan praktik kedermawanan sosial tersebut juga menjadi persoalan tersendiri bagi BUMN. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan di atas. Pertanyaan-pertanyaan pokok diajukan, meliputi: (1) bagaimana pola kedermawanan sosial BUMN dilakukan menyangkut: penggalangan, pengelolaan, dan penyaluran dana bantuan atau program sosial yang ditujukan ke masyarakat; (2) motif yang melatarbelakangi praktik kedermawanan sosial tersebut; (3) persepsi stakeholder (terutama masyarakat penerima bantuan); dan (4) kemungkinan untuk melakukan transformasi praktik kedermawanan: dari sifatnya yang imperatif (affirmative action) ke arah kesukarelaan (volunteerism) dan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability). Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel ditentukan secara purposive dengan mengambil tiga dari 162 perusahaan BUMN yang ada di Indonesia. Ketiga sampel (PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia) dipilih dengan pertimbangan: ketiganya merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang bisnis atau industri strategis, praktik derma sosialnya relatif besar, dan masing-masing berada daIam Iokasi wilayah yang berbeda yakni: Cilegon, Jakarta, dan Bandung; sehingga memungkinkan terjadi variasi bentuk derma yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar Iokasi perusahaan di wilayah masing-masing. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen, pengamatan, dan wawancara. Data dianalisis, diolah dan dilaporkan dalam pemaparan bersifat deskriptif. Sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori mengenai relasi negara dengan Dunia Bisnis -khususnya dalam perspektif kesejahteraan (welfare system), Etika Bisnis, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility), dan Peran Sosial BUMN. Secara lebih khusus, berbagai konsep sosial digunakan dalam penelitian ini meliputi konsep: filantropi atau kedermawanan sosial dalam konteks perusahaan, motif kedermawanan, kebijakan sosial (social policy), dan transformasi kedermawanan sosial perusahaan. Konsep-konsep ini sekaligus rnerupakan konsep pokok yang dikaji dalam melihat praktik kedermawanan sosial perusahaan sebagaimana tema penelitian. Berdasarkan penelitian ?praktik derma sosial? ketiga BUMN ini dapat disimpulkan bahwa: pertama, sebagian besar derma atau bantuan sosial yang diberikan oleh ketiga perusahaan BUMN ke masyarakat masih bersifat karitas ketimbang filantropis. Bantuan atau sumbangan tersebut masih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sesaat, belum memikirkan aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kedua, kendati secara normatif penyelenggaraan program sosial ini didorong oleh kesadaran untuk bertanggungjawab secara sosial, pada umumnya kepentingan untuk membentuk citra positif perusahaan melalui bantuan terasa lebih menonjoI. Ketiga, perusahaan belum memiliki cetak biru (blueprint) terkait dengan penyelenggaraan derma sosial. Ketiadaan cetak biru menyebabkan penyusunan program belum dapat sepenuhnya didasarkan pada tujuan, target dan pengukuran tingkat keberhasilan secara jelas. Keempat, pada umumnya stakeholder mempunyai persepsi positif terhadap perusahaan terkait dengan penyelenggaraan bantuan. Namun demlkian, ada sejumlah pandangan kritis misalnya menyangkut perlunya pemihakan secara jelas oleh perusahaan terhadap kelompok marjinal, keberlanjutan pembinaan pasca bantuan -terutama menyangkut program peningkatan SDM masyarakat setempat; karena seringkali perusahaan memberikan bantuan begitu saja tanpa tindaklanjut yang jelas. Kelima, dilihat dari benluk kontribusi, motivasi, pengeIolaan, dan pengorganisasian program; praktik derma yang dilakukan oleh perusahan masih dikategorikan sebatas "karitas" ini sebenarnya merupakan bentuk yang paling tradisional dari penyelenggaraan derma, sehingga diperlukan transformasi praktik derma menuju pemberdayaan masyarakat. Keenam, belum ada satupun perusahaan yang menerapkan mekanisme "voluntary" (pelibatan relawan) dalam penyelenggaraan program. Namun demikian, gagasan mengenai volunterisme ini umumnya dapat diterima, dipandang relevan, dan mungkin akan diterapkan dalam pengelolaan derma sosial BUMN ke depan. Untuk itu, agar pelaksanaan derma sosial oleh BUMN dapat lebih ditingkatkan ke arah praktik kedermawanan sosial lebih ideal, Peneliti menyarankan agar perusahaan BUMN perlu melakukan pemetaan sosial secara komprehensif sebagai jaminan bahwa penyusunan dan pelaksanaan programnya didasarkan pada database kondisi masyarakat yang benar dan akurat. Selain itu, perusahaan BUMN perlu memperkuat pemberian bantuan sosial yang mengarah pada aktivitas-aktivitas atau program filantropik yang bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat (capacity building) dan berkelanjutan; mengembangkan perangkat-perangkat yang terintegasi dengan kebijakan, serta menyusun dan mengembangkan mekanisme voluntary (kesukarelaan) sebagai bagian dari upaya melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran program secara lebih maksimal."

"Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1999, menunjukkan bahwa usaha swasta di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tercatat sebanyak 7.568 buah, tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (di luar sektor minyak dan gas, perbankan, Lembaga Keuangan non bank, Asuransi dan sewa guna usaha). Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa telah hadir satu perusahaan multinasional yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan berbagai aktivitas berupa eksploitasi dan pemanfaatan aset sosial masyarakat, berupa penambangan emas dan tembaga, sesuai dengan kontrak karya yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 2 Desember 1982. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, menjadi pembayar pajak yang taat, menunjang program pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di tempat beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian penulisan ini akan menggambarkan dengan jelas tentang bagaimanakah aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang. Dalam kaitan dengan tersebut di atas, maka teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, artinya pandangan yang berorientasi kepada shareholders beralih kepada orientasi pada stakeholders. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (1995), didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Salah satu pertimbangan pendekatan tersebut adalah karakteristik data yang lebih informasi kualitatif, sebab untuk memahami substansi Tanggung Jawab sosial, implementasi dan dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan diperlukan proses penelitian pada ?latar alamiah" atau konteks dari suatu keutuhan (entity). Langkah ini harus ditempuh karena "Ontologi alamiahn menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba, 1985; hal 39). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan dua hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang yaitu: Pertama, berbagai aktivitas dan program yang mengarah kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal dan sungguh-sungguh seperti perlakuan dan perhatian kepada bahaya limbah tailing, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses dan aktivitas penambangan, perlakuan dan perhatian pada pencemaran sungai, belum lagi berbicara keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, sampai kepada persoalan "Culture Shock" bagi masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan temuan di atas, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah daerah, DPRD tokoh masyarakat serta pihak perusahaan untuk memperkuat komitmennya terhadap perbaikan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di PT Media Nusantara Citra Tbk dan bagaimana perspektif pemangku kepentingan terhadap implementasi tersebut serta menganalisis kesesuaian implementasi dengan perspektif tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Media Nusantara Citra Tbk telah melakukan proses keterlibatan pemangku kepentingan dengan baik namun berdasarkan perspektif pemangku kepentingan PT Media Nusantara Citra Tbk perusahaan masih kurang dalam memenuhi perspektif dari pemegang saham dan karyawan.

---

This study aims to describe and analyze on how the involvement of stakeholders in the implementation of corporate social responsibility in PT Media Nusantara Citra Tbk and how the perspectives of stakeholders on the implementation and analyze the suitability of implementation with that perspective. Results from this study indicate that the PT Media Nusantara Citra Tbk has conducted stakeholder engagement process well but from the perspective of the stakeholders of PT Media Nusantara Citra Tbk the company is still lacking in fulfilling the perspective of shareholders and employees."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Corporate Social Responsibility adalah sebuah konsep yang sedang berkembang di Indonesia berkenaan dengan upaya pemerintah untuk mendorong praktek usaha yang berkelanjutan dengan mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih ke masyarakat sekitar mellaui berbagai kegiatan Corporate Social Responsibility. Hal tersebut terlihat dari adanya undang-undang yang menyatakan Corporate Social Responsibility sebagai praktek wajib perusahaa mdash;terutama perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan yang bergerak di sektor yang memanfaatkan sumber daya alam. Kewajiban yang berlaku untuk banyak jenis perusahaan di Indonesia tersebut menimbulkan pertanyaan, termasuk 'apakah mewajibkan praktek Corporate Social Responsibility sesuai dengan kententuan Undang-Undang Dasar 1945?' sehingga diajukan uji materiil akan kewajiban Corporate Social Responsibility bagi perseroan terbatas sesuai yang tertera dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang mengukuhkan upaya mewajibkan Corporate Social Responsibility di Indonesia bagi usaha-usaha yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam tulisan ini, pergeseran konsep sukarela Corporate Social Responsibility menjadi wajib melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan dianalisis.

