Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

---

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh persepsi penerimaan terhadap perubahan, kesiapan untuk berubah, komitmen terhadap organisasi, kepercayaan terhadap organisasi, mengkomunikasikan perubahan organisasi dan pelatihan untuk perubahan terhadap perubahan organisasi di Polda Metro Jaya. Persepsi anggota polisi terhadap perubahan organisasi secara positip tentunya sangat menentukan untuk keberhasilan proses perubahan dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 145 anggota polisi yang dipilih dengan teknik kluster random sampling dari berbagai unit fungsi organisasi. Analisis penelitian ini menggunakan multiple regression analysis dan menemukan bahwa persepsi penerimaan perubahan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.157;p< 0.05); kesiapan untuk berubah berpengaruh terhadap prubahan organisasi (r=0.156; p< 0.05); komitmen organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.142; p< 0.005); kepercayaan terhadap organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.139; p< 0.05); mengkmunikasikan perubahan organisasi berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.256; p< 0.05) dan pelatihan berpengaruh terhadap perubahan organisasi (r= 0.212; p< 0.05). Secara keseluruhan variabel mengkomunikasikan perubahan dan pelatihan untuk perubahan mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap perubahan organisasi dan secara keseluruhan variabel memberikan kontribusi sebesar 78.2% terhadap perubahan organisasi (R square adjusted 0.782; p< 0.05). Dengan demikian, faktor mengkomunikasikan pentingnya, urgensi , makna dan manfaat perubahan organisasi menjadi faktor paling penting untuk disosialisasikan dan dipahami anggota organisasi. Pemahaman tentang esensi perubahan akan mendorong persepsi dan sikap positip terhadap dukungan untuk perubahan organisasi

---

ABSTRACTThis study aims to examine the effect of perceived acceptance on change, readiness to change, commitment to organization, trust in the organization, communicating organizational change and training for changes to organizational change at Polda Metro Jaya. Positive perceptions of police personnel towards organizational change are of course very decisive for the success of the change process in the organization. This study involved 145 police officers who were selected by cluster random sampling technique from various organizational function units. The analysis of this study used multiple regression analysis and found that the perception of acceptance of change has an effect on organizational change (r = 0.157; p <0.05); readiness to change affects organizational change (r = 0.156; p <0.05); organizational commitment has an effect on organizational change (r = 0.142; p <0.005); trust in the organization has an effect on organizational change (r = 0.139; p <0.05); communicating that organizational change affects organizational change (r = 0.256; p <0.05) and training affects organizational change (r = 0.212; p <0.05). Overall, the variables communicating change and training for change had the strongest influence on organizational change and overall the variables contributed 78.2% to organizational change (R square adjusted 0.782; p <0.05). Thus, factors communicating the importance, urgency, meaning and benefits of organizational change are the most important factors to be socialized and understood by organizational members. An understanding of the essence of change will encourage positive perceptions and attitudes towards support for organizational change"

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja aparat Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas Polda Metro Jaya). Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan Satpas Polda Metro Jaya memberikan motivasi kepada pegawainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan adalah teori Kinerja menurut Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, dan teori Motivasi menurut Frederick Herzberg. Penelitian ini dilakukan terhadap 54 aparat Satpas Polda Metro Jaya di Kantor Satpas Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja.

---

This research discusses about the influence of motivation on employee's job performance at Satpas Polda Metro Jaya. In order to improve employee?s job performance, the leaders of Satpas Polda Metro Jaya give motivation for their employee. The research aims to investigate the influence of motivation toward job performance. The theories are job performance theory by Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, and motivation theory by Frederick Herzberg. The study was conducted at the Satpas Polda Metro Jaya Office. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Analysis result show that motivation has a strong and positive influence toward job performance."

