Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan fenomen yang mencolok sepanjang sejarah, Iebih-lebih dewasa ini. Ancaman terorisme beIakangan ini terus meluas, dan betapa fenomen kekerasan itu semakin menyebarkan perasaan takut dan maut di kaIangan umat manusia. Tanpa bisa dibendung dan dikendalikan, organisasi-organisasi terorisme telah bermunculan di mana-mana di dunia, dan dari sana lahirIah apa yang disebut terorisme internasional. Masyarakat dunia yang mencintai ketentraman seperti tidak berdaya, dan terorisme memang benar-benar tragedi saat ini. Maka skripsi ini diberi judul Terorisme Tragedi Manusia Masa Kini. Terorisme secara potensial bisa muncul di berbagai masyarakat di dunia, dan Indonesia tidak terkecuali. Tetapi aktualisasinya sangat tergantung pada kerawanan kondisi sosial, ekonomi, politik dan psikologis. Terorisme bisa timbul sebagai protes terhadap kepincangan kehidupan sosio-ekonomi, atau sebagai alat perjuangan poIitik. Tetapi terorisme juga bisa muncul sebagai akibat penyimpangan psikologis. Kelainan jiwa bisa mendorong seseorang berperilaku aneh atau bahkan melakukan teror. Sebagai skripsi untuk bidang filsafat metode kajian terhadap topik terorisme ini 1ebih bersifat analitis, kritis dan refleksif daripada deskriptif. Pendekatan deskriptif menang digunaken Juga tetapi terbatas untuk lebih memperjelas urutan dan sekaligus sbagai acuan untuk suatu pendekatan kritis. Beberapa kasus terorisme juga diangkat sebagai pelengkap uraian. Secara folosofis, fenomen terorisme tidak selamanya dikecam. Meskim pada mulanya gerakan itu memuja kekerasan dan harus dibayar mahal oleh nyawa manusia. Tokoh Seperti Joseph A. Dowling, Frantz Fenon, dan beberapa filsuf terkemuka seperti Herbert Marcuse dan Jean Paul Sartre cenderung menilai teror dan kekerasan sebagai sesuatu yang positif dan liberatif. Mereka berpendapat, terorisme mungkin saja harus dibayar mahal secara moral dan psikologis. Tetapi harus diakui juga teror per se boleh jadi timbul karena dorongan kekuatan-kekuatan yang ingin memajukan kehidupan. Terorisme dapat mengungkapkan keinginan akan kebebasan yang berakar pada kodrat manusia, lebih-lebih kalau dilihat terorisme itu menjadi senjata untuk melawan kepincangan sosial, mengguncangkan kamapanan (status quo), dan tatanan sosial yang kaku dan represif. Jadi dari segi filsafat, di balik gerakan terorisme yang mengagungkan kekerasan itu, sesungguhnya terdapat nilai-nilai yang hendak dikejar. Tetapi bagaimanapun, secara etis terorisme tidak dapat diterima karena tujuan sudah menghalalkan cara. Dan cara yang diperlihatkan oleh kaum teroris adalah kekerasan, yang sama sekali tidak manusiawi dan meminta banyak korban. Maka terorisme harus dipatahkan!"

"Fenomena munculnya berbagai aliran Islam lain yang melenceng cendrung menodai dan agama Islam. Munculnya aliran-aliran berbahaya berbasis Islam seperti Al-Qaeda atau ISIS ditengarai sebagai akibat dari konflik timur tengah yang tidak kunjung usai. Tidak hanya itu, Negara-negara yang bukan bagian dari timur tengah juga terkena efek jalur imbas pengaruh aliran tersebut, khususnya aliran yang dianut kelompok ISIS (Kelompok Federasi Iraq dan Syria). Dengan aturan dan hukum agama mereka sendiri, Islam diombak-ambik menjadi agama yang menganut kekhalifahan global dan dan seirama dengan anarkisme. Hal ini sangat berbahaya bagi umat Islam di Indonesia karena minimnya pengetahuan agama masyarakat Indonesia dan kebebasan beragama di negara tersebut. Oleh sebab itu tulisan ini berusaha menguraikan bagaimana ISIS dapat menjadi ancaman dan mempengaruhi umat muslim di Indonesia melalui ideologi yang mereka anut.

---

The phenomenon of the emergence of a variety of other Islamic sects and religions deviated tends to tarnish Islam. The emergence of streams based Islamic dangerous as Al-Qaeda or ISIS suspected as a result of the Middle East conflict is not ended. Not only that, countries that are not part of the middle east are also affected by the influence of flow-induced pathways, especially the flow adopted ISIS group (Group Federation of Iraq and Syria). With the rules and laws of their own religion, Islam became the religion that pushes and embracing global caliphate and in tune with anarchism. It is very dangerous for Muslims in Indonesia because of the lack of knowledge of religious communities in Indonesia and religious freedom in the country. Therefore, this paper tried to describe how ISIS can be a threat and influence of Muslims in Indonesia through the ideology that they profess."

