Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang bentuk dan derajat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres terutama dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan sudah ada namun partisipasi masyarakat masih rendah. Derajat partisipasi masyarakat (Degree of Tokenism) pada tangga ke lima atau Placation. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor opini masyarakat dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan mengundang orang tua siswa, komite sekolah, dan ketua RW dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan program sekolah dan sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat.

---

This thesis discusses on form and degree of community participation in school-based management policy implementation and factors that hamper community participation in policy implementation in Kalideres District. This research uses qualitative method with descriptive design. This research shows that form of community participation in policy implementation in Kalideres District, especially if it is linked to eight national education standards has already been available, but community participation is still low. Some factors that hamper community patricipation are social and economict factors as well as public opinion and their limited information on school-based management. There are some efforts to overcome these factors by inviting student`s parents, school committee, community leader, and school explains to community that community education`s responsibility is not solely in the government`s hand, but also in community`s hand."

"Masyarakat Suku Anak Dalam merupakan bagian dari kelompok masyarakat terasing yang berada di wilayah Propinsi Jambi dengan populasi seluruhnya 2.951 kepala keluarga atau 12.909 jiwa yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Sarolangun Bangko. Mereka ini hidupnya terpencil, terisolasi, tertinggal di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, politik dan agama. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil hutan dan berburu binatang.Dalam menangani masyarakat terasing ini, pemerintah [Departemen Sosial] telah mengeluarkan suatu kebijakan yang secara yuridis formal tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 5/HUK/1994 tanggal 25 Januari 1994 tentang Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing [PKSMT]. Pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah bahwa masyarakat terasing bagian dari masyarakat Indonesia, memiliki berbagai masalah sosial yang perlu memperoleh pembinaan secara sistematik untuk meningkatkan taraf hidup mereka.Program PKSMT ini mempunyai tujuan terentasnya masyarakat terasing dari ketertinggalan dan terbelakangan di berbagai bidang dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sosial serta hidup sejajar dengan masyarakat lain yang lebih maju dan pada akhirnya menjadi masyarakat mandiri. Secara teknis program ini dilaksanakan melalui pola pendekatan Sistem Pemukiman Sosial [SPS] dengan empat tipe pemukiman yaitu: (1) tipe pemukiman di tempat asal atau insitu development (2) tipe pemukiman di tempat baru atau exsitu development (3) tipe stimulus pengembangan masyarakat, dan (4) tipe kesepakatan dan rujukan.Dalam konteks ini maka pada tahun 1993/1994, Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, Kanwil Departemen Sosial Propinsi Jambi dan instansi terkait telah melakukan pembinaan/bimbingan sosial kepada masyarakat Suku Anak Dalam khususnya yang berada di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pembinaan ini telah berhasil menetapkan masyarakat Suku Anak Dalam pada lokasi pemukiman menetap sebanyak 85 kepala keluarga atau 358 jiwa.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tipe permukiman di tempat asal [insitu development/ cukup berpengaruh terhadap penataan wilayah di tempat asal masyarakat Suku Anak Dalam. Adanya sarana umum/sarana sosial yang tersedia di lokasi pemukiman disertai pula dengan bantuan stimulus berupa kebutuhan hidup sehari-hari selama 24 bulan serta bantuan peralatan kerja merupakan bagian yang terpenting dalam merubah dan membentuk perilaku sosial masyarakat Suku Anak Dalam sebagaimana yang dikehendaki.Mereka telah mengenal pola bertani secara menetap, berkebun karet, memakan hasil pertanian dan memasarkannya pada masyarakat desa, dan pasar-pasar tradisional [green market] dan telah dapat mengembangkan rumah menjadi rumah permanen. Di bidang pendidikan mereka telah dapat membaca, menulis, berhitung dan menyekolahkan anak-anak pada sekolah dasar, dibidang agama mereka telah memeluk salah satu agama [lslam] dan menjalankan perintah agama, di bidang kesehatan mcreka telah memanfaatkan sarana kesehatan [Puskesmas].Walaupun di satu sisi program PKSMT telah menunjukkan hasil ke arah pencapaian sasaran yang dikehendaki, pada sisi lain akan dapat terjadi kecenderungan dampak negatif [social attitude negative] dalam kehidupan masyarakat Suku Anak Dalam yaitu hilangnya sebagian budaya seperti ritus acara perkawinan yang sebenarnya dapat dipertahankan sebagai momentum pengembangan wisata budaya yang dikombinasikan dengan wisata alam setempat. Potensi produk wisata ini akan dapat menjadi nilai tambah tersendiri untuk menarik minat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi setempat. Semua perubahan-perubahan sosial (fisik dan non fisik) pada masyarakat Suku Anak Dalam di lokasi penelitian, kami sajikan secara keseluruhan dalam tesis ini."

"Di seluruh Indonesia, tercatat 5.590 sungal Induk dan 600 diantaranya berpotensi .menimbulkan banjir. Daerah rawan banjir yang dicakup oleh sunga-sungai induk ini mencapal 14 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan, banjir yang terjadi di daerah-daerah rawan pada dasamya disebabkan o1eh tiga hal. Per-lama, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam sepertl curah hujan yang sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catrdimerrt area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan air sungai, dan sebagainya.Kecenderungan meningkatnya banjir disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut a). Kemampuan DAS (Daerah Aliran Sungai) untuk meresapkan air/ menahan air hujan semakin berkurang oleh berbagai sebab diantaranya penggundulan hujan dan penggunaan lahan yang mengabaikan konservasi air dan tanah; b). Kemampuan prasarana-sarana pengendali banjir yang ada masih terbatas, umumnya hanya direncanakan untuk banjir rencana (design flood) dengan periode ulang 5 s.d 25 tahun; c). Kemampuan pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana banjir sesuai dengan rencana induk penanggulangan banjir masih sangat terbatas karena basamya dana yang diperlukan untuk biaya konstruksi maupun pembebasan tanahnya; d). Dampak °global climate change' yang disebabkan oleh pemanasan global yang mengaklbatkan sering terjadi iklim/cuaca yang ekstrim, yaltu curah hujan yang tinggal dalam waktu singkat atau musim ke narau yang berkepanjangan; e). Perilaku masyarakat yang tidak kondusif dalam pengelolaan banjir, diantaranya pembuangan sampah pada sungal dan saluran air, penghunian bantaran sungai, dan bangunan yang menjorok ke badan sungai sehingga mempersempit patung sungai sehingga memperkecil daya tampung sungai.Sekitar 40% wilayah di Provinsl DKI Jakarta berada dl dataran banjir pada sungai angke, pesanggrahan, sekretaris, grogol, krukut, ciliwung, cipinang, sunter, buaran, jatikramat, dan cakung sehlngga rawan terhadap genangan dan banjir. Tingkat urbanisasi yang tinggi, kesadaran masyarakat terhadap pelestarian tingkungan hidup, dan tingkat kedisipInan masyarakat yang relatif masih rendah, menyebabkan perrnasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta meningkat dari waktu ke waktu.Penelitian inl akan membatasi terhadap prose anallsa kebijakan yang mendorong peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayah kotamadya Jakarta timur, khususnya yang berada dl wilayah kelurahan cipinang muara. Wilayah tersebut dipilih karena merupakan wilayah rawan banjir dan terkait program pernerlntah dalam menanggulangl permasalahan banjir dengan proyek banjir kanal timur (Delimitasi).Penelitan Ini terbatas kepada keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan permasalahan banjir dengan peran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir (Limitasi). Asumsi dalam peneti ian Ini adalah penelitian kualitatif induktif. Alasan rasionalnya adalah tujuan penelitlian ini adalah menggambarkan/deskripsi kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan perrnasalahan banjir di wilayahnya. Mengikuti alur pemikiran asumsi tersebut, penelitian inl lebih memperhatikan proses dan makna proses analisa kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dikarenakan penelitian Ini menggambarian kondisl-kondisl masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir, dan menjelaskan keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir dengan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir. Namun demiklan tujuan utama penelitian ini Iebih kepada deskripsi, yaltu menggambarkan kebijakan yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan permasalahan banjir.Penelitian ini merupakan penelitan terapan. Penelitian inl berupaya memberikan gambaran permasalahan yang rinci yang disertai rekornendasi¬rekomendasi yang dapat bermanfaat bagl pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan banjir. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif, mengambil teknik field research. Alur analisa tentang kondisi kondisi masyarakat dalam penanggulangan permasalahan banjir di wilayahnya menggunakan kerangka pemikiran Talcott Parsons.Penelitian ini mengambil lokasi di dua rukun warga dalam wilayah Kelurahan Cipinang Muara. Perbedaan kedua rukun warga tersebut dlcerminkan dalam karakteristik sosial masyarakatnya. Karakteristlk sosial dlmaksud mengacu kepada Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya DICE Jakarta tahun 1994-2005. Perbedaan karakteristik sosial juga membedakan model tindakan rnasyarakatnya dalam menanggulangi banjir yang disesuaikan dengan standarperilaku yang dianut, Interaksl sosial hingga kepada sistem kepribadian dan kebiasaan masyarakat.Kesimpulan dan rekamendasi dalam penelitian ini adalah sebagal berikut : adanya pemetaan kondisi sosial masyarakat, sehingga data yang ada dapat digunakan sebagal database kondisi social guna pembuatan kebijakan penangguiangan per masalahan banjir kedepannya. Adanya sistem jaminan kesehatan terjangkau, sistem jaminan pendidikan terjangkau, dan kampanye pengendaiian banjir. Penyediaan sentra-sentra aktivitas ekonomi yang memprioritaskan kepada masyarakat miskln kota. Kampanye bersahabat dengan air guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan dan tata guna lahan, dan juga pengelolaan dralnase yang baik. Pemahaman dan pengetahuan terhadap jenis peruntukan lahan akan memberi pemahaman akan pemanfaatan lahan. Penyediaan rumah susun. Kerjasama antar Instansi daerah di bidang kependudukan guna rnenata jumlah penduduk di Jakarta. Kampanye hunian resapan air, yang berfungsi sebagai kanservasi dan mencegah genanganberlebihan. Pengeloiaan sampah dengan pola 3 R (reduce, Reuse, Recycle)."

"ABSTRAK Kebijakan dalam menangani masalah pemukiman kumuh menunjukkan adanya kecenderungan yang mengarah pada usaha untuk menyingkirkan pemukiman beserta penghuninya dari kawasan yang menjadi tempat bernmukimnya. Kebijakan pemerintah yang demikian ini dilatarbelakangi oleh kepentingan bahwa kawasan perkotaan sedapat mungkin harus bersih dari keberadaan pemukiman yang kumuh (slum area). Di lain pihak, masyarakat dengan keterbatasan yang dimilikinya mempunyai kepentingan untuk memperoleh lahan yang dapat digunakan untuk bermukim. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat . Suatu hal yang jarang dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, bahwa penataan atau pengelolaan suatu kawasan pemukiman. yang kumuh dapat dilakukan tanpa harus menggusur para pemukim yang menempati kawasan tersebut. Hal ini ingin menegaskan bahwa masyarakat yang bermukim di pemukiman kumuh perlu diberi suatu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya dalam mengelola permkimannya. Dengan demikian kebijakan yang dibuat sebaikaya mengarah pada suatu pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya prakarsa serta partisipasi yang muncul dari masyarakat pemukim, temyata mampu mengelola kawasan pemukimau yang semula merupakan pemukiman yang kumuh menjadi suatu pemukiman yang layak untuk dihuni. Pengelolaan yang dilakukan tersebut didasarkan pada suatu konsep yang muncul dari masyarakat itu sendiri yang dikenal dengan nama Konsep Tri Bina yang mencakup Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat pemukim yang didasarkan pada konsep tersebut, ternyata dapat mengintegrasikan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan masyarakat pemukim itu sendiri di lain pihak. Tentu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak dapat lepas dari peran serta tokoh-tokoh masyarakat serta kelompok kelompok yang ada diluar pemukiman tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok seperti misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat ikut serta dalam menangani masalah munculaya pemukiman kumuh tersebut. Berdasarkan kasus yang diambil dari kawasan pemukiman di Daerah Aliran Sungai Code Kotamadya Yogyakarta maka hal ini dapatlah dijadikan suatu usulan model percontohan, mengingat pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan dalam menyediakan fasilitas pemukiman yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada pada lapisan bawah."

"Perubahan yang dihembuskan lewat reformasi pada akhir 1997 dan mencapal puncaknya pada Mel 1998, telah membawa banyak pembahan yang sangat besar. Perubahan tersebut tidak hanya di tingkat negara, tetapi merambat sampal ke daerah kabupahen/kota, kecamatan sampal ke desa-desa. Dalam bldang tata pemerintahan terjadi pula perubahan yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 lahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berimpllkasl pada kewenangan dan kebijakan yang sebelumnya di era ORBA adalah dominan one hand control atau sentralisasi mulal didesentralisasikan kepada daerah melalui pemberian otonoml daerah. Hal Ini secara langsung membuka peluang bagl masyarakat dl tlngkat lokal baik Kabupaten/Kota, kecamatan sampal di desa/kelurahan untuk menyampaikan asplrasi mereka secara partisipatif dan berperan leblh aktif dalam mengisi pembangunan tersebut sesuai kebutuhan, kemampuan/potensi, kondisl sosial, ekonomi, politik, budaya, Serta keanekaragaman daerah.Undang-undang No. 22 tahun 1999 telah memberlkan jaminan legal formal kepada masyarakat di daerah untuk terlibat juga di dalam pembangunan. Hal inilah yang kemudian mendorong masyarakat di kabupaten Tapanuli Selalan Khususnya dl kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi untuk berpartisipasi dalam mengusung keinglnan mereka agar kecamatan Batang Angkola dimekarkan dan Kecamatan Sayur Matinggi menjadl kecamatan defenitif baru.Namun untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan ruang partlsipasl yang kondusif serta jalur akses yang tepat untuk memfasllitasi asplrasl dan partlslpasl aktlf masyarakat. Karena partislpasl tidak terjadi dldalam ruang hampa, dan partlslpasl adalah sebuah dlnamika.Berkaltan dengan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Selatan dalam merencanakan pemekaran dlrespon saat penyampalan Surat Bupatl Tapanuli Selatan Nomor. 130.04 /7134 langgal 21 Agustus 2001 tentang Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Bupati Tapanuli Selalan TA. 2000 dengan tanggapan positif darl beberapa fraksl di DPRD. Dimana dlsebutkan bahwa kegiatan penyempumaan penyelenggaraan pemerintah hendaknya leblh dltujukan pada penyempumaan dl bidang kelembagaan, ketalalaksanaan, kepegawaian dan fasilitas sarana dan prasarana serta pelaksanaan fungsl dan peran aparatur pemerintah desa. Supaya tetap terpelihara, dltingkatkan dan dikembangkan dalam melayani, mengayomi, menggerakkan dan menghargal prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mengisi pembangunan.Tesis inl bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran Kecamatan Batang Angkola dl Kabupaten Tapanuli Selatan era otonomi daerah (2001-2003), apakah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola adalah partisipasi yang murni/otonom/mandiri atau partisipasi mobilisasi/manipulasi atau gabungan keduanya. Serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola.Metndologi penelitian yang digunakan dalam penelitian Ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel (Informan) menggunan Teknik purposive sampling untuk menentukan informan yang mengetahui topik penelitian dan merupakan para pelaku dan secara langsung mengikuti proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (2001-2003).Penelitian partisipasl masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola ini mengacu kepada pendapat dan teorl para ahli yaltu Soetrisno Loekman, Abe, Okley dan IDS (International Development Studies). Secara garis besar dapat disimpulkan Partisipasi masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam upaya perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola (Agustus 2001 sampai pada bulan April tahun 2003) hanya berada pada pelaksanaan forum sosialisasl perencanaan pemekaran kecamatan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali. Bentuk partlslpasl berupa dukungan dana, beras, tanah ulayat, keahlian dan ketrampilan, pendapat dan masukan serta upaya masyarakat dalam forum tersebut untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang dlambll serta inisiatif membentuk Forum Peduli Kecamatan Pembantu Batang Angkola Jae (09 Februari 2001) sebagai forum yang berupaya menekan dan mempengaruhi pemerlntah daerah kabupaten dalam kebljakan pemekaran kecamatan Batang Angkola.Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola, di antaranya berasal dan masyarakat, pemerlntah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Kondisi masyarakat yang maslh kurang memahaml haknya sebagal warga negara untuk berpartisipasl dan makna partisipasl itu sendiri, adalah kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersifat apatis, diam dan ?nrimo? (budaya diam) terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pernerintah kabupaten Tapanuli Selatan.Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam proses perencanaan pemekaran kecamatan Batang Angkola tersebut juga menghambat pelaksanaan konsultasi, diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat. Faktor penghambat lain adalah adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadlkan masyarakat bersifat paslf, mengekor dan takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk. DIi samping itu kendala Iainnya adalah maslh minimnya sarana dan prasasana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, misalnya dalam hal belum adanya pedoman mekanlsme perencanaan pemekaran kecamatan, tidak adanya mekanlsme serta sarana pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dan kontrol serta belum dijadikannya variabel partisipasi masyarakat dalam tata cara pembentukan kecamatan.Mengingat pentingnya Forum Perencanaan Pemekaran Kecamatan dan Musrenbang sebagal sarana dan ruang publik bagi masyarakat kecamatan, maka periu dladakan perubahan cara berpikir, prosedur, mekanisme dan cara bertindak dalam penencanaan pemekaran kecamatan ke depannya. Selaln itu telah dfbuktikan bahwa tidak selamanya mobilisasi itu buruk, mengingat masyarakat Indonesia telah cukup lama berada dalam suasana pemerintahan sentralistik-otoriter sekalipun dalam tata pemerintahan sudah mengalami reformasi. Perubahan perlu dladakan secara perlahan dengan melihat kepada kondisi nyata dan sosial budaya masyarakat setempat."

"Badan Kesehatan Dunia (WHO), 1995 memperkirakan sebanyak 1,4% kematian di seluruh dunia disebabkan kekurangan vitamin A (KVA). Prevalensi buta senja pada wanita hamil di Afganistan tahun 2003 sebesar 3,80%. Di daerah kumuh perkotaan di Makassar, hampir 10% dari ibu tidak hamil mengalami rabun senja. Salah satu upaya untuk mencegah KVA pada bayi (0-6 bulan) dan ibu nifas adalah dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Cakupan kapsul vitamin A ibu nifas masih belum optimal di beberapa negara_ Hal ini dapat dilihat seperti Nepal (2002) scbesar 52%, di Tanzania (2004) sebesar 29,40%. Cakupan vitamin A ibu nifas untuk nasional tahun 2003 adalah 50,76%, dan Kabupaten Batang Hari sebesar 37,45% (2004). Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan faktoi internal dan ekstemal bidan dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Rancangan penelitian yang Cligunakan adalah cross seclional, dengan sampel sebanyak 113 bidan, yang dilaksanakan di Kabupaten Batang Hari dari Pebruaxi sampai April 2006. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian sendiri kuesioner terstruktur oleh bidan, meliputi variabel pengetahuan, sikap, masa kezja, insentif, supervisi, geografi, dan ketersecliaan kapsul vitamin A dosis tinggi, sedangkan variabel pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas diperoleh dari penelusuran dokumen. Analisis data meliputi analisis univariat, bivariat (chi square), dan multivariat (rcgresi Iogistik). Kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif terutama pada variabel pengetahuan, sikap, insentit§ supervisi, dan geografi. Hasil penelitian ini menunjukkan proporsi bidan yang memberikan kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas sebesar 48,67%. Hasil wawancara mendalam dengan bidan diketahui alasan lidak memberikan kapsul vitamin A pada ibu nifas adalah faktor kelupaan. Hasil uji bivariat menunjukkan ada empat variabel yang berhubungan secara statistik (p<0,05) yaitu masa kerja., insentifl supervisi, dan geografi. Faktor-faktor lainnya yaitu pengelahuan, sikap, dan ketersediaan kapsul vitamin A tidak berhubungan secara statistik dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Hasil uji multivariat menunjukkan ada tiga variabel yang berhubungan sccara statistik dengan pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas yaitu masa kerja (OR: 0,23), insentif (OR: 10,78), dan supervisi (OR: 24,55). Dari ke tiga variabel tersebut dapat disimpulkan variabel yang paling domjnan adalah supervisi. Mengingat cakupan pemberian kapsul xitamin A pada ibu nifas masih rendah perlu disarankan kepada dinas kesehatan dan kepala puskesmas untuk menyusun perencanaan supervisi yang terjadwal dan terukur, sasaran supervisi tcrutama kepada bidan dengan masa kerja Iama, dengan didukung pemberian insentif baik finansial maupun non Hnansial kepada bidan mengenai cakupan kapsul vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas. Selain itu juga disarankan untuk memperbaiki cara supervisi yaitu lebih bersifat memberikan bimbingan dan nasehat.

---

World Health Organization (1995) estimated that 1,4% of all deaths worldwide were due to vitamin A deficiency. Prevalence of night blindness among pregnancy women in Afganisthan was 3,8% (2003) and in Indonesia likes in urban slums of Makassar almost 10% non-pregnant mother had night blindness. One of three basic strategies, in order to combat vitamin A deficiency among postpartum women was vitamin A supplementation. The' coverage of vitamin A capsule postpartum wasn’t optimal yet in several countries, likes Nepal (2002) was 52%, Tanzania (2004) was 29,4%. In Indonesia (2003) the coverage was around 50,76%, and for Batang Hari (2004) was 37,45%.

Therefore, this study aim to find the correlations between Midwives Internal and External Factors with Distribution Vitamin A Capsule to Postpartum Women in Batang Hari District. This study used cross sectional design, and was conducted in Batang Hari District fiom February-April 2006. Respondents are 113 midwives who worked in Batang Hari District. Data was obtained through self-administrated by using structured questionnaires including knowledge, attitude, period of work, incentive, supervision, geography, and the supply of vitamin A capsule. Distribution of vitamin A capsule to postpartum women was collected by checking document. Data was analyzed through tmivariatc, bivariate using chi-square test, and multivariate using logistic regression test. This study also used qualitative research to support quantitative research especially for knowledge, attitude, incentive, supervision, and geography.

This study found that the proportion of midwives who distributed vitamin A capsule to postpartum women was 48,67%. From indepth interview was known that the reason for not giving vitamin A capsule was forgotten. Bivariat analysis showed that there were four variables that significantly associated to distribution of vitamin A capsule to postpartum women (p<0,05), i.e period of work, incentive, supervision, and geography.

The multivariate analysis showed that there were three variables that significantly related, i.e period of work (OR: 0,23), incentive (OR: l0,78), and supervision (OR: 24,55). Supervision was the most dominant variables Considering the low coverage of distribution vitamin A capsule to postpartum women by midwives, it is suggested for those as district health office and health centre services, to provide guideline and continuously supervision, to give good supervision with giving more conselling. especially to midmive who had worked for along-time, and to give incentive (financial or nonfinancial)."