Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kelompok minoritas keturunan Cina dalam kebijakan asimilasi sebagai penguatan konsep nation-building selama ini mengambil salah satu ciri budaya dari `suku asli', misalnya seperti yang terjadi di Tegal Alur, Jakarta Barat adalah dengan mengambil ciri budaya orang Betawi, sebagai kelompok mayoritas. Setiap kelompok lalu tetap menggunakan ciri budayanya sekaligus ciri budaya campur yang khas sebagai bagian dari tradisi keturunan Asli, yaitu keturunan Cina yang sudah berasimilasi dengan "pribumi". Identitas sebagai keturunan asli inilah yang kemudian sering digunakan oleh keturunan Cina di Tegal Alur dalam berinteraksi dengan otoritas negara sebagai penguasa lokal yang berasal dari kelompok mayoritas.Didalam interaksi terdapat pendikotomian antara "Pribumi" dan "non-Pribumi" yang dilakukan penguasa lokal sebagai wakil otoritas negara dengan menempatkan keturunan selalu menjadi the other dari "pribumi". Otoritas negara ini cenderung me'minta' disembunyikannya identitas keturunan yang berbeda dengan identitas otoritas negara yang"pribumi". Hal ini mengakibatkan kelompok minoritas keturunan baik asli tidak dapat memakai identitasnya secara bebas. Karena ketika identitas tersebut digunakan maka yang terjadi adalah perlakuan diskriminatif terhadap mereka. Tindakan diskriminatif ini muncul dalam interaksi antara otoritas negara dan keturunan Cina asli, terutama ketika otoritas negara merasa posisinya sebagai kelompok mayoritas akan terancam dengan memberi ruang bagi kelompok minoritas untuk bebas bergerak dalam semua domain yang dikhawatirkan akan meminggirkan kelompok mayoritas. Akhirnya kelompok minoritas yang berada dalam otoritas negara pun memilih untuk menyembunyikan identitasnya dibalik identitas sebagai bagian dan kelompok mayoritas "pribumi"."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perubahan dinamika politik orang Tionghoa Peranakan di Indonesia ketika terjadi proses pemindahan mereka yang tinggal di kampung_kampung untuk pindah ke kota-kota terdekat akibat kebijakan pemerintah yang terkenal dengan nama PP1011959. Kebijakan ini mengakibatkan sekitar 110.000 orang Tionghoa Indonesia harus pindah dari desa-desa di pedalaman ke perkotaan di seluruh Indonesia. Banyak juga dari mereka yang akhirnya memilih pergi ke negeri Tiongkok (Republik Rakyat Cina). Penelitian dan pengumpulan bahan dilakukan dengan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan umum dan pribadi di Jakarta, Solo dan Surabaya dengan mempergunakan surat kabar dan majalah sejaman sebagai sumber primer dan buku-buku sebagai sumber sekunder. Penelitian juga dilakukan dengan wawancara tokoh sejaman."