Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, isi pasal 19 Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan. Dalam pasal tersebut penghuni rumah susun diwajibkan untuk membentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun sebagai badan hukum. Di rumah susun Tanah Abang, tidak segaranya dibentuk Perhimpunan Penghuni Rumah Susun karena sampai saat ini belum ada permasalahan penghuni, dan permasalahanya dapa diselesaikan melalui pengurus Rt/Rw setempat. Sedangkan di Rumah Susun Pulo Mas, penghuninya dengan sistem sewa yang mana jangka waktu tinggal di lingkungan rumah susun itu tergantung perjanjian sewanya. Karena penghuninya tidak tetap, maka untuk menbentuk Perhimpunan Penghuni mengalami kesulitan. Dikuatirkan penghuni yang dipilih menjadi pengurus sebelum masa jabatanya berakhir bahkan sebelum mulai bekerja penghuni tersebut pindah tempat tinggal karena masa sewanya berakhir. Padahal untuk proses peralihan hak milik atas satuan rumah susun, salah satu syaratnya harus melampirkan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni. Dengan demikian para pemilik atas satuan rumah susun baik di Tanah Abang maupun di Pulo Mas sampai saat ini belum dapat melakukan peralihan hak milik mengingat salah satu syaratnya belum terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah mengeluarkan peraturan lebih lanjut yang mengatur peralihan hak milik atas satuan rumah susun."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum.Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah.

---

In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer.

The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government."

"Ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta semakin sedikit, sementara tempat tinggal masih menjadi kebutuhan Primer bagi manusia, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Apartement atau rumah susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertikal tersebut. Rumah susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional kepemilikannya. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hukum yang dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni rumah susun. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun ini diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 132 tahun 2018 dan Undang-Undang Rumah Susun Nomor 20 tahun 2011. Tesis ini membahas Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Nomor 132 tahun 2018 tentang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Tanggung jawab hukum Persatuan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun terhadap Penghuni Satuan Rumah Susun pada kasus Apartement Mediterania Residence adalah hal yang mutlak dan Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah susun dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha sehingga dapat diminta Pertanggung-jawaban dari sisi Perlindungan Konsumen karena pengurus berbentuk badan hukum.

---

The availability of land especially in DKI Jakarta has been diminish, while house is still primary need for human. The construction of vertical houses can be the solution to the problem. Apartement or Flats is one form of vertical residence. In Indonesia, Flats is owned jointly according the proportional ration of the owenership. This causes the need of arrangements regarding the managements. Associatons of residents and flats owner association are legal entities that are formed and given the responsibilities to take care of the common interest in the apartement. The Association of residents and flats owner is regulated in Governer regulation number 132 pf 2-19 and the law on flats number 20 of 2011. This thesis discusses the responsibilities of the residence and unit flats owner association for residential residents with case study from Mediterania Palace residence apartement. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on a descriptive analytical type. The data processing method used is a qualitative method. The study resulted that the application of Governer Regulation no.132 of 2018 concerning the Association of Residents and flats owner is to have sanctions so that there are no problems that might harm residential residents. And the responsibility of the association, is only limited by Governer Regulation no. 132 of 2018 and Law Number 20 of 2011."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Penggunaan dan pengelolaan bagian-bagian yang merupakan Milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni. Perhimpunan penghuni merupakan organisasi yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengatur penggunaan dan pengelolaan hak bersama (tanah bersama, bagian bersama, dan benda bersama). Pengembang wajib bertindak sebagai perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang sebenarnya, dan wajib mewujudkan perhimpunan penghuni yang sebenarnya dalam waktu secepatnya. Pengembang wajib mengelola rumah susun dalam waktu minimal tiga bulan, paling lama setahun. Dalam pengelolaannya engembang seringkali menyalahgunakan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian di pihak lain.

---

In each apartment there are parts that are common propoerty, that section together, piece together and land together. Use and management of parts that is owned together should be arranged and conducted by an organization that was given the authority and responsibility of Tenant Association. Tenant Association is an organization that is determined by law to regulate the use and management of common rights (land together, parts together, and shared objects). Development shall act as the tenant association before the the formation tenant association while the truth and the truth shall make tenant association in time as soon as possible. Development shall manage the towers in time minimal three months, the longest one year. Development in managing apartement often abuse their authority thus causing losses on the other party."