"Tesis ini mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan, terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, yang dilakukan oleh Satuan IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dari fungsi manajemen, proses penyidikan tidak berjalan dengan simultan.Tidak simultannya fungsi manajemen dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan oleh Sat IV Renakta Polda Metro Jaya, karena masih ditemukan tindakan dan perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh penyidik-penyidik pembantu terhadap saksi korban maupun tersangka. Terjadinya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan karena : kurangnya pengawasan dan pengendalian dari atasanlpimpinan kepada para penyidik-penyidik pembantu secara berjenjang, penyidik-penyidik pembantu yang melakukan penyidikan belum memahami secara keseluruhan pengertian perempuan itu sendiri, dan hak-hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati serta mental penyidik-penyidik pembantu pada saat menangani kasus perempuan korban kekerasan mudah terpengaruh korban maupun pelaku.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidiklpenyidik pembantu, Sat IV Remaja Anak-anak dan Wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menemukan bukti adanya tindakan dan perilaku menyimpang dari penyidiklpenyidik pembantu yang melakukan penyidikan terhadap perempuan korban kekerasan. Maka, implikasi dari tesis ini, adalah perlunya meningkatkan profesionalisme penyidik/penyidik pembantu yang menangani kasus terhadap perempuan korban kekerasan, supaya memahami dan mengerti tentang perempuan melalui pendidikan kejuruan khusus reserse, dan akan Iebih baik lagi apabila pemah mengikuti pendidikan kejuruan RPK.Perlunya upaya penegakkan hukum oleh petugas kepolisian terhadap kasus perempuan korban kekerasan, dengan Cara polisi tidak mudah terpengaruh, dan menempatkan polisi pada fungsinya yang menuntut kemampuan profesionalisme, untuk dapat mengatasi dan meredamnya secara tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sating terkait satu sama lainnya."

"ABSTRAKTrust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACTTrust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."

"Keberadaan suatu organisasi jasa pelayanan umum seperti institusi kepolisian Ditserse Polda Metro Jaya (PMJ) dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Satu hal yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan budaya organisasi serta pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Mengingat pentingannya peranan manajemen SDM dalam suatu organisasi, maka perlu diungkapkan bagaimana pengaruhnya terhadap pelayanan. Disamping itu ada aspek budaya organisasi yang masih kurang mendapai perhatian, tetapi sebenarnya mempunyai pecan yang cukup signffkan yaitu sebagai faktor pengikat antara SDM, sistem, dan strategi organisasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara manajemen SDM dan budaya organisasi dengan kualitas pelayanan di Ditserse PMJ. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para pegawai polisi reserse di Ditserse PMJ. Teknik pengambilan sampei dilakukan secara stratified random samping, dan pengumpufan data ditempuh dengan penyebaran kuisioner kepada responden dan observasi. Adapun analisa data dilakukan dengan teknik korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel manajemen SDM mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan, dan begitu pula variabel budaya organisasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan kualitas pelayanan.Berdasarkan hasil peneldian tersebut, maka direkomendasikan kepada manajemen organisasi Ditserse PMJ untuk meningkatkan pengelolaan SDM dan memperkuat komitmen nlial-nilai budaya organisasi yang posilif agar kualitas pelayanan bisa tebih baik untuk masa mendalang. Hal-hal yang periu dilakukan untuk meningkatkan manajemen SDM adaiah menambah personal polisi reserse yang berkualitas, meningkatkan sarana dan prasarana, perlu dberlakukan insentif diluar gaji pokok, promosi jabatan Iebih transparan, serial pemeliharaan pegawai ddingkatkan secara terus menerus. Sedangkan untuk memperkuat budaya organisasi perlu dilakukan tindakan - tindakan nyata, yaitu mengembangkan kepemimpinan yang demokratis, mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan, memperkecil intervensi, baik internal mapun eksternal, meningkatkan koordinasi antar bagian dan antar instansi. Usaha-usaha itu untuk menghilangkan kesan pelayanan Polri susah dan berbelit-belit."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketertinggalan dari rata-rata nasional pada indeks kinerja satuan kerja Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya pada tahun 2022 pada dimensi kompetensi dan responsive. Di sisi lain, rotasi kepemimpinan internal Polri yang berjalan dengan cepat juga memberikan dampak pada perubahan regulasi dan tata kelola administrasi. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis sistem administrasi sumber daya manusia serta pembinaan keahlian administrasi sumber daya manusia di Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori administrasi negara, teori pengembangan sumber daya manusia, dan konsep profesionalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan dengan metode pendekatan studi kasus (case study).Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi sumber daya manusia di Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme telah berlandaskan peraturan perundang-undangan pada dimensi kebijakan, organisasi, manajemen serta etika dan moral. Sistem administrasi sumber daya manusia bersifat sentralisasi menganut pada grand strategy Polri dan arah bijak pimpinan. Pada dimensi lingkungan, menerapkan sistem administrasi sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi informasi. Untuk akuntabilitas dengan mengimplementasikan tertib administrasi yang berlandaskan pada Sistem Operasional Prosedur. Sistem administrasi sumber daya manusia ideal yang dapat diterapkan oleh Biro SDM Polda Metro Jaya adalah sistem administrasi sumber daya manusia berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga akan memudahkan personel mendapat berbagai akses administrasi sumber daya manusia. Pembinaan keahlian administrasi Sumber Daya Manusia (SDM) Polri pada Polda Metro Jaya dalam meningkatkan profesionalisme sangat dominan pada dimensi pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan. Konsisten dalam memfasilitasi pendidikan kepada personel baik formal dan informal. Kerjasama dengan lembaga pendidikan luar. Mengimplementasikan merit sistem dan seniority sistem pada proses mutasi. Memfasilitasi 790 Dikbangspes. Keterbatasan pembinaan SDM pada dimensi kemampuan teknologi. Indikatornya adalah penggunaan aplikasi berbasis teknologi oleh SDM Polda Metro Jaya masih rendah. Untuk memaksimalkan peningkatan pengembangan SDM, Biro SDM dapat menempuh upaya dengan mengajukan rekrutmen anggota berbasis kompetensi di bidang teknologi informasi, pelatihan secara kontinyu dan menggelar workshop serta meningkatkan kinerja microlearning.

