Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On Islamic religious courts according to Indonesian laws."

"Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan No .12 Tahun 2006 (Analisis Yuridis Penetapan No. 90/Pdt. P/2005/PN.Jak.Sel), akan ditunjang oleh satu Penetapan Pengadilan No. 90/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan kepustakaan dan lapangan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penulisan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memberikan pendeskripsian mengenai ketentuan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. UU No. 62 Tahun 1958 Toentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia dan bapak berkewarganegraan Asing akan menimbulkan permasal ahan bagi kedudukan anak disebabkan status anak sebagai WNA, sehingga banyak dari wanita Indonesia pelaku perkawinan campuran memilih jalan keluar dengan memberikan status anak luar kawin pada anaknya. UU No. 62 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan UU No . 12 Tahun 200 yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden pada 1 Agustus 2006, UU No. 12 Tahun 2006 ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran sebelum anak berumur 18 tahun. Dengan demikian, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran pada UU No. 12 Tahun 2006 telah memberikan solusi bagi permasalahan kedudukan anak yang terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958."

"Konsep Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan terendah dan wilayah hukum adat di Sumatera Barat mengalami degradasi dengan munculnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemerintahan Nagari yang bersifat otonom dan demokratis telah diganti menjadi pemerintahan desa yang bersifat sentralistik. Pemerintahan Nagari hanya semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kesempatan kepada Pemerintahan Nagari untuk kembali menunjukkan eksistensi nya. Kembali ke pemerintahan nagari diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk menggali lagi potensi dan peran serta masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah sebagaimana dulunya.

---

The government concept of Nagari as the lowest administration and as the region of customary law suffered from degradation with the emergence of 1979 Law Number 5 about Village Government. The autonomous and democratic Nagari Government has been replaced with a centralistic village governemnt. As a result, the Nagari government plays the role only as a unity of customary law society. The emergence of 2004 Law number 32 about Local Government as a replacement of 1999 Law number 22 gives the chance to the Nagari Government to represent its existence. The return to Nagari Administration is expected to be able to become the solution to the problem that happened and to explore again the potency and role of the society in the effort of quickening the development in the area as before now."

"Setelah ditunggu bertahun-tahun akhirnya lahir Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan pada tanggal 5 Maret 1999. Lahirnya Undang-undang ini tidak terlepas dan tekanan IMF kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah segera memberantas praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia dengan cara segera memberlakukan undang-undang tersebut matas. Inti tujuan UU No,5/1999 ada dua, yaitu persaingan dan non persaingan. Tujuan persaingan adalah tercapainya efesiensi kegiatan usaha, ini paralel dengan tujuan hukum persaingan di banyak negata. Sedangkan tujuan non-persaingan adalah menjaga kepentingan umum. Sehubungan dengan kedua tujuan di atas maka KOmisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Komisi yang dibentuk oleh UU untuk rnengawasi pelaksanaan UU ini, harus mampu untuk mengakomodir kedua tujuan tersebut diatas. Adalah hal yang wajar bila masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dalam substansi maupun pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 tersebut. mengingat umumya yang masih baru. Selain itu adanya hambatan dalam KPPU untuk dapat menjalankan tugasnyajuga 5angat berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan UU No.5 Tahun 1999 ini. Tesis penuh, yang berjudul TINJAUAN TERHADAP PERSAINGAN USAHA ANTARA OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) DAN OPERATOR TELEPON SELULER BERBASIS CDMA (CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKIEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAIlA TIDAK SEHAT dengan menggunakan penelitian hukum nOffilatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu secta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai kondisi persaingan usaha diantara kedua operator telepon seluler tersebut diatas apakah masih dalam kerangka persaingan usaha yang sehat atau justru telah jatuh ke dalam persaingan usaha yang tidak sehat ditinjau dan sudut pandang Undang-Undang Anti Monopoli kita yaitu UU NO.5 Tahun 1999."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peneiitian ini tennasuk peneHtian kualitatif dengan disain deskriptifPelaksanaan pengawasan terhad-ap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-pennasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasionai Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak suhyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa. Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Rl dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, 2) Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU na 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya tetbatas bagi subjck-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No l2 tahun 2006 huruf c,d,h,l dan pasal, 3) Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum l Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18-21 tahun) mereka wajib memllih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut. Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hokum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

---

The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.l2 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive deslgn.

Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the Jaw are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning 1mmigration Document which are consequence to choose one of lhe nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the taw regulation that valid and also by having a close interview with the higly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it.

From this analysis the writer have a conclusion that:

1) The valid of Act No. 12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are nor level with the development society and nation strudure of Republie of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender.

2) The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter c,d,h,l and Art ide 5)

3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply. while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling lhe return of Immigration Document

From that reasearch the wriler suggest that new instrument of law should he form in a matier of Immigration Document return by subject of dual nationatities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

"