"ABSTRAKPeraturan mengenai rumah susun saat ini diatur didalam Undang-Undang No.16tahun 1985 tentang Rumah Susun. Penghuni Rumah Susun wajib membentukPerhimpunan Penghuni yang bertugas mengatur kehidupan bersama sesamapenghuni didalam rumah susun. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No.16tahun 1985 tentang Rumah Susun, pemindahan hak milik atas satuan rumah susundari penyelenggara pembangunan kepada pembeli pemindahan haknya harusdilakukan dengan Akta Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) akan tetapi, dewasa inidalam kegiatan pemasaran properti khususnya rumah susun di Indonesiaseringkali satuan rumah susun dijual dengan jalan Perjanjian Pengikatan Jual beliyang tidak dilanjutkan ketahap pembuatan Akta Jual Beli. Yang menjadipertanyaan dan akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penyelesaianperkara yang teijadi antara Perhimpunan Penghuni Rumas Susun terkait denganpersoalan kehidupan bersama didalam rumah susun bila dikaitkan dengan unitunitrumah susun yang dijual hanya berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.Apakah dengan Peijanjian Pengikatan Jual Beli telah teijadi peralihan hak antaraDeveloper dengan pihak ketiga? Apa saja tugas, kewajiban dan kewenanganPerhimpunan Penghuni Rumah Susun dalam mengatur kehidupan di rumahsusun?

---

ABSTRACTDevelopment of housing flats is one of the alternative problem-solving ofthe housing and settlement needs, especially in urban areas, the number continuesto increase because the construction of housing flats could reduce the use of land.Regulations regarding the housing flat this time are set in the Law Number 16year 1985 regarding the Housing Flat. In the regulation jo. The Governmentregulations are governed that the residents of Housing Flat must establish anAssociation of Resident which has a duty to set up the life of a fellow in thehousing flat. Basically, based on Article 10 of Law number 16 of 1985 regardingthe Housing Flat, the transfer of title on housing flat unit from the developmentmanagement to the purchaser, the transfer of rights must be made with a deed ofthe Land Deed Official (PPAT), however, currently in the property marketingactivities especially the housing flat in Indonesia are often a unit of housing flatthat has not been completed which has a lot of devotees is sold with the Sale andPurchase Binding Agreement which is not continued until the making level of theSale and Purchase Deed.The question and the one will be discussed by the authorin this writing is how the settlement of cases occurred between Association ofHousing Flat Resident related to problem of living together in the housing flatwhen it is associated with the unit housing flats sold only based on the Sale andPurchase Binding Agreement. Has the right’s transition occurred through the Saleand Purchase Binding Agreement between the Developer with third parties?What’s duties, responsibilities and authority of the Association of Housing FlatResident in managing life at housing flat?"

"Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun PPPSRS diberikan status sebagai badan hukum. Namun dalam undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan mengenai Pengurus, apalagi pengaturan mengenai organ badan hukum lainnya. Padahal seharusnya karakteristik suatu badan hukum adalah memiliki pengaturan organ yang lengkap. Permasalahan ini praktis berlanjut pada sejauh mana tanggung jawab Pengurus terhadap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PPPSRS. Bahkan isu tidak adanya kejelasan tanggung jawab Pengurus ini muncul dalam kasus hukum antara pemilik atau penghuni Sarusun melawan Pengurus PPPSRS, dengan dalil bahwa Pengurus dimintakan pertanggungjawaban karena dituduh terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk diangkat dengan tujuan menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai Tanggung Jawab Perbuatan Hukum Pengurus PPPSRS dalam mewakili PPPSRS, berdasarkan keterbatasan peraturan yang ada dan sedikit teori hukum badan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ditemukan bahwa Pengurus tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beheren PPPSRS yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip pengurusan PPPSRS, namun bertanggung jawab secara pribadi untuk perbuatan hukum beschikking yang diambil secara melawan hukum. Ditemukan juga bahwa majelis hakim sudah menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas bagi Pengurus PPPSRS.

---

In Law No. 20 of 2011 on Strata Units (UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun), the Association of Owners and Occupants of Strata Units (PPPSRS) is granted legal status. However, this law does not provide any provisions regarding the Management Board, let alone regulations regarding other organs of the legal entity. In fact, the characteristics of a legal entity should include a complete organ regulation. This problem practically continues to the extent of the Management Board's responsibility for the legal acts carried out by the PPPSRS. Even the issue of the lack of clarity of the Management Board's responsibility emerged in a legal case between the owner or occupant of the Strata Unit against the Management Board of the PPPSRS, with the argument that the Management Board was asked to be accountable for being accused of proven unlawful acts as referred to in Article 1365 of the Civil Code (KUHPerdata). Therefore, it is interesting to raise this issue with the aim of producing a systematic explanation of the Legal Liability of the Management Board of the PPPSRS in representing the PPPSRS, based on the limitations of existing regulations and a little legal theory of legal entities in Indonesia. This research uses a statutory approach and a case approach. The research results are that the Management Board is not personally liable for the legal acts of managing the PPPSRS that have been carried out in accordance with the management principles of the PPPSRS, but is personally liable for the unlawful legal acts that are taken. It was also found that the panel of judges has applied the principle of limited liability for the Management Board of the PPPSRS."

