Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dilakukan penelitian menggunakan metode deskriptiftentang kinerja PT PPLI dalam pengelolaan limbah B3 di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk mengkaji kinerja PT PPLI dalam pengelolaan limbah B3 diIndonesia sehubungan dengan dampak limbah B3 terhadap lingkungan. Adanyapeningkatan laju pertumbuhan penduduk dan perekonomian (industrialisasi) telahbanyak menggunakan surnber daya alam yang sangat berpotensi untuk merusaklingkungan di samping menimbulkan pencemaran akibat limbah dari hasilindustrialisasi tersebut. Kondisi ini pada akhirnya akan menurunkan kualitaslingkungan hidup itu sendiri, sehingga pada gilirannya nanti akan dapat menjadiancaman besar terhadap kelangsungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 1999 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyatakan, bahwalimbah sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan bisa terdiri atas limbah B3 danlimbah non B3. Meskipun kedua-duanya bisa berdampak negatif terhadaplingkungan, namun limbah B3 mempunyai tingkat bahaya yang lebih besardaripada limbah non B3. Masih banyak perusahaan penghasil limbah B3 yangtidak peduli akan dampak yang ditimbulkan oleh limbah B3 tersebut, sehinggatidak sedikit yang melalaikan kewajiban pengelolaannya. Kehadiran PT PPLICileungsi-Bogor, sebagai satu-satunya pusat pengolahan limbah industri-B3(PPLI-B3) di Indonesia, pada mulanya disambut dengan begitu antusias daribanyak kalangan industri multinasional yang telah lama menimbun limbah B3 dilokasi pabriknya. Namun, di saat terjadinya krisis ekonomi yang melandaIndonesia di sepanjang tahun 1997-1998 antusias tersebut mulai memudar. Hal initerbukti dengan makin berkurangnya penerimaan limbah B3 oleh PPLI-B3 ditahim 1998-1999, hampir 45% dari tahun sebelurnnya. Secara rata-rata pertahunnya, jumlah limbah B3 yang dikirim ke PPLI-B3 masih sekitar 30% darikapasitas terpasang sebesar 60.000 ton/tahun. Padahal produksi limbah B3 diJawa Barat dan DKI Jakarta berdasarkan survey yang dilakukan PPLI-B3 di tahun1994 adalah 128.000 ton/tahun. Hal ini yang merekomendasikan akan perlunyapenegakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Iimbah B3. Disamping itu, dengan semakin menyebarnya pusat-pusat industri yang banyakmenghasilkan limbah B3 menumut untuk secara bertahap membangun PPLI-B3 didaerah-daerah Iain. Akhirnya, yang terpenting di dalam pengelolaan lingkunganhidup akibat limbah B3 adalah perlunya pergeseran paradigma dari end of pipetreatment menjadi cleaner production. Hal ini menurut kesadaran dari semuapihak, khususnya pihak industri, untuk melakukan kegiatan minimisasi limbah."

"Pada masa lalu, sektor pertambangan umum, pernahmenjadi penyumbang devisa terbesar bagi Negara. Akan tetapisemenjak tahun 1999, penerimaan devisa dari sektorpertambangan umum mulai mengalami penurunan, yangdisebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi baru. Halini kemudian disikapi pemerintah dengan jalan membuatroadmap atau peta persoalan di sektor pertambangan umum.Berdasarkan roadmap tersebut, perpajakan dianggap menjadisalah satu masalah yang menghambat perkembangan sektorpertambangan umum. Masalah perpajakan di sektorpertambangan umum, dapat dilihat dari dua aspek. Aspekpertama adalah aspek penerapan pengaturan perpajakan disektor pertambangan umum. Untuk membahas mengenai aspekini, digunakan Kontrak Karya, perundang-undangan perpajakandan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara aspekkedua adalah aspek penerapan perpajakan. Pembahasanmengenai aspek penerapan perpajakan ini dilakukan untukmenganalisis kendala perpajakan yang dihadapi olehkontraktor di sektor pertambangan umum. Pembahasandilakukan untuk menganalisis kendala yang dihadapi padamasa sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah dan pada masa setelah keluarnyaUndang-undang Nomor 22 tahun 1999."

