Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dapat dilakukan dengan berbagai perdagangan fasilitas, salah satunya adalah pasar elektronik. Selain memberikan manfaat dan kenyamanan, ada juga hal-hal yang dapat membahayakan pengguna dalam melakukan transaksi melalui sistem elektronik, terutama di pasar elektronik. Salah satunya hal yang bisa menyebabkan pembeli rugi adalah pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pedagang. Sebagaiakibat dari tindakan ini, penjual harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pembeli, tetapi ini juga menimbulkan masalah terkait dengan tanggung jawab elektronik penyedia pasar yang menyediakan fasilitas transaksi antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pasar elektronik penyedia tentang penjual melanggar kontrak. Makalah ini menggunakan yuridis normatif metode yang menggunakan hukum dan literatur yang berlaku tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan untuk menemukan fakta terkait kewajiban penyedia pasar elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia pasar elektronik bertanggung jawab atas kehilangan pembeli yang disebabkan olehpenjual melanggar kontrak. Ini karena sebagai penyedia fasilitas transaksi, pihak provider juga berperan dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli.

---

Trading activities through the electronic system can be carried out with various trading facilities, one of which is the electronic market. In addition to providing benefits and convenience, there are also things that can endanger users in conducting transactions through electronic systems, especially in the electronics market. One of the things that can cause buyers to lose is a breach of contract made by the trader. As As a result of this action, the seller must be responsible for losses suffered by the buyer, but this also raises problems related to the electronic responsibility of the market provider that provides transaction facilities between the seller and the buyer. This study aims to determine the legal liability of electronic market providers about sellers violating contracts. This paper uses a normative juridical method that uses written law and literature, including examining library materials or secondary data that aims to find facts related to obligations of electronic market providers. The results of this study indicate that electronic market providers are responsible for buyer losses caused by seller violates the contract. This is because as a provider of transaction facilities, the provider also plays a role in the transaction process between the seller and buyer."

"Dewasa ini, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai macam mesin atau perangkat teknologi yang semakin canggih hingga kini telah mencapai suatu kemampuan otomatisasi yang dapat dilakukan oleh sistem komputer untuk melakukan berbagai macam pekerjaan manusia Salah satunya dalam proses identifikasi dan autentikasi pada sistem elektronik yang bertujuan untuk menunjukkan darimana suatu data atau informasi elektronik berasal terkait identitas subjek hukum dan kewenangannya. Dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik, saat ini terdapat model bisnis terintegrasi yaitu online-to-offline (O2O) e-commerce atau disebut juga new retail yang menggunakan perangkat teknologi kecerdasan artifisial dalam proses transaksinya untuk otomatisasi agar pembeli dapat bertransaksi secara mandiri. Hasil analisis penelitian yuridis – normatif ini menunjukkan pengaturan hukum di Indonesia mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) pada toko ritel tanpa kasir dengan model online to offline (O2O) secara spesifik dalam kasus ini yaitu JD.ID X yang menggunakan kontrak elektronik beserta sistem identifikasi dan autentikasi secara elektronik, belum adanya pengaturan mengenai penerapan teknologi kecerdasan artifisial, serta menjelaskan bahwa mekanisme transaksi dan kontrak berupa syarat dan ketentuan tersebut telah memenuhi keabsahan kontrak dari aspek kelayakan dan akuntabilitas sistem elektronik maupun aspek hukum perjanjian dan secara spesifik dalam konteks kontrak antara pelaku usaha dan konsumen yaitu terkait pencantuman klausula baku yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.

---

Nowadays, the rapid development of information and communication technology has given rise to various kinds of machines or technological devices that are increasingly sophisticated and have achieved automation capabilities that may be operated by computer systems to perform various kinds of human jobs. One of them is regarding the electronic system's identification and authentication process which aims to show and confirm how an electronic data or information comes from the identity of a legal subject and its authority. In terms of e – commerce nowadays, there is an integrated business model namely online-to-offline (O2O) e-commerce (also known as new retail), which uses artificial intelligence technology devices for automation during the transaction process with the purpose of making the buyers able to transact independently. The result of this juridical-normative research analysis explains about laws and regulations in Indonesia regarding trading through electronic systems (e-commerce) at an online-to-offline (O2O) cashierless retail store specifically in this case JD.ID X which uses electronic contract and electronic identification and authentication systems, the application of artificial intelligence technology, and explains how the transaction mechanism and contract in a form of terms & conditions has fulfilled the validity of electronic contracts from the aspect of feasibility and accountability of the electronic system along with the legal aspect of the agreement and specifically in the context of the contract between business actor and consumer related to the inclusion of standard clause stipulated in the consumer protection law. "