"Peranan signifikan dari seorang Notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja dalamkehidupan sehari – hari masyarakat seperti mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual - beli, tukar menukar,perjanjian kredit dan lain sebagainya. Bahkan dalam lingkungan tempat tinggal kadang kala masyarakatmembutuhkan peranan seorang Notaris. Demikian pula dalam pembuatan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilikdan Penghuni Rumah Susun (PPRS). Adapun pada kasus perkara Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, aktaBerita Acara Rapat Umum Luar Biasa PPRS-GCM (Grand Cempaka Mas) yang dibuat oleh pihak tergugat tidakmemenuhi persyaratan kuorum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan Anggaran Dasar PPRS yangberlaku. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan aktanya dan juga mengenaitanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga PPRS- GCM berlaku mengikat dan tidak dapat dikesampingkan. Saran yang diusulkan penulis kepadaNotaris adalah agar selalu mengambil sikap cermat dan hati-hati di dalam mempelajari dokumen termasukAnggaran Dasar PPPSRS serta kemungkinan potensi sengketa di masa yang akan datang. Selain itu, Notarisseharusnya sedapat mungkin memberikan penjelasan, menunjukkan kelemahan atau kekurangan, serta konsekuensidalam akta yang akan dibuat.

---

The significant role of a Notary in law, dealing with various legal actions. In society's daily life, for example, establishing a business entity, buying and selling agreements, exchanging, and credit agreements. Even in theneighborhood, sometimes people also need the role of a notary. The same as in making The Deed ofEstablisment of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRS). The Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (RULB PPPSRS) which does not meet the quorumrequirements in accordance with the legislation and the applicable PPPSRS Articles of Association, it will causeproblems regarding the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of the Association of Flat Owners and Occupants (PPRSC-GCM) and regarding the responsibilities of the Notary who made the deed. Thisresearch uses normative juridical research method with descriptive analytical research type. The results show that thePPRSC-GCM Articles of Association and By-laws are binding and can not be waived. The suggestion proposed bythe author to the Notary is to always be thorough and careful in studying documents including the PPPSRS Articles of Association and the possibility of potential disputes in the future. In addition, the Notary should be able toprovide an explanation, point out weaknesses or shortcomings, and the consequences in the deed to be made.

"

"Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, keberadaan rumah susun serta tujuan pembangunannya berkembang tidak hanya ditujukan untuk hunian, namun juga sebagai sarana investasi. Skripsi ini membahas mengenai kondominium hotel sebagai salah satu bentuk perkembangan konsep dari rumah susun yang akan terbagi dalam dua pembahasan. Pembahasan pertama adalah mengenai perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun dengan konsep kondominium hotel apakah memiliki perbedaan dengan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun untuk hunian. Kedua, dibahas mengenai pengaturan perhimpunan penghuni rumah susun berkonsep kondominium hotel dan implikasinya terhadap pemilik unit kondominium hotel. Kedua bahasan tersebut akan ditinjau melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hotel Pullman Bali Legian Nirwana yang merupakan sebuah rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian bertujuan untuk melihat bagaimanakah isi perjanjian pengikatan jual beli dari rumah susun yang memiliki konsep kondominium hotel sehingga dapat dikaji perbedaan apa saja yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual belinya dibandingkan dengan rumah susun hunian. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan mengenai perhimpunan penghuni rumah susun dengan konsep kondominium hotel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara perjanjian pengikatan jual beli untuk rumah susun dengan konsep kondominium hotel dengan rumah susun hunian dan pengaturan mengenai perhimpunan penghuni pun berbeda di dalam rumah susun berkonsep kondominium hotel dibandingkan dengan perhimpunan penghuni rumah susun hunian. Setiap pihak yang terlibat dalam jual beli unit kondominium hotel, dalam memasuki perjanjian pengikatan jual beli baiknya mengerti posisi masing-masing agar dapat tercipta perjanjian yang adil dan seimbang bagi kedua belah pihak.

---

With the constant changing of people needs, the development of condominium keep evolving it's concept and purpose. Not only for residential, condominium is also aim for investment. Condominium hotel is one of the concept of condominium that aiming for investment purpose. This thesis is discuss about condominium hotel, which divided into two main discussion; first, is about the preliminary sale of property agreement of condominium hotel, and secondly is about the resident's association in condominium hotel with Pullman Bali Legian Nirwana's Preliminary Sale of Property Agreement as it assessment.

The purposes of this thesis are to study the differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with the preliminary sale of property agreement of residential condominium. Also, to see how the resident?s association regulated in condominium hotel.

The outcomes of this thesis are there's a differences between a preliminary sale of property agreement of condominium hotel with residential condominium and they have a different regulation for resident's association in condominium hotel compared to regulation in residential condominium. To anticipate the loss from buyer's side, it's best for prospective buyers to read carefully and understand the a preliminary sale of property agreement before entering ones. Because there's might be clauses that will bring disadvantages for buyers."