Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran lingkungan yang dalam hal ini mengambil kasus pencemaran Sungai Ciujung dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut selain melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melanggar hukum itu sendiri. Upaya kooperatif yang telah dilakukan sebelumnya gagal, oleh karena itu masyarakat sekitar yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu tim dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga bantuan Hukum Jakarta mengajukan gugatan berdasar kan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi belum sampai pada pemeriksaan pokok perkaranya, gugatan tersebut di tolak (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh majelis hakim karena kesalahan penggugat dalam mengajukan gugatan (masalah kewenangan relatif), dimana seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang Jawa Barat sesuai dengan tempat tinggal atau kedudukan para tergugat, bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal seperti ini sangat disayangkan karena usaha masyarakat yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya akhirnya sia-sia belaka. Memang gugatan masyarakat sekitar Sungai Ciujung telah gagal sebelum memasuki pokok perkaranya, namun ada satu hal yang menjadikan kasus ini menarik, yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok atau yang biasa dikenal dengan Class Action telah diakui keberadaannya di Indonesia melalui kasus ini, yaitu dengan dikeluarkannya Putusan Sela Nomor 176/PDT/G/1995/ PN. JKT.UT."

"Kegiatan PETI merupakan kegiatan ilegal yang berisiko tinggi, baik bagi para penambang maupun Lingkungan hidup. Mulai dari proses penambangan, pengangkutan, dan pengolahan emas dilakukan dengan teknik yang sangat sederhana. Pada proses penambangan, dampak negatif yang timbul adalah terjadinya longsor yang dapat mengakibatkan kematian bagi pekerja tambang. Poses pengolahan emas menggunakan bahan toksik merkuri yang dapat menimbulkan pencemaran air dan tanah Proses pemanasan, menghasilkan limbah gas (uap) merkuri yang menyebabkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan terutama pada pekerja PETI.Salah satu sungai yang berpotensi tercemar merkuri adalah sungai Cikaniki yang mengalir melewati beberapa desa di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengolahan bijih emas langsung dilakukan di dalam sungai dengan menggunakan alat yang sederhana (gelundung). Merkuri yang digunakan rata-rata 0,5 -1 kg untuk 8 --10 kg bijih emas.Krisis ekonomi dan meningkatnya harga emas serta ditunjang akses ke lokasi yang sangat mudah menyebabkan jumlah PER di Gunung Pongkor meningkat.PT. Aneka Tambang Tbk melakukan penambangan emas dengan teknik tambang bawah tanah (underground mining) dan proses pengolahan emas menggunakan sianida.Keberadaan urat-urat bijih emas yang muncul ke permukaan berupa singkapan-singkatan (outcrop) menyebabkan jumlah dan aktivitas PETI meningkat sampai ke kawasan hutan lindung (Taman Nasional Gunung Halimun) sehingga menyebabkan kerusakan hutan dan lahan.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data kandungan merkuri dalam air, sedimen, biota sungai Cikaniki dan memperoleh rumusan strategi yang efektif untuk penanganan PETI di Pongkor melalui analisis SWOT.Metoda penelitian yang digunakan adalah metoda survei. Metode Pengambilan sampel sesuai SNI 06-2421. Lokasi sampling terdiri atas Lokasi A(hulu), B(Tengah) dan C(hilir) sungai Cikaniki. Analisis dilakukan di laboratorium Sarpedal, Kementerian Lingkungan Hidup.Untuk memperoleh rumusan strategi dilakukan pengumpulan data primer para Stakeholder ( Pemda Bogor, PT. ANTAM Tbk, Pemuka masyarakat, LSM dan PETI. Analisis data menggunakan SWOT.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:1. Kandungan merkuri dalam air, sedimen, dan ganggang di lokasi B (tengah) lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi A (hulu) dan lokasi C(hilir). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi B yang merupakan pusat aktivitas PETI sangat berpotensi mencemari sungai Cikaniki.2. Berdasarkan analisis SWOT, diperoleh 2 rumusan strategi prioritas untuk penanganan PETI di Pongkor yaitu strategi S-O (Strength-Opportunity) dengan nilai 3,32 dan W-T (Weakness-Threat) dengan nilai 1,77. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kekuatan PETI dan penduduk lokal dapat ditingkatkan melalui program community development. Sedangkan faktor kelemahan harus dieliminasi untuk menghindari faktor-faktor ancaman. Strategi S -T (Strength -Threat) dengan nilai 2,60 dan W-O (Weakness-Opportunity) dengan nilai 2,48, dapat digunakan sebagai strategi lanjutan setelah melaksanakan strategi S-0 dan W -T.Daftar Kepustakaan : 37(1971-2002)Mercury Pollution and Strategic Planning for Handling Illegal Gold Mining Activities in Pongkor, West JavaIllegal gold mining (PETI) are high risk activities. It endangers both the gold miners (prospectors) and environment, because its mining, transportation, and treatment processes are carried out using very simple techniques. Mining process generates negative impact in form of land sliding which threatens the gold worker.

During treatment process, the gold workers employ toxic mercury causing water and land pollution. On hitting process for separation of mercury and gold from the amalgam causing air pollution and health hazard for the workers.

One river that is potentially mercury polluted is the Cikaniki River that passes through several villages in Nanggung District, Bogor Regency, West Java. Gold ore treatment had been done direct in the river using a very simple equipment called gelundung, the mercury usage are 0.5-1 kg for 8-10 kg of gdd ore.

In accordance with the strike of economic crisis in Indonesia since 1997, the rise of gold price and the availability of easy access to the site, PETI activities at Gunung Pongkor increased significantly. In the middle 1993 the gold prospectors were about 6000 people (PT. Aneka Tambang,1999).

PT, Aneka Tambang is a government-owned company that found the Pongkor site in 1987. This company applied underground mining and used cyanide compound during processing phase. The presence of gold pitch blend appeared on the surface in form of out crop causes an increase in number and activities of illegal gold mining close to PT Aneka Tambang's sites and the Halimun Mountain National Park. This situation leads to serious environmental degradation.

Objective of the study are to get data of mercury concentration in water, sediment, and biota of the Cikaniki River and to develop effective strategy planning for handling the illegal mining in Pongkor.

Method of this study using survey method. Sampling method based on the Indonesian National Standard No. 06-2421. Sampling was carried out the three different location; up stream, middle stream and down stream of Cikanild River, with five sampling points for each locations. The samples were analyzed in laboratories of Sarpedal under the Environment Ministry using a mercury analyzer.

For Strategic Planning was collected data from the stake holders at Local Government in Bogor and Nanggung regency by questioner list and analyzed by using SWOT instrument.

Based on this study, might be concluded as follow:

1. The mercury content in the water, sediment, and algae samples taken from the middle stream (B) are higher than those of the samples obtained from the up stream (A) and down stream (C). This concludes that the main source of mercury contamination in the Cikaniki River in location B which is the central site of illegal mining.

2. Based on SWOT analysis, two strategies have been formulized to handle Pongkor illegal gold mining. Those are S-0 (Strength-Opportunity) with score 3,32 and W -T (Weakness-Threat) with score 1,77. It shows that the strength factors of PEf1 and Local Community could be optimized through the community development Other wise, the weaknesses factor should be eliminated to avoid the threat factors. Beside S-0 and W -T strategies , the S-T (Strength Threat) with score 2,60 and W-0 (Weakness-Opportunity) with score 2,48 could be used as next strategies .

Number of References : 37 (1971-2002)"

"ABSTRAKDengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan penanaman modal asing, maka pemerintah dapat roencabut ijin usaha patungan tersebut. Dengan menggunakan metoda penelitian kepustakaan dan metoda penelitian lapangan, didapatkan kesimpulan bahwa pencabutan ijin usaha terhadap usaha patungan oleh pemerintah seringkali didahului oleh adanya suatu sengketa dimana dalam sengketa itu pihak asing dikalahkan sehingga menimbulkan keragu-raguan bagi pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan sebagai suatu bentuk usaha yang didalamnya terdapat unsur asingnya, maka hubungan-hubungan hukum dalam usaha patungan itu termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional. Segi Hukum Perdata Internasional yang menonjol dalam suatu usaha patungan adalah masalah mengenai hukum yang berlaku hubungan-hubungan mereka serta masalah pilihan apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak bagi hukum Bahwa kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku bagi hubungan-hubungan mereka dalam suatu usaha patungan dibatasi oleh adanya kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa dari suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan dengan memilih hukum negara lain. Adapun untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing diharuskan tunduk pada UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta peraturan-peraturan pelaksanaanya yang merupakan kaedah-kaedah yang bersifat "super memaksa". Sedangkan untuk pilihan forum, para pihak tetap bebas dalam menentukan forum yang akan menyelesaikan sengketa yang timbul antara mereka."