"Dalam perkembangan dunia internet, di penghujung abad ke-20, mulai bermunculan sebuah industri baru di dunia jaringan komunikasi yang disebut dengan electronic commerce, yang biasa disingkat dengan e-commerce. Banyak versi dari definisi e-commerce. Namun, secara garis besar, e-commerce dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya. Sehingga, telah terdapat beberapa kasus e-commerce yang telah terjadi di Indonesia yang menyangkut aspek hukum perdata internasional yang diteliti oleh Penulis dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan hal pilihan forum dan status personal badan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi e-commerce dan pilihan forum serta karakteristik e-commerce secara umum. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat eksplanatoris, berbentuk evaluatif, bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact – finding), berfokuskan masalah (problem-focused research), dan secara case – study design

---

In the development of the internet world, at the end of the 20th century, began to emerge a new industry in the world of communication network called electronic commerce, which is usually abbreviated as e-commerce. There are many versions of the definition of e-commerce. However, in broad outline, e-commerce can be defined as a series of trading business activities that partially or wholly use the internet as its communication media. Thus, there have been numerous of e-commerce cases that have occurred in Indonesia involving aspects of international private law that was examined by the author in conducting this research, particularly related to the choice of forum and personal status of a legal entity. This research also discusses the provisions that apply to e-commerce and the choice of forums and the characteristics of e-commerce in general. In addition, the research methods conducted by the author are normative or literature law research, which is explanatory, evaluative, aims to find facts (fact-finding), focus on the problems (problem-focused research), and with case – study design."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"Adanya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki risiko kerugian konsumen, membutuhkan mekanisme pelaporan serta ganti rugi yang efektif serta menjamin pertanggungjawaban marketplace, maupun pedagang (merchant). Melalui ketentuan PP PMSE, disertakan sarana pelaporan kerugian konsumen melalui Kementerian Perdagangan dalam ketentuan Pasal 18 PP ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi alur serta mekanisme pelaporan konsumen atas kerugian yang diderita dalam transaksi di marketplace dan untuk mengidentifikasi bagaimana pertanggungjawaban marketplace juga merchant dalam hal terjadi kerugian konsumen setelah keberlakuan PP PMSE. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, di mana objek kajian dalam penelitian ini merupakan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 PP PMSE, Kementerian Perdagangan memproses pengaduan yang masuk dari konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan cara mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha sampai mencapai kesepakatan. Hal ini merupakan kewenangan yang dimilikinya melalui tugas pokok serta fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan pelaporan tersebut agar tidak masuk ke dalam daftar prioritas pengawasan Kementerian Perdagangan. Dalam transaksi di marketplace, tanggung jawab yang dimiliki oleh marketplace adalah untuk menjamin bahwa penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelantar yang ia sediakan aman, andal, serta bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan merchant memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar, jelas, serta jujur kepada konsumen. Konsumen yang mengalami kerugian berhak atas penukaran atau pembatalan pembelian barang dan atau jasa dalam kurun waktu minimal 2 (dua) hari kerja setelah barang sampai di tempat konsumen.