"Limbah medis B3 padat merupakan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas medis, yang menurut PP No 22 Tahun 2021, setiap orang yang menghasilkan limbah wajib mengelola limbah yang dihasilkannya, termasuk fasyankes. Namun, lebih dari 70% fasyankes di Jakarta belum mengelola limbah medis nya sesuai standar. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan limbah medis B3 padat di RSUD X di DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeidentifikasi jenis, menggambarkan proses pengelolaan, mengetahui upaya pengurangan, serta menganalisis jumlah timbulan limbah medis B3 padat yang dihasilkan. Berdasarkan observasi, wawancara, dan telaah dokumen, limbah medis B3 padat di RSUD X didominasi oleh limbah infeksius dan tajam. Tahapan pengelolaan dimulai dari pengurangan, pemilahan dan pewadahan, pengangkutan internal, penyimpanan sementara, pengangkutan eksternal, dan pengolahan. Upaya pengurangan sudah dilakukan walaupun belum terdapat SOP khusus. Tahapan pemilahan dan pewadahan hingga pengangkutan eksternal sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Pengolahan limbah tidak dilakukan oleh RSUD X karena menggunakan jasa pihak ketiga. Timbulan limbah medis B3 padat di RSUD X tergolong besar yaitu 158.5 kg/hari dan melebihi rata-rata timbulan limbah medis RS di Indonesia yaitu 87 kg/hari. Regulasi yang dijadikan sebagai acuan adalah Permenkes No. 2 Tahun 2023, PP 22 Tahun 2021, dan Permenkes No. 7 Tahun 2019. RSUD X telah mengelola limbah medis B3 padat yang dihasilkannya sesuai dengan standar, namun beberapa hal perlu dijadikan catatan dan sebagai saran perbaikan untuk RSUD X.

---

Solid B3 medical waste is waste generated by medical activities. According to Government Regulation No. 22 of 2021, everyone who produces waste must manage the waste they produce, including health facilities. However, more than 70% of health facilities in Jakarta have yet to manage their medical waste according to standards. This study discusses the management of solid B3 medical waste at RSUD X in DKI Jakarta. This study aimed to identify the types, describe the management process, identify reduction efforts, and analyze the amount of solid B3 medical waste generated. Based on observations, interviews, and document review, solid B3 medical waste at RSUD X is dominated by infectious and sharp waste. The management stages start from reduction, sorting and storage, internal transportation, temporary storage, external transportation, and processing. Reduction efforts have been made even though there is no specific SOP. The stages of sorting and storage up to external transportation have been going well, although a number of things need to be improved. RSUD X does not carry out waste processing because it uses the services of a third party. The generation of solid B3 medical waste in RSUD X is relatively large, namely 158.5 kg/day, and exceeds the average generation of hospital medical waste in Indonesia, which is 87 kg/day. Permenkes No. 2 of 2023, PP 22 of 2021, Permenlhk No. 56 Tahun 2015, and Permenkes No. 7 of 2019 are the regulation used as a reference. RSUD X has managed the solid B3 medical waste it produces according to standards, but several things need to be noted and as suggestions for improvement for RSUD X"

"Kegiatan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak posititnya antara lain berupa penyediaan sumber energi, penghasil devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.Untuk meminimalkan dampak negatif, diperiukan tindakan-tindakan pengelolaan limbah yang dimulai sejak tahap perencanaan, sehingga dapat dipersiapkan langkab-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Selain itu limbah-limbah tertentu merupakan bahan yang masih mempunyai nilai dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijiikan, melainkan harus dimanfaatkan. sebagai bahan mentah atau sebagai bahan yang berguna lainnya.Saat ini pemanfaatan limbah agar mempunyai nilai ekonomi belum mendapat perhatian, misalnya limbah dapat didaur ulang, digunakan kembali atau dirubah menjadi bentuk lainnya. Pemanfaatan ini juga dapat melibatkan masyarakat, pemerintah daerah atau pihak swasta yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.Perusahaan migas tempat penelitian ini telah mempunyai Sistem Kebijakan Pengelolaan Limbah, namun kenyataan di lapangan dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut. Masih sering dijumpai bercampur aduknya limbah, penumpukan-penumpukan, dan ceceran-ceceran limbah sering terjadi. Selain itu mahalnya sewa kapal dan jadwal pengangkutan limbah dari anjungan lepas pantai ke TPA di base camp yang sering berubah-ubah dan sexing dikalahkan oleh kepentingan produksi, keadaan cuaca yang tidak dapat diramalkan, hal tersebut menjadikan terjadinya penumpukan limbah pada lokasi kegiatan. Pengelolaan limbah yang terjadi masih merupakan tugas tambahan dan bukan merupakan tugas utama. Banyak limbah non-B3 yang masih dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang atau digunakan kembali namun masih belum dimanfaatkan.Kegiatan migas lepas pantai ini menghasilkan timbah cair, gas dan padat. Dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan limbah padat, sehingga skenario yang diusulkan dalam penelitian ini membutuhkan usaha penanganan limbah mulai dari awal hingga akhir produksi. Pendekatan ini juga memerlukan penetapan instrumen lingkungan, ekonomi dan sosial melalui peningkatan kapabilitas kelembagaan yang mengelola limbah.Untuk mengoptimasi sistem kebijakan pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, diperlukan analisis kebijakan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai, dan mencari alternative pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai melalui pendekatan pelaku pengelolaan.Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice 9.0, untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan limbah oleh perusahaan migas lepas pantai tersebut dengan pendekatan yang memperhatikan pada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) skenario yang diajukan sebagai dasar untuk manual altematif pelaku pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, yaitu:a. Skenario I Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan,b. Skenario II Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah,c. Skenario III Pihak Swasta profesional sebagai pengelola limbah.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai tersebut, adalah Faktor Perlindungan Lingkungan (0,400) dan Faktor Sosial (0,400). Kemudian alternatif pelaku untuk pengelolaan limbah pada perusahaan migas tersebut adalah mengkombinasikan Skenario 1 (Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan = 0,431) dengan Skenario 2 (Swadaya Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah = 0,415).

