Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai Polisi dan Unjuk Rasa Anarkis di Jakarta bertujuan untuk menunjukkan penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang dilakukan oleh satuan dalmas dalam rangka meredam aksi anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa saat menyampaikan aspirasinya di muka umum dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi man usia.Unjuk rasa yang terjadi di Jakarta Selatan dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat Jakarta Selatan sendiri dan masyarakat yang berasal dari Iuar wilayah Jakarta Selatan seperti Depok, Tangerang, Bekasi dan dan luar pulau Jawa. Aspirasi yang disampaikan meliputi masalah tenaga kerja, korupsi, hak asasi manusia dan lain - lain.Unjuk unjuk rasa anarkis yang dilakukan oleo Front Persatuan Rakyat Papua Barat ( Front Pepera - PB ) yang dipimpin oleh Arkilus di kantor Freeport Gedung Plaza 89 JI. Rasuna Said Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan dengan tuntutan agar dilakukan penutupan secara total kegiatan produksi PT. Freeport Indonesia di Papua Barat dan Laskar Pembela Islam ( LPT ) yang dipimpin oleh Ustadz Mustiin dengan tuntutan agar majalah Playboy ditarik peredarannya di masyarakat dalam waktu 3 x 24 jam merupakan suatu bentuk tindakan melanggar hukum dan tidak sejalan dengan semangat reformasi.Dalam menangani unjuk rasa damai dan anarkis yang terjadi di wilayah hukum Jakarta Selatan, satuan dalmas mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh satuan dalmas Pokes Metro Jakarta Selatan masih bersifat sesaat, reaktif dan melakukan tindakan represif saat kegiatan unjuk rasa mengarah pada tindakan anarkis. Tindakan represif dilakukan oleh satuan dalmas sebagai reaksi spontan dan balasan terhadap aksi anarkis yang dilakukan pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa anarkis oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan personal yang terbatas sehingga hal ini sangat mempengaruhi efektifitas penanganan di lapangan. Anggota dalmas yang terlibat dalam penanganan unjuk rasa anarkis tidak semuanya memiliki pendidikan khusus mengenai dalmas tetapi hanya melalui pelatihan secara rutin di Mako Pokes yang dilaksanakan secara internal sehingga pemahaman terhadap kegiatan. unjuk rasa masih dilihat sebagai gangguan kamtibmas bukan sebagai proses demokrasi yang sedang berjalan.Walaupun masih terdapat keterbasan yang dimiliki oleh satuan dalmas Polres Metro Jakarta Selatan dalam menangani unjuk rasa anarkis, namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya keluhan dari pengunjuk rasa tentang perlakuan anggota dalmas yang dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.

---

This research is about police and brutal demonstration in south Jakarta which show the implementation of riot police to redeem the brutal demonstration in order to the protect the interest of the other people in the community life and avoid the violation of the human right. Demonstration in south Jakarta is done by people who live in and outside of south Jakarta area such as Depok, Tangerang, Bekasi and other area. Their aspiration is about manpower, corruption, human right and etc.Brutal demonstration which done by Front of Unity Pepole West Papua who lead by Arkilus at Freeport office. They want that the company totally stop in west Papua because it's doesn't give the benefit for local people even though that company has operated for years. And the other brutality riot is done by Islam Defender Front They want that Playboy magazines do not distribute in the community and give 72 hours for implementing. Those actions are not same as reformation spirit and break the law.For preventing the brutal demonstration in south Jakarta jurisdiction, the not police always point to the law in order to do right thing. Police riot do their job still in the moment, reactive and take the repressive action when the riot become worst (brutal action). They do the repressive action as the impact of spontaneous reaction from brutal demonstration. Preventing the brutal riot is done by limited personnel; it's very hard because this condition can influence the effective when they do their job in the field.Only some of riot police personnel have the education and training about riot lesson. Some of them are given special training once in a week in the office of South Jakarta Metropolitan Police. They still face the riot as a disturbance in the community and not as democracy process. Even though the riot police of south Jakarta have debility in preventing the brutal riot but they can do their job properly without complaining from the community and avoid the violation of the human right."