---

The existence of trade transactions through electronic systems that have a risk of consumers’ loss, requires an effective reporting and redress mechanism that guarantees the accountability of the marketplace, as well as the merchants using the platform. Pursuant to Article 18 of PP PMSE, consumers may report or file a complaint regarding the losses suffered to the Ministry of Trade in the event of being harmed through e-commerce transactions. This study aims to identify the mechanism of consumer reporting for losses suffered in transactions in the marketplace and to identify how the marketplace and merchants are liable in the event of consumer losses after the PMSE PP comes into effect. The research method used in this thesis is normative legal research, where the object of study in this research is the applicable positive laws. The results of this study indicate that in implementing the provisions of Article 18 PP PMSE, the Ministry of Trade processes incoming complaints from consumers who are disadvantaged in e-commerce transactions and complaint resolution is carried out by bringing consumers together with business actors to reach an agreement. This authority is carried out by the Ministry of Trade through the main tasks and functions listed in the Regulation of the Minister of Trade Number 29 of 2022 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Trade. Furthermore, business actors are obligated to complete the report so that they are not included in the priority list of supervision of the Ministry of Trade. In transactions on the marketplace, the responsibility of the marketplace is to ensure that the implementation of the electronic system on the platform it provides is safe, reliable, responsible and can be trusted by the public. Meanwhile, merchants have the responsibility to provide correct, clear, and honest information to consumers. Consumers who suffer losses have the right to exchange or cancel purchases of goods and or services within a minimum period of 2 (two) workdays after the goods are received by the consumers."

"ABSTRAKElectronic commerce e-commerce merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Akibat adanya fenomena beralihnya kegiatan perdagangan konvensional kepada e-commerce khususnya di Indonesia, timbul juga permasalahan hukum terkait hal tersebut. Skripsi ini membahas mengenai dasar pengaturan e-commerce di Indonesia. Selain itu dibahas juga mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak penyedia platform e-commerce yang berbasis user generated content UGC sebagai pihak yang menyelenggarakan sarana perdagangan melalui sistem elektronik. Skripsi ini juga menganalisis mengenai Surat Edaran Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2016 mengenai batasan tanggung jawab antara pihak penyedia platform dan pihak merchant yang terjadi didalam e-commerce UGC. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, mengenai kegiatan e-commerce sampai saat ini diatur didalam UU Perdagangan Tahun 2014, UU ITE, dan PP 82 Tahun 2012, selain itu untuk mengisi kekosongan hukum digunakan peraturan terkait kegiatan perdagangan konvensional. Berdasarkan ketentuan UU Perdagangan, UU ITE, UU Hak Cipta, dan UU Perlindungan Konsumen, pihak penyedia platform e-commerce UGC bertanggung jawab terhadap seluruh konten yang terdapat didalam platform yang dikelolanya. SE No.5 Tahun 2016 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia platform UGC karena ldquo;baju rdquo; surat edaran yang tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh kementerian Kominfo dirasa kurang tepat, karena kominfo seharusnya mengatur mengenai penggunaan sistem elektronik dalam suatu kegiatan bisnis secara internal, dan tidak pada konteks komersia

---

ABSTRACTE-commerce is a trading activity conducted through electronic systems. Due to the phenomenon of the shift of conventional trading activities to e commerce especially in Indonesia, there are legal issues related to it. This thesis discusses the legal basis of e commerce in Indonesia, discusses the responsibilities given by law in Indonesia to the user generated content e commerce providers as means of trading through electronic systems, and also analyzes the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology No. 5 of 2016 concerning the limitation of liability between the e commerce UGC and the Merchant. This research is done by analytical descriptive method. The results show that, Indonesian e commerce activities regulated in KUHD, the Trade Act of 2014, EIT act, and GR 82 Year 2012, in addition to fill the legal void used rules related to conventional trading activities. Under the terms of the Trade Law, the EIT Act, the Copyright Act, and the Consumer Protection Act, UGC 39 s e commerce platform providers are responsible for all content contained within the platform they manage. CL No. 5 of 2016 can not be the legal basis for setting limits on liability for UGC e commerce because circulars letter are not included in the hierarchy of legislation in Indonesia. The release of the circular by the Ministry of Communications and Informatics is deemed inadequate, as it should regulate the use of electronic systems in an internal business activity, and not in a commercial context."