---

This research is motivated by the lag from the national average in the performance index of the Human Resources (HR) work unit of the Metro Jaya Police in 2022 in the competency and responsiveness dimensions. On the other hand, the rapid rotation of the National Police's internal leadership also has an impact on changes in regulations and administrative governance. Based on these problems, this study is aimed at analyzing the human resource administration system and fostering human resource administration expertise in Polda Metro Jaya in improving professionalism.

The analytical knives in this study are state administration theory, human resource development theory, and professionalism concept. This type of research is qualitative research with a case study approach.

The results of this study show that the human resource administration system in Polda Metro Jaya in improving professionalism has been based on laws and regulations in the dimensions of policy, organization, management as well as ethics and morals. The human resource administration system is centralized, adhering to the grand strategy of the National Police and the wise direction of the leadership. In the environmental dimension, implementing a human resource administration system that is adaptive to information technology. For accountability by implementing administrative order based on the Procedure Operational System. The ideal human resource administration system that can be applied by the Human Resources Bureau of the Metro Jaya Police is an integrated information technology-based human resource administration system that will make it easier for personnel to get various access to human resource administration. The development of Human Resources (HR) administration expertise of the National Police at the Metro Jaya Police in improving professionalism is very dominant in the dimensions of education, work experience and skills. Consistent in facilitating education to personnel, both formal and informal. Cooperation with external educational institutions. Implement system merit and system seniority in the mutation process. Facilitating 790 Dikbangspes. The limitation of human resource development in the dimension of technological capabilities. The indicator is that the use of technology-based applications by the Metro Jaya Regional Police human resources is still low. To maximize the improvement of human resource development, the Human Resources Bureau can take efforts by proposing competency-based member recruitment in the field of information technology, continuous training and holding workshops as well as improving microlearning performance."