---

Corporate Social Responsibility is a growing concept in Indonesia as the government is enforcing sustainable business practices through encouraging more companies to contribute towards the society through various Corporate Social Responsibility initiatives. This is expressed through several Indonesian national laws that deemed Corporate Social Responsibility as a mandatory company practice mdash particularly State Owned Enterprises and companies operating in sectors which utilize natural resources. The mandatory order applicable to the great number of Indonesian businesses has raised question about its constitutionalism and the obligation for limited liability companies to conduct Corporate Social Responsibility as expressed in Article 74 of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Companies were put upon a judicial review, resulting in Constitutional Court Decision Number 53 PUU VI 2008 which instead strengthen the idea that Corporate Social Responsibility can be obligated towards businesses of a certain requirement. In this paper, the shift of what had been wholly voluntary activity into a regulated activity in Indonesia is analyzed. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tanggung jawab sosial dalam rangka memberikan rekomendasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara menganalisis isi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk menentukan apakah isi dari undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan indikator Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines dalam hal yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 79 indikator pengungkapan GRI Sustainability Reporting Guidelines terdapat 34 indikator pengungkapan yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait di Indonesia dengan kewajiban pengungkapan yang berbeda untuk masing-masing jenis usaha.

---

The purpose of this research is to analyze the related regulations with social responsibility in order to provide recommendations disclosures of social responsibility in Indonesia. The analysis method of data in this research are used by analyzing the contents of the regulations relating to disclosure of social responsibility to determine whether the contents of the regulations in accordance with the indicators of the Global Reporting Initiative Sustainability in matters related with disclosure responsibilities that should be done by the company. The results of this research showed that of 79 indicators disclosure of the GRI Sustainability Reporting Guidelines are disclosures of 34 indicators that are found in the regulations in Indonesia with different disclosure for each type of company."

"Ada beberapa strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan ekuitas pasar yang lebih besar atau meningkatkan niat beli pelanggan di pasar dunia. Namun, lebih banyak kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dari negara berkembang untuk mencapai hal-hal tersebut di atas, dan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah Corporate Social Responsibility dapat membantu perusahaan dari negara berkembang untuk mendapatkan pengakuan di pasar maju. Sebuah survei online disebarluaskan kepada calon konsumen Eropa untuk menguji premis bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengarah pada peningkatan niat beli dan ekuitas merek. Responden secara acak ditugaskan ke salah satu dari dua kelompok (dengan atau tanpa kegiatan CSR) dan diminta untuk berkontribusi pada kelompok mereka ditugaskan masing-masing. Sebuah sampel t-test independen digunakan untuk menilai tanggapan. Temuan mengungkapkan sedikit pengaruh ke arah yang diharapkan, di mana tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan negara asal berkembang akan membantu dalam menghasilkan ekuitas merek dan niat beli yang lebih baik. Mengingat interaksi yang signifikan antara faktor, hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan didukung.

---

There are several strategies for companies to gain greater market equity or increase customer purchase intention in world markets. However, more difficulties are faced by companies from developing countries to achieve the things mentioned above, and in this study the aim is to prove whether Corporate Social Responsibility can help companies from developing countries to gain recognition in developed markets. An online survey was disseminated to potential European consumers to test the premise that Corporate Social Responsibility leads to increased purchase intention and brand equity. Respondents were randomly assigned to one of two groups (with or without CSR activity) and were requested to contribute to the group they were assigned in respectively. An independent sample t-test was used to assess the responses. The findings revealed a slight influence in the expected direction, where CSR actions carried out by firms with a developing country of origin will assist in producing better brand equity and purchase intention. Given the significant interaction between the factors, these results show that the proposed hypothesis was supported."

"Tesis ini membahas mengenai proses pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) terhadap para koordinator wilayah dalam Program Tabung Hikmah Mandiri (THM) dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendampingan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya proses pendampingan telah berjalan melalui pertemuan rutin setiap minggunya oleh para pengelola Program Tabung Hikmah Mandiri (THM), dimana didalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan pelaksanaan pembiayaan, perencanaan kedepan dan membangun motivasi.

---

The focus of this study is about the mentoring process conducted by mentor from Yayasan Baitul Hikmah Elnusa (YBHE) to The District Coordinator of Tabung Hikmah Mandiri (THM) Program. This research is qualitative descriptive interpretive. Research show the process of Tabung Hikmah Mandiri (THM) administrator mentoring were well implemented by doing regular meeting every week, in the meeting they discuss things that related to the implementation of financing, future plans and building motivation."