---

Optimalization of the Waste Management Policy System in the Oil and Gas Industry: a Case Study One of the Oil and Gas Companies which operates in the Natuna Sea, Riau Province Operations of oil and gas exploration and production companies create positive and negative environmental impacts. The positive impacts, among others, are the production of energy sources, state foreign exchange, technology transfer, and the labor recruitment, whereas the negative impact is the production of wastes which pollute the environment.To minimize the negative impacts, waste management actions must be implemented since the planning stage. More over, wastes may contain materials which may be of some value and can be used as raw materials for other processes.Presently no attention to utilize wastes for obtaining economic values by recycling, reusing or transferring to other forms. This utilization may involve the communities, local government or private sectors for the improvement of the society life quality.The oil & gas company, where the present research was done, has had a Waste Management Policy System. The implementation, however, was not done according the policy system. Mixing of waste with non-waste, piling up of wastes, and waste spillages were found frequently. The high price of transport vessel rent, the frequent changes of waste transport schedule, unpredictable weather, the prioritizing of production over environment, had piled up wastes at production sites. Waste management was still an additional task, not a main task. Many usable non-hazardous wastes were not utilized.Although the oil and gas operations in this study produced liquid, gas and solid wastes, the present study focused only in the solid waste management. Therefore the scenarios proposed in the study were from the beginning to end of production processes. The approach also required environment, economic and social instruments by improving the capability of waste-management institutions.To optimize the waste management policy system at the company, policy analyses would be needed as considerations in implementation.The present study aims to identify factors in waste management of an offshore oil and gas company, and to find alternatives of waste management of an offshore oil company by understanding the management actors.Policy analyses was done by implementing the Analytical Hierarchical Process (Al-IP) using Expert Choice 9.0 to identify waste management factors in the oil and gas company with the approach considering the environmental, economic and social aspects.In the present research, 3 (three) scenarios were used the base in finding the alternative actors in waste management at the company, namely:a. Scenario I using the existing waste management policy system at the company;b. Scenario II, the local community as the waste management implementer, and c. Scenario Ill, professional private company as the waste management implementer.The study resulted in the following factors in the waste management at the oil and gas company, the Environmental Protection Factor (0.400) and Social Factor (0.400). The alternative implementers in the waste management were the combination of Scenario I (Waste management by the oil and gas company = 0.1431) and Scenario II (focal community as the waste management implementer = 0.415)Number of References: 35 (1977 - 2003)"

"Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, dimana dinyatakan bahwa Negara memberikan kuasa pertambangan secara penuh dan mutlak kepada suatu Perusahaan Negara yang didirikan dengan undang-¬undang. PERTAMINA sebagai pelaksana kuasa pertambangan migas Negara, berdasarkan Pasal 12 UU No. 811971 melakukan kerjasama dengan kontraktor dalam bentuk "Kontrak Production Sharing"; selain itu pada wilayah kerja pertambangan yang dikelola juga melakukan kegiatan operasi sendiri serta melakukan kontrak kerjasama dengan model Kontrak Production Sharing yang salah satunya dalam bentuk Technical Assistance Contract (TAC). UU No. 2212001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan peraturan pelaksaan nya PP No. 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta PP No. 3512004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengalihkan pelaksanaan kuasa pertambangan kepada BP Migas, dan selanjutnya PERTAMINA fokus hanya sebagai pengusaha dibidang energi berubah menjadi PT PERTAMINA (PERSERO) yang diwajibkan untuk mengadakan kontrak kerja sama dengan BPMIGAS untuk kontrak wilayah kerja pertambangan yang telah ada.Berdasarkan UU No. 2212001 tersebut BPMIGAS berperan sebagai Manajemen Kontrak baik bagi KPS maupun PT PERTAMINA (PERSERO) sebagai operator kontrak. Sesuai dengan Ketentuan Pengalihan yang diatur pada Pasal 104, PP No. 35/2004 peran manajemen kontrak TAC adalah PT PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Hulu yang juga dibawah kendali manajemen kontrak BPMIGAS, hal ini dapat diartikan bahwa dalam manajemen kontrak TAC berdasarkan UU No. 22/2001 tidak sesuai lagi karena terdapat super manajemen yaitu BPMIGAS. Diperlukan pengaturan-pengaturan dan kesepakatan lebih lanjut dari Pemerintah, BP Migas dan PT PERTAMINA (PERSERO) agar ada kepastian hukum kontrak TAC sebagai dasar untuk mengadakan perubahan/amandemen agar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku."

"Menurut data Kementrian Kesehatan (2018), Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar sangat minoritas yaitu sekitar 6,89%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengangalisis kondisi pengelolaan limbah B3 medis di Puskesmas Kota Bogor saat ini, mencari kendala yang dihadapi serta membangun perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa potensi perbaikan meliputi prosedur/SOP, sarana prasarana, dan SDM. Terdapat 3 kelompok kendala yaitu keterbatasan lahan, kelemahan prosedural dan internalisasai biaya lain. Dengan menggunakan AHP didapatkan bahwa pencarian dan penunjukkan vendor LB3 paling disukai bagi puskesmas yang belum memiliki lemari pendingin limbah infeksius. Dengan SWOT analisis didapatkan bahwa strategi yang paling direkomendasikan berada pada kuadran III (WO), beberapa strategi yang dapat dipakai untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terutama peningkatan kapasitas SDM, perbaikan prosedur maupun sarana prasarana. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembinaan dan pembiayaan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai kinerja operasional puskesmas secara baik dan optimal.

---

According to data from the Ministry of Health (2018), only 6.89% Puskesmas have proper management of their medical waste. The aim of this research is to analyze current condition of medical waste management in Puskesmas of Bogor City, analyze the root cause problems, and develop corrective actions. This research uses qualitative approach and mix methode analysis. There are findings on several potential improvements including procedures/SOPs, facilities and human resources. There are 3 groups of root cause problems: limited land, procedural weaknesses and internalization of other costs. By using AHP, appointing lisenced vendors was most preferred especially for puskesmas with lack of temporary cold storage for infectious waste. Within SWOT analysis, the most recommended strategy lays on third kuadran (WO), however several strategies can be adopted for continual improvement especially on increasing human resource capacity, improving procedures and facilities. The conclusion of this research is that sustainable development and financing are still needed to achieve good and optimal puskesmas’s medical waste management performancy."

"Evaluasi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir (PTBBN) telah dilakukan. Limbah B3 tersebut dihasilkan dari bekas pemakaian bahan dan peralatan proses kimia yang digunakan untuk kegiatan analisa di laboratorium. Metode yang dipakai adalah dengan mempelajari peraturan peraturan tentang pengelolaan limbah B3, melakukan pengamatan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3, kemudian menganalisa hasil dari pengelolaan limbah B3. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah B3 di PTBBN sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pengelolaan limbah B3 secara umum sudah memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 dan Standar Opersional Prosedur (SOP) di PTBBN. Namun demikian dalam jangka panjang ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yaitu: Perlu adanya Gudang khusus limbah B3 yang dilengkapi dengan detector limbah B3, yang digunakan untuk menampung limbah B3 dari Gedung 20 Instalasi Radiometalurgi (IRM) maupun Gedung 65 Instalasi Elemen Bakar Eksperimental (IEBE). Sedangkan dalam jangka pendek perlu segera disusun dokumen hiradc yaitu dokumen yang berisi tentang sifat kegiatan, risiko dan potensi bahaya yang diakibatkan oleh kegiatan pengelolaan limbah B3, sesuai dengan Perka Batan Nomor 20 Tahun 2012. Hal ini perlu dilakukan mengingat jumlah dan jenis limbah B3 di PTBBN akan terus meningkat, sehingga perlu dilakukan persiapan dalam jangka pendek maupun jangka panjang."