"Berkembangnya dunia Kepolisian dari waktu-kewaktu baik secara organisasi maupun personil dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam kehidupan masyarakat (Rianto, 1999). Apalagi ditambah dengan berpisahnya Polri dari ABRI, membuat tugas dan tanggung jawab Polri semakin berat. Sehingga Polri harus mampu menjadi ujung tombak dalam menegakkan hukum (Djamin, 2001). Kepolisian merupakan suatu lembaga yang bertugas menjaga keamanan negara dan menegakkan hukum yang terdiri dari lima fungsi teknis kepolisisan, diantaranya adalah fungsi Sabhara (Samapta Bhayangkara), fungsi Lantas (Lalu Lintas), fungsi Bimmas (Bimbingan Masyarakat), fungsi Reserse dan fungsi Inteligen. Kelima fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang sangat diperlukan untuk membangun polisi yang ideal. (Wangsa, 1994). Yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah fungsi Sabhara, karena tugas Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif atau pencegahan, menangkal segala bentuk pelanggaran dan tindak kriminalitas serta melaksanakan tindakan represif tahap pertama terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak kejahatan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, benda dan masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Wangsa, 2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stres fisiologis merupakan sumber stres yang paling menonjol dan paling potensial sebagai penyebab timbulnya stres pada anggota Sabhara Polda Metro Jaya dalam menangani aksi unjuk rasa di Jakarta. Sumber stres psikologis merupakan faktor yang mempunyai banyak peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan stres, tetapi potensi untuk menyebabkan stres tidak saekuat sumber stres fisiologis. Namun demikian sumber stres psikologis tetap lebih potensial menimbulkan stres dibandingkan sumber stres dari keluarga, stresor lingkungan, dalam diri serta komunitas dan pekerjaan. Menurut Carver (1989), sebagian besar stresor individu dapat menampilkan lebih dari satu strategi coping. Namun demikian, dalam keadaan tertentu salah satu strategi cenderung mendominasi, baik itu Problem-Focused Coping, Emotion-Fokused Coping, atau Maladaptive Coping. Keadaan ini juga berlaku pada anggota Sabhara Polda Metro Jaya dalam menengani aksi unjuk rasa di Jakarta. Anggota Sabhara yang bertugas di Polda Metro Jaya menggunakan ketiga strategi coping yang ada untuk mengatasi stres, namun Emotion-Focused Coping yang lebihbanyak digunakan."

"Unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat ada yang berakhir dengan damai tetapi ada juga yang berakhir dengan anarkis. Anarkis adalah orang yang melakukan tindakan anarki. Unjuk rasa yang berakhir dengan damai adalah Unjuk rasa yang dilakukan dengan jalan tertib, mengorganisir dirinya sendiri untuk berangkat ke sasaran, menyampaikan aspirasi, kembali kerumah dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sedangkan unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis adalah unjuk rasa yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.Sejak era reformasi bergulir di Indonesia, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat semakin terbuka. Penyampaian pendapat bukan saja terbuka melalui media massa, tetapi juga dilakukan melalui aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Berbagai peristiwa dan kebijakankebijakan pemerintah, balk yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri selalu disikapi dengan aksi turun ke jalan dari kelompokkelompok yang pro dan kontra terhadap peristiwa/kebijakan yang ada.Dari hasil penefitian ditemukan bahwa setiap unjuk rasa memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lainnya. ada unjuk rasa yang bertujuan untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh para mahasiswa; ada unjuk rasa yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingannya seperti yang dilakukan oleh para buruh pengunjuk rasa; dan ada juga pengunjuk rasa yang dibayar oleh seseorang yang bertujuan untuk kepentingan tersebut.Dalam pengamanan unjuk rasa yang berada diwilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, dilakukan oleh seluruh satuan fungsi kepolisian yang ada di Polres Metro .lakarta Pusat dan jugs Polsek. Disamping fungsi-fungsi tersebut diatas, pimpinan Polri telah membuat suatu kebijakan tentang pembentukan negosiator disetiap satuan kewilayahan (satwil) yang sering terjadi unjuk rasa dari warga masyarakat.Setelah Kapoires mendapatkan informasi tentang pengunjuk rasa, maka Kapoires akan memerintahkan satuan Intelpam, untuk melaksanakan pengamanan tertutup. Sedangkan pengamanan terbuka akan dilakukan oleh polisi berseragam dinas yang terdiri dari pengendali massa (dalmas), personil Polsek, dan lain-lain. Semua fungsi-fungsi tersebut mempunyai peran masing-masing.Dalam pengamanan terhadap pengunjuk rasa sangat tergantung kepada kebijakan dari Kapoires Metro Jakarta Pusat. Kebijakan tersebut berpatokan dari jenis unjuk rasa serta saran-saran dari Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat. Jika dalam penilaian Kapoires, bahwa penanganan unjuk rasa, cukup ditangani oleh Kapolsek, maka Kapoires akan menyerahkan sepenuhnya penanganan terhadap unjuk rasa tersebut. tetapi jika menurut penilaian Kapoires unjuk rasa harus ditangani Polres, maka Kapoires akan langsung mengambil aiih pengamanan.Pengamanan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat sangat dipengaruhi oieh pengunjuk rasa. Jika pengunjuk rasa menyatakan bahwa unjuk rasa mereka damai, maka polisi akan mengamankan dengan santai. Tetapi jika pengunjuk rasa adalah dari kalangan yang sering berbuat anarkis, maka polisi akan melakukan pengamanan dengan ketat."

"ABSTRAKUntuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik di Indonesia khususnya di PUlau Jawa yang semakin meningkat, maka Pemerintah dalam hal ini Perusahaan Umum Listrik Negara telah melaksanakan pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 500 kV, yang saat ini sudah terhubung antara PLTU Suralaya (Jawa Bagian Barat) sampai PLTU Paiton (Jawa Bagian Timur) dalam sistem interkoneksi Jawa-Bali, yang melintasi pemukiman penduduk, persawahan, ladang, dan lain-lain.Dengan pengoperasian SUTET 500 kV tersebut akan muncul persoalan antara lain mengenai pengaruh medan listrik dan medan magnet, serta munculnya fenomena tegangan tinggi (gejala korona), yang apabila melampaui ambang batas tertentu dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya.Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka dalam pengoperasian jaringan 500 kV tersebut perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak lingkungan yang telah terjadi melalui studi Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL).Untuk mengetahui apakah dalam pengoperasian SUTET tersebut menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sekaligus untuk mempersiapkan langkah-langkah pengaman dan memperkecil dampak yang merugikan, maka dalam makalah ini akan dibahas salah satu aspek persoalan tegangan tinggi, yaitu menyangkut timbulnya korona dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan berupa gangguan radio (Interferensi radio), gangguan berisik (audible noise) dan rugi-rugi korona dalam bentuk panas."

"Penelitian ini mengungkap bahwa prajurit marinir yang di-BKO-kan (diperbantukan) ke Polri dalam menangani aksi mahasiswa (yang berubah menjadi aksi massa) sebetulnya mendapat tugas baru yang bertentangan dengan tugas pokoknya, sehingga mereka mengalami konflik peran. Deutsch (1973) menyatakan bahwa suatu konflik dapat terjadi kapanpun bila aktivitas yang saling bertentangan terjadi. Prajurit marinir besar kemungkinan pada awalnya merasa stres dengan tugas baru tersebut, seperti yang dikatakan oleh Kahn (1964) bahwa stres kerja dapat disebabkan karena terdapat hambatan dalam menjalankan peran pada pekerjaannya. Agar prajurit marinir tetap dapat melaksanakan tugasnya maka mereka melakukan perilaku coping. Lazarus (1991) mendefinisikan coping yang merupakan upaya kognisi dan perilaku yang khusus mengatur tuntutan-tuntutan internal atau eksternal yang dinilai individu sebagai situasi yang membebani. Kenyataan yang ada menggambarkan bahwa pada saat prajurit marinir menjalankan tugas tersebut mampu melaksanakan dengan baik dan mendapat simpati dari masyarakat.Peneliti menduga bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan prajurit marinir berhasil menjalankan tugasnya. Diduga terdapat 3 faktor yang berperan dalam keberhasilan tersebut, yaitu faktor identitas kelompok atau semangat korsa atribusi atau cara penanganan dan aktualisasi diri. Pada identitas kelompok, bahwa kelompok merupakan bagian dari individu dan adanya proses psikologis juga akan membentuk perilaku kelompok (Hogg & Abrams, 1990). Untuk atribusi, menurut Jones & Davis (1965) selalu terdapat prekondisi. Ada 2 kondisi yang spesifik, yang pertama aktor (dalam bertindak) harus memiliki pengetahuan perilaku yang diobservasi dan yang kedua memiliki kemampuan untuk menampilkannya. Sedangkan aktualisasi diri menurut Erich Fromm (1993) bahwa orang yang mampu mengaktualiasikan diri dengan baik salah satunya adalah mampu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap dirinya dan mampu bersikap lebih menghargai pada orang lain, bukannya mengambil sikap yang bertentangan.Pembuatan alat ukur diperoleh dari hasil elisitasi terhadap beberapa anggota marinir yang memenuhi persyaratan. Setelah dilakukan uji coba maka alat ukur yang digunakan adalah dalam bentuk kuesioner yang mengukur faktor identitas kelompok, atribusi dan aktualisasi diri. Sedangkan faktor standar keberhasilan diperoleh dari kuesioner yang dibuat oleh Tracy (1981).Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental sampling, subyek adalah Brigade infanteri BS Marinir jakarta dan Brigade infanteri-1 Marinir Surabaya. Pemilihan sampel ini atas dasar asumsi bahwa pasukan infanteri seringkali diperbantukan menangani aksi unjuk rasa dan pasukan tersebut tergolong pasukan yang paling siap untuk diterjunkan di lapangan karena keberadaan mereka di garis paling depan. Jumlah sampel adalah 211 responden. Untuk mendapatkan faktor-faktor berdasarkan dugaan peneliti maka dilakukan analisis faktor. Sedangkan untuk menguji validitas dan reliabilitas item-item dalam kuesioner digunakan perhitungan internal consistency dan tehnik reliabilitas Cranbach Alpha, sedangkan untuk melihat masing-masing sumbangan variabel digunakan analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan adanya 4 faktor yang berperan memberikan pengaruh pada standar keberhasilan yaitu: faktor atribusi, identitas kelompok, eksistensi (aktualisasi diri) dan persepsi terhadap tugas. Adapun faktor yang memberikan sumbangan terbesar adalah atribusi dan identitas kelompok. Untuk penelitian berikutnya, disarankan membandingkan dengan aparat lain selain marinir agar dapat ditemukan dan ditegaskan faktor-faktor temuan lain yang lebih berperan."