Ditemukan 19980 dokumen yang sesuai dengan query
L. Budi Kagramanto
Surabaya: Srikandi, 2008
343.072 BUD l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
343.072 IND a (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi, 2000
343.072 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Pengayoman, 2003
343.072 IND a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2000
343.072 UND (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, T.th
343.072 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Munir Fuady
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
343.072 MUN h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1985
343.072 UND
Buku Teks Universitas Indonesia Library
L. Budi Kagramanto
Surabaya: Srikandi, 2008
343.072 KAG l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mohammad Idham Daun
"Praktek persekongkolan tender dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh panitia tender dalam kasus Event Organizer Lomba Keterampilan Siswa dimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diputus bersalah melakukan persekongkolan tender tanpa memutus terlapor lain ikut melakukan persekongkolan sehingga panitia tender hanya melakukan persekongkolan secara sendiri. Penulis mencoba menggali unsur-unsur persekongkolan dalam kasus tersebut. Kemudian mencoba menganalisa apakah panitia tender dapat dijerat dengan pasal hukum persaingan usaha yang lain walau tidak melakukan persekongkolan dalam tender, namun tetap menimbulkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Karena hakekat dari hukum persaingan usaha adalah demi menjaga kondusifitas pasar demi tercapainya cita-cita keadilan sosial agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
The practice of collusive tendering in procurement of government goods/services which performed by the tender committee in the case of Event Organizer Lomba Keterampilan Siswa where the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) has been found guilty of doing conspiracy in collusive tendering without deciding another reported participate in conspiracy, which makes the tender committee doing the collusive tendering all by himself. The author tries to explore the elements of conspiracy on that case. Then try to analyze whether the tender committee can be charged under another competition law, even though there is no conspiracy in these tender, but still pose practice of unfair competition. Because the nature of competition law is to ensure the conduciveness of market in order to attain the ideals of social justice in order to improve the welfare of the people."
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S55995
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library