"E-commerce membuka kemungkinan dilakukannya transaksi lintas negara di mana salah satu pihaknya ialah konsumen. Transaksi demikian lazimnya dilakukan menggunakan kontrak konsumen daring. Isu hukum perdata internasional muncul apabila terjadi kontrak konsumen antara pelaku usaha dan konsumen yang yang tunduk pada jurisdiksi berbeda, dan apabila terdapat pilihan hukum asing dalam kontrak terkait. Prinsip hukum perdata internasional mengakui lembaga pilihan hukum, yakni hukum yang dipilih oleh para pihak. Namun berkaitan dengan kontrak konsumen, ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dapat dengan mudah memberikan hasil yang tidak adil dan merampas hak-hak konsumen. Untuk mengetahui apakah pilihan hukum dalam kontrak konsumen daring dapat diakui menurut hukum Indonesia atau tidak, maka penerapan teori pilihan hukum perludikaji dalam kontrak konsumen. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan turunannya memuat beberapa kaidah hukum perdata internasional, termasuk mengenai pembatasan pilihan hukum asing.E-commerce brought the possibility of cross-border transaction in which one of the parties is a consumer. Such transactions are normally conducted through an online consumer contract. Private international law issue arises when a consumer contract is conducted between consumer and business who are subject to different jurisdictions, and if the relevant contract involves a foreign choice of law. The principle of private international law recognizes the choice of law, which is the lawchosen by the parties. But in regards of consumer contracts, there is an issue of imbalance in the bargaining position of the parties, in which can easily produce unfair results and deprive consumers of their rights. To find out whether choice of law in online consumer contracts can be recognized according to Indonesian law or not, the application of choice of law principles in consumer contracts needs to be examined. The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE), the Trade Law (UU Perdagangan), and their derivative regulations contain several principles of private international law, including restrictions on foreign law choices."

"Tesis ini membahas mengenai praktek penggunaan "Merek Terdaftar" sebagai keywords dalam pemanfaatan search engine (mesin pencari) untuk mengoptimalkan fungsi website dalam perdagangan elektronik (e-commerce) ataupun pemanfaatan media periklanan seperti Google Adwords. Adanya itikad tidak baik pelaku terhadap merek yang dimiliki oleh pesaing dan karena belum adanya aturan khusus terkait praktek penggunaan Merek sebagai Keywords di dalam praktik optimasi website, dikhawatirkan memicu pihak-pihak lai1mya untuk melakukan hal yang sama dalam bisnis perdagangan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Yuridis yang meliputi Undan-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun aturan-aturan lainnya yang terkait.

---

This thesis discusses the practice of using "Registered Mark" as keywords in the search engine to optimize the function of website in electronic commerce ( ecommerce) or the utilization of advertising media like Google Adwords. The existence of bad faith of an entrepreneur towards any brand owned by the competitor and the lack of regulation which governs the practice of using the brand as keywords in website optimization practices, concern to trigger other parties to act similar in online trading business. The research method used in this study is the normative juridical which includes the Law of the Republic of Indonesia No.5 of 1999 Concerning the Ban On Monopolistic Practices And Unfair Business Competition, Law No. 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications, Law No. 8 of 1999 Concerning the Consumer Protection, as well as other related rules."

"Perkembangan di bidang teknologi membawa dampak yang cukup luas di segala aspek kehidupan manusia. Maraknya penggunaan teknolagi komputer yang canggih yai tu Internet, membawa kita semua ke dalam suatu situasi yang baru, dimana Internet tidak hanya di gunakan sebagai sarana pencarian maupun sumber informasi dan hiburan saja, melainkan menjadi salah satu tempat usaha dan berbelanja. Cara belanja yang baru ini merupakan alternatif jual beli dan dijelaskan proses jual beli melalui E-commerce ini khususnya pada business to consumer transactions. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara jual beli tradisional dan modern. Menggunakan E-commerce sebagai media alternatif juga mempunyai beberapa keuntungan maupun kerugian. Jual beli melalui Internet ini masih tergolong baru di Asia khususnya Indonesia, sehingga masih banyaK terdapat kekurangannya dan kendala yang dihadapi. Namun seiring dengan akan diberlakukannya era perdagangan bebas, dimana E-commerce ini akan menjadi dominan, maka perlu di lakukan suatu pengenalan lebih jauh dan berbagai tindakan antisipatif terhadap kendala yang dihadapi dalam jual beli semacam ini. Dalam tulisan ini dibahas mengenai keberadaan E-commerce di Indonesia sebagai salah satu media baru perjanjian jual beli, dengan mengambil contoh salah satu toko di Internet yang ada di Indonesia, yaitu Sanur.co.id. balam tulisan ini akan ditinjau mengenai aspek hukum Electronic Commerce dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya."