Hasil Pencarian

Ditemukan 105764 dokumen yang sesuai dengan query

Cynthia Setiawati

Pelaksanaan Program Rencana Umum Tata Ruang di Lingkungan Kota Administratif Depok

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996

TA3542

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Mukhoriyah

Kajian nilai ekologi-ekonomi lahan sawah dan kaitannya dengan rencana tata ruang di Kota Depok

"Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan kebutuhan penggunaan lahan mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan adanya konversi lahan khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kota Depok dimana tahun 2000 luas lahan sawah mencapai 3.118 ha dan pada tahun 2011 seluas 819,42 ha. Berdasarkan RTRW tahun 2000-2010 dijelaskan bahwa kawasan pertanian yang ada tetap dipertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekologi dan ekonomi lahan sawah di Kota Depok secara spasial, mengetahui potensi lahan sawah dalam kaitannya dengan penyusunan RTRW 2030 Kota Depok. Metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan lahan sawah, mengetahui potensi nilai ekologi-ekonomi lahan sawah dan kaitannya dengan RTRW 2030. Untuk menghitung nilai ekologi-ekonomi dilakukan dengan scoring dan pembobotan. Variabel yang digunakan dalam menghitung nilai ekologi adalah analisis konservasi air (curah hujan, penggunaan lahan, dan kemampuan tekstur tanah liat), analisis sebaran titik banjir, dan analisis ruang terbuka hijau. Variabel yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi adalah hasil produktivitas, lahan yang terkonversi, nilai produksi yang hilang, dan harga lahan berdasarkan NJOP. Hasil perubahan lahan sawah dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 2.298,79 ha (11,49%).

Hasil analisis nilai ekologi-ekonomi lahan sawah diperoleh 3 kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah. Kedua nilai tersebut menghasilkan potensi pada lahan sawah yaitu wilayah dengan nilai ekologi tinggi (luas lahan sawah 657,29 ha, mampu menyerap CO2 114.878,64 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi sedang (luas lahan sawah 145,41 ha, mampu menyerap CO2 25.165,73 tonCO2/ha/tahun), nilai ekologi rendah (luas lahan sawah 156,52 ha, mampu menyerap CO2 3.518,02 tonCO2/ha/tahun). Sedangkan nilai ekonomi tinggi (luas lahan sawah 6,7 ha), nilai ekonomi sedang (luas lahan sawah 62,39 ha), dan nilai ekonomi rendah (luas lahan sawah 750,33 ha). Hasil evaluasi RTRW 2030 terhadap perubahan lahan sawah tahun 2000-2011di fokuskan untuk kawasan terbangun, sedangkan peruntukan untuk lahan pertanian hanya seluas 607,35 ha sehingga harus dikaji ulang raperda tersebut. Lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dipertahankan, karena fungsinya dalam jangkan panjang sebagai keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem dengan membuat kebijakan yang tegas dengan membatasi perijinan pembangunan terutama pada lahan-lahan yang produktif, membatasi arus urbanisasi ke Kota Depok, dan meninjau kembali hasil Raperda RTRW 2030 tentang peruntukan lahan pertanian sehingga fungsi kawasan lindung dan budidaya dapat terpenuhi.

High growth population cause to increased needs land use. This cause to the conversion of agricultural land, especially non-agricultural land in the Depok city where paddy fields in 2000 reached 3118 ha and in 2011 an area of 819.42 ha. Based on the years 2000-2010 of regional spatial planning (RTRW) explained that the existing agricultural areas will be retained. This study aims to determine the ecological and economic value of paddy fields in spatially Depok City, knowing the potential of paddy fields in relation to the preparation spatial of the 2030 Depok city. The method used to determine changes in the paddy field, knowing the potential economic value of wetland ecology and its relation to RTRW 2030. To calculate the ecological and economic value is done by scoring and weighting. Variables used in calculating the value of conservation ecology is the analysis of water (rainfall, land use, and the ability of clay texture), analysis of the distribution of flood point, and analysis of green open space. Variables used to calculate the economic value is the result of productivity, land converted, the value of lost production, and land prices based on the Tax Object Sale Value.

The results of paddy fields changes from 2000-2010 year amounted to 2298.79 ha (11.49%). The results of the analysis of ecological and economic value of paddy fields obtained three classes, namely high, medium and low. Both of these values produce potential in the paddy fields areas with high ecological value (657.29 ha of paddy fields area, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 114,878.64), the ecological value was (145.41 ha of paddy fields area, able to absorb 25165.73 tonCO2/ha/tahun CO2), a low ecological value (156.52 ha of paddy fields, able to absorb CO2 tonCO2/ha/tahun 3518.02). While high economic value (6.7 ha of paddy fields ), economic value is (62.39 ha of paddy fields), and low economic value (750.33 ha of paddy fields ). Spatial evaluation results 2030 to changes in the paddy field in 2000-2011in focus for the wake, while the allocation to the agricultural land area of 607.35 ha only and should be reexamined the draft legislation. Land which has high economic value should be maintained, because its function in the outreach and sustainability long as the balance of the ecosystem by making a firm policy to limit the licensing of development, especially on lands that are productive, limiting urbanization to the Depok City, and review the draft results RTRW 2030 designation of agricultural lands so that the function of protected areas and aquaculture can be met."

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31806

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Untung Kusyono

Ketidaksesuaian peruntukan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian terkait dengan rencana umum tata ruang dan rencana tata ruang wilayah di Kota Depok = Incompatibility of agricultural land appropriation transfer of non-agricultural land being associated with general spatial plan with the planning of the general plan of management of the territory and the City of Depok

"Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, perubahan penatagunaan tanah pun menjadi lebih sering dilakukan, terutama dengan mengikuti perkembangan dan kepentingan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian, baik itu di perkotaan, pinggiran kota bahkan di pedesaan yang pada umumnya pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduknya, yang beralih fungsi menjadi kawasan perindustrian, tempat rekreasi, pertokoan, real estate atau penggunaan selain pertanian lainnya.

Gencarnya pengalihfungsian ini bukan hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh "tidak menarik"nya sektor pertanian itu sendiri.

Along with the rapid development in various sectors, changes in land Stewardship became more frequent, especially by following the developments and business interests. This can be seen from the increasing number of agricultural lands, whether in urban, suburban and even rural agriculture in general is the principal livelihood of its inhabitants, who converted to industrial areas, recreational areas, shopping malls, real estate or use other than agriculture other.
Incessant the transfer of function this not only because the legislation ineffective, both in terms of substance of its provisions are not clear and unequivocal, as well as their enforcement is not supported by the government itself as the official authorized to permit functioning of a land, but also not supported by "do not pull its" agricultural sector itself."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29789

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Jasuri Sa`at

Kajian Daya Dukung Sumber Air Hujan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2010

"Perkembangan suatu kota ditandai dengan meningkatnya pertambahan penduduk dan makin lengkapnya fasilitas kota untuk menuju kota metropolitan yang mandiri dengan harapan perkembangan ekonomi yang tinggi. Depok pada tahun 2010 berpenduduk 1.675.213 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 1.145.091 jiwa, maka sudah terjadi perkembangan penduduk kota Depok sebesar 530.122 jiwa dengan pertambahan sebesar 31,655 % dalam kurun waktu 10 tahun atau rata-rata perkembangan 3,64% per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan beberapa konsekuensi perubahan fungsi lahan meliputi, kebutuhan lahan untuk pembangunan daerah pemukiman dan fasilitas ? fasilitas lainnya. Seterusnya juga memacu perubahan penggunaan lahan, khusus lahan yang tadinya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berubah menjadi ruang tertutup bangunan (non RTH). Dampak lain dari pertumbuhan penduduk adalah meningkatnya kebutuhan akan air untuk menjalankan kehidupan.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi daya dukung sumber air hujan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2010. Dikota Depok terdapat sumber-sumber air yaitu Kali, Situ dan Air tanah. Saat ini pemakaian air tanah lebih dominan sebesar 82,5% dari total penduduk memakai air tanah dari pada air permukaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pasokan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Depok disamping air permukaan yang ada berkualitas kurang baik, sehingga perlu pengolahan lengkap lebih dahulu untuk mendapatkan air yang memenuhi persyaratan kualitas kesehatan.

Menurut hasil penelitian potensi sumber air hujan sangat mencukupi karena curah hujan dikota Depok sangat tinggi (1106-4579 mm) per tahun, sehingga menghasilkan nilai surplus debit andalan di masing-masing luasan kecamatan, kecuali Kecamatan Beji terjadi defisit pada bulan September dan Oktober.

A city development is indicated by population growth and more complete facilities compare to rural area. Depok is one of city with massive development nowadays with high economic potential. In 2010, Depok population is 1.675.213 peoples, this number has increase by 31.65% compare to 2000 (1.145.091 peoples), the average population growth is 3.64% per year.
In line with high population growth and changing on people dynamic, most of Green Open Space Area (RTH) has shifting the function into Used Spaced with many buildings is develop nowadays for residential (house, apartment), office building, restaurant, etc.
For supporting population growth, one of the most important factor need to consider is the availability of reserved water for supporting people?s daily life. The main objective of this study was to determine the potential capacity of rain water sources to the spatial plan of Depok City in 2010. Some of water source for covering all Depok area are Kali, Situ & Ground Water. Currently, the usage of ground water is more dominant (used by 82.5% of total population).
Based on the research result, potential source of rain water in Depok is sufficient because the annual rainfall duration is very high (1106 ? 4579 mm), resulting on the surplus value of dependable flow in each districts, except in Beji District during dry season, in September and Oktober."

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012

T31207

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Gandhi Adi Prianto

Analisis pelaksanaan rencana tata ruang Kota Baru yang berkelanjutan. Studi kasus Soreang, ibukota Kabupaten Bandung

"Kota merupakan lambang peradaban kehidupan manusia, sebagai pertumbuhan ekonomi, sumber inovasi dan kreasi, pusat kebudayaan, dan wahana untuk peningkatan kualitas hidup. Kota adalah suatu lingkungan binaan manusia, merupakan hasil cipta - rasa dan karsa manusia yang secara sengaja dibentuk atau tidak sengaja terbentuk, mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan daya dukung lingkungannya dan menjadi wadah bagi kegiatan manusia dengan segala aspek kehidupan yang dinamis. Perkembangan kegiatan manusia di wilayah perkotaan akan mengarahkan perkembangan tampilan fisik kota, balk secara luasan horizontal maupun luasan vertikalnya yang pada akhirnya akan mempengaruhi lingkungan alam sekitarnya.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Persyaratan minimum pembangunan berkelanjutan berupa terpeliharanya apa yang disebut dengan "total natural capital stock pada tingkat yang lama atau kalau bisa lebih tinggi dibanding dengan keadaan sekarang.

Produk rancangan pengembangan kota melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)/Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) pada umumnya berupa naskah dokumen yang dilengkapi dengan penjelasan grafis (berupa peta-peta) mengenai segala hal/faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota. Produk grafis tersebut merupakan penjabaran dari naskah dokumen rancangan yang memberikan gambaran visual secara dua dimensi tentang penggunaan wilayah atau bagian ruang sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Produk normatif dan grafis tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk pengerahan sumber-sumber daya perkotaan, baik meliputi alam, ekonomi, dan manusia, untuk mencapai tujuan pembangunan kota yang dicita-citakan.

Penelitian yang dilakukan di Kota Soreang, sebagai Ibukota Kabupaten Bandung, merupakan penelitian deskriptif-ekspioratif, dengan menggunakan data sekunder, berupa kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)/Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang serta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

Penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kota Baru yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Soreang, Ibukota Kabupaten Bandung) dengan fokus pembahasan pada kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun mengacu kepada dua permasalahan, yaitu:

Belum diketahui secara pasti seberapa besar kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun Kota Soreang pada pemetaan Tahun 1999 sudah sesuai dengan rencana produk normatif dan gratis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989.

Belum diketahui secara pasti apakah produk normatif dan grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 maupun Rencana Terperind Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 2001-2010 telah menerapkan kaidah pembangunan kota berkelanjutan dari sisi keseimbangan ekologis.

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mencari kejelasan seberapa besar realisasi-pembiasan maupun penyimpangan kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun atas produk normatif dan grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 pada saat pemetaan Tahun 1999.

Untuk mencari kejelasan apakah produk normatif dan grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 maupun Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 2001-2010 telah mempertimbangkan kaidah pembangunan kota yang berkelanjutan dari sisi keseimbangan ekologisnya.

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut, di bawah ini:

Realisasi penerapan kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun melalui Produk Normatif dan Grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 dibandingkan dengan kondisi hasil pemetaan pada Tahun 1999 belum sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan (RTTRK Tahun 1989).

Produk Normatif dan Grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 maupun Rencana Terperincil Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 2001-2010 kurang mempertimbangkan kaidah kota berkelanjutan dilihat dari keseimbangan ekologisnya.

Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan dua pendekatan yaitu secara analisis normatif dan analisis grafis. Analisis normatif dilakukan dengan melihat perkembangan alokasi dan kondisi keberadaan penerapan rencana tata ruang kota. Sedangkan untuk analisis grafis dilakukan dengan pendekatan analisis melalui produk grafis, yaitu dengan melihat realisasi penerapan secara fisik antara alokasi rencana dengan kondisi waktu tertentu (10 tahun setelah rencana). Pendekatan analisis tersebut dilakukan untuk melihat realisasi penerapan rencana tata ruang dari data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai instansi. Analisis ini mempertimbangkan penggunaan lahan dalam dua titik waktu, yaitu antara rencana Tahun 1989 dengan realisasi melalui pemetaan Tahun 1999.

Berdasarkan hasil dari pembahasan data yang diperoieh dari penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

Bahwa Rencana Terperinci Tata Ruang Kota Soreang (RTTRK) Tahun 1989 yang diharapkan membawa pertumbuhan dan perkembangan Kota Soreang, pada pemetaan tahun 1999, khususnya pemanfaatan guna lahan melalui kawasan terbangun dan tidak terbangun, belum sesuai dengan apa yang telah diganskan dalam Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989. Perubahan yang mencolok terlihat pada kawasan terbangun perumahan, yang melebihi target rencana sebesar 75,55% (185,18 ha), sedangkan untuk kawasan tidak terbangun persawahan terjadi pengurangan terbesar, yaitu 357,64 ha dari apa yang direncanakan pada Tahun 1989.

Hasil analisis terhadap produk normatif dan grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 melalui kawasan terbangun dan tidak terbangun menunjukkan bahwa dilihat dari sisi keseimbangan ekologisnya kurang mempertimbangkan pembangunan kota yang berkelanjutan, terlihat dari rencana pengalihan fungsi lahan semula lahan pertanian menjadi lahan permukiman tanpa diimbangi dengan pemecahan masalah sosial dalam hal alih lapangan pekerjaan penduduk Kota Soreang yang mayoritas berpendidikan SD.

Sedangkan Hasil analisis terhadap produk normatif dan grafis antara Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 2001-Revisi dengan produk normatif dan grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota (RTTRK) Soreang Tahun 1989 menunjukkan bahwa bdak terjadi perubahan yang mendasar dalam hal rencana menjaga keseimbangan ekologisnya, terlihat dari produk grafis Rencana Terperinci Tata Ruang Kota Soreang (RTTRK) Tahun 2001-Revisi yang tetap mempertahankan pengalihan fungsi lahan seperti apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Terperinci Tata Ruang Kota Soreang (RTTRK) Tahun 1989.

Seperti telah diungkapkan bahwa sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif eksploratif, maka masih banyak hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penerapan rencana tata ruang kota yang Iebih patting dan belum terungkap, memerlukan suatu penelitian Iebih lanjut, mengingat pentingnya penataan ruang berkaitan dengan masalah lingkungan di perkotaan.

Analysis on The Implementation of Sustainable New Town Spatial Plan (Case Study: Soreang, Capital City of Bandung Regency)
A city is a symbol of human civilization, economical development, a source of innovation and creation, a center of culture and a vehicle to improve life conditions. A city is a man made environment; it is a human made creation and work of arts, deliberately constructed or not and having its own characteristics in accordance with its surrounding and it becomes a place of human activities with all dynamics approach of life. The development of human activities in cities will direct the physical appearance of the city, horizontal extension as well as vertical extension, which will influence the natural environment.
A sustainable development is a development, which can fulfill the requirements present generation without ignoring the ability of the next generation in fulfilling their requirements.
The minimal conditions of a sustainable development are the maintenance of the so called `total natural capital stock" on the same level or if possible higher than the present condition. Above concept is in accordance with the meaning on a sustainable community according to another concept of sustainable development which means a community which live within the limits of a mutual supporting environment.
The spatial land planning such as Regional Spatial Plan (RTRW), Urban Subdivision Area Plan (RBWK), Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) and Urban Technical Spatial Plan (RTRK) usually contains document text completed with graphic methods (maps) about all fact, which influence the city development. Graphic methods are descriptions of document text planning which give two dimensions visual information about regional land use planning or a part of it according to as mentioned in document texts. Normative and graphic products are an effort to maximize the potential of city (region), like nature, economic, human to reach the ideal city development.
The study held on Soreang city, being the capital of Bandung region, is a descriptive explorative study using secondary data, being regulation as mentioned in land use document text planning, Regional Spatial Plan (RTRW), Urban Subdivision Area Plan (RBWK), Urban Technical Spatial Plan (RTTRK).
The research is to study carefully and find out how the effect of land use planning is in accordance to sustainable city development by studying the developed and undeveloped areas. There were two problems, such as:
It is not exactly known, how much the differences are between developed and undeveloped areas of Soreang city by existing condition on year 1999 compared with the normative and graphic products of Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 1989.
It is not exactly known, whether the developed and undeveloped areas expressed on normative and graphic products Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 1989 and Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 2001 has implemented the principles of sustainable city with focus on environmental aspect (ecology).
The aim of this study is:
To get more information, how much the differences are between developed and undeveloped area of Soreang city by existing condition in 1999 compared with the normative and graphic products of Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang in 1989.
To get more information, whether the developed and undeveloped areas expressed on normative and graphic products Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang in 1989 and Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 2001 ware implemented the principles of sustainable city with focus on environmental aspect (ecology).
Hypothesis of this research is as follows:
Implementation of developed and undeveloped areas by normative and graphic products of Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang in 1989 compared with the existing condition in 1999 not expressed a suitable plan.
Normative and graphic products Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang in 1989 and Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang in 2001 were not yet in balance with sustainable city principles focused on environmental balancing aspects.
This analytical approach used two methods, i.e. normative and graphic analysis. Calculating regional realization and implementation conditions of spatial planning uses normative analysis, while the graphic analysis is done by analytical approach using graphic products by calculating the physic realization between planning at certain times.
This analytical approach used secondary data collected from several agencies. This analysis is considering spatial plan at 2 different times, namely planning and realization.
Based on the results of the study using data obtained for this research, the conclusion is as follows:
Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 1989 which were planned to develop Soreang city to the maximum of human need, controlled by data base surveyed in 1999 focusing on developed and undeveloped area, were not yet in line with the original plan. A significant change was in the developed housing area, which excluded the planned target, 185,18 ha (75.55%) and for the undeveloped area, 357.94 ha reduced the farmland.
The study of normative and graphic products Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 1989 and Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 2001 on developed and undeveloped areas expressed that focused on ecology balance was not yet in line with sustainable city development concepts. This was demonstrated by the changing on land use some land to housing-area without balancing the citizen's social aspects. It seems that on normative and graphic products Urban Technical Spatial Plan (RTTRK) Soreang 2001 is still promoted to change farmland use to the housing-area.
As mentioned above, this research is descriptive and explorative, so there are still many other research matters related to the implementation of a spatial city plan, which are more important and not revealed yet."