Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) danreformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemenpenyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaanbarang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistemelektronik.E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadisemi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurementinstansi pemerintah di Indonesia.E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasanbadan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhipenyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurementpemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifatparsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai denganstandardisasi yang diharapkan.Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintahsendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalamkedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasukiarea hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggungjawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajibanpenyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku padaarea publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayananpublik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."

"Tesis ini membahas mengenai dampak penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (outsourcing) terutama yang terdapat pada instansi pemerintah. Adapun tujuan penulisan tesis adalah untuk mengetahui hubungan kerja dengan sistem outsourcing pada instansi pemerintah khususnya pada Direktorat jenderal Anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum. Ketentuan peraturan yang berlaku bagi outsourcing di Indonesia diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 64, 65, dan 66. Sebagai pelaksanaan dari Undang Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Kep. 101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh dan Kep. 220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Karena dilaksanakan pada instansi pemerintah, maka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan hukum dalam lapangan publik yang menjadi payung bagi pemerintah dalam membuat kontrak pengadaan barang/jasa terutama adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17/2003) dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1/2004). Sedangkan mekanisme pemilihan perusahaan pemborongan pekerjaan di instansi pemerintah saat ini dilaksanakan dengan mekanisme yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hubungan yang terjadi antara PT Daya Sgracipta Bersih dengan pekerjanya adalah hubungan kerja. Terhadap hasil penelitian tersebut, maka disarankan perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai outsourcing, disamping perlunya terobosan penggunaan kontrak multi years pada kontrak Penyerahan Sebahagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

---

This thesis examines impact of partial assignment of the work implementation to other company (outsourcing) particularly in government institutions. The purpose of this thesis is to identify the employment relations with outsourcing system in government institutions particularly at Directorate General of Budget. The research methodology used is normative law and is based on the principles of law and the legal system. Provisions of law applied for outsourcing in Indonesia is stipulated in Employment Law as stipulated in Articles 64, 65 and 6. As the implementation from Employment Law Year 2003, then Decree of Minister of Labor and Transmigration of Republic of Indonesia Number 100/Men/VI/2004 was issued concerning Provisions of Seasonal Work Agreement, Kep. 101/Men/VI/2004 concerning Procedures to Obtain Worker/Labor Service Supplier Company Permit and Kep. 220/Men/X/2004 concerning Requirements for Partial Assignment of Work Implementation to other Company. As it is implemented in government institutions, then partial assignment of work implementation to other company is conducted through procurement of government's goods and service. Legal provisions in public domain becomes an umbrella for government in entering a goods/service procurement contract particularly Law No. 17 Year 2003 concerning State's Finance (Law No. 17/2003) and Law No. 1 Year 2004 concerning State Treasury (Law No. 1/2004). While mechanism for work contract company selection in government institutions currently is conducted with mechanism as stipulated in Presidential Decision Number 80 Year 2003 concerning Guideline on Government's Goods and Service Procurement Implementation. The work relation is entered between PT Daya Sgracipta Bersih with its work is work relations. The Relationship between PT Daya Sgracipta Bersih is a employment relations with their employees. To the results of the research, then it is suggested for a review toward provisions concerning outsourcing, in addition it requires a breakthrough in multi years contract application at contract of Partial Assignment of Work Implementation to other Companies."

"Instrumen peraturan perundang-undangan merupakan salah satu faktor dalam mempengaruhi penegakan hukum, di samping faktor lainnya seperti aparat penegak hukum, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Peraturan perundang-undangan kaitannya yang mengatur tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan beberapa kali, baik itu mengenai ketentuan formil maupun materilnya. Perubahan itu tentu saja bertujuan meningkatkan efektivitas guna tercapainya penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi sesuai dengan apa yang diharapkan melalui saluran hukum positif yang ada. Salah satu perubahan yang ada yaitu pengaturan stelsel ancaman pidana pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Seperti diketahui bahwa dalam UU No. 3 Tahun 1971 memberlakukan stelsel ancaman pidana maksimum umum, sedangkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 memberlakukan stelsel ancaman pidana minimum dan maksimum khusus. Dampak dari perubahan tersebut dapat dilihat dari disparitas tuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun disparitas pemidanaan oleh hakim. Disparitas tersebut diukur dari pidana penjara dan denda baik yang dituntut oleh jaksa penuntut umum maupun yang dijatuhkan oleh hakim dengan memperbandingkan nilai kerugian antara perkara korupsi yang satu dengan perkara korupsi lainnya (pada studi kasus di Daerah Istimmewa Yogyakarta). Dengan memperbandingkan tingkat disparitas antara perkara yang didakwa dengan UU No. 3 tahun 1971 dengan perkara yang didakwa dengan UU No. 31 Tahun 1999, maka dapat dinilai apakah perubahan stelsel ancaman pidana pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi efektif dalam mengurangi disparitas yang ada. Yang kemudian hal ini tentu saja akan menimbulkan dampak terhadap rasa keadilan dan efektivitas terhadap pencegahan korupsi secara umum."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "