Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan e-government untuk mengatasi masalah desentralisasi sehingga dapat meningkatkan dan memperluas hubungan antara pemerintah dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemerintah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui e-government untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan salah satu izin lingkungan yang harus dibuat untuk pengambilan keputusan dan dasar pemberian izin untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (DPMPTSP DKI Jakarta), persentase keterlambatan penerbitan cenderung meningkat dari awal Februari hingga Oktober 2021 dengan persentase keterlambatan tertinggi pada Oktober 2021 sebesar 48,1%.. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model kualitas layanan pada website pemerintah yang menggabungkan eGovQual dan TAM sehingga dapat mencegah keterlambatan dari layanan pengurusan izin UKL-UPL. Hasil dari riset ini ialah faktor layanan yang menjadi prioritas perbaikan adalah informasi yang terkandung di situs web Jakevo terbaru yang memiliki nilai PGCV terbesar yaitu 9,3400 sehingga perbaikan yang harus dilakukan ialah menyediakan informasi yang lebih detail dan terbaru, serta menyediakan contoh template dokumen yang dipersyaratkan

---

Indonesia is one of the countries that implements e-government to overcome the problem of decentralization so that it can improve and expand the relationship between the government and other parties by utilizing information technology. Based on Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems, the government has begun to implement an electronic-based government system through e-government to encourage the improvement of public services. Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) is one of the environmental permits that must be made for decision making and the basis for granting permits to conduct businesses and or activities. Based on data provided by the DKI Jakarta Provincial Government Investment and One Stop Service (DPMPTSP DKI Jakarta), the percentage of delays in issuance tends to increase from early February to October 2021 with the highest percentage of delays in October 2021 at 48.1%. aims to build a service quality model on a government website that combines eGovQual and TAM as to prevent delays in the UKL-UPL permit issuance service. The result of this research is that the service factor that is the priority for improvement is the information contained on the latest Jakevo website which has the largest PGCV value of 9.3400 so that improvements that must be made are to provide more detailed and up-to-date information, as well as provide examples of the required document templates."

"Women are important actors in development. Unfortunately women as human resources have been experiencing many problems and obstacles that may undermine their existence to participate and improve her roles in development. Therefore, their roles need to be increased, in particularly in economic sectors, they can be involed in any kind of occupational activities including small huosehold industry."

"Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat, agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun 2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier. Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin serta tingkat pendidikan.Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank Indonesia.Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum & scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pendapatan midtermnya.Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran kredit."