"Usainya perang dingin tidak menjadikan Asia Tenggara lepas dari ancaman terutama terorisme. Dalam konteks hubungan internasional. terorisme telah menjelma sebagai aktor non-tradisional yang pada akhirnya turut berperan dalam hubungan internasional antar negara. Selain itu saat ini telah diakui bersama bahwa terorisme telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas keainanan kawasan. Di kawasan telah terdapat suatu mekanisme dialog multilateral. ARF untuk membahas permasalahan keamanan kawasan. termasuk didalamnya terorisme. Dengan mekanisme yang dimilikinya. ARF dapat memainkan peranannya dalam menangani isu tersebut.Untuk membahas hal tersebut. kiranya beberapa kerangka pemikiran dapat diajukan antara lain seperti yang dikcmukakan oleh Krasner dengan regime theorynya, konsep Confidence Building Measures yang dikembangkan oleh negara-negara peserta serta salah satu definisi terorisme untuk memberi gambaran mengenai konteks ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang mcnckankan pada pengembangan keadaan realilas sosial serta proses interaktif dari objek yang diteliti.Mekanisme ARF telah cukup memberikan respons terhadap penanganan terorisme akan tetapi masih .terdapat beberapa hal yang perlu dioptimalkan kembali terutama yang berkaitan dengan kerjasama konkrit antar negara peserta guna menangani isu terorisme tersebut dalam secara kolektif. Beberapa instrumen yang dihasilkan dari pertemuan ARF belum mencukupi untuk menangani isu terorisme yang sifatnya kompleks. Akan tetapi penanganan itu sendiri merupakan proses yang berjalan sehingga memerlukan cukup waktu bagi penanganannya."

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Serangan terrorisme yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 secara fundamental mengubah pemahaman Amerika Serikat (AS) dan dunia mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme. Pemahaman baru ini direalisasikan dalam berbagai kebijakan keamanan yang lebih ketat berupa, misalnya, peningkatan metode-metode pengumpulan informasi dan penggunaan instrumen intelijen untuk mencegah terjadinya tragedi terorisme di masa yang akan datang.Kebijakan kontra-terorisme dan legislasi anti-terorism baru di berbagai belahan dunia mengundang keprihatinan. Meskipun tindakan-tindakan kontra-terorisme didukung oleh Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1333/2000 dan 1373/2000, kontra-terorisme seharusnya tidak mengancam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dalam Piagam PBB dicantumkan tekad PBB untuk menjaga pemenuhan hak-hak asasi manusia: "...to reaffirm faith in fimrtdamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small." Keamanan kolektif sejatinya tercipta tidak dengan mengorbankan hak-hak dasar individu.Undang-Undang (UU) Anti-Terorisme Indonesia, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan syarat bahwa amandemen terhadap UU tersebut diajukan dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan, mengundang kontroversi yang luas. UU Anti-Terorisme tersebut seharusnya memiliki fungsi sebagai komponen pendukung prinsip penegakan hukum dan memberikan dasar hukum yang adil, serta secara efektif mencegah terjadinya aksi terorisme.Tesis ini menguraikan tantangan-tantangan bagi hak-hak asasi manusia yang muncul akibat 'perang melawan teror' yang dikumandangkan sejak terjadinya serangan terorisme pada 11 September 2001 di AS dan peristiwa pengeboman 12 Oktober 2002 di Bali. Dengan UU Anti-Terorisme Indonesia sebagai fokusnya, tesis ini menganalisis bagaimana kontra-terorisme internasional berpengaruh besar terhadap pasal-pasal dalam UU Anti-Terorisme Indonesia, bagaimana hak-hak asasi harus berkompetisi dengan kontra-terorisme internasional untuk menjadi prioritas utama dalam pertimbangan pengambilan kebijakan, dan konstituen-konstituen apa saja yang hadir dalam pembuatan UU Anti-Terorisme Indonesia.

---

The attacks of 11 September 2001 fundamentally changed the understanding of the United States (US) and the world of the threat posed by terrorism. With this new comprehension has come the realization that significantly improved collection and use of intelligence will be required to prevent catastrophic terrorist attacks in the future.

Growing concerns over terrorism induce stricter counter-terrorism policies and anti-terrorism legislations in parts of the world. Albeit backed up by United Nations (UN) Resolutions 1333/2000 and 1373/2000, counter-terrorism should not degrade the fulfillment of basic human rights at all. UN has even stated their determination "to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small" in its charter. Collective security cannot be formed on the cost of individual rights.

The Indonesian Anti-Terrorism Law passed by the Parliament with one condition that the Government would put forward amendment within a month, generated controversy broadly. The Law should have been serving as an important building block in strengthening the rule of law and a fair legal basis, effectively prevented acts of terrorism.

The thesis would take into account the particular challenges raised for human rights by the 'war on terror' declared in the wake of the events of 11 September 2001 terrorist attacks in US and 12 October 2002 bombing blasts in Bali. Taking focus on Indonesian Anti-Terrorism Law, it would analyze on impact of the global wave of combating terrorism to Indonesian Anti-Terrorism Law, how human rights and combating terrorism are contending to claim top priority, and what constituents were present in the making of the Indonesian Anti Terrorism Law."

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."

"Pasca peristiwa kelabu 11 September 2001 serangan terorisme di Amerika Serikat (New York dan Washington), situasi dunia telah berubah sebagai titik balik dari hubungan internasional. Titik balik dari hubungan yang biasanya diidentifikasikan dengan blok-blok yang saling berkonfrontasi menjadi sulit untuk identifikasikan. Terorisme menjadi pusat kutukan dan musuh bersama dari seluruh negara dan bangsa di dunis. Teroris merupakan pendatang / aktor baru hubungan internasional yang tidak nyata atau bayangan. Dunia menghadapi rencana ancaman dan pelaksanaan teroris global dan Amerika Serikat sebagai sasaran perdana dari aksi teroris global sebagai tanda eksisnya kelompok itu. Amerika Serikat melakukan peningkatan lebih ekstra dalam pertahanan dalam negeri dari biasanya. Hal ini merupakan ancaman kepada kebebasan dan demokrasi yang telah diyakini atau